Perkembangan Politik Ekonomi Pada Periode Awal Kemerdekaan Hingga Kurun Demokrasi Liberal (Part-2)

Materi 12

B. SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI PARLEMENTER (1950-1959)


1.       Perkembangan politik
Setelah dibubarkannya RIS pada Tahun 1950, metode pemerintahan Indonesia berdasarkan UUDS 1950 adalah Parlementer, Ciri demokrasi Liberal ini yaitu sering berganti-ganti kabinet. Indonesia melaksanakan demokrasi parlementer yang liberal dengan mencontek sistem parlementer barat.
Demokrasi Parlementer yakni Sistem Demokrasi dimana Parlemen (dewan legislatif)  mempunyai tugas penting dalam pemerintahan.
Sistem Demokrasi Palementer era ini menawarkan semangat belajar berdemokrasi.
Pemerintahan RI dilakukan oleh sebuah dewan menteri (kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab terhadap dewan legislatif (dewan perwakilan rakyat).
Sistem politik pada kala demokrasi liberal sudah mendorong untuk lahirnya partai – partai politik, karena dalam tata cara kepartaian menganut tata cara multi partai.
Konsekuensi logis dari pelaksanaan tata cara politik demokrasi liberal parlementer gaya barat dengan tata cara multi partai yang dianut, maka partai –partai inilah yang melakukan pemerintahan melalui perimbangan kekuasaan dalam parlemen dalam tahun 1950 – 1959.
Periode 1950 -1959 merupakan masa berkiprahnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada periode ini terjadi perubahan kabinet, partaipartai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. Dua partai terkuat pada masa itu (PNI dan Masyumi) silih berubah memimpin kabinet. Hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Masa pemerintahan kabinet tidak ada yang berumur panjang, sehingga masing-masing kabinet yang berkuasa tidak mampu melakukan seluruh programnya.
2.       Sistem Pemerintahan
Indonesia hingga tahun 1950 sudah memakai dua sistem pemerintahan yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Belum genap satu tahun kemerdekaan metode presidensial digantikan dengan sistem parlementer yang didirikan pertama pada november 1945 dengan Syahrir sebagai menteri. Pada masa demokrasi liberal, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (konstitusi liberal). Dan begitu pula indonesia dikala telah menjadi negara kesatuan.
Kabinet demokrasi liberal disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam dewan perwakilan rakyat yang ketika waktu dapat dijatuhkan. Sementara presiden sebagai lambang kesatuan. Kabinet ini berbeda dengan metode RIS yang diketahui Zaken Kabinet. Adanya perbedaan kepentingan antar partai menimbulkan banyak mengalami pergantian kabinet.
Berikut kabinet yang pernah berkuasa setelah penyerahan kedaulatan :
1)      Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)
2)      Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952)
3)      Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)
4)      Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
5)      Kabinet Burhanudin Harahap (1955-1956)
6)      Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957)
7)      Kabinet Karya (Djuanda/Zaken) (9 April 1957 – 10 Juli 1959)
Program kabinet Djuanda/ Panca karya :
a)      Membentuk Dewan,
b)      Normalisasi keadaan Republik,
c)       Melancarkan pelaksanaan peniadaan KMB,
d)      Perjuangan Irian,
e)      Mempergiat pembangunan.
Kabinet Djuanda juga mendeklarasikan aturan teritorial kelautan Indonesia yang disebut juga Deklarasi Djuanda. Dimaksudkan agar dapat menyatuakan wilayah-wilayah Indonesia dan sumber daya alam dari maritim dapat dimanfaatkan dengan maksimal.
Dalam deklarasi tersebut mengganti batas kontinen maritim dari 3 mil batas air terendah menjadi 12 mil dari batas pulau terluar. Deklarasi baru bisa diterima dunia internasional setelah ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-3. Kemudian Pemerintah meratifikasinya dalam UU. No. 17/1985 ihwal pengukuhan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia yakni negara kepulauan.
3.       Sistem Kepartaian
Sistem kepartaian ialah “acuan kompetisi terus-menerus dan bersifat stabil, yang selalu tampak di setiap proses pemilu tiap negara.” Sistem kepartaian bergantung pada jenis metode politik yang ada di dalam sebuah negara. Masa Demokrasi Parlementer ialah masa yang diwarnai dengan berdirinya banyak partai, dengan dasar ideologi yang bermacam-macam.
Partaipartai yang tokohnya pernah menjadi perdana menteri, pada masa Demokrasi parlementer yaitu :
Partai Masyumi : Mohammad Natsir.
Partai PNI dan Masyumi : Sidik Djojosukatro dan Soekiman Wijosandjojo
Partai PNI : Wilopo
Partai PNI dan NU : Ali Sastroamidjojo
Partai PNI, Masyumi, dan NU : Ali Sastroamidjojo
Partai PNI : Djuanda Kartawidjaja
Perbedaan antara Sistem Kepartaian pada abad Demokrasi
Parlementer dengan Sistem Kepartaian pada periode Sekarang Sistem kepartaian di Indonesia memakai metode kepartaian multipartai. Pada Pemilu kurun reformasi tahun 1999 disertai oleh 48Partai. Sedangkan pada pemilu berikutnya yakni tahun 24, jumlah partai politik menurun dari 48 Partai menjadi 24 Partai. Hal ini disebabkan diberlakukannya ambang batas sesuai dengan UU Pemilu dimana partai Politik yang berhak mengikuti penyeleksian adalah partai yang mempunyai sedikitnya 2% dari jumlah kursi DPR, sedangkan pada periode demokrasi parlementer jumlah partai yang dapat mengikuti pemilu jumlahnya tidak terikat ambang batas atau peraturan UU

4.       Pemilihan Umum 1955
Pelaksanaan tujuan lazim 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang hendak duduk dakam dewan legislatif dan dewan konstituante. Pemilihan lazim untuk anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Hasilnya diumumkan pada 1 Maret 1956. Urutan perolehan suara terbanyak adalah PNI, Masyumi, Nahdatul Ulama dan PKI.
Adapula sistem Pemilu yang dipakai dalam Pemilu 1955 merupakan tata cara perwakilan proporsional. Dengan menggunakan tata cara ini, wilayah negara Republik Indonesia dibagi ke dalam sebanyak 16 kawasan pemilihan (yang mana Irian Barat dimasukkan sebagai tempat penyeleksian yang ke-16, padahal, Irian Barat tersebut masih dikuasai oleh Belanda, sehingga Pemilu sama sekali tak bisa dilangsungkan di wilayah tersebut). Dalam tata cara perwakilan proporsional, untuk setiap kawasan penyeleksian tersebut menemukan sejumlah bangku, berdasar dari jumlah penduduk, dengan ketentuan untuk setiap daerah memiliki hak untuk mendapatkan jatah minimal sebanyak 6 bangku di Konstituante dan sebanyak 3 dingklik untuk Parlemen.
Kelebihan dan Kekurangan Pemilu 1955
Kelebihan :
Tingkat partisipasi rakyat sangat besar, ada sekitar 90% dari semua warga yang punya hak pilih ikut berpartisipasi. Lebih dari 39 juta orang memberikan hak suaranya dan mewakili 91,5% dari para pemilih terdaftar Prosentase suara sah yang besar, ada 80% dari suara yang masuk. Padahal 70%+ penduduk Indonesia masih buta abjad Pemilu berlangsung aman, tertib dan disiplin serta jauh dari unsur kekerasan dan kecurangan.
Kekurangan :
Adanya krisis Ketatanegaraan. Hal tersebut memicu lahirnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, kenapa? Karena akibat dari kegagalan Dewan Konstituante dalam menghasilkan konstitusi gres.
Tidak ada parpol yang menemukan suara lebih banyak didominasi mutlak. Tidak adanya pemenang secara umum dikuasai pada dikala itu menimbulkan metode pemerintahan tak stabil alasannya adalah kekuasaan terbagi bagi ke dalam banyak sekali fatwa politik. Kekecewaan di Partai Politik. Jumlah partai lebih semakin banyak dari pada menyusut, dengan dua puluh delapan partai mendapat kursi, padahal sebelumnya cuma dua puluh partai yang mendapat dingklik. Beberapa pemimpin Masyumi merasa bahwa perkembangan Islam menuju kekuasaan nasional sekarang terhalang dan bahwa perhatian mereka seharusnya dialihkan untuk mengintensifkan Islam ditingkat rakyat jelata.
Dekrit Presiden
Pemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai acara pada lima tahun berikutnya, 1960. Hal ini dikarenakan pada 5 Juli 1959, dikeluarkan Dekret Presiden yang membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 945. Kemudian pada 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, sehabis sebelumnya badan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak melalui Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (dewan perwakilan rakyat-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.

UNTUK MENGERJAKAN QUIZZ, SILAHKAN KLIK DISINI


Posted

in

by

Tags: