Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Penyelenggara Negara Dan Warga Negara

Konsep implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada aneka macam bidang kehidupan negara.
a. Bidang Politik.
Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik mampu ditransformasikan lewat sistem politik yang bertumpu terhadap asas kedaulatan rakyat menurut konstitusi, mengacu pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi asas kedaulatan rakyat dalam metode politik Indonesia, baik pada sektor suprastruktur maupun infrastruktur politik, dibatasi oleh konstitusi. Dengan demikian, pejabat publik akan terhindar dari sikap otoriter dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik, dan sektor masyarakat pun akan terhindar dari tindakan anarkis dalam memperjuangkan haknya. Beberapa desain dasar implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, mampu dikemukakan sebagai berikut:
1) Sektor Suprastruktur Politik.
Adapun yang dimaksud suprastruktur politik ialah semua forum-forum pemerintahan, mirip legislatif, direktur, yudikatif, dan forum pemerintah yang lain baik di sentra maupun di daerah. Semua forum pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai batas kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-ajakan lainnya. Dalam memilih substansi, mekanisme formulasi, dan implementasi kebijakan publik, semua lembaga pemerintah harus bertumpu pada nilai-nilai Pancasila selaku dasar negara. Di samping substansi, kebijakan publik tersebut mesti merupakan terjemahan atau mengartikulasikan kepentingan penduduk , pemerintah juga harus melindungi, mengembangkan, menegakkan, dan menyanggupi hak asasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.
2) Sektor masyarakat.
Dalam tata cara politik, infrastruktur politik (lembaga-forum sosial politik, seperti oganisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa) tersebut berfungsi memberikan masukan kepada suprastruktur politik dalam menghasilkan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan umum.
Nilai-nilai Pancasila akan menuntun penduduk ke sentra inti kesadaran akan pentingnya harmoni dalam kontinum antara sadar terhadap hak asasinya disatu sisi dan kesadaran terhadap keharusan asasinya disisi lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
b. Bidang Ekonomi.
Pandangan Mubyarto dalam Oesman dan Alfian (1993: 240–241) mengenai 5 prinsip pembangunan ekonomi yang mengacu kepada nilai Pancasila, ialah selaku berikut:
1) Ketuhanan Yang Maha Esa, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;
2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, ada kehendak berpengaruh dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial (egalitarian), sesuai asas-asas kemanusiaan;
3) Persatuan Indonesia, prioritas budi ekonomi yaitu penciptaan perekonomian nasional yang handal. Hal ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi;
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, koperasi ialah sokoguru perekonomian dan ialah bentuk paling konkrit dari perjuangan bersama;
5) Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, adanya imbangan yang terperinci dan tegas antara penyusunan rencana di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan akal ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial.
c. Bidang Sosial Budaya.
Masyarakat Indonesia mempunyai aksara hidup bergotong royong sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya 1 Juni 1945. Namun simpulan-tamat ini, semangat kegotongroyongan di kalangan penduduk memberikan tanda-tanda semakin luntur. Rasa persatuan dan kesatuan bangsa tergerus oleh tantangan arus globalisasi yang bermuatan nilai individualistik dan materialistik. Apabila hal ini tidak segera dicegah, bukan tidak mungkin jati diri bangsa akan semakin terancam. Mengingat karakter masyarakat Indonesia yang berbhinneka tunggal ika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 A UUD 1945.
Strategi yang harus dilakukan pemerintah dalam memperkokoh kesatuan dan persatuan lewat pembangunan sosial-budaya, diputuskan dalam Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Semua kebijakan sosial budaya yang harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia mesti menekankan rasa kebersamaan dan semangat kegotongroyongan sebab bersama-sama merupakan kepribadian bangsa Indonesia
d. Bidang Hankam
Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan, terkait dengan nilai-nilai instrumental sebagaimana terkandung dalam Pasal 30 ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5) UUD 1945. Prinsip-prinsip yang ialah nilai instrumental Pancasila dalam bidang pertahanan dan keselamatan sebagaimana terkandung dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikemukakan selaku berikut:
1) Kedudukan warga negara dalam pertahanan dan keselamatan berdasarkan pasal 30 ayat (1) UUD 1945, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib berpartisipasi dalam perjuangan pertahanan dan keamanan negara”.
2) Sistem pertahanan dan keselamatan. Adapun sistem pertahanan dan keamanan yang dianut ialah metode pertahanan dan keselamatan rakyat semesta yang umum disingkat Sishankamrata. Dalam Sishankamrata, TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) ialah kekuatan utama, sedangkan rakyat selaku kekuatan penunjang.
3) Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, selaku alat negara dengan peran pokok menjaga, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. Tugas pokok POLRI sebagai alat negara yang menjaga keselamatan dan ketertiban masyarakat masyarakat, mempunyai tugas pokok melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Posted

in

,

by