Pajak Gaji Pph 21 Dari Dana Bos

Salah satu tugas bendahara sekolah yaitu menyalurkan gaji untuk menunjang aktivitas sekolah. Jika berkaitan dengan honor pasti akan membahas perihal tarif pajak gaji pula. Pajak gaji yang sering diterapkan disekolah adalah PPh pasal 21. Pajak gaji (pph pasal 21) ini berlaku pada sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Kegiatan yang Memerlukan Honor

Beberapa teladan acara sekolah yang membutuhkan honor diantaranya aktivitas penerimaan akseptor ajar baru, kesiswaan, pengembangan profesi guru, penyusunan laporan BOS, acara pembelajaran pada Sekolah Menengah Pertama Terbuka, maupun aktivitas sekolah lain yang diizinkan menurut juknis BOS

Tarif Pajak Honor

Tarif pajak gaji untuk acara sekolah digolongkan menjadi dua adalah bagi guru atau pegawai non PNS dan PNS.

  1. Besaran tarif untuk honor kegiatan sekolah bagi guru atau pegawai non PNS dikenai tarif 5% dari gaji.
  2. Besaran tarif untuk gaji kegiatan sekolah bagi guru atau pegawai PNS dikenakan tarif sesuai kelompok.

  • Golongan I dan golongan II ongkosnya 0% atau tidak menerima belahan pajak.
  • Golongan III menemukan tarif 5% dari gaji
  • Golongan IV menemukan tarif 15% dari gaji

Tarif Pajak Honorarium Guru Honorer

Honor yang dimaksud disini adalah honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang diterima secara berkala setiap bulan. Jika penghasilan GTT atau PTT tidak meraih 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya maka tidak dikenakan pajak pph pasal 21.

Sedangkan jikalau ada GTT atau PTT menerima honorarium bulanan lebih dari 3.000.000 (tiga juta) maka akan berlaku pph pasal 21 dengan perhitungan :

Honorarium bulanan x 12 bulan – PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) x 5% (pph 21) : 12 bulan. Diperoleh pajak gaji pph 21 per bulan bagi GTT atau PTT.

Tarif Pajak Tenaga Lepas

Tidak dikenai pajak, bila upah hariannya tidak melampaui 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan total dalam sebulan tidak melebihi 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Tarif 5% x (upah harian – 300.000), bila upah harian melebihi 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi total dalam sebulan tidak melebihi 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Tarif 5% x (upah harian – PTKP harian), bila upah melebih 3.000.000 (tiga juta) dalam sebulan tetapi tidak kurang dari 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah)

Jika penghasilan tenga lepas lebih dari 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dalam sebulan maka pph pasal 21 mengacu pada tarif pasal 17 ayat (1) karakter a UU PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan sehabis dikurangi PTKP, dan PPh pasal 21 yang harus diiris yakni sebesar PPh pasal 21 hasil perkiraan tersebut dibagi 12.

Tarif Pajak Pembelian Barang

Selain pph pasal 21 yang terkait dengan gaji, terdapat pula PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang digunakan pada pembelian barang yang nilainya lebih dari 1.000.000 (satu juta rupiah). Bagaimana cara menghitungnya ? Selengkapnya Cara Menghitung PPN memakai dana BOS

Demikianlah informasi tentang pajak honor yang berkaitan dengan dana BOS, biar dapat membuat lebih mudah Bapak dan Ibu Guru dalam melakukan peran sebagai bendahara sekolah. Jika masih terdapat kekurangan dalam goresan pena ini, silahkan untuk menyertakan pada kolom komentar dibawah.


Posted

in

by

Tags: