Pertumbuhan Politik &Ekonomi Indonesia Pada Abad Orde Gres (Part-2)/Uts Sejarah

MATERI 14. SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK-EKONOMI INDONESIA MASA ORDE BARU (1966-1998)
KERJAKAN SOAL UTS ada linknya di paling Bawah


D. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ORDE BARU
Pemerintahan Orde Baru selalu berpedoman pada tiga rancangan pembangunan nasional yang populer dengan sebutan Trilogi Pembangunan, adalah:
1. pemerataan pembangunan dan hasil-akhirnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
2. kemajuan ekonomi yang cukup tinggi.
3. stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akhir pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna jika tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, sejak Pembangunan Lima Tahun Tahap III (1 April 1979-31 Maret 1984) maka pemerintahan Orde Baru memutuskan Delapan Jalur Pemerataan, adalah:
1. pemerataan pemenuhan kebutuhan utama rakyat, khususnya pangan, sandang, dan perumahan;
2. pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3. pemerataan pembagian pendapatan;
4. pemerataan kesempatan kerja;
5. pemerataan potensi berupaya;
6. pemerataan kesempatan ikut serta dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita;
7. pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh kawasan tanah air; dan
8. pemerataan kesempatan mendapatkan keadilan.
a.       Pertanian
Sepanjang 1970-an sampai 1980-an dilakukan investasi besar-besaran untuk infrastruktur Pembangunan Lima Tahun (Repelita), swasembada pangan merupakan fokus tersendiri dalam rencana pembangunan yang dibentuk oleh Soeharto. Pada Pelita I yang dicanangkan landasan permulaan pembangunan Pemerintahan Orde Baru, dititikberatkan pada pembangunan di sektor pertanian yang bermaksud mengejar-ngejar keterbelakangan ekonomi lewat proses pembaharuan sektor pertanian. Tujuan Pelita I, memajukan taraf hidup rakyat lewat sektor pertanian yang ditopang oleh kekuatan koperasi dan sekaligus menaruh dasar-dasar pembangunan dalam tahapan berikutnya.
Soeharto membangun dan mengembangkan organisasi atau institusi yang mau melaksanakan program-program tersebut. Pembangunan ditekankan pada penciptaan institusi pedesaan selaku wahana pembangunan dengan membentuk Bimbingan Massal (Bimas) yang didedikasikan meningkatkan produksi beras dan koperasi selaku organisasi ekonomi penduduk pedesaan. Sekaligus menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan sarana pengolahan dan pemasaran hasil bikinan. Di segi lain pemerintah juga membuat Badan Urusan Logistik (BULOG).
Kemudian pemerintah melibatkan para petani lewat koperasi yang bermaksud memperbaiki bikinan pangan nasional. Untuk itu lalu pemerintah membuatkan ekonomi pedesaan dengan menunjuk Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada dengan membentuk Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Maka lahirlah Koperasi Unit Desa (KUD) selaku bab dari pembangunan nasional. Badan Usaha Unit Desa (BUUD)/KUD melakukan kegiatan pengadaan pangan untuk persediaan nasional yang diperluas dengan peran menyalurkan sarana produksi pertanian (pupuk, benih dan obat-obatan).
Soeharto juga membuatkan institusi-institusi yang mendukung pertanian yang lain seperti institusi observasi seperti BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) yang berkembang untuk menciptakan penemuan untuk pengembangan pertanian yang pada periode Soeharto salah satu produknya yang cukup populer ialah Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW).
Pemerintah Orde Baru membangun pabrik-pabrik pupuk untuk penyediaan pupuk bagi petani. Para petani diberi akomodasi mendapatkan kredit bank untuk membeli pupuk. Pemasaran hasil panen mereka dijamin dengan kebijakan harga dasar dan pengadaan pangan. Diperkenalkan juga manajemen perjuangan tani, dimulai dari Panca Usaha Tani, Bimas, Operasi
Khusus, dan Intensif Khusus yang sudah terbukti mampu mengembangkan buatan pangan, khususnya beras. Saat itu, akal daya padi di Indonesia
ialah yang terbaik di Asia. Pemerintah memfasilitasi ketersediaan benih unggul, pupuk, pestisida melalui subsidi yang terkontrol dengan baik. Pabrik pupuk yang dibangun antara lain yakni Petro Kimia Gresik di Gresik, Pupuk Sriwijaya di Palembang, dan Asean Aceh Fertilizer di Aceh.
Jaringan irigasi teknis dibangun di berbagai kawasan dan acara pembibitan ditingkatkan. Di dalam Pelita I Pertanian dan Irigasi dimasukkan selaku satu bab tersendiri dalam detail planning bidang-bidang. Di dalam detail penjelasan diterangkan bahwa tujuannya ialah untuk kenaikan bikinan pangan terutama beras.
Koperasi di pedesaan terus dipacu untuk memajukan produktivitasnya. Kebijakan terus mengalir guna menopang acara di tempat pedesaan. BUUD yang semula cuma dilibatkan dalam acara Bimbingan Massal (Bimas sektor pertanian pangan), kemudian ditingkatkan menjadi Koperasi Unit Desa (KUD) dengan tugas serta peranan yang terus dikembangkan. Instruksi Presiden (Inpres) No.4, Tahun 1973, Tentang Unit Desa dikeluarkan 5 Mei 1973, menjadi tonggak yuridis eksistensi KUD. Kebijakan tersebut dilanjutkan dengan Instruksi Presiden No. 4, Tahun 1973, yang membentuk Wilayah Unit Desa (Wilud), pada alhasil menjadi Koperasi Unit Desa (KUD). Dari sinilah lahir Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), yang berada di bawah Departemen Pertanian.
Para PPL memperkenalkan dan menyebarluaskan teknologi pertanian terhadap para petani lewat acara penyuluhan. Pemerintah menempatkan para penyuluh pertanian di tingkat desa dan kalangan petani. Selain acara penyuluhan, kelompencapir (kelompok pendengar, pembaca, pemirsa), juga menjadi salah satu acara pembangunan pertanian Orde Baru yang khas. Kelompecapir ialah wadah temu wicara eksklusif antara petani, nelayan, dan peternak dengan sesama petani, penyuluh, menteri atau bahkan dengan Presiden Soeharto. Kelompencapir juga menyelenggarakan persaingan cerdas cermat pertanian yang diikuti oleh para petani berprestasi dari berbagai daerah hingga tingkat sentra. Kelompencapir merupakan acara Orde Baru di bidang pertanian yang dijalankan oleh Departemen Penerangan. Kelompencapir didirikan pada 18 Juni 1984, dengan keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No.110/Kep/Menpen/1984.
b. Pendidikan
Pada abad kepemimpinan Soeharto pembangunan pendidikan mengalami kemajuan yang sungguh penting. Ada tiga hal yang layak dicatat dalam bidang pendidikan kala Orde Baru ialah pembangunan SD Inpres (Sekolah Dasar Inpres), program wajib belajar dan pembentukan kalangan mencar ilmu atau kejar. Semuanya itu bermaksud untuk memperluas potensi mencar ilmu, terutama di pedesaan dan bagi tempat perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah.
Pada 1973, Soeharto mengeluarkan Inpres No 10/1973 perihal Program Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar. Pelaksanaan tahap pertama program SD Inpres yaitu pembangunan 6.000 gedung Sekolah Dasar yang masing-masing memiliki tiga ruang kelas. Dana pembangunan Sekolah Dasar Inpres tersebut berasal dari hasil pemasaran minyak bumi yang harganya naik sekitar 300 persen dari sebelumnya.
Pada tahun-tahun awal pelaksanaan program pembangunan SD Inpres, nyaris setiap tahun, ribuan gedung sekolah dibangun. Sebelum program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dilaksanakan, jumlah gedung Sekolah Dasar yang tercatat pada tahun 1968 sebanyak 60.023 unit dan gedung SMP 5.897 unit. Pada awal Pelita VI, jumlah itu sudah meningkat menjadi sekitar 150.000 gedung SD dan 20.000 gedung Sekolah Menengah Pertama. Pembangunan terbesar terjadi pada era 1982/1983 ketika 22.600 gedung Sekolah Dasar baru dibentuk. Hingga kurun 1993/1994 tercatat hampir 150.000 unit Sekolah Dasar Inpres sudah dibangun.
Peningkatan jumlah sekolah dasar dibarengi pula oleh peningkatan jumlah guru. Jumlah guru SD yang sebelumnya berjumlah sekitar ratusan ribu, pada permulaan tahun 1994 menjadi lebih dari satu juta guru. Satu juta lebih guru ditempatkan di sekolah-sekolah inpres tersebut. Lonjakan jumlah guru dari puluhan ribu menjadi ratusan ribu juga terjadi pada guru SMP. Total dana yang dikeluarkan untuk acara ini hingga simpulan Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I mencapai nyaris Rp 6,5 triliun.
Program wajib mencar ilmu pada kurun Soeharto mulai dikerjakan pada 2 Mei 1984, di final Pelita (Pembangunan Lima Tahun) III. Dalam sambutannya peresmian wajib mencar ilmu ketika itu, Soeharto menyatakan bahwa kebijakannya bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil kepadamseluruh anak Indonesia berusia 7-12 tahun dalam menikmati pendidikan dasar. Program wajib belajar itu mewajibkan setiap anak usia 7-12 tahun untuk mendapatkan pendidikan dasar 6 tahun (SD).
Program ini tidak murni mirip kebijakan wajib mencar ilmu yang mempunyai unsur paksaan dan sanksi bagi yang tidak melaksankannya. Pemerintah hanya mengimbau orangtua biar memasukkan anaknya yang berusia 7-12 tahun ke sekolah. Negara bertanggung jawab terhadap penyediaan fasilitas dan prasarana pendidikan yang diharapkan, mirip gedung sekolah, perlengkapan sekolah, di samping tenaga pengajarnya. Meski acara wajib belajar tidak disertai oleh kebijakan pembebasan ongkos pendidikan bagi bawah umur dari keluarga kurang bisa, pemerintah waktu itu beruapya mengatasinya melalui program beasiswa. Untuk itu, kemudian muncul program Gerakan Nasional-Orang Tua Asuh (GN-OTA).
Dalam upaya memperkuat pelaksanaan GN-OTA, diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama Nomor 34/HUK/1996, Nomor 88 Tahun 1996, Nomor 0129/U/1996, Nomor 195 Tahun 1996 perihal Bantuan kepada Anak Kurang Mampu, Anak Cacat, dan Anak yang Bertempat Tinggal di Daerah Terpencil dalam rangka Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
Keberhasilan acara wajib belajar 6 tahun ditandai dengan kenaikan angka partisipasi sekolah dasar (SD) sebesar 1,4 persen. Angka partisipasi SD menjadi 89,91 persen di final Pelita IV. Kenaikan angka partisipasi itu menambah besar lengan berkuasa niat pemerintah untuk memperluas golongan usia anak yang ikut acara wajib mencar ilmu berikutnya, menjadi 7-15 tahun, atau menyelesaikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Sepuluh tahun kemudian, program wajar berhasil ditingkatkan menjadi 9 tahun, yang berarti anak Indonesia mesti mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP. Upaya pelaksanaan wajib berguru 9 tahun pada kelompok usia 7-15 tahun mulai didirikan pada Pencanangan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada 2 Mei 1994. Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1994.
Program wajib belajar sudah memajukan taraf pendidikan masyarakat Indonesia ketika itu. Fokus utama ketika itu adalah peningkatan angka-angka indikator kualitas pendidikan dasar. Fokus pembangunan pendidikan dikala itu, adalah kenaikan secara kuantitatif, gres kemudian memerhatikan mutu atau kualitas pendidikan.
Setelah ekspansi kesempatan belajar untuk anak-anak usia sekolah, sasaran perbaikan bidang pendidikan selanjutnya ialah pemberantasan buta karakter. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa masih banyak masyarakatyang buta abjad. Dalam upaya meningkatkan angka melek huruf, pemerintahan Orde Baru mencanangkan penuntasan buta aksara pada 16 Agustus 1978. Cara yang ditempuh adalah dengan pembentukan kalangan mencar ilmu atau ”kejar”.
Kejar merupakan program pengenalan huruf dan angka bagi golongan masyarakat buta huruf yang berusia 10-45 tahun. Tutor atau pembimbing setiap kelompok ialah penduduk yang sudah mampu membaca, menulis dan berhitung dengan pendidikan sekurang-kurangnyasekolah dasar. Jumlah peserta dan waktu pelaksanaan dalam setiap kejar diadaptasi dengan kondisi setiap kawasan.
Keberhasilan acara kejar salah satunya terlihat dari angka statistik penduduk buta aksara yang menurun. Pada sensus tahun 1971, dari total jumlah penduduk 80 juta jiwa, Indonesia masih mempunyai 39,1 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang berstatus buta abjad. Sepuluh tahun lalu, berdasarkan sensus tahun 1980, persentase itu menurun menjadi hanya 28,8 persen. Hingga sensus selanjutnya tahun 1990, angkanya terus berkurang menjadi 15,9 persen.
c. Keluarga Berencana (KB)
Pada abad Orde Baru dilakukan acara untuk pengendalian kemajuan masyarakatyang diketahui dengan Keluarga Berencana (KB). Pada tahun 1967 pertumbuhan masyarakatIndonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 sudah menurun drastis menjadi 1,6%.
Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya. Keberhasilan ini dicapai melalui program KB yang dijalankan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Hampir saban hari di TVRI. Selain di media massa, di papan iklan di pinggir-pinggir jalan pun banyak dipasang perihal pesan pentingnya KB. Demikian pula dalam mata duit koin seratus rupiah dicantumkan tentang KB. Hal itu menunjukan bahwa Orde Baru sangat serius dalam melaksanakan acara KB. Slogan yang muncul dalam kampanye-kampanye KB yaitu “dua anak cukup, laki wanita sama saja”.
Program KB di Indonesia, diawali dengan ditandatanganinya Deklarasi Kependudukan PBB pada tahun 1967 sehingga secara resmi Indonesia mengakui hak-hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran sebagai hak dasar manusia dan juga pentingnya pembatasan jumlah masyarakatsebagai unsur perencanaan ekonomi dan sosial.
Keberhasilan Indonesia dalam pengendalian jumlah masyarakatdipuji oleh UNICEF, alasannya adalah dinilai sukses menekan tingkat ajal bayi dan telah melakukan berbagai upaya yang lain dalam rangka mensejahterakan kehidupan bawah umur di tanah air. UNICEF bahkan mengemukakan bahwa tindakan yang sudah dikerjakan pemerintah Indonesia itu hendaknya dijadikan acuan bagi negara-negara lain yang tingkat maut bayinya masih tinggi.
Program KB di Indonesia sebagai salah satu yang paling sukses di dunia, sehingga menarik minatdunia untuk mengikuti kesuksesan Indonesia. Pemerintah pun mengalokasikan sumber daya dan dana yang besar untuk program ini.
d. Kesehatan Masyarakat, Posyandu
Perkembangan puskesmas bermula dari konsep Bandung Plan diperkenalkan oleh dr. Y. Leimena dan dr. Patah pada tahun 1951, Bandung Plan ialah sebuah desain pelayanan yang memadukan antara pelayanan kuratif dan preventif. Tahun 1956 didirikanlah proyek Bekasi oleh dr. Y. Sulianti di Lemah Abang, ialah model pelayanan kesehatan pedesaan dan pusat pelatihan tenaga.
Kemudian didirikan Health Centre (HC) di 8 lokasi, ialah di Indrapura (Sumut), Bojong Loa (Jabar), Salaman (Jateng), Mojosari (Jatim), Kesiman (Bali), Metro (Lampung), DIY dan Kalimantan Selatan. Pada 12 November 1962 Presiden Soekarno mencanangkan acara pemberantasan malaria dan pada tanggal tersebut menjadi Hari Kesehatan Nasional (HKN).
Konsep Bandung Plan terus dikembangkan, tahun 1967 diadakan pelatihan konsep Puskesmas. Pada tahun 1968 desain Puskesmas ditetapkan dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional dengan disepakatinya bentuk Puskesmas adalah Tipe A, B & C. Kegiatan Puskesmas dikala itu diketahui dengan ungkapan ’Basic’. Ada Basic 7, Basic 13 Health Service ialah : KIA, KB, Gizi Mas, Kesling, P3M, PKM, BP, PHN, UKS, UHG, UKJ, Lab, Pencatatan dan Pelaporan. Pada tahun 1969, Tipe Puskesmas menjadi A & B. Pada tahun 1977 Indonesia ikut menandatangi komitmen Visi : ”Health For All By The Year 2000”, di Alma Ata, negara bekas
Federasi Uni Soviet, pengembangan dari rancangan ”Primary Health Care”. Tahun 1979 Puskesmas tidak ada pen’tipe’an, dan dikembangkan piranti manajerial penyusunan rencana dan penilaian Puskesmas ialah ’ Micro Planning’danStratifikasiPuskesmas.
Pada tahun 1984 dikembangkan Posyandu, ialah pengembangan dari pos penimbangan dan kurang gizi. Posyandu dengan 5 programnya yakni, KIA, KB, Gizi, Penanggulangan Diare dan Imunisasi. Posyandu bukan saja untuk pelayanan balita tetapi juga untuk pelayanan ibu hamil. Bahkan pada waktu-waktu tertentu untuk penawaran spesial dan distribusi Vit.A, Fe, Garam Yodium, dan embel-embel gizi lainnya. Bahkan Posyandu ketika ini juga menjadi andalah kegiatan penggerakan penduduk (mobilisasi sosial) mirip PIN, Campak, dan Vit A.
Perkembangan puskesmas menampakan balasannya pada era Orde Baru, salah satu indikatornya yaitu kian baiknya tingkat kesehatan. Pada sensus 1971 hanya ada satu dokter untuk melayani 20,9 ribu penduduk. Sensus 1980, memberikan bahwa satu tenaga dokter untuk 11,4 ribu penduduk.

UNTUK MENGERJAKAN QUIZZ, SILAHKAN KLIK DISINI


Posted

in

by

Tags: