Cara Pemasangan Foto Presiden Dan Wakil Presiden

Pernahkah kita berpikir disetiap kantor forum negara dan instansi pemerintah yang kita kunjungi di seluruh pelosok Indonesia terdapat Garuda Pancasila dan foto presiden serta wakil presiden terpasang di dinding? Ternyata, cara pemasangan foto presiden dan wakil presiden serta Garuda Pancasila dikelola dalam undang-undang.

Lambang Negara

Setiap negara mempunyai lambangnya masing-masing. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Garuda Pancasila merupakan lambang berupa burung garuda yang telah diketahui dalam mitologi antik adalah burung yang ibarat elang rajawali. Garuda digunakan selaku Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menggambarkan bahwa Indonesia ialah bangsa yang besar dan negara yang berpengaruh.

Cara Pemasangan Foto Presiden dan Wapres

Cara pemasangan foto presiden dan wakil presiden dikelola dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pada pasal 55 yang berbunyi:

(1) Dalam hal Lambang Negara ditempatkan bersama-sama dengan Bendera Negara, gambar Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden, penggunaannya dikontrol dengan ketentuan:

a. Lambang Negara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi daripada Bendera Negara; dan

b. gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden diposisikan sejajar dan dipasang lebih rendah ketimbang Lambang Negara.

(2) Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipasang di dinding, Lambang Negara ditaruh di tengah atas antara gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden.

Berdasarkan isi undang-undang tersebut mampu diperoleh berita bahwa cara pemasangan foto presiden dan wakil presiden diposisikan sejajar dan dipasang lebih rendah dari Garuda Pancasila. Foto presiden dipasang disebelah kanan dan foto wakil presiden dipasang sebelah kiri dari Garuda Pancasila.

Meskipun demikian tidak dikontrol berapa sentimeter (cm) jarak antara foto presiden dan wakil presiden dengan lambang negara. Sehingga hal ini mampu kita sikapi dengan menyesuaikan luas ruangan serta estetika.

Kewajiban Pemasangan Foto Presiden dan Wapres

Jika kita amati lagi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 (unduh disini) , tidak ada hukum yang mewajibkan secara tegas pemasangan foto presiden dan wakil presiden pada daerah-kawasan seperti gedung, kantor, dan ruang kelas.

Dalam pasal 55 cuma menyebutkan kalau lambang negara ditempatkan bersama-sama dengan gambar presiden dan/atau gambar wakil presiden, maka gambar resmi presiden dan/atau gambar wakil presiden diposisikan sejajar dan dipasang lebih rendah ketimbang lambang negara.

Akan namun, ada surat edaran nomor 12 tahun 2014 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 17 November 2014 ihwal pemasangan gambar resmi presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 yang ditujukan terhadap

  1. Para Menteri Kabinet Kerja;
  2. Panglima TNI;
  3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
  4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
  5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  6. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara;
  7. Para Pimpinan Sekretariat Dewan/Komisi/Badan;
  8. Para Gubernur;
  9. Para Bupati/Walikota

Untuk melaksanakan pemasangan gambar resmi Presiden dan Wapres Republik Indonesia kala 2014-2019 di instansi masing-masing. Serta meneruskan surat edaran tersebut sampai kebawah dan memutuskan biar dipatuhi secara konsisten dan benar-benar.

Tentu saja surat edaran ini cuma berlaku untuk kala 2014-2019. Untuk era selanjutnya kemungkinan akan dibuatkan hukum atau surat edaran lagi dari pemerintah.

Semoga berita ini menawarkan klarifikasi bagi Anda yang masih ragu ihwal cara pemasangan foto presiden dan wakil presiden.


Posted

in

by