Materi 19 : Indonesia Dalam Panggung Dunia

A.     LANDASAN IDEAL & KONSTITUSIONAL LUAR NEGERI
Landasan Ideal dalam pelaksanaan politik mancanegara Indonesia yaitu Pancasila yang ialah dasar negara Indonesia. Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik mancanegara Indonesia ialah Pembukaan Undang-Undang Dasar (Undang-Undang Dasar) 1945 alinea pertama.
Tujuan politik luar negeri bebas aktif ialah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.
B.     POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF & PELAKSANAANNYA
LAHIRNYA POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF
Dalam perang masbodoh yang sedang berkecamuk antara Blok Amerika (Barat) dengan Blok Uni Soviet (Timur), Indonesia menentukan sikap tidak memihak terhadap salah satu blok yang ada. Hal ini untuk pertama kali diuraikan Syahrir, yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri di dalam pidatonya pada Inter Asian Relations Conference di New Delhi pada tanggal 23 Maret–2 April 1947. Syahrir mengajak bangsa-bangsa Asia untuk bersatu atas dasar kepentingan bersama demi tercapainya perdamaian dunia, yang cuma bisa diraih dengan cara hidup berdampingan secara damai antar bangsa serta menguatkan ikatan antara bangsa ataupun ras yang ada di dunia.
Tetapi walaupun Indonesia menentukan untuk tidak memihak terhadap salah satu blok yang ada, hal itu tidak memiliki arti Indonesia berniat untuk menciptakan blok baru. Indonesia juga tidak bersedia menyelenggarakan atau ikut campur dengan sebuah blok ketiga yang dimaksud untuk mengimbangi kedua blok raksasa itu.
Sikap yang demikian inilah yang lalu menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yang umum disebut dengan istilah Bebas Aktif, yang artinya dalam melaksanakan politik luar negerinya Indonesia tidak hanya tidak memihak namun juga “aktif“ dalam perjuangan memelihara perdamaian dan meredakan kontradiksi yang ada di antara dua blok tersebut dengan cara “bebas“ mengadakan persahabatan dengan semua negara atas dasar saling menghargai.
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA MASA DEMOKRASI PARLEMENTER (1950 -1959)

Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan sampai tahun 1950an lebih ditujukan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengukuhan internasional atas proses dekolonisasi yang belum akhir di Indonesia, dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya.
Sejak pertengahan tahun 1950 an, Indonesia sudah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan mancanegara yang sungguh penting dan monumental, seperti, Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang gres merdeka dalam lembaga Gerakan Non-Blok (GNB) atau (Non-Aligned Movement/ NAM).
·       
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA MASA SOEKARNO (DEMOKRASI TERPIMPIN)
Politik luar negeri Indonesia pada abad ini bersifat revolusioner. Presiden Soekarno dalam masa ini berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan Indonesia ke dunia internasional lewat slogan revolusi nasionalnya yaitu Nasakom (nasionalis, agama dan komunis) dimana elemen-unsur ini diperlukan mampu beraliansi untuk mengalahkan Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme).
Presiden Soekarno memperkenalkan iman politik gres berkaitan dengan sikap konfrontasi penuhnya terhadap imperialisme dan kolonialisme. Doktrin itu menyampaikan bahwa dunia terbagi dalam dua blok, ialah “Oldefos” (Old Established Forces) dan “Nefos” (New Emerging Forces). Soekarno menyatakan bahwa ketegangan-ketegangan di dunia intinya akhir dari pertentangan antara kekuatan-kekuatan orde usang (Oldefos) dan kekuatan-kekuatan yang gres bangun atau negara-negara progresif (Nefos).
Politik luar negeri pada kurun Demokrasi Terpimpin juga ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno membuat Indonesia kian diketahui di dunia internasional lewat beragam pertemuan internasional yang diadakan maupun diikuti Indonesia. Tujuan permulaan dari dikenalnya Indonesia adalah mencari pertolongan atas perjuangan dan usaha Indonesia merebut dan mempertahankan Irian Barat. Efek samping dari kerasnya usaha ke luar Soekarno ini yaitu ditinggalkannya persoalan-duduk perkara domestik seperti persoalan ekonomi.
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU
Pada kurun pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Beberapa perilaku Indonesia dalam melakukan politik luar negerinya antara lain; menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Upaya menuntaskan konfrontasi terhadap Malaysia dilaksanakan supaya Indonesia menerima kembali keyakinan dari Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi dan derma dari pihak ajaib. Selanjutnya Indonesia juga terlibat aktif membentuk organisasi ASEAN bersama dengan Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina.
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA ERA REFORMASI
Pada kala pemerintahan Habibie, direpotkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai efek krisis ekonomi di final abad Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapat di Timor-Timur. Lewat perjuangan kerasnya, Presiden Habibie sukses mempesona simpati dari Dana Moneter Internasional/International Monetary Funds (IMF) dan Bank Dunia untuk mencairkan acara pinjaman untuk mengatasi krisis ekonomi.
Pada periode pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, relasi RI dengan negara-negara Barat mengalami sedikit persoalan setelah lepasnya Timor- Timur dari NKRI. Diplomasi di abad pemerintahan Abdurrahman Wahid dalam konteks kepentingan nasional selain mencari dukungan pemulihan ekonomi, rangkaian kunjungan ke luar negeri diarahkan pula pada upaya-upaya mempesona pertolongan mengatasi pertentangan domestik, menjaga integritas teritorial Indonesia, dan hal yang tak kalah penting ialah demokratisasi melalui proses tugas militer supaya kembali ke tugas profesional.
Pada era presiden Megawati lebih memerhatikan dan memikirkan tugas dewan perwakilan rakyat dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Megawati juga lebih memprioritaskan diri untuk mendatangi wilayah-daerah pertentangan di Tanah Air seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan atau Timor Barat.
Pada era pemerintahan SBY sukses mengubah gambaran Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara antara lain dengan Jepang. Politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan SBY diibaratkan dengan istilah ‘mengarungi lautan bergelombang’, bahkan ‘menjembatani dua karang’. Hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai insiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang memiliki masalah.
C.      PERAN INDONESIA DALAM UPAYA MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DUNIA
1.    PELAKSANAAN KONFERENSI ASIA AFRIKA (KAA) 1955
Pada awal tahun 1954, Perdana Menteri Ceylon (Srilangka) Sir Jhon Kotelawala mengundang para Perdana Menteri dari Birma (U Nu), India (Jawaharlal Nehru), Indonesia (Ali Sastroamidjojo), dan Pakistan (Mohammed Ali) dengan maksud menyelenggarakan Konferensi Kolombo tanggal 28 April hingga dengan 2 Mei 1954. Konferensi Kolombo telah menugaskan Indonesia agar menjajaki kemungkinan untuk diadakannya Konferensi Asia Afrika. Atas undangan Perdana Menteri Indonesia, para Perdana Menteri akseptor Konferensi Kolombo (Birma/Myanmar, Srilangka, India, Indonesia, dan Pakistan) mengadakan Konferensi di Bogor pada tanggal 28 dan 29 Desember 1954, yang diketahui dengan sebutan Konferensi Panca Negara. Konferensi ini membahas antisipasi pelaksanaan Konferensi Asia Afrika.
Pada tanggal 15 Januari 1955, surat permintaan Konferensi Asia Afrika dikirimkan kepada Kepala Pemerintahan 25 (dua puluh lima) negara Asia dan Afrika. Dari seluruh negara yang dipanggil cuma satu negara yang menolak seruan itu, yakni Federasi Afrika Tengah (Central African Federation), alasannya memang negara itu masih dikuasai oleh orang-orang bekas penjajahnya. Pada tanggal 18 April 1955 Konferensi Asia Afrika dilangsungkan di Gedung Merdeka Bandung. Konferensi dimulai pada jam 09.00 WIB dengan pidato pembukaan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno. Sidang-sidang selanjutnya dipimpin oleh Ketua Konferensi Perdana Menteri RI Ali Sastroamidjojo.
Dasasila Bandung :
       Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan, serta asas-asas kemanusiaan yang termuat dalam piagam PBB.
       Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
       Mengakui persamaan semua suku-suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil.
       Tidak melakukan campur tangan dalam soal-soal dalam negara lain.
       Menghormati hak-hak tiap bangsa untuk menjaga diri secara sendirian atau secara kolektif, yang sesuai dengan piagam PBB.
       Tidak melakukan tekanan terhadap negara-negara lain.
       Tidak melaksanakan langkah-langkah-langkah-langkah atau ancaman agresi kepada integritas teritorial dan kemerdekaan negara lain.
  Menyelesaikan segala pertikaian internasional dengan jalan hening seperti negosiasi, persetujuan, dan lain-lain yang sesuai dengan piagam PBB.
       Memajukan kerjasama untuk kepentingan bareng .
       Menghormati aturan dan keharusan-keharusan internasional. 
2.    Gerakan Non-Blok/Non Align Movement (NAM)
Gerakan Non-Blok (GNB) atau Non Align Movement (NAM) adalah suatu gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara-negara yang berusaha mengerjakan kebijakan mancanegara yang tidak memihak dan tidak menilai dirinya beraliansi dengan Blok Barat atau Blok Timur.
Tujuan GNB mencakup dua hal, yaitu tujuan ke dalam dan ke luar. Tujuan kedalam ialah mengusahakan perkembangan dan pengembangan ekonomi, sosial, dan politik yang jauh tertinggal dari negara maju.
Tujuan ke luar, yakni berupaya meredakan ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur menuju perdamaian dan keamanan dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negera-negara Non Blok menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).
3.    Misi Pemeliharaan Perdamaian Garuda

Pengiriman Misi Garuda yang pertama kali dilaksanakan pada bulan Januari 1957. Pengiriman Misi Garuda dilatarbelakangi adanya pertentangan di Timur Tengah terkait problem nasionalisasi Terusan Suez yang dilakukan oleh Presiden Mesir Ghamal Abdul Nasser pada 26 Juli 1956.
Untuk kedua kalinya Indonesia mengantarkan kontingen untuk diperbantukan terhadap United Nations Operations for the Congo (UNOC) sebanyak satu batalyon. Pengiriman pasukan ini terkait munculnya pertentangan di Kongo (Zaire kini). Konflik ini muncul berafiliasi dengan kemerdekaan Zaire pada bulan Juni 1960 dari Belgia yang justru menyebabkan pecahnya perang kerabat.
4.    Pembentukan ASEAN
Pada tanggal 5-8 Agustus di Bangkok dilangsungkan konferensi antarmenteri luar negeri dari lima negara, yakni Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), S Rajaratman (Singapura), Narciso Ramos (Filipina) dan tuan rumah Thanat Khoman (Thailand).
Pada 8 Agustus 1967 para menteri mancanegara tersebut menandatangani sebuah deklarasi yang diketahui selaku Bangkok Declaration.
Deklarasi tersebut ialah persetujuan kesatuan tekad kelima negara tersebut untuk membentuk suatu organisasi kolaborasi regional yang disebut Association of South East Asian Nations (ASEAN).
Menurut Deklarasi Bangkok, Tujuan ASEAN ialah:
       Mempercepat kemajuan ekonomi, kemajuan sosial dan kemajuan kebudayaan di Asia Tenggara.
       Memajukan stabilisasi dan perdamaian regional Asia Tenggara.
       Memajukan kerjasama aktif dan saling menolong di negara-negara anggota dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu wawasan dan administrasi.
       Menyediakan tunjangan satu sama lain dalam bentuk kemudahan-akomodasi latihan dan observasi.
    Kerjasama yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, komunikasi serta usaha peningkatan persyaratan kehidupan rakyatnya.
       Memajukan studi-studi problem Asia Tenggara.
       Memelihara dan meningkatkan kerjasama yang berfaedah dengan organisasi-organisasi regional dan internasional yang ada.

Posted

in

by