Bahan 8 Terbentuknya Nkri

Menganalisis Terbentuknya NKRI


Gambar 5.17 Peta Negara Republik Indonesia.

Pada ketika proklamasi dibacakan, negara Indonesia belum sepenuhnya terbentuk. Mengapa demikian? Karena syarat kelengkapan negara pada dikala itu belum semua terpenuhi. Apa saja syarat berdirinya negara? Selain mempunyai kawasan, negara harus mempunyai struktur pemerintahan, diakui negara lain, dan memiliki kelengkapan lain seperti undang-undang atau peraturan hukum.
Di antara tolok ukur tersebut, syarat utama yang belum tercukupi yaitu struktur pemerintahan dan legalisasi dari negara lain. Ingat, proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak mengundang secara resmi banyak sekali duta besar negara lain, alasannya memang sebelum proklamasi pemerintahan yang ada ialah pemerintahan Jepang!
1. Pengesahan UUD 1945 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Kelengkapan-kelengkapan negara harus segera dipenuhi oleh Indonesia, yang gres saja merdeka. Salah satu hal paling penting yang harus dipenuhi yakni Undang-Undang Dasar (Undang-Undang Dasar). Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang menciptakan persetujuan dan akreditasi Undang-Undang Dasar (Undang-Undang Dasar), yang lalu dikenal selaku UUD 1945.
Bagaimana proses persidangan tersebut?
Setelah proklamasi, PPKI melaksanakan rapat pertama di Pejambon (sekarang diketahui sebagai gedung Pancasila). Sekitar pukul 11.30, sidang pleno dibuka Sebelum konsep itu disahkan, atas prakarsa Moh. Hatta, menurut pesan dari tokoh Nasrani dari Indonesia bagian Timur, sila pertama dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Ketuhanan dengan keharusan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan itu sudah dikonsultasikan Hatta kepada pemuka Islam seperti, Ki Bagoes Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Tengku Moh. Hasan. Pertimbangan itu diambil sebab sebuah pernyataan pokok mengenai seluruh bangsa tidaklah tepat hanya menyangkut identitas sebagian dari rakyat Indonesia sekalipun merupakan bagian yang paling besar. Berdasarkan rumusan tersebut, maka Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 18 Agustus 1945. Serta perubahan kecil pada perumpamaan dan strukturnya.


Gambar 5.18 Sidang pengakuan Undang-Undang Dasar 1945
di bawah pimpinan Soekarno. Kemudian dijalankan acara pemandangan biasa , yang dilanjutkan dengan pembahasan bab demi bab dan pasal demi pasal. Sidang dilanjutkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai dasar aturan penyeleksian presiden dan wakil presiden tersebut, mesti disahkan dahulu pasal 3 dari Aturan Peralihan. Ini menandai untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden diseleksi oleh PPKI. Kertas suara dibagikan, tetapi atas seruan Otto Iskandardinata, maka secara aklamasi terpilih Ir. Soekarno selaku Presiden RI, dan Drs. Moh. Hatta selaku Wakil Presiden Rl. Sesudah itu, pasal-pasal yang tersisa yang berhubungan dengan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan disetujui. Setelah menjadi presiden, Soekarno kemudian menunjuk sembilan orang anggota PPKI sebagai Panitia Kecil dipimpin oleh Otto Iskandardinata. Tim ini bertugas merumuskan pembagian daerah negara Indonesia.

2. Pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah
Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945. Acara yang pertama yakni membahas hasil kerja Panitia Kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata. Sebelum acara dimulai, Presiden Soekarno ternyata sudah menunjuk Ahmad Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo dan Kasman Singodimejo sebagai Panitia Kecil yang ditugasi merumuskan bentuk departemen bagi pemerintahan RI, tetapi bukan personalianya (pejabatnya).
Otto Iskandardinata menyampaikan hasil kerja Panitia Kecil yang dipimpinnya. Hasil keputusannya ihwal pembagian kawasan NKRI menjadi delapan provinsi, yaitu selaku berikut :
1.       Jawa Tengah
2.      Jawa Timur
3.       Borneo (Kalimantan)
4.      Sulawesi
5.      Maluku
6        Sunda Kecil
7.       Sumatra
Di samping delapan kawasan tersebut, masih ditambah Daerah spesial Yogyakarta dan Surakarta. Setelah itu, sidang dilanjutkan menyimak laporan Ahmad Subarjo, tentang pembagian departemen atau kementerian.
Adapun hasil yang disepakati, NKRI terbagi atas 12 departemen sebagai berikut.
a.       Kementerian Dalam Negeri
b.      Kementerian Luar Negeri
c.       Kementerian Kehakiman
d.      Kementerian Keuangan
e.      Kementerian Kemakmuran
f.        Kementerian Kesehatan
g.       Kementerian Pengajaran
h.      Kementerian Sosial
i.         Kementerian Pertahanan
j.        Kementerian Penerangan
k.       Kementerian Perhubungan
l.         Kementerian Pekerjaan Umum
Di samping itu juga ada Kementerian Negara.
3. Pembentukan Badan-Badan Negara
Pada malam hari tanggal 19 Agustus 1945, di Jln. Gambir Selatan (sekarang Merdeka Selatan) No. 10, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Mr. Sartono, Suwirjo, Otto Iskandardinata, Sukardjo Wirjopranoto, dr. Buntaran, Mr. A.G. Pringgodigdo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan dr. Tajuluddin, berkumpul untuk membahas siapa saja yang hendak diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Selanjutnya disepakati bahwa rapat KNIP direncanakan tanggal 29 Agustus 1945.
KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) didirikan dan anggota-anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Pelantikan ini dilangsungkan di gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Sebagai ketua KNIP yakni Mr. Kasman Singodimejo, dengan beberapa wakilnya, adalah Sutarjo Kartohadikusumo, Mr. Latuharhary, dan Adam Malik.

Tanggal 16 Oktober 1945, diselenggarakan sidang KNIP yang bertempat di Gedung Balai Muslimin Indonesia, Jakarta. Sidang ini dipimpin oleh Kasman Singodimejo. Dalam sidang ini juga diusulkan kepada Presiden semoga KNIP diberi hak legislatif selama DPR dan MPR belum terbentuk. Hal ini dirasa penting, alasannya dalam rangka menegakkan kewibawaan kehidupan kenegaraan.
Syahrir dan Amir Syarifudin merekomendasikan adanya BPKNIP (Badan Pekerja KNIP) untuk menghadapi suasana genting. BPKNIP akan menjalankan peran-peran operasional dari KNIP.
Berdasarkan permintaan-seruan dalam sidang tersebut, maka Wakil Presiden selaku wakil pemerintah, mengeluarkan maklumat yang biasa disebut Maklumat Wapres No. X. Bunyi maklumat itu selaku berikut:
MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN NO. X
KOMITE NASIONAL PUSAT, PEMBERIAN KEKUASAAN
LEGISLATIF KEPADA KOMITE NASIONAL PUSAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SESUDAH MENDENGAR pembicaraan oleh Komite Nasional Pusat ihwal usul semoga Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dibuat, kekuasaannya yang sampai sekarang dilaksanakan oleh Presiden dengan sumbangan sebuah Komite Nasional berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan dan Undang-Undang Dasar hendaknya dilakukan oleh Komite Nasional Pusat dan semoga pekerjaan Komite Nasional Pusat itu sehari-harinya berhubung dengan gentingnya keadaan dikerjakan oleh sebuah badan bernama Dewan Pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat;
MENIMBANG bahwa di dalam kondisi yang genting ini perlu ada tubuh yang ikut bertanggung jawab ihwal nasib bangsa Indonesia, di sebelah pemerintah.
MENIMBANG selanjutnya bahwa seruan tadi berdasarkan paham kedaulatan rakyat.
MEMUTUSKAN:
Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaaan legislatif dan ikut memutuskan Garis-Garis Besar dibandingkan dengan Haluan Negara, serta menyepakati bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya kondisi dilaksanakan oleh suatu Badan Pekerja yang diseleksi di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.
Jakarta, 16 Oktober 1945
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MOHAMMAD HATTA
Dengan adanya maklumat tersebut, untuk sementara Indonesia sudah mempunyai tubuh negara yang mempunyai kekuasaan legislatif. KNIP yang semula selaku Pembantu Presiden dan merupakan wadah pemusatan hasratrakyat serta pengobar semangat kudeta dari Jepang, sehabis dikeluarkan maklumat No. X itu KNIP diharapkan berperan selaku MPR dan DPR, walaupun cuma bersifat sementara. Untuk melakukan kegiatannya, telah dibentuk BPKNIP, yang diketuai oleh Sutan Syahrir.

Gambar 5.21 Presiden Soekarno dan wakil Presiden Moh. Hatta dan Para Menteri Kabinet Pertama.

4. Pembentukan Kabinet
Presiden segera membentuk kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri. Dalam kabinet ini para menteri bertanggung jawab terhadap Presiden atau Kabinet Presidensiil. Kabinet RI yang pertama dibuat oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 September 1945 terdiri atas para menteri sebagai berikut.
a.       Menteri Dalam Negeri R.A.A. Wiranata Kusumah
b.      Menteri Luar Negeri Mr. Ahmad Subarjo
c.       Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis
d.      Menteri Kehakiman Prof. Mr. Supomo
e.      Menteri Kemakmuran Ir. Surakhmad Cokroadisuryo
f.        Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi
g.       Menteri Kesehatan Dr. Buntaran Martoatmojo
h.      Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantara
i.         Menteri Penerangan Mr. Amir Syarifuddin
j.        Menteri Sosial Mr. Iwa Kusumasumantri
k.       Menteri Pekerjaan Umum Abikusno Cokrosuyoso
l.         Menteri Perhubungan Abikusno Cokrosuyoso
m.    Menteri Negara Wahid Hasyim
n.      Menteri Negara Dr. M. Amir
o.      Menteri Negara Mr. R.M. Sartono
p.      Menteri Negara R. Otto Iskandardinata
5. Pembentukan Partai Politik
Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 juga memutuskan adanya pembentukan partai politik nasional yang kemudian terbentuk PNI (Partai Nasional Indonesia). Partai ini diperlukan sebagai wadah persatuan pembinaan politik bagi rakyat Indonesia. BPKNIP merekomendasikan perlu dibentuknya partai-partai politik, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dengan maklumat pada tanggal 3 Nopember 1945. Setelah dikeluarkan maklumat itu, berdirilah partai-partai politik di NKRI.
Beberapa partai politik yang lalu terbentuk misalnya :
a.       Masyumi, bangkit tanggal 7 November 1945, dipimpin oleh dr Sukiman Wiryosanjoyo
b.     PKI (Partai Komunis Indonesia) bangun 7 November 1945 dipimpin oleh Mr. Moh. Yusuf. Oleh tokoh-tokoh komunis, sesungguhnya pada tanggal 2 Oktober 1945 PKI telah diresmikan.
c.       PBI (Partai Buruh Indonesia), bangkit tanggal 8 November 1945 dipimpin oleh Nyono
d.      Partai Rakyat Jelata, bangun tanggal 8 Nopember 1945 dipimpin oleh Sutan Dewanis
e.  Parkindo (Partai Nasrani Indonesia), bangkit tanggal 10 November 1945 dipimpin oleh Dr Prabowinoto
f.        PSI (Partai Sosialis Indonesia), berdiri tanggal 10 November 1945 dipimpin Amir Syarifuddin
g.       PRS (Partai Rakyat Sosialis), bangun tanggal 10 November 1945 dipimpin oleh Sutan Syahrir
h.      PKRI Partai Katholik Republik Indonesia), berdiri tanggal 8 Desember 1945
i.        Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia, bangun tanggal 17 Desember 1945 dipimpin oleh JB Assa
j.       PNI (Partai Nasional Indonesia), berdiri tanggal 29 Januari 1946. PNI merupakan penggabungan dari Partai Rakyat Indonesia (PRI), Gerakan Republik Indonesia, dan Serikat Rakyat Indonesia, yang masing-masing telah berdiri dalam bulan November dan Desember 1945.
6. Komite van Aksi dan Lahirnya Badan-tubuh Perjuangan
Sukarni dan Adam Malik membentuk Komite van Aksi yang dimaksudkan sebagai gerakan yang bertugas dalam pelucutan senjata terhadap serdadu Jepang dan merebut kantor-kantor yang masih diduduki Jepang. Munculnya Komite van Aksi kemudian disusul dengan lahirnya banyak sekali badan usaha yang lain di bawah Komite van Aksi mirip API (Angkatan Pemuda Indonesia), BARA (Barisan Rakyat Indonesia) dan BBI (Barisan Buruh Indonesia) Di banyak sekali tempat lalu juga meningkat badan-tubuh perjuangan.
Di Surabaya timbul BBI pada tanggal 21 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 1945, dibentuk Angkatan Muda oleh Sumarsono dan Ruslan Wijayasastra. Kedua tokoh ini kemudian membentuk PRI (Pemuda Republik Indonesia) bareng Bung Tomo pada tanggal 23 September.
Demikian halnya yang terjadi di Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang, di sana juga timbul berbagai badan usaha. Misalnya, Angkatan Muda dan Pemuda di Semarang, Angkatan Muda di Surakarta, Angkatan Muda Pegawai Kesultanan atau dikenal Pekik (Pemuda Kita Kesultanan) di Yogyakarta. Di Bandung berdiri Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia yang kemudian lebih diketahui dengan PRI (Pemuda Republik Indonesia).
Selain itu, juga muncul Barisan Banteng, Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia). BPRI (Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia), dan juga muncul Hizbullah-Sabilillah. Bahkan orang-orang luar Jawa yang berada di Jawa membentuk badan perjuangan mirip KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi) dan PIM (Pemuda Indonesia Maluku). Kemudian, muncul pula tubuh-badan usaha yang lebih bersifat khusus, misalnya TP (Tentara Pelajar), TGP (Tentara Genie Pelajar), dan TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar).  Selanjutnya berkembang pula kelaskaran.
 Badan-tubuh perjuangan juga meningkat di luar Jawa, antara lain sebagai berikut.
a.    Di Aceh terdapat API (Angkatan Pemuda Indonesia) yang dipimpin oleh Syamaun Gaharu dan BPI (Barisan Pemuda Indonesia) lalu menjadi PRI (Pemuda Republik Indonesia) yang dipimpin oleh A. Hasyim.
b.     Di Sumatra Utara terdapat Pemuda Republik Andalas.
c.      Di Sumatra Barat terdapat Pemuda Andalas dan Pemuda Republik Indonesia Andalas Barat.
d.   Di Lampung terdapat API (Angkatan Pemuda Indonesia) yang dipimpin oleh Pangeran Emir Mohammad Noor.
e.      Di Bengkulu terdapat PRI (Pemuda Republik Indonesia) dipimpin oleh Nawawi Manaf.
f.   Di Kalimantan Barat terdapat PPRI (Pemuda Penyongsong Republik Indonesia). Tokoh-tokohnya, antara lain Musani Rani dan Jayadi Saman.
g.     Di Kalimantan Selatan terdapat PRI (Persatuan Rakyat Indonesia) yang dipimpin oleh Rusbandi.
h.      Di Bali terdapat AMI (Angkatan Muda Indonesia) dan PRI (Pernuda Republik Indonesia).
i.    Di Sulawesi Selatan terdapat PPNI (Pusat Pemuda Nasional Indonesia) yang dipimpin oleh Manai Sophian, AMRI (Angkatan Muda Republik Indonesia), Pemuda Merah Putih, dan Penunjang Republik Indonesia.
Dengan hadirnya badan-badan usaha tersebut, maka mampu dibilang bahwa di seluruh tanah air telah siap menggelorakan revolusi untuk membersihkan kekuatan Jepang dari Indonesia.
7. Lahirnya Tentara Nasional Indonesia
a. Badan Keamanan Rakyat
Sikap Soekarno yang demikian itu tidak disukai oleh para perjaka yang lebih bersifat revolusioner. Oleh alasannya itu, para pemuda memelopori pembentukan badan-tubuh usaha. Sampai simpulan bulan Agustus 1945, sikap hati-hati Soekarno masih tetap dipertahankan. Hal ini terbukti pada waktu diadakan sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945. Untuk menghadapi situasi dalam sidang itu ditentukan, untuk pembentukan BKR (Badan Keamanan Rakyat). BKR ialah bab dari BPKKP (Badan Penolong Keluarga Korban Perang). Tujuan dibentuknya BKR untuk memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan di banyak sekali kawasan. Oleh alasannya adalah itu, BKR juga dibentuk di berbagai tempat, tetapi mesti dikenang bahwa BKR bukan prajurit. Makara, sampai selesai bulan Agustus 1945, Indonesia belum memiliki tentara.
b. Tentara Keamanan Rakyat
Sampai akhir bulan September 1945, ternyata Indonesia belum mempunyai kesatuan dan organisasi ketentaraan secara resmi dan profesional. Presiden Soekarno dan Wapres Moh. Hatta belum membentuk kesatuan tentara. Hal ini sepertinya sangat terpengaruh oleh perilaku serta strategi politik yang condong pada usaha diplomasi. BKR cuma diprogram untuk mempertahankan keamanan dan keamanan masyarakat di tempat masing-masing. BKR lalu menghimpun bekas-bekas anggota Peta, Heiho, Seinendan, dan lain-lain. BKR bukan merupakan kekuatan bersenjata yang bersifat nasional.
Karena banyaknya bahaya dari kekuatan aneh yang ingin menjajah Indonesia lagi, para pemimpin negara menyadari bahwa sulit mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa sebuah tentara atau angkatan perang. Sehubungan dengan itu, maka pemerintah memanggil bekas mayor KNIL, Urip Sumoharjo dan ditugasi untuk membentuk tentara kebangsaan. Urip Sumoharjo sejak zaman Belanda sudah memiliki pengalaman di bidang kemiliteran. la termasuk lulusan pertama dari Sekolah Perwira di Meester Cornelis yang diresmikan Belanda.
Kemudian, dikeluarkanlah Maklumat Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 perihal pembentukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Adapun maklumat itu berbunyi sebagai berikut.
Untuk memperkuat perasaan keselamatan lazim, maka diadakan sebuah Tentara Keamanan Rakyat.
Jakarta, 5 Oktober 1945
Presiden Republik Indonesia
Soekarno
Urip Sumoharjo diangkat selaku Kepala Staf TKR. Sehari lalu pemerintah mengeluarkan maklumat yang isinya mengangkat Supriyadi (bekas komandan Peta) sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 9 Oktober 1945, KNIP mengeluarkan perintah mobilisasi bagi bekas-bekas prajurit, Peta, KNIL, Heiho dan laskar-laskar yang ada untuk bergabung menjadi satu ke dalam TKR. Sementara itu, kesatuan agresi atau badan-badan usaha para cowok yang bersifat setengah militer atau setengah organisasi politik (laskar-laskar) masih tetap diizinkan beroperasi jika tak ingin bergabung ke dalam TKR.
Pada tanggal 20 Oktober 1945 diumumkan kembali pengangkatan pejabat-pejabat pimpinan di lingkungan TKR.
Susunan pimpinan TKR yang gres sebagai berikut :
Menteri Keamanan Rakyat ad interim : Muhamad Suryoadikusumo
Pimpinan Tertinggi TKR                      : Supriyadi
Kepala Staf Umum TKR                      : Urip Sumoharjo
Ternyata, Supriyadi tidak kunjung datang. Oleh alasannya itu, secara operasional kepemimpinan yang aktif dalam TKR adalah Urip Sumoharjo. Ia memilih Markas Besar TKR di Yogyakarta dan membagi TKR dalam 16 divisi. Seluruh Jawa dan Madura dibagi dalam 10 divisi dan Sumatra dibagi menjadi 6 divisi.

Gambar 5.22 Supriyadi


Gambar 5.23 Urip Sumoharjo
Mengingat Supriyadi tidak pernah muncul, maka atas prakarsa Markas Tertinggi TKR, pada tanggal 12 November 1945, diadakan pemilihan pemimpin tertinggi TKR yang gres. Dalam, rapat pemilihan itu didatangi oleh para Komandan Divisi, Sri Sultan Hamengkubuwana IX, dan Sri Mangkunegoro X. Rapat dipimpin oleh Urip Sumoharjo. Dalam rapat itu disepakati untuk mengangkat Kolonel Sudirman, Panglima Divisi V Banyumas sebagai Panglima Besar TKR dan sebagai Kepala Staf, disepakati mengangkat Urip Sumoharjo. Namun pengangkatan dan pelantikan Kolonel Sudirman baru dilakukan pada tanggal 18 Desember 1945, setelah pertempuran Ambarawa tamat. Setelah peperangan itu selesai, pangkat Sudirman menjadi Jenderal dan Urip Sumoharjo menjadi Letnan Jenderal.
c. Dari TKR, TRI, ke Tentara Nasional Indonesia
Sejarah ketentaraan Indonesia terus mengalami pergantian pada periode awal kemerdekaan. TKR dengan istilah keamanan rakyat, dinilai hanya merupakan kesatuan yang menjaga keamanan rakyat yang belum memberikan selaku suatu kesatuan angkatan bersenjata yang bisa melawan musuh dengan perang bersenjata. Jenderal Sudirman ingin meninjau susunan dan tata kerja TKR. Kemudian atas prakarsa Markas Tertinggi TKR, pemerintah mengeluarkan Penetapan Pemerintah No.2/Sekolah Dasar 1946 tanggal 1 Januari 1946.
Penetapan Pemerintah No.2/SD 1946 tanggal 1 Januari 1946 isinya mengganti nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kementerian Keamanan Rakyat diubah menjadi Kementerian Pertahanan. Belum genap satu bulan, istilah Tentara Keselamatan Rakyat diganti dengan TRI (Tentara Republik Indonesia). Hal ini menurut pada Maklumat Pemerintah tertanggal 26 Januari 1946. Di dalam maklumat itu ditegaskan bahwa TRI merupakan serdadu rakyat, tentara kebangsaan, atau tentara nasional. Namun dalam maklumat itu tidak menyinggung tentang kedudukan badan-tubuh usaha atau kelaskaran di luar TKR.
Di dalam Lingkungan Markas Tertinggi, TRI kemudian disempurnakan dengan dibentuknya TRI Angkatan Laut yang kemudian diketahui dengan ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) dan TRI Angkatan Udara yang diketahui dengan AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia).
Tanggal 17 Mei 1946 diadakan beberapa pergantian di dalam organisasi. Beberapa pergantian itu antara lain sebagai berikut.
1. Di lingkungan Markas Besar :
a. Panglima Besar : Jenderal Sudirman, dan
b. Kepala Staf Umum : Letnan Jenderal Urip Sumoharjo
2. Pengurangan jumlah divisi :
a. Jawa – Madura yang semula 10 divisi dijadikan 7 divisi ditambah 3 brigade di Jawa Barat, dan
b. Sumatra semula 6 divisi menjadi 3 divisi.
3. Dalam Kementerian Pertahanan :
a. dibuat Direktorat Jenderal bab militer, yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudibyo, dan
b. dibuat agen khusus yang mengatasi tubuh-tubuh perjuangan dan kelaskaran.
Untuk memperkuat kekuatan pertahanan negara khususnya duduk perkara ketentaraan, maka pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden mengeluarkan dekrit yang berisi perihal pembentukan Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional. Panitia itu dipimpin sendiri oleh Presiden Soekarno.

Setelah panitia itu bekerja, jadinya keluar Penetapan Presiden ihwal pembentukan organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Mulai tanggal 3 Juni 1947, secara resmi telah diakui berdirinya Tentara Nasional Indonesia sebagai penyempurnaan dari TRI. Segenap anggota angkatan perang yang tergabung dalam TRI dan anggota kelaskaran dimasukkan ke dalam Tentara Nasional Indonesia. Dalam organisasi ini telah dimiliki Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Tentara Nasional Indonesia AL), dan TNI Angkatan Udara (Tentara Nasional Indonesia AU). Semua itu terkenal dengan sebutan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Saat ini Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali berjulukan Tentara Nasional Indonesia.

Posted

in

by

Tags: