Kehidupan Politik Ekonomi Pada Era Awal Kemerdekaan Hingga Periode Demokrasi Liberal (Part-1)

Materi 12 Perkembangan Kehidupan Politik Dan Ekonomi Bangsa Indonesia
Pada Masa Awal Kemerdekaan Sampai Masa Demokrasi Liberal


A.      PERKEMBANGAN EKONOMI,POLITIK, KEUANGAN PADA AWAL KEMERDEKAAN
1.       KONDISI EKONOMI INDONESIA AWAL KEMERDEKAAN

Keadaan ekonomi Indonesia pada final kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sungguh semrawut dan sulit. Latar belakang keadaan yang berantakan tersebut disebabkan alasannya adalah :
1)        Indonesia yang gres saja merdeka belum mempunyai pemerintahan yang bagus, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk mengatasi perekonomian Indonesia.
2)        Sebagai negara baru Indonesia belum memiliki acuan dan cara untuk mengendalikan ekonomi keuangan yang mantap.
3)        Tinggalan pemerintah pendudukan Jepang dimana ekonomi ketika pendudukan Jepang memang sudah jelek akibat pengeluaran pembiayaan perang Jepang. Membuat pemerintah gres Indonesia agak susah untuk bangun dari keterpurukan.
4)        Kondisi keselamatan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya perubahan kabinet, dimana hal tersebut mendukung ketidakstabilan ekonomi.
5)        Politik keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat di negara Belanda guna menekan kemajuan ekonomi Indonesia bahkan untuk merusak ekonomi nasional.
6)        Belanda masih tetap tidak inginmengakui kemerdekaan Indonesia dan masih terus melakukan pergolakan politik yang menghalangi langkah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi.
Faktor- aspek penyebab kacaunya perekonomian Indonesia 1945-1950 yakni selaku berikut :

1)      Terjadi Inflasi yang sungguh tinggi
Inflasi tersebut dapat terjadi disebabakan alasannya :
          Beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tak terkendali (pada bulan Agustus 1945 mencapai 1,6 Milyar yang beredar di Jawa sedangkan secara biasa uang yang beredar di masyarakat mencapai 4 milyar).
          Beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan Sekutu dari bank-bank yang sukses dikuasainya untuk biaya operasi dan honor pegawai yang jumlahnya mencapai 2,3 milyar.
          Repubik Indonesia sendiri belum mempunyai mata uang sendiri sehingga pemerintah tidak mampu menyatakan bahwa mata duit pendudukan Jepang tidak berlaku.
Inflasi terjadi alasannya di satu sisi tidak terkendalinya peredaran duit yang dikeluarkan pemerintah Jepang di sisi lain ketersediaan barang menipis bahkan langka di beberapa daerah. Kelangkaan ini terjadi akhir adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Uang Jepang yang beredar sungguh tinggi sedangkan kemampuan ekonomi untuk menyerap uang tersebut masih sangat minim.
Karena inflasi ini kalangan yang paling menderita ialah para petani alasannya pada abad pendudukan Jepang petani ialah produsen yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang. Hasil pertanian mereka tidak dapat dijual, sementara nilai tukar mata duit yang mereka miliki sangat rendah.
Pemerintah Indonesia yang baru saja bangun tidak bisa mengatur dan menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut alasannya Indonesia belum mempunyai mata duit baru selaku penggantinya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk beberapa waktu menyatakan ada 3 mata duit yang berlaku di wilayah RI, yakni:
1)      Mata duit De Javasche Bank
2)      Mata uang pemerintah Hindia Belanda
3)      Mata duit pendudukan Jepang
Keadaan tersebut diperparah dengan diberlakukannya uang NICA di tempat yang diduduki sekutu pada tanggal 6 Maret 1946 oleh Panglima AFNEI yang baru (Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford). Uang NICA ini dimaksudkan untuk mengambil alih duit Jepang yang nilainya telah sangat turun ketika itu. Upaya sekutu tersebut ialah salah satu bentuk pelangaran akad ialah bahwa selama belum ada solusi politik tentang status Indonesia, maka tidak ada mata uang baru.
Karena tindakan sekutu tersebut maka pemerintah Indonesia pun membayar kertas gres ialah Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai pengganti duit Jepang.
2)      Adanya Blokade ekonomi dari Belanda
Blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan menutup (memblokir) pintu keluar-masuk jual beli RI utamanya melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting. Blokade ini dijalankan mulai bulan November 1945. Adapun alasan dari pemerintah Belanda melaksanakan blokade ini ialah :
        Mencegah masuknya senjata dan perlengkapan militer ke Indonesia.
        Mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik ajaib yang lain.
        Melindungi bangsa Indonesia dari langkah-langkah-langkah-langkah yang dilakukan oleh bangsa lain.
Dengan adanya blokade tersebut menjadikan:
        Barang-barang ekspor RI telat terkirim.
        Barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat di ekspor bahkan banyak barang-barang ekspor Indonesia yang dibumi hanguskan.
        Indonesia kelemahan barang-barang import yang sungguh diperlukan.
        Inflasi makin tak terkendali sehingga rakyat menjadi gusar.
Tujuan/impian Belanda dengan blokade ini yakni:
        Agar ekonomi Indonesia mengalami kekacauan
        Agar terjadi kerusuhan sosial alasannya adalah rakyat tidak percaya terhadap pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah Belanda dapat dengan gampang mengembalikan eksistensinya.
        Untuk menekan Indonesia dengan cita-cita bisa dikuasai kembali oleh Belanda.
3)      Kekosongan kas Negara
Kas Negara mengalami kekosongan alasannya adalah pajak dan bea masuk lainnya belum ada sementara pengeluaran negara kian bertambah. Penghasilan pemerintah cuma bergantung kepada bikinan pertanian. Karena tunjangan dari bidang pertanian inilah pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun kondisi ekonomi sungguh buruk.
2. UPAYA MENGATASI BLOKADE EKONOMI BELANDA (NICA)
Upaya pemerintah untuk keluar dari dilema blokade tersebut ialah selaku berikut.
1)      Usaha bersifat politis, yakni Diplomasi Beras ke India
Pemerintah Indonesia bersedia untuk menolong pemerintah India yang sedang ditimpa bahaya kelaparan dengan mengantarkan 500.000 ton beras dengan harga sangat rendah. Pemerintah melakukan hal ini alasannya akibat blokade oleh Belanda maka hasil panen Indonesia yang melimpah tidak dapat dijual keluar negeri sehingga pemerintah berani memperkirakan bahwa pada pada isu terkini panen 1946 akan diperoleh suplai hasil panen sebesar 200.000 hingga 400.000 ton. Sebagai imbalannya pemerintah India bersedia mengantarkan bahan pakaian yang sungguh dibutuhkan oleh rakyat Indonesia pada dikala itu. Saat itu Indonesia tidak memikirkan harga sebab yang penting yakni perlindungan dari negara lain yang sungguh diperlukan dalam perjuangan diplomatik dalam lembaga internasional. Adapun laba politis yang diperoleh Indonesia dengan adanya koordinasi dengan India ini adalah Indonesia mendapatkan perlindungan aktif dari India secara diplomatik atas perjuangan Indonesia di lembaga internasional.
2)      Mengadakan relasi dagang langsung dengan mancanegara
Membuka kekerabatan dagang pribadi ke luar negeri dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Usaha tersebut antara lain :
 Mengadakan kontak jualan dengan perusahaan swasta Amerika (Isbrantsen Inc.). Tujuan dari kontak ini yaitu membuka jalur diplomatis ke berbagai negara. Dimana usaha tersebut dirintis oleh BTC (Banking and Trading Corporation) atau Perseroan Bank dan Perdagangan, suatu tubuh perdagangan semi-pemerintah yang membantu usaha ekonomi pemerintah, dipimpin oleh Sumitro Djojohadikusumo dan Ong Eng Die. Hasil transaksi pertama dari kerjasama tersebut adalah Amerika bersedia berbelanja barang-barang ekspor Indonesia mirip gula, karet, teh, dan lain-lain. Tetapi berikutnya kapal Amerika yang mengangkut barang pesanan RI dan akan memuat barang ekspor dari RI dicegat dan seluruh muatannya disita oleh kapal Angkatan Laut Belanda.
 Karena blokade Belanda di Jawa terlalu besar lengan berkuasa maka usaha diarahkan untuk menembus blokade ekonomi Belanda di Sumatera dengan tujuan Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut dikerjakan semenjak 1946 hingga simpulan masa perang kemerdekaan. Pelaksanaan ini dibantu oleh Angkatan maritim RI serta pemerintah kawasan penghasil barang-barang ekspor. Karena perairan di Sumatra sangatlah luas, maka pihak Belanda tidak bisa melakukan pengawasan secara ketat. Hasilnya Indonesia berhasil menyelundupkan karet yang mencapai puluhan ribu ton dari Sumatera ke luar negeri, khususnya ke Singapura. Dan Indonesia berhasil menemukan senjata, obat-obatan dan barang-barang lain yang diharapkan.
 Pemerintah RI pada 1947 membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesian Office (Indoff). Secra resmi tubuh ini ialah badan yang memperjuangkan kepentingan politik di mancanegara, tetapi secara belakang layar berupaya menembus blokade ekonomi Belanda dengan melakukan perdagangan tukar barang. Diharapkan dengan upaya ini bisa menyanggupi keperluan penduduk Indonesia. Selain itu juga berperan selaku mediator dengan pedagang Singapura dan mengusahakan pengadaan kapal-kapal yang diharapkan.
 Dibentuk perwakilan kemetrian pertahanan di luar negeri ialah Kementrian Pertahanan Urusan Luar Negeri (KPULN) yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Tugas pokok tubuh ini adalah berbelanja senjata dan perlengkapan angkatan perang.
3. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN MENGHADAPI BURUKNYA KONDISI EKONOMI INDONESIA
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani kondisi ekonominya mulai dilaksanakan sejak Februari 1946, yaitu sebagai berikut.
1) Konferensi Ekonomi Februari 1946
Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat yang lain yang bertanggungjawab eksklusif perihal dilema ekonomi di Jawa, yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran (Darmawan Mangunkusumo). Tujuan Konferensi ini yaitu untuk mendapatkan komitmen dalam menanggulangi problem-duduk perkara ekonomi yang mendesak, seperti :
 Masalah produksi dan distribusi masakan
Tercapai akad bahwa sistem autarki lokal sebagai kelanjutan dari tata cara ekonomi perang Jepang, secara berangsur-angsur akan dihapukan dan diganti dengan metode desentralisasi.
 Masalah sandang
Disepakati bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM) yang bertujuan untuk mengatasi kesengsaraan rakyat Indonesia. Badan ini dipimpin oleh Sudarsono dibawah pengawasan Kementrian Kemakmuran. BPPM mampu dianggap selaku permulaan dari terbentuknya Badan Urusan Logistik (Bulog). Sementara itu tujuan dibentuk Bulog (Februari 1946) untuk melarang pengantaran bahan makanan antar karisidenan.
 Status dan Administrasi perkebunan-perkebunan
Keputusannya yaitu semua perkebunan dikuasai oleh negara dengan sistem sentralisasi di bawah kementrian Kemakmuran. Sehingga dibutuhkan pemasukan negara mampu bertambah secara signifikan dengan nasionalisasi pabrik gula dan perkebunan tebu.
Konferensi kedua di Solo, 6 Mei 1946 membicarakan tentang duduk perkara program ekonomi pemerintah, duduk perkara keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Wakil Presiden Moh. Hatta merekomendasikan perihal rehabilitasi pabrik gula, dimana gula merupakan bahan ekspor penting sehingga mesti dikuasai oleh negara. Untuk merealisasikan harapan tersebut maka pada 6 Juni 1946 dibentuk Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).
2) Pinjaman Nasional
Program ini dilakukan oleh Menteri Keuangan (Surachman) dengan persetujuan BP-KNIP. Untuk mendukung acara tersebut maka dibentuk Bank Tabungan Pos, bank ini memiliki kegunaan untuk penyaluran sumbangan nasional untuk memajukan dogma masyarakat Indonesia kepada pemerintahan. Selain itu, pemerintah juga menunjuk rumah gadai untuk memberikan tunjangan kepada masyarakat dengan rentang waktu pengembalian selama 40 tahun. Tujuannya untuk menghimpun dana penduduk bagi kepentingan usaha, sekaligus untuk menanamkan iman rakyat pada pemerintah RI.



Rakyat dapat meminjam jika rakyat mau menyetor uang ke Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian. Usaha ini menerima respon yang besar dari rakyat terbukti dengan besar pertolongan yang disediakan pada bulan Juli 1946 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 , pada tahun pertama berhasil dikumpulkan duit sejumlah Rp. 500.000.000,00. Kesuksesan yang diraih menunjukkan besarnya pinjaman dan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah RI.
3) Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947.
Badan ini dibentuk atas ajakan dari menteri kesejahteraan AK. Gani. Badan ini ialah tubuh tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk rentang waktu 2 hingga 3 tahun yang alhasil disepakati Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.
Rencana Pembangunan 10 tahun tersebut adalah sebagai berikut :
        Semua bangunan lazim, perkebunan, dan industri yang sudah ada sebelum perang menjadi milik negara, yang baru terealisasi tahun 1957.
        Bangunan umum vital milik aneh dinasionalisasikan dengan pembayaran ganti rugi
        Perusahaan milik Jepang akan disita selaku ganti rugi kepada RI.
        Perusahaan modal ajaib lainnya dikembalikan terhadap yang berhak sesudah diadakan kesepakatanRepublik Indonesia dengan Belanda.
Badan ini bermaksud untuk menasionalisasikan semua cabang buatan yang sudah ada dengan mengganti ke dalam bentuk badan aturan. Hal ini dilakukan dengan harapan supaya Indonesia dapat memakai semua cabang produksi secara maksimal dan besar lengan berkuasa di mata hukum internasional. Pendanaan untuk Rencana Pembangunan ini terbuka baik bagi pemodal dalam negeri maupun pemodal gila.
Inti planning ini adalah agar Indonesia membuka diri kepada penanaman modal aneh dan melakukan tunjangan baik ke dalam maupun ke mancanegara.
Untuk membiayai rencana pembangunan ekonomi tersebut pemerintah membuka diri terhadap penanaman modal abnormal, mengerahkan dana penduduk lewat pinjaman nasional, melalui simpanan masyarakat, serta melibatkan badan-tubuh swasta dalam pembangunan ekonomi. Dan untuk menampung dana tersebut dibuat Bank Pembangunan. Perusahaan patungan (merger) diperkenankan berdiri sementara itu tanah partikelir dihapuskan.
Perkembangannya April 1947 tubuh ini diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang bertugas mempelajari, mengumpulkan data, dan menunjukkan usulan terhadap pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam rangka melaksanakan negosiasi dengan pihak Belanda. Rencana tersebut belum sukses dilakukan dengan baik alasannya adalah situasi politik dan militer yang tidak memungkinkan, ialah Agresi Militer Belanda I dan Perjanjian Linggarjati yang menyebabkan sebagian besar kawasan Indonesia yang memiliki peluangekonomi jatuh ke tangan Belanda dan yang tersisa sebagian besar tergolong sebagai kawasan miskin dan berpenduduk padat (Sumatera dan Jawa). Hal tersebut ditambah dengan adanya Pemberontakan PKI dan Agresi mIliter Belanda II yang menyebabkan kesusahan ekonomi kian memuncak.
4) Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948
Program ini bermaksud untuk meminimalkan beban negara dalam bidang ekonomi, selain memajukan efisiensi. Rasionalisasi mencakup penyempurnaan manajemen negara, angkatan perang, dan pegawapemerintah ekonomi. Sejumlah angkatan perang dikurangi secara drastis untuk meminimalisir beban negara di bidang ekonomi dan memajukan effisiensi angkatan perang dengan menyalurkan para bekas prajurit pada bidang-bidang produktif dan diurus oleh kementrian Pembangunan dan Pemuda. Rasionalisasi yang diusulkan oleh Mohammad Hatta dibarengi dengan intensifikasi pertanian, penanaman bibit unggul, dan peningkatan peternakan.
5) Rencana Kasimo (Kasimo Plan)
Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J.Kasimo. Program ini berupa Rencana Produksi Tiga tahun (1948-1950) tentang perjuangan swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang simpel. Inti dari Kasimo Plan yaitu untuk meningkatkan kehidupan rakyat dengan meningkatkan produksi materi pangan. Rencana Kasimo ini ialah :
        Menanami tanah kosong (tidak terurus) di Sumatera Timur seluas 281.277 HA
        Melakukan intensifikasi di Jawa dengan menanam hibrida
        Pencegahan penyembelihan binatang-hewan yang berperan penting bagi bikinan pangan.
        Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit
        Transmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera dalam rentang waktu 10-15 tahun.
6) Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)
Organisasi yang dipimpin B.R Motik ini bermaksud untuk :
        Menggiatkan kembali partisipasi usahawan swasta, supaya usahawan swasta memperkuat persatuan dan menyebarkan perekonomian nasional.
        Menggalang dan Melenyapkan individualisasi di kelompok organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia.
Meskipun perjuangan PTE didukung pemerintah dan melibatkan dukungan dari pemerintah daerah tetapi perkembangannya PTE tidak mampu berlangsung baik dan cuma mampu didirikan Bank PTE di Yogyakarta dengan modal awal Rp. 5.000.000,00. Kegiatan ini semakin mengalami kemunduran akhir Agresi Militer Belanda.
Selain PTE, perdagangan swasta lainnya juga menolong usaha ekonomi pemerintah ialah Banking and Trading Corporation (Perseroan Bank dan Perdagangan).
Mengaktifkan kembali Gabungan Perusahaan Perindustrian dan Perusahaan Penting, Pusat Tembakau Indonesia, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA) dalam rangka memperbaiki ekonomi Indonesia.
7) Oeang Republik Indonesia (ORI)
Melarang digunakan mata duit NICA dan yang lainnya serta cuma boleh menggunakan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan UU No. 17 tahun 1946 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 1946. Mengenai pertukaran duit Rupiah Jepang dikelola berdasarkan UU No. 19 tahun 1946 tanggal 25 Oktober 1946. Tanggal 25 Oktober selanjutnya dijadikan selaku hari keuangan. Adapun kebijakan penyetaraan mata duit yaitu sebagai berikut:


 Di Jawa, Lima puluh rupiah (Rp. 50,00) duit Jepang disamakan dengan satu rupiah (Rp. 100,00) ORI dengan perbandingan 1:5.
 Di Luar Jawa dan Madura, Seratus rupiah (Rp. 100,00) duit Jepang sama dengan satu rupiah (Rp. 1,00) ORI dengan perbandingan 1:10.
 Setiap sepuluh rupiah (Rp. 10,00) ORI bernilai sama dengan emas murni seberat 5 gram.
Mengenai pengaturan nilai tukar uang ORI dengan valuta ajaib (nilai kurs mata uang ORI di pasar valuta asing) sebetulnya dipegang oleh Bank Negara yang sebelumnya telah dirintis bentuk prototipenya yakni dengan pembentukan Bank Rakyat Indonesia (Shomin Ginko). Namun peran tersebut pada karenanya dilakukan oleh Bank Negara Indonesia (Bank Negara Indonesia 1946) yang dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo. Bank ini ialah bank lazim milik pemerintah yang tujuan awal didirikannya ialah untuk melaksanakan kerjasama dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan. BNI diresmikan pada 1 November 1946.
Meskipun begitu perjuangan pemerintah untuk menimbulkan ORI selaku satu-satunya mata duit nasional tidak tercapai karena terpecah-pecahnya kawasan RI akhir perundingan Indonesia- Belanda. Sehingga di beberapa kawasan mengeluarkan mata uang sendiri, yang berlawanan dengan ORI, mirip URIPS (Uang Republik Propinsi Sumatera) di Sumatera, URIBA (Uang Republik Indonesia Baru) di Aceh, URIDAB (Uang Republik Indonesia Banten) di Banten dan Palembang. Upaya-upaya pemerintah Indonesia tersebut dijalankan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia meskipun Belanda masih belum pergi dari Indonesia.
teruskan ke part-2


Posted

in

by

Tags: