Bahan 6C Volksraad

PERJUANGAN BANGSA INDONESIA DI PARLEMEN (VOLKSRAAD)


1.         Latar Belakang Lahirnya Volksraad
faktor politik etis, menjadi awal dalam menatap duduk perkara munculnya volksraad tidak mampu dilepaskan dari dilema depresi ekonomi dunia dan Perang Dunia I. Akibat begitu melimpahnya produksi tumbuhan dari Hindia Belanda, hal ini menyebabkan menurunnya harga-harga komoditas ekspor yang diambil dari wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempunyai dampak pada lesunya jual beli alasannya begitu murahnya harga yang disertai penimbunan-penimbunan yang dikerjakan oleh penjualArab dan Cina di Nusantara.
Gagasan indie werbaar ini pada dasarnya ialah inspirasi untuk membentuk milisi paruh-waktu yang terdiri atas orang-orang Indonesia , dengan adanya ‘jasa’ dari para milisi rakyat Indonesia ini diharapkan mereka mampu mengambil peranan penting dalam parlemen Kerajaan Belanda sehingga mampu mewujudkan suatu otonomi khusus bagi Indonesia. Tetapi sayang, Ratu Wilhelmina menolak pemikiran perihal indie werbaar tersebut, namun gagasan perihal pembentukan volksraad disetujui. Hanya saja posisi volksraad bukanlah lembaga legislatif, namun penasihat bagi Gubernur Jenderal Hindia Belanda.
Kembali pada politik etis yang menyebabkan lahirnya volksraad, maka alasan lain pendirian volksraad yakni dimulainya abad desentralisasi pemerintahan Kerajaan Belanda. Proses ini dimulai pada tahun 1903 yang menimbulkan Undang-Undang Desentralisasi , meskipun belum optimal dalam pelaksanaannya. Tetapi pergantian adiministratif ini meraih puncaknya dengan pembentukan Dewan Rakyat (volksraad) pada 1916.
2.       Perjuangan melalui Volksraad
Volksraad disetujui pembentukannya pada 16 Desember 1916 (Ind. Stb. No. 114 Tahun 1917) , tetapi pembentukan tersebut baru terlaksana pada 18 Mei 1918 oleh Gubernur Jenderal Graaf von Limburgstirum. Volksraad sengaja didirikan sebagai penasihat Gubernur Jenderal Hindia Belanda, bukan selaku dewan perwakilan rakyat perwakilan rakyat Indonesia. Tetapi oleh beberapa penggagas pergerakan nasional, volksraad digunakan selaku wadah perjuangan mereka agar Indonesia mampu memerdekakan diri, atau setidaknya menjadi suatu kawasan otonomi tersendiri.
Dalam proses pembentukan volksraad, proses ini diawali dengan pembentukan “Dewan Kabupaten” (Haminte Kota), di mana setiap 500 orang Indonesia berhak menentukan “Wali Pemilih” (Keesman). Kemudian Wali Pemilih inilah yang berhak menentukan sebagian anggota Dewan Kabupaten. Kemudian setiap provinsi memiliki “Dewan Provinsi”, yang sebagian anggotanya diseleksi oleh Dewan Kabupaten dan Haminte Kota di kawasan provinsi tersebut. Sebagian besar anggota Dewan Provinsi yang biasanya dari bangsa Belanda inilah yang diangkat oleh Gubenur Jenderal sebagai anggota volksraad. Proses berbelit dan tidak sepertinya keberpihakan kepada rakyat Indonesia inilah yang memicu banyak munculnya sentimen negatif terhadap volksraad, khususnya dari golongan gerakan kiri Indonesia.
Setelah volksraad terbentuk, maka sekarang partai-partai yang ada di Nusantara pun bersiap-siap. Sikap pragmatisme politik pun timbul di golongan pelopor pergerakan nasional. Boedi Oetomo salah satunya, dimana sempat timbul upaya untuk meraih massa di luar Jawa dengan menggunakan Islam sebagai daya tarik. Hal ini kesannya bisa digagalkan oleh Radjiman dan kawan-kawannya yang anti-islam, sehingga Boedi Oetomo masih berprinsip Jawa-sentris. Begitu juga dengan Sarekat Islam yang memperoleh tantangan dari sebagian besar anggotanya, khususnya yang berada di Semarang. Sarekat Islam Semarang dibawah pimpinan Semaoen menyatakan penolakan kepada keikutsertaan Central Sarekat Islam dalam mengkampanyekan indie werbaar dan menentang ide untuk duduk di dalam volksraad. Pertikaian internal dalam tubuh Sarekat Islam inilah yang kelak pada hasilnya memecah Sarekat Islam menjadi beberapa golongan.
Ketidakjelasan fungsi volksraad sebagai penyambung pengecap rakyat inilah yang menyebabkan kemarahan-kemarahan publik dan tidak terkontrolnya situasi politik di dalam negeri Hindia Belanda. Hal ini diperparah dengan krisis ekonomi global yang melanda dunia pada tahun 1927. Situasi menjadi panas dan pemberontakan mulai timbul dimana-mana. Kecaman-kecaman terhadap volksraad dan pemerintah Hindia Belanda mulai bermunculan dan mengarah pada pemberontakan (disintegrasi). Perlawanan-perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda juga mulai bermunculan, dimulai dari Pemberontakan PKI pada 1927 hingga perisitiwa kapal Zeven Provincien pada 1933. Hal ini menyebabkan kegalauan tersendiri bagi pemerintah Hindia Belanda .
Pemerintah Hindia Belanda pun menjadi represif dalam menghadapi pergerakan nasional dan partai-partai politik yang ada di Nusantara. Sekolah-sekolah digeledah dan beberapa diantaranya ditutup, buku-buku politik disita, banyak guru yang tidak boleh mengajar, dan pemimpin-pemimpin partai politik ditangkap. Dalam kondisi mirip itu, seorang anggota volksraad yang berasal dari Jawa mengeluarkan suatu petisi. Ia yaitu Soetardjo Kartohadikoesoemo. Pada bulan Juli 1936 ia mengeluarkan sebuah petisi kepada volksraad untuk diselenggerakannya suatu konferensi untuk mengendalikan otonomi Indonesia dalam sebuah Uni Indonesia-Belanda selama masa waktu sepuluh tahun.
PETISI SUTARDJO:
1.       volksraad selaku dewan legislatif sebenarnya,
2.       eksekutif departeman diberi tanggungjawab,
3.       dibentuk Dewan Kerajaan sebagai tubuh tertinggi antara negari Belanda dan Indonesia yang anggotanya merupakan wakil kedua belah pihak,
4.       penduduk Indonesia ialah orang-orang yang sebab kelahirannya, asal-usulnya, dan cita-citanya memihak Indonesia.
Banyak kelompok yang mendukung petisi Soetardjo ini, oleh balasannya petisi inipun disetujui oleh volksraad sebab banyak yang menginginkan kewenangan lebih luas. Tetapi memperoleh pertolongan dari volksraad belum pasti akan menuntaskan masalah di dalam negeri, alasannya petisi Soetardjo ini malah menjadikan perpecahan kembali diantara partai-partai yang sudah ada akibat pro dan kontra.
Petisi itu tanpa lewat perdebatan ditolak oleh pemerintah Belanda pada 16 November 1938. Alasan penolakan petisi adalah Indonesia belum siap untuk memikul tanggungjawab memerintah diri sendiri. Bangsa Indonesia juga dinilai belum bisa untuk berdiri apalagi menjadi negara yang merdeka. Cara penolakan yang tanpa perdebatan di badan legislatif mengecewakan pihak pergerakan nasional, walaupun pihak yang ditolak bekerjsama telah mengira sebelumnya. Realitas itu menawarkan bahwa tuntutan rakyat Indonesia tidak dibicarakan secara terbuka di dewan legislatif.
Mosi usaha identitas untuk menyebut “Indonesier” daripada “Inlander” yang diupayakan oleh Thamrin, Soetardjo, dan Wiwoho juga menemui jalan buntu .
3.       Fraksi Nasional
Walaupun volksraad tidak memiliki kekuasaan legislatif dan wewenangnya hanya terbatas memberi advis, sehingga tidak pernah membuat puas impian rakyat Indonesia, tetapi volksraad merupakan satu-satunya kawasan yang kondusif untuk mencurahkan kecaman terhadap pemerintah Hindia Belanda.
Untuk itu organisasi pergerakan kooperatif sudah membentuk sebuah kesatuan aksi di volksraad yang disebut Fraksi Nasional. Fraksi ini didirikan pada tanggal 27 Januari 1930 di Jakarta, menurut pandangan baru Muhammad Husni Thamrin, ketua Perkumpulan kaum Betawi. Berdirinya Fraksi Nasional dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yakni:
A.   Sikap pemerintah Belanda terhadap gerakan politik diluar Volksraad terutama kepada partai Nasional Indonesia. Tindakan keras Pemerintah Kolonial Belanda lebih menonjol sesudah terjadi pemberontakan PKI pada tahun 1926. Para Pergerakan Nasional Indonesia nyaris tidak bisa untuk bernapas. Pemberontakan yang sia-sia itu ternyata dijadikan dalih oleh Pemerintah Belanda dalam rangka menciptakan ketertiban biasa yang ialah argumentasi klise dari penerapan pasal-pasal karet dari kitab undang-undang hukum pidana pada dikala itu. Di samping itu juga terdapat langkah-langkah-tindakan lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah kolonial khususnya Gubernur Jendral dengan alasan memegang hak istimewa yang tercermin dalam Exarbitante Rechten.
B.    Anggapan dan perlakuan yang sama oleh Pemerintah belanda kepada semua gerakan baik yang non maupun kooperasi. Kejadian ini sangat membatasi penggalangan kekuatan pada organisasi yang moderat. Pada dikala terjadi penangkapan kepada tokoh PNI, ternyata anggota-anggota perkumpulan yang moderatpun juga ikut diinterogasi. Dengan demikian langkah-langkah pengawasan politik tidak pandanng bulu. Ini tidak lain suatu pencerminan panik yang amat sungguh dari Pemerintah Kolonial Belanda terhadap gerakan-gerakan yang terjadi di Indonesia.
C.    Berdirinya Vaderlandsche Club (VC) pada tahun 1929 sebagai protes kepada pelekasanaan “etsch belied”, Gubernur Jendral de Graef. Tindakan Zentgraaff dengan VC ialah perjuangan kearah pengingkaran kepada Etthishe Koers dari desakan Fraksi Sosial Demokrat (Troelstra dan kawan-mitra) dalam Tweede Kamer Parlemen Belanda. Kelompok VC menjadi pressure groep dalam upaya menekankan tuntutan kaum Pergerakan Nasional, dan itu berarti semakin jauhnya pelaksanaan pergeseran Ketatanegaraan yang diinginkan oleh kaum humanis di negeri Belanda. Tujuan yang ingin diraih oleh Fraksi Nasional itu yaitu menjamin adanya kemerdekaan Nasional dalam waktu singkat dengan jalan mengusahakan perubahan ketatanegaraan yang merupakan salah satu pelaksanaan Trilogi Van Deventer, berupaya menetralisir jurang perbedaan warna kulit (Stelsel Kolonial). Tujuan tersebut diusahakan dengan semangat kebangsaan tanpa harus melanggar Hukum Nasional. Perjuangan yang dilakukan oleh Fraksi Nasional mirip pembelaan kepada para pemimpin Partai Nasional Indonesia yang ditangkap kemudian diadili pada tahun 1930. Di samping itu usaha pemborosan dana yang dilakukan oleh Pemerintah kolonial Belanda juga ditentang utamanya dalam rangka menigkatkan anggaran pertahanan. Hal ini sebab kenaikan budget pertahanan ialah lonceng maut dari usaha-usaha radikal kaum pergerakan dalam upaya mencapai Indonesia Merdeka.
Fraksi Nasional bertujuan untuk meraih kemerdekaan Indonesia secepat-cepatnya, dan untuk meraih tujuan tersebut dilakukanlah perjuangan-perjuangan selaku berikut :
A.   Berusaha meraih pergeseran ketatanegaraan,
B.    Berusaha melenyapkan semua perbedaan-perbedaan politik, ekonomi, dan tingkat pendidikan yang diakibatkan oleh antithesis colonial,
C.    Menggunakan semua jalan yang sah untuk meraih tujuan tersebut.
Anggota Fraksi Nasional berjumlah 10 orang, mereka berisikan aneka macam perkumpulan dan suku. Berikut Susunan kepengurusan Fraksi Nasional di dewan rakyat.
1.         Ketua                   : Muhammad Husni Thamrin
2.         Wakil ketua         : Kusumo Utoyo
3.         Anggota               : Dwidjosewojo
4.         Anggota               : Datuk Kajo
5.         Anggota               : Muchtar Prabu Negara
6.         Anggota               : Cut Nyak Arief
7.         Anggota               : Suangkopon
8.         Anggota               : Pangeran Ali
9.         Anggota               : Suradi
10.     Anggota               : Suroso.
Kegiatan pertama yang dikerjakan oleh fraksi ini adalah pembelaan kepada pemimpin-pemimpin PNI yang di tangkap di dalam sidang-sidang Volkstraad, Moh. Husni beropini bahwa langkah-langkah penggeledahan dan penangkapan kepada pemimpin-pemimpin PNI oleh  pemerintah tidak dapat dipertanggungjawabkan bahkan banyak di antaranya bukan anggota PNI juga digeledah dan dicurigai. Dengan insiden ini terbukti bahwa pemerintah dalam tindakkannya telah berlaku tidak bijaksana dan tidak adil kepada pergerakan rakyat Indonesia.
Setelah pembukaan Volksraad yang gres pada tahun 1939, sudah menjadi kebiasaan bahwa fraksi nasional ditinjau kembali. M. Yamin yang pada tahun 1939 menjadi anggota volksraad menyusun planning yang dalam beberapa hal lebih luas ketimbang planning yang dibentuk oleh M. H. Thamrin. M. Yamin mengusulkan supaya fraksi nasional menyusun sebuah progam yang hendak diumumkan terhadap seluruh rakyat Indonesia, untuk menyelesaikan kecaman bahwa fraksi nasional itu tidak bekerja hanya untuk jawa saja namun juga untuk daerah-daera luar jawa.
Usul M. Yamin ini tidak disetujui oleh M.H. Thamrin. Oleh sebab itu pada tanggal 10 juli 1939 atas prakarsa M. Yamin di volksraad bangun golongan nasional Indonesia (GNI) di samping fraksi nasional. Badan ini tidak mewakili partai-partai di volksraad melainkan mewakili golongan-golongan rakyat. Dalam arti tertentu GNI ini bersifat provinsialistis. Semua anggotanya yaitu, M.Yamin, Soangkupon, Abdul Rasyid, dan Tajuddin Noor ialah utusan-delegasi dari luar Jawa. Anggota fraksi nasional dari luar jawa yang tetap setia pada tubuh tersebut ialah Mukhtar dan Lapian.
Tanggapan pers terhadap peristiwa itu ada yang menyambut baik yakni selaku perjuangan untuk menigkatkan usaha nasional, sedangkan suara lain mencemaskan tindakan itu selaku pemecahbelahan dan akan memperlemah usaha. Dalam asas maksudnya, kedua kelompok itu tidak ada bedanya. Untuk mengelola kepentingan-kepentingan di tempat luar jawa, orang-orang sumatera juga bisa tetap berada di fraksi nasional. Tahun 1941 Fraksi nasional dan GNI  berfusi menjadi fraksi nasional Indonesia (Frani). Tujuan singkat dan tegas yaitu memperjuangkan Indonesia merdeka.
4. Partai Indonesia Raya (Parindra)
Partai Indonesia Raya didirikan di Solo pada Desember 1935. Partai ini merupakan gabungan dari dua organisasi yang berfusi adalah BU dan PBI. Sebagai ketuanya dipilih dr. Sutomo. Tujuan partai yaitu meraih Indonesia Raya dan mulia yang hakekatnya meraih Indonesia merdeka. Di Jawa anggota Parindra banyak berasal dari petani, mereka kemudian disebut dengan kaum kromo. Di daerah lain masuk kaum Betawi, Serikat Sumatera, dan Sarikat Selebes. Partai ini ialah yang mengajukan petisi Sutardjo yang ditandatangani oleh Sutardjo, penandatanganan pertama, yang lainnya I.J.Kasimo.dr. Sam Ratulangi, Datuk Tumenggung, Kwo Kwat tiong, dan Alatas.
5. Gabungan Politik Indonesia (GAPI)
Kegagalan Petisi Sutardjo mendorong ide untuk menggabungan organisasi politik dalam suatu bentuk federasi. Gabungan Politik Indonesia (GAPI) itu diketuai oleh Muh. Husni Thamrin. Pimpinan lainnya adalah Mr. Amir Syarifuddin, dan Abikusno Tjokrosuyoso. Alasan lain dibentuknya GAPI adalah adanya situasi internasional akhir meningkatnya efek fasisme. Juga sikap pemerintah yang kurang memperhatian kepentingan bangsa Indonesia. Kemenangan dan perkembangan yang diperoleh negara fasis yaitu, Jepang, Jerman, Italia tidak menggembirakan Indonesia. Karena itu pers Indonesia menyerukan untuk menyusun kembali baris dalam sebuah wadah persatuan berupa “konsentrasi nasional”.
Parindra berpendapat pentingnya untuk usaha ke dalam, yaitu menyadarkan dan menggerakan rakyat untuk menemukan sebuah pemerintahan sendiri, serta menyadarkan pemerintah Belanda akan keinginan bangsa Indonesia. Juga menyelenggarakan perubahan pendekatan dengan organisasi-organisasi politik untuk membicarakan kurun depan bangsa Indonesia. Pada 21 Mei 1939, dalam rapat pendirian konsentrasi nasional di Jakarta sukses didirikan suatu organisasi yang merupakan kerjasama partai politik nasional di Jakarta yang diberi nama Gabungan Partai Politik Indonesia (GAPI).
Anggaran Dasar GAPI menyebutkan, bahwa GAPI mempunyai hak untuk memilih diri sendiri; persatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik, ekonomi, sosial, dan persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia. Dalam pertemuan I GAPI (4 Juli 1939) dibicarakan agresi GAPI dengan semboyan Indonesia berparlemen. GAPI tidak menuntut kemerdekaan penuh, tetapi suatu badan legislatif menurut sendi demokrasi.
Untuk mencapai tujuannya GAPI menyerukan pada rakyat Indonesia untuk disokong oleh semua lapisan masyarakat. Seruan itu disambut hangat oleh Pers Indonesia. Pada 1939, GAPI mengadakan rapat biasa . Tidak kurang dari seratus kawasan mengadakan rapat propaganda tujuan GAPI, sehingga situasi di Indonesia saat itu menyerukan Indonesia berparlemen. Penyadar, PNI Baru, dan Perkumpulan Kristen Indonesia tidak sependapat dengan GAPI.
Mereka berpendapat tidak ada gunanya bersifat meminta-minta kepada Belanda. Untuk meraih maksudnya GAPI membentuk Kongres Rakyat Indonesia (KRI). Tujuan kongres untuk kesempurnaan Indonesia dan cita-citanya, ialah Indonesia Berparlemen sarat . Keputusan penting yang lain yakni penetapan bendera Merah Putih dan lagu Indonesia Raya selaku bendera dan lagu persatuan Indonesia. Juga pengggunaan bahasa Indonesia selaku bahasa rakyat Indonesia. Selanjutnya dibuat Komite Parlemen Indonesia.


Posted

in

by

Tags: