Tritura (Tiga Permintaan Rakyat)

Tri Tuntutan Rakyat ( TRITURA ) 10 Januari 1966

Pasca pemberontakan G-30-S/PKI (Partai Komunis Indonesia) pada tanggal 30 September 1965 telah menjadikan krisis kepemimpinan nasional yang berpengaruh jelek terhadap segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Kondisi ini menjadi pemicu hadirnya gelombang ketidakpercayaan masyarakat, terutama gerakan-gerakan mahasiswa kepada kebijakan-kebijakan yang dikerjakan Presiden Ir. Sukarno dalam menangani duduk perkara-persoalan politik, keamanan dan ekonomi pasca pemberontakan G-30-S/PKI (Partai Komunis Indonesia).


Menjelang simpulan tahun 1965 pemerintah membuat kebijakan mendevaluasikan rupiah dan menaikkan harga minyak bumi. Kebijakan tersebut menyulut demontrasi besar-besaran dikalangan mahasiswa. Pada tanggal 10 Januari 1966 Mahasiswa melancarkan tuntutan yang dikenal dengan nama Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) meliputi:
1.Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI);
2.Retooling Kabinet/ Bersihkan kabinet dari bagian-unsur PKI/ Bubarkan kabinet 100 Menter;
3.Penurunan Harga/Perbaikan Ekonomi.
Tuntutan mahasiswa menerima sambutan kasatmata dari Team Pelaksana Musyawarah Exponen Angkatan ’45. Berita Antara 14 Januari 1966 memberitakan bahwa Team tersebut telah mengemukakan pandangannya, bahwa permintaan para mahasiswa akhir-tamat ini lewat demonstrasi-demonstrasi perlu mendapat sambutan baik atas dasar factor-faktor obyektif serta situasi kongrit dewasa ini. Tuntutan mahasiswa yang tercermin dalam demonstrasi terus-menerus saban hari dan dipimpin oleh Kesatuan Aksi Mahsiswa Indonesia (KAMI) berpokok pada soal pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, retooling Kabinet Dwikora dan penurunan kenaikan tarif-harga.

Mengenai permintaan melaksanakan retooling cabinet yang sekarang ini, Musyawarah Exponen Angkatan ’45 dalam pernyataan tersebut yang sudah diedarkan menyatakan dukungannya. Musyawarah Exponen Angkatan ’45 juga menandaskan hendak membantu Wakil Perdana Menteri III, Chaerul Saleh, salah seorang tokoh angkatan ’45, untuk menyelenggarakan konsultasi atas dasar musjawarah dan mufakat dengan segenap pihak yang bersangkutan. Oleh alasannya itu, perlu diingatkan pentingnya menjaga bahu-membahu dan persatuan progresif revolusioner guna menanggulangi situasi tanah air dari bahaya G-30-S/PKI, utamanya di bidang ekonomi.
Dalam memberikan keinginan menolong Wakil Perdana Menteri III untuk menyelenggarakan konsultasi dengan segenap pihak yang bersangkutan, Musyawarah Exponen Angkatan ’45 menyarankan agar kebijakan ekonomi menekankan pada pendekatan buatan dalam rangka memberantas inflasi. Gaji pegawai, buruh dan serdadu setiap bulan minimal mesti berada di atas kebutuhan fisik minimum keluarga mereka. Dikemukakan selanjutnya bahwa sementara menanti perkembangan buatan sebagai alat satu-satunya menangkal inflasi, maka kebutuhan barang-barang pokok mesti dicukupi jumlahnya dengan cara apa pun. Segenap alat distribusi harus diawasi secara ketat sampai semuanya dikuasai oleh pemerintah sambil melakukan Keputusan MPRS perihal pelaksanaan alat-alat distribusi yang dipegang oleh koperasi rakyat. Pernyataan dari Musyawarah Exponen Angkatan ’45 ditandatangani oleh Mayor Jenderal Djamin Gintings, Brigadir Jenderal Djuhartono, Brigadir Jenderal Pol. Sujono, SH, Letnan Kolonel Chandra Hasan, Letnan Kolonel Dominggus Nanlohy, Drosek Zakaria Raib, Alizar Thaib, Ishak Djanggawirana, Armansyah, Herman Wanggamihardja, Ismael Agung Witono dan Soekandja.
Masih terkait dengan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), di Bandung hari kamis tanggal 13 Januari 1966 terjadi demonstrasi yang diikuti kurang lebih 2.000 mahasiswa dan pelajar untuk menuntut penurunan harga dan pembubaran PKI. Awalnya demonstrasi tersebut nyaris tidak terkendali, alhasil pihak keamanan mampu membubarkan demonstrasi mahasiswa dan pelajar itu. Dalam demonstrasi tersebut mahasiswa dan pelajar meneriakan yel-yel “turunkan harga”, “kita tidak butuhmonumen-monumen lagi”, “kita perlu industri”, “hancurkan gestapu”, “bubarkan PKI”.
Dalam potensi itu, Walikota Priatnakusumah tidak mampu memberikan pendiriannya di saat menghadapi demonstrasi tersebut, alasannya adalah setiap beliau akan mengatakan, teriakan “kita jenuh dengan pidato” mengakibatkan pidato Walikota Priatnakusumah tidak terdengar sampai jauh, sebab kabel pengeras suara yang dipakai Walikota berbicara, diputuskan orang.
Kurang lebih tiga jam mahasiswa-mahasiswa dan pelajar-pelajar Bandung berdemonstrasi di halaman kotapraja. Mereka dikoordinasi oleh KAMI, dan dalam peluang itu seorang pimpinannya membacakan petisi dan resolusi yang akan mereka sampaikan pula terhadap Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Dijelaskan dalam petisi dan resolusi tersebut bahwa permintaan para mahasiswa dan pelajar Bandung ini ialah mengenang penderitaan rakyat remaja ini. Disebutkan pula bahwa mahasiswa dan pelajar Bandung solider dengan aksi yang sudah dilakukan mahasiswa-mahasiswa Ibukota baru-baru ini di Jakarta dalam membela kepentingan rakyat.
Menindaklanjuti demonstrasi mahasiswa yang semakin gencar di banyak sekali daerah Presidium Pusat KAMI telah menginstruksikan mahasiswa Indonesia khususnya yang berada di Jakarta dan yang bernaung di bawah panji KAMI untuk mempertinggi kewaspadaan dan jangan bertindak sendiri-sendiri. Instruksi itu diberikan berhubung dengan terjadinya peristiwa antara unsur-unsur Front Marhaenis (Ali-Surachman) dengan mahasiswa-mahasiswa dari kalangan KAMI ketika mereka sedang mendengar amanat Presiden/ Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno di Istana Merdeka. Insiden Istana Merdeka ini sudah menjinjing korban, beberapa orang mahasiswi terpaksa diangkut ke tempat tinggal sakit karena terluka.
Kepada pimpinan organisasi-organisasi mahasiswa seperti PMII, PMKRI, GMKI, GMNI, IMADA, HMI, SEMMI, GERMAHII, MAPANTJAS, PELMASI, GMD, IMABA, CSB, GMS, GMRI, KAMI Universitas-Universitas, KAMI Akademi-Akademi, Dewan-Dewan Mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia diserukan oleh Presidium Pusat KAMI biar tetap siaga menghadapi kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan agresif mirip yang terjadi pada demonstrasi mahasiswa sebelumnya. Diserukan agar mahasiswa itu merapatkan barisan dan menyelamatkan revolusi Indonesia di bawah komando Presiden Sukarno dari rongrongan “nekolim” dan antek-antek “gestapu”/PKI.
Ketua Umum Presidium Pusat KAMI, Cosmas Batubara, dalam penjelasannya mengenai insiden di Istana Merdeka menunjukan antara lain bahwa beberapa rombongan mahasiswa yang tergabung dalam KAMI ketika sedang khidmatnya mendengarkan amanat Presiden Sukarno “sudah dicegat dan dan diprovokasi dan alhasil dikeroyok oleh segerombolan orang-orang yang bertindak liar dan mata gelap”. Terjadinya kejadian tertsebut yang menurut Cosmas Batubara telah ditimbulkan oleh kelompok Front Marhaenis yang berdasarkan keyakinannya disusupi oleh anasir-anasir CGMI, sudah dilaporkan terhadap pihak yang berwajib. Menurut pertimbangan anggota pimpinan KAMI tersebut, tindakan liar yang menjadikan terjadinya insiden tersebut telah menodai barisan Sukarno yang dikomandokan oleh Pemimpin Besar Revolusi untuk mempersatukan segenap kekuatan rakyat yang progresif revolusioner dalam merusak nekolim dan “Gestapu”/PKI.
Dalam hubungan ini, pada tanggal 21 Januari 1966 ketua KAMI Pusat tersebut menginstruksikan terhadap segenap mahasiswa yang tergabung dalam KAMI Pusat di seluruh kota-kota Universitas dan sekolah tinggi tinggi di Indonesia mesti bersikap sebagai berikut:
  1. Tetap merapatkan barisan usaha mahasiswa, tetap bangkit di belakang Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno;
  2. Menggalang kekompakan kesatuan segenap peluangmahasiswa dengan semangat rela berkorban, berdisiplin, serta tulus mengabdi menjadi satu front yang mampu diuji kemampuannya oleh Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno;
  3. Terus mengembangkan penghayatan tritunggal Bung Karno-Rakyat-ABRI dalam satu front demi kepentingan rakyat, nusa dan bangsa menghadapi rongrongan nekolim dan bagian-komponen Gestapu/PKI;
  4. Mendaftarkan dengan segera pada barisan pendukung Bung Karno pada Gabungan V KOTI untuk tingkat sentra dan Pepelrada setempat untuk tingkat kawasan;
  5. Tetap berhati-hati akan perjuangan pecah belah, intrik, tabrak-domba serta pancingan-pancingan dari pihak nekolim ataupun antek-antek Gestapu/PKI.

Pada tanggal 21 Februari 1966 Presiden Sukarno menginformasikan reshuffle cabinet. Dalam kabinet itu duduk para simpatisan PKI. Kenyataan ini menyulut kembali mahasiswa mengembangkan agresi demonstrasinya. Tanggal 24 Februari 1966 mahasiswa memboikot pelantikan menteri-menteri baru. Dalam kejadian yang terjadi dengan Resimen Cakrabirawa, Pasukan Pengawal Presiden Sukarno, seorang mahasiswa Arief Rahman Hakim Gugur. Pada tanggal 25 Februari 1966 KAMI dibubarkan, tetapi hal itu tidak mengurangi gerakan-gerakan mahasiswa untuk melanjutkan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).
Akhirnya, Tujuan dari Tri Tuntutan Rakyat dapat terwujud dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang memerintahkan terhadap Mayor Jenderal Suharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia dan ormas-ormasnya. Selain itu, Supersemar juga mengamanatkan semoga mengembangkan perekonomian Indonesia sehingga mampu terwujud kemakmuran sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber dari ANRI

Posted

in

by

Tags: