Pancasila Selaku Dasar Negara

Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni selaku dasar negara (Philosophische Grondslaag) Negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti bahwa Pancasila dijadikan dasar dalam berdirinya NKRI dan dipakai selaku dasar dalam menertibkan pemerintah negara atau penyelenggaraan negara.
Pengertian Pancasila selaku dasar negara ini sesuai dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang berbunyi “..….maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam dalam suatu UUD Negara Indonesia, yang terbentuk dalam sebuah susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada:…..”. Selanjutnya Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut diterangkan dalam wujud berbagai macam aturan-hukum dasar atau pokok seperti yang terdapat dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk pasal-pasalnya yang lalu dijabarkan dalam peraturan pelaksananya ialah berbagai instrumen perundang-ajakan selaku aturan tertulis dan dalam wujud konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai hukum dasar tidak tertulis.
Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memperlihatkan pemahaman bahwa Negara Republik Indonesia yaitu Negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara mesti tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-permintaan. Mengenai hal itu, Kirdi Dipoyudo (1979:30) menjelaskan : “Negara Pancasila yakni sebuah negara yang didirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan membuatkan martabat dan hak-hak azasi semua warga bangsa Indonesia (kemanusiaan yang adil dan beradab), semoga masing-masing dapat hidup patut sebagai manusia, menyebarkan dirinya dan merealisasikan kesejahteraannya lahir batin selengkap mungkin, memajukan kemakmuran umum, adalah kemakmuran lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial).”

Pengertian dan Hakikat dari Dasar Negara
Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai Philosophische Grondslag dari negara, ideologi negara, staatsidee. Dalam hal tersebut, Pancasila dipakai selaku dasar mengendalikan pemerintah negara. Atau dengan kata lain,Pancasila dipakai selaku dasar untuk menertibkan penyelenggaraan negara (Darmodiharjo, 1991: 19). Sumber daya manusia terletak pada dua faktor, yakni
orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan (aparatur negara) yang  melakukan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan peran dan tanggung jawabnya sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat. Pancasila selaku dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila mesti menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan mengadakan negara, tergolong menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-seruan.
Hal ini bermakna perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara, harus sesuai dengan perundang-permintaan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
Pancasila selaku dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (Undang-Undang Dasar) 1945 memiliki lima komponen dasar yang menjadi karakter dan kepribadian utama bangsa Indonesia dan juga ialah ideologi nasional (Kaelan,2002: 15). Lahirnya dasar negara tidak serta merta muncul begitu saja, mesti kemudian berasal dari hasil pedoman yang sungguh mendalam dengan begitu banyak pengalaman-pengalaman yang cocok dengan keadaan kebangsaan, kemasyarakatan,kebudayaan dan keagamaan.
Secara etimologis, ungkapan dasar negara maknanya identik dengan ungkapan grundnorm (norma dasar), rechtsidee (cita aturan), philosophische grondslag (dasar filsafat negara). Banyaknya ungkapan dasar negara dalam kosa kata bahasa ajaib memberikan bahwa dasar negara bersifat universal, dalam arti setiap negara mempunyai dasar negara. Secara terminologis atau secara perumpamaan, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan selaku sumber dari segala sumber aturan negara. Secara teoritik, ungkapan dasar negara, mengacu terhadap pertimbangan Hans Kelsen, disebut a basic norm atau grundnorm (Kelsen, 1970: 8). Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam penduduk yang terstruktur tergolong di dalamnya negara yang sifatnya tidak berganti (Attamimi dalam Oesman dan Alfian, 1993: 74). 
Dengan demikian, dasar negara ialah sebuah norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita aturan (rechtsidee), baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita aturan ini akan mengarahkan hukum pada citacita bersama dari masyarakatnya. Cita-cita ini mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat (Yusuf, 2009) Konsensus yang mampu menjamin tegaknya sebuah konstitusionalisme negara terbaru pada proses reformasi untuk merealisasikan demokrasi, pada umumnya bersandar pada tiga elemen kesepakatan (consensus), adalah (1) kesepakatan tentang tujuan dan keinginan bersama, (2) kesepakatan perihal the rule of law selaku landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara, dan (3) akad tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan (Andrews 1968: 12) Memiliki kesadaran yang menyeluruh atau universal, sehingga hal inilah yang menjadi dasar untuk merumuskan dasar negara, dan jikalau diamati seperti apa makna Pancasila ternyata para pendiri bangsa Indonesia merumuskan Pancasila selaku dasar negara dengan berasal dari cara pandang dan tata cara yang menyeluruh dengan meliputi seluruh komponen dalam rakyat dengan tanpa membeda-bedakan yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai impian kebangsaan dengan menyebabkan dasar negara semoga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila ialah ideologi kebangsaan yang digali dan dirumuskan yang lahir ditengah-tengah rakyat Indonesia sehingga tidak susah untuk memadukan setiap unsur yang ada di masyarakat alasannya ternyata penduduk sendiri yang ingin menyatukan sendiri dibawah semangat Pancasila untuk dijadikan anutan dan pegangan agar tercapai persatuan dan kesatuan dalam bernegara.
Pada umumnya, dasar negara dipergunakan oleh bangsa atau negara pendukungnya dan memiliki fungsi selaku berikut:
(1) dasar bangun dan tegaknya negara: pedoman yang mendalam wacana dasar negara umum muncul dikala suatu bangsa hendak mendirikan sebuah negara. Sehingga, dasar negara berfungsi selaku dasar berdirinya suatu negara. Sesudah negara bangkit, dasar negara dapat menjadi landasan bagi pengelolaan negara yang bersangkutan;
(2) dasar acara penyelenggaraan negara: negara diresmikan untuk merealisasikan keinginan dan tujuan nasional suatu bangsa dibawah pimpinan para penyelenggara negara. Agar para penyelenggara negara benar-benar dapat merealisasikan tujuan nasional, maka mesti mendasarkan semua acara pemerintahan pada dasar negara;
(3) dasar partisipasi warga negara: semua warga negara memiliki hak dan keharusan yang sama untuk menjaga negara dan partisipasi dalam upaya bareng mencapai tujuan bangsa. Dalam memakai hak dan menunaikan kewajibannya itu, seluruh warga negara harus berpedoman terhadap dasar negara;
(4) dasar pergaulan antara warga negara: dasar negara tidak hanya menjadi dasar perhubungan antar warga negara dan negara, melainkan dengan juga dasar bagi korelasi antar warga negara;
(5) dasar dan sumber hukum nasional: seluruh aktivitas penyelenggaraan negara dan warga negara dalam kehidupan penduduk , berbangsa dan bernegara mesti didasarkan pada aturan yang berlaku. Dengan demikian, semua peraturan perundang-seruan yang dibuat untuk penyelenggaraan negara harus didasarkan pada dasar negara.


Posted

in

,

by