Anutan Penggunaan Lambang Negara

Lambang negara ialah fasilitas pemersatu, identitas, dan wujud keberadaan bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Sehingga penggunaan lambang negara harus diatur dan dibuatkan ajaran agar dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Apa Lambang Negara?

Berdasarkan Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945, lambang Negara Republik Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Pembahasan perihal Garuda Pancasila dapat dibaca pada halaman Makna Simbol-Simbol dalam Garuda Pancasila. Pada halaman tersebut dijabarkan tentang makna dari bagian-bagian burung garuda serta simbol pada perisai.Makna simbol dalam Pancasila

Peraturan Penggunaan Lambang Negara

Peraturan tentang anutan penggunaan lambang negara dikelola dalam peraturan perundang-usul diantaranya

  1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36A perihal lambang negara
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958
  3. UU Nomor 24 Tahun 2009 (download)

Tujuan Pengaturan Lambang Negara

  1. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Menjaga kehormatan yang memperlihatkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  3. Menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Ukuran Lambang Negara

Sesuai dengan pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2009 bahwa ukuran lambang negara diadaptasi dengan ukuran ruangan dan tempat. Selengkapnya dikelola dalam lampiran UU Nomor 24 Tahun 2009.

Penempatan Lambang Negara

Penggunaan Lambang Negara wajib digunakan pada daerah-tempat berikut ini

  1. Dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan;

    a. gedung dan/atau kantor Presiden dan Wapres;

    b. gedung dan/atau kantor lembaga negara;

    c. gedung dan/atau kantor instansi pemerintah; dan

    d. gedung dan/atau kantor lainnya.

  2. Luar gedung atau kantor;

    a. istana Presiden dan Wapres;

    b. rumah jabatan Presiden dan Wapres;

    c. gedung atau kantor dan rumah jabatan kepala perwakilan Republik Indonesia di mancanegara; dan

    d. rumah jabatan gubernur, bupati, walikota, dan camat.

  3. lembaran negara, pelengkap lembaran negara, info negara, dan embel-embel gosip negara;
  4. paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah;
  5. duit logam dan uang kertas; atau
  6. materai.

Cara Pemasangan Lambang Negara

Terdapat 2 cara penempatan lambang negara:

Jika lambang negara diposisikan bahu-membahu dengan bendera negara, gambar presiden dan wakil presiden. Maka lambang negara diposisikan disebelah kiri dan lebih tinggi dari bendera negara. Gambar presiden dan wakil presiden ditempatkan sejajar tetapi lebih rendah dari lambang negara.

Jika lambang negara dipasang di dinding. Lambang negara ditaruh di tengah atas antara gambar presiden dan wakil presiden.

Larangan

Berkaitan dengan lambang negara, setiap orang dilarang:

  1. Mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, mencemooh, atau merendahkan kehormatan lambang negara.
  2. Penggunaan lambang negara yang rusak dan tidak cocok dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran.
  3. Membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara.
  4. Menggunakan lambang negara untuk kebutuhan selain yang dikontrol dalam undang-undang ini.


Posted

in

by