Materi 5A Efek Politik Etis

Politik Etis dan Dampaknya

Pada permulaan kala ke-20 di Indonesia terjadi pergeseran yang sangat besar, yaitu hadirnya Politik Etis. Politik Etis juga tidak bisa dilepaskan dari adanya Tanam Paksa (Cultur Stelsel) yang diberlakukan oleh Van Den Bosch dilanjutakan dengan adanya Politik Pintu Terbuka. Politik Etis juga muncul balasan adanya kemenangan kaum liberal atas kaum konservatif di dewan perwakilan rakyat Belanda. Politik Etis adalah suatu fatwa yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab adab bagi kemakmuran pribumi. Pemikiran ini ialah kritik kepada politik tanam paksa. Munculnya kaum Etis yang dipelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran  De Locomotief) dan C.Th. van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang kurang pandai.

Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang gres naik tahta memastikan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda memiliki panggilan etika dan hutang kebijaksanaan (een eerschuld) terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan sopan santun tersebut ke dalam kebijakan politik etis adalah acara Trias Van

Isi Politik Etis
Pencetus politik Etis adalah Van Deventer. Isi dari politik Etis populer dengan ungkapan Trilogi Van deventer atau Trias Van deventer. Pada tahun 1889 Van Deventer memperjuangkan nasib bangsa Indonesia dengan menulis karangan dalam majalah De Gids yang berjudul Eeu Eereschuld (Hutang Budi). Van Deventer menjelaskan bahwa Belanda sudah berhutang akal kepada rakyat Indonesia. Hutang budi itu mesti dikembalikan dengan memperbaiki nasib rakyat, mencerdaskan dan memakmurkan.

Isi politik etis ialah :
1.     Irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Sarana vital bagi pertanian yakni pengairan dan oleh pihak pemerintah telah dibangun sejak 1885. Bangunan-bangunan irigasi Berantas dan Demak seluas 96.000 anyir, pada 1902 menjadi 173.000 bau. Dengan irigasi tanah pertanian akan menjadi subur dan produksinya bertambah.
2.     Emigrasi yaitu mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. Dengan transmigrasi tanah-tanah di luar Jawa yang belum diolah menjadi lahan perkebunan, akan mampu dimasak untuk memperbesar penghasilan. Selain itu juga untuk menghemat kepadatan penduduk Jawa. Pada 1865 jumlah masyarakatJawa dan Madura 14 juta. Pada 1900 sudah berubah menjadi dua kali lipat. Pada permulaan abad ke-19 terjadi migrasi penduduk dari Jawa Tengah ke Jawa Timur sehubungan dengan adanya perluasan perkebunan tebu dan tembakau, migrasi masyarakatdari Jawa ke Sumatra Utara alasannya adanya ajakan besar akan tenaga kerja perkebunan di Sumatra Utara, terutama ke Deli, sedangkan ke Lampung memiliki tujuan untuk menetap. Selain kebeberapa kawasan yang ada di Indonesia, penduduk Indonesia juga diantarkeluar negeri salah satu maksudnya yakni di Suriname
3.     Edukasi adalah memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Sarana vital bagi pertanian yaitu pengairan dan oleh pihak pemerintah sudah dibangun sejak 1885. Bangunan-bangunan irigasi Berantas dan Demak seluas 96.000 busuk, pada 1902 menjadi 173.000 bau. Dengan irigasi tanah pertanian akan menjadi subur dan produksinya bertambah.

Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sungguh berperan dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Salah seorang dari golongan etis yang sangat berjasa dalam bidang ini yaitu Mr. J.H. Abendanon (1852-1925), seorang Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan selama lima tahun (1900-1905). Sejak tahun 1900 inilah bangkit sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat umumyang hampir merata di kawasan-tempat. Politik Etis memunculkan golongan cendikiawan/berilmu yang nantinya menjadi penggerak Pergerakan Nasional Indonesia.

Pendukung Politik Etis
Pendukung Politik Etis proposal Van Deventer ialah selaku berikut :
1.         P. Brooshoof, redaktur surat kabar De Lokomotif, yang pada tahun 1901 menulis buku berjudul De Ethische Koers In de Koloniale Politiek (Tujuan Ethis dalam Politik Kolonial).
2.         F. Holle, banyak menolong kaum tani.
3.         Van Vollen Hoven, banyak memperdalam hukum adat pada beberapa suku bangsa di Indonesia.
4.         Abendanon, banyak mempertimbangkan soal pendidikan masyarakatpribumi.
5.         Leivegoed, seorang jurnalis yang banyak menulis perihal rakyat Indonesia.
6.         Van Kol, banyak menulis ihwal kondisi pemerintahan Hindia Belanda.
7.         Douwes Dekker (Multatuli), dalam bukunya yang berjudul Max Havelaar berisi kritikan terhadap pelaksanaan tanam paksa di Lebak, Banten.

Penyimpangan Politik Etis
Pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh van Deventer tersebut baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda. Berikut ini penyimpangan penyimpangan yang terjadi pada penerapan politik Etis ialah

1.     Irigasi. Irigasi atau pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi.
2.     Edukasi. Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat, cuma didedikasikan terhadap belum dewasa pegawai negeri dan orang-orang yang bisa. Terjadi diskriminasi pendidikan yaitu pengajaran di sekolah kelas I untuk belum dewasa pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah kelas II terhadap bawah umur pribumi dan kebanyakan.
3.     Migrasi. Migrasi ke tempat luar Jawa hanya ditujukan ke kawasan-tempat yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Hal ini alasannya adalah adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di kawasan-daerah perkebunan mirip perkebunan di Sumatera Utara, utamanya di Deli, Suriname, dan lain-lain. Mereka dijadikan kuli kontrak. Migrasi ke Lampung memiliki tujuan menetap. Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri. Untuk menghalangi semoga pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Poenale Sanctie, ialah peraturan yang memutuskan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, kemudian dikembalikan terhadap mandor/pengawasnya.

Dari ketiga penyimpangan ini, terjadi alasannya adalah lebih banyak untuk kepentingan pemerintahan Belanda.

Dampak yang di timbulkan oleh Politik Etis tentunya ada yang negatif dan konkret tetapi yang perlu kita ketahui ialah bahwa nyaris semua program dan tujuan permulaan dari Politik Etis banyak yang tak terlaksana dan menerima kendala. Namun satu program yang berefek positif dengan sifat jangka panjang bagi bangsa Indonesia yaitu bidang pendidikan yang mau mendatangkan golongan arif dan terdidik yang dikemudian hari akan menciptakan pemerintahan Belanda menjadi terancam dengan hadirnya Budi Utomo, Sarikat Islam dan berdirinya Volksraad. Adapun dampak-dampak yang terlihat faktual ialah dalam tiga bidang :
1.     Politik : Desentralisasi kekuasaan atau otonomi bagi bangsa Indonesia, tetapi tetap saja terdapat masalah adalah kalangan penguasa tetap besar lengan berkuasa dalam arti intervensi, sebab perusahaan-perusahaan Belanda kalah saing dengan Jepang dan Amerika mengakibatkan sentralisasi berusaha diterapkan kembali. (Kartodirjo, Sartono 1990 : 56)
2.     Sosial : Lahirya kelompok cerdik, kenaikan jumlah melek karakter, kemajuan bidang pendidikan yaitu pengaruh positifnya tetapi pengaruh negatifnya adalah kesenjangan antara kelompok bangsawan dan bawah semakin terlihat terang sebab ningrat kelas atas dapat berseolah dengan baik dan eksklusif di pekerjakan di perusahaan-perusahaan Belanda.
3.     Ekonomi : lahirnya tata cara Kapitalisme terbaru, politk liberal dan pasar bebas yang mengakibatkan kompetisi dan modal menjadi indikator utama dalam jual beli. Sehingga yang lemah akan kalah dan tersingkirkan. Selain itu juga muculnya dan berkembangnya perusahaan-perusahaan swasta dan ajaib di Indonesia seperti Shell.
4.     Infrastruktur : Pembangunan infrastruktur mirip pembangunan rel kereta api yang memperlancar perpindahan barang dan manusia. Pembangunan infratruktur pertanian dalam hal ini bendungan yang nantinya berfaedah bagi pengairan.

5.     Pendidikan : Berdirinya sekolah-sekolah antara lain, Hollandsch Indlandsche School(HIS) setingkat Sekolah Dasar untuk kelas atas dan yang untuk kelas bawah dibuat sekolah kelas dua, Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs (MULO) setingkat Sekolah Menengah Pertama, Algemeene Middlebare School (AMS) setingkat SMU, Kweek School (Sekolah Guru) untuk kaum bumi putra dan Technical Hoges School (Sekolah Tinggi Teknik), School Tot Opleiding Van Indische Artsen (STOVIA) sekolah kedokteran. Adanya berbagai sekolah mengakibatkan hadirnya kaum berakal atau cendikiawan yang nantinya menjadi aktivis Pergerakan Nasional seperti teladan Soetomo mahasiswa STOVIA mendirikan organisasi Budi Utomo.


Posted

in

by

Tags: