Pancasila Selaku Dasar Dan Ideologi Negara

Pancasila selaku Dasar Negara dan Ideologi Negara.
Kedudukan dasar negara berlawanan dengan kedudukan peraturan perundang-ajakan alasannya adalah dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen sementara peraturan perundang-usul bersifat fleksibel dalam arti dapat diubah sesuai dengan permintaan zaman. Hans Nawiasky menjelaskan bahwa dalam sebuah negara yang ialah kesatuan tatanan aturan, terdapat sebuah kaidah tertinggi, yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan UUD.

Kaidah tertinggi dalam tatanan kesatuan aturan dalam negara disebut staatsfundamentalnorm, yang untuk Indonesia berupa Pancasila. Pembukaan UUD 1945, alasannya adalah menampung di dalamnya Pancasila sebagai dasar negara, beserta dua pernyataan yang lain yang menjadi bimbingan pula bagi politik negeri seterusnya, dianggap sendi ketimbang aturan tata negara Indonesia. Undang-undang yaitu
pelaksanaan daripada pokok itu dengan Pancasila sebagai penyuluhnya, yaitu dasar mengatur politik negara dan perundang-usul negara, agar terdapat Indonesia merdeka mirip dicita-citakan: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur” (Hatta,1977: 1; Lubis, 2006: 332) atau dengan kata lain Pancasila ialah tujuan Negara Indonesia.

Peneguhan Pancasila selaku dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, juga diangkut dalam Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1998, wacana Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 ihwal Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan ketetapan ihwal Penegasan Pancasila selaku Dasar Negara. Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 perihal Pembentukan Perundang permintaan bahwa Pancasila ialah sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum negara, ialah sesuai dengan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang seruan dilarang berlawanan dengan nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila sebagai Sumber Hukum Indonesia.
Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-ajakan, baik berupa sumber aturan tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber aturan juga dikontrol dalam pasal 2 UU No.12 tahun 2011 perihal Pembentukan Peraturan Perundang-usul yang menyatakan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Dilihat dari materinya, Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang
ialah jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Dasar Pancasila terbuat dari materi atau materi dari bangsa Indonesia sendiri yang ialah orisinil murni dan menjadi pujian bangsa, dasar negara Republik Indonesia tidak didatangkan dari luar, walaupun mungkin saja mendapat efek dari luar.

Dalam ilmu pengetahuan aturan, pemahaman sumber dari segala sumber aturan mampu diartikan sebagai sumber pengenal dan diartikan selaku sumber asal, sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan aturan (welbron van recht). Maka pemahaman Pancasila selaku sumber bukanlah dalam pemahaman sumber aturan kenbron sumber daerah ditemukannya, daerah melihat dan mengenali norma hukum positif, akan tetapi dalam arti welbron sebagai asal-undangan nilai, sumber nilai yang menjadi sumber dari hukum positif. Makara,Pancasila ialah sumber nilai dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya dibentuklah norma-norma aturan oleh negara.

Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara,  konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala perundang-permintaan tergolong proses reformasi dalam segala bidang akil balig cukup akal ini dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila. Proklamasi kemerdekaan ialah norma yang pertama selaku penjelmaan pertama dari sumber dari segala sumber aturan yaitu Pancasila yang ialah jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 sumber dari segala sumber aturan negara Indonesia itu dijelmakan dalam pembukaan UUD 1945 dan pembukaan ialah penjelmaan sumber dari segala sumber hukum sekaligus juga merupakan pokok kaidah negara yang mendasar mirip yang diuraikan oleh Notonegoro. Dengan demikian dapat dibilang bahwa proklamasi kemerdekaan ialah penjelmaan pertama dari Pancasila sumber dari segala sumber aturan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
merupakan penjelmaan kedua dari Pancasila sumber dari segala sumber aturan yang memberi tujuan dasar dan perangkat untuk meraih tujuan itu.

Karena pembukaan UUD 1945 merupakan staatsfundamentalnorms, yang mengandung pokok anggapan yang tidak lain yakni Pancasila itu sendiri, serta Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, maka mampu ditarik kesimpulan bahwa pembukaan UUD 1945 ialah filsafat hukum Indonesia. Penjabaran ihwal filsafat aturan Indonesia terdapat pada teori hukumnya. Sesuai dengan hakikatnya, bahwa UUD NRI Tahun 1945 menciptakan pokok-pokok fikiran yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasalnya. Apabila Undang-Undang Dasar 1945 ialah filsafat aturan Indonesia, maka batang badan Undang-Undang Dasar 1945 ialah teori hukumnya.  Teori aturan tersebut meletakkan dasar-dasar falsafati hukum konkret negara Indonesia.


Posted

in

,

by