Materi Ppkn : Hakikat Bangsa Dan Negara

A. Manusia selaku Makhluk Sosial dan Makhluk Individu
Pengertian insan : insan berasal dari “manu” (dari bahasa Sansekerta), “sens” (dari bahasa latin). Manusia selaku makhluk individu artinya insan merupakan ciptaan Tuhan. Manusia selaku makhluk sosial artinya manusia membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup.

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Terbentuknya Bangsa
1. Pengertian Bangsa
Bangsa adalah sekelompok orang yang mempunyai hasratuntuk bersatu yang mempunyai persatuan senasib dan tinggal di daerah tertentu, beberapa budaya yang serupa, mitos leluhur bersama. Pengertian bangsa berdasarkan para jago :

Ernest Renant, bangsa adalah suatu nyawa, sebuah akal yang terjadi dari dua hal adalah rakyat yang harus mengerjakan satu riwayat, dan rakyat yang lalu harus memilikim kemauan, keinginan untuk hidup menjadi satu.

Otto Bauer, bangsa adalah kelompok insan yang memiliki kesamaan karakter  yang tumbuh alasannya kesamaan nasib.

F. Ratzel (Jerman), menyatakan bahwa bangsa terbentuk karena adanya keinginan bersatu.

Hans Kohn (Jerman), menyatakan bahwa bangsa ialah buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah

2. Unsur-unsur Terbentuknya Bangsa
Menurut Hans Kohn, kebanyakan bangsa terbentuk sebab komponen atau faktor objektif  tertentu yang membedakannya dengan bangsa lain, seperti:
·         Unsur nasionalisme ialah kesamaan keturunan.
·         Wilayah.
·         Bahasa.
·         Adat-istiadat
·         Kesamaan politik.
·         Perasaan.
·         Agama.

Menurut Joseph Stalin, unsur terbentuknya bangsa yakni adanya:
·         Persamaan sejarah.
·         Persamaan impian.
·         Kondisi objektif seperti bahasa, ras, agama, dan adat-istiadat.
C. Pengertian Negara dan Unsur-Unsur Negara
Pengertian Negara
Secara etimologi kata Negara berasal dari kata state (Inggris), Staat (Belanda, Jerman), E`tat (Prancis), Status, Statum (Latin) yang berarti menaruh dalam keadaan bangkit, menempatkan, atau menciptakan bangun.

Kata Negara yang dipakai di Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta yanitu Negara atau nagari yang artinya kawasan, kota, atau penguasa.

Menurut George Jellinek, Negara yakni organisasi kekuasaan dari sekelompok  insan yang mendiami wilayah tertentu.

Menurut R. Djokosoentono, Negara adalah organisasi insan atau kumpulan insan yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
Pengertian-pengertian kata negara menurut para andal :

George Jellinek menyatakan negara selaku organisasi kekuasaan dan sekelompok manusia yang mendiami kawasan tertentu

B. Mr. J.H.A Logeman menyatakan negara sebagai organisasi kemsyarakatan yang dengan kekuasaanya bertujuan mengatur dan mengelola masyarakat tertentu.

C. G.W.F Hegel menyatakan negara sebagai organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesis dari kemerdekaan perorangan dan kemrdekaan universal.

D. Mac Iver menytakan negara sebagai organisasi politik.

E. Mr. Kranenburg menyatakan bahwa negara yaitu sebuah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sebuah kelompok manusia yang disebut bangsa
Proses terbentuknya sebuah negara
Proses terbentuknya suatu negara mampu dibagi menjadi 3 adalah dengan cara pendekatan primer dan sekunder, pendekatan teoritis dan pendekatan positif.

1. Pendekatan primer dan sekunder
Menurut pendekatan ini, pada awalnya sebuah negara merupakan kalangan atau suku (genooschaft) yang dibuat oleh manusia. Kelompok tersebbut kemudian mengangakat pemimpin yang disebut raja. Fase ini disebut kerajaan (rijk). Kemudian sesudah raja diangkat raja menjadi diktatorial (pada tahap fase negara nasional). Setelah itu terjadi rakyat menjadi memiliki kesadara kebangsaan semakin tinggi, sehingga karenanya mereka menurunkan raja dan membentuk suatu pemerintahan barru yangg dapat menyalurkan aspirasi mereka (Fase Negara Demokrasi).

Kata kunci : genooschaft – rijk – negara nasional – negara demokrasi

2. Pendekatan teoritis.
Pendekatan teoritis ialah pendekatan berdasarkan pendapat para jago yang masuk logika.
Menurut pendekatan teoritis, negara terbentuk berdasarkan teori :

a. Teori Ketuhanan, Menurut teori ini negara ada alasannya adalah kehendak Tuhan.
b. Teori Perjanjian Masyarakat, Masing-masing individu mengadakan persetujuanuntuk membentuk sebuah negara
c. Teori Kekuasaan, Negara terbentuk atas dasar kekuasaan. Kekuasaan yaitu ciptaan mereka yangg paling berpengaruh dan berkuasa.
d. Teori Kedaulatan, Kedaulatan Negara : Kekuasaan tertinggi berada pada sebuah negara. bukan pada sekelompok orang yang menguasai negara.
Kedaulatan Hukum : Hukum lebih tinggi dibandingkan dengan negara berdaulat !!
e. Teori Hukum Alam, Hukum alam bukan ialah buatan negara tapi ialah kekuasaan alam yang berlaku di setiap daerah dan waktu.

3. Pendekatan Faktual
Adalah pendekatan yang didasarkan pada realita-kenyataan yang betul-betul terjadi yang diungkapkan dalam sejarah.

Unsur-bagian terbentuknya Negara
Unsur terbentuknya Negara mampu digolongkan menjadi dua macam yaitu unsur konstitutif dan komponen deklaratif. 

Unsur konstitutif yaitu unsur yang mutlak harus ada di saat Negara tersebut diresmikan mirip rakyat, daerah, dan pemerintahan yang berdaulat.

Unsur deklaratif ialah unsur yang tidak harus ada di ketika Negara tersebut bangun namun boleh dipenuhi sehabis Negara tersebut berdiri, misalnya pengesahan dari Negara lain.
Unsur konstitutif :

a. Unsur Rakyat, Rakyat adalah siapa saja yang secara kasatmata berada dalam kawasan sebuah Negara yang tunduk dan patuh kepada peraturan Negara tersebut.

 Rakyat dibedakan menjadi dua macam yakni masyarakatdan bukan penduduk.

Penduduk adalah orang yang berdomisili secara tetap dalam wilayah sebuah Negara dalam rentang waktu yang usang. Penduduk terdiri dari WNI dan WNA (pekerja abnormal yang tinggal menetap di Indonesia).  Penduduk juga dibedakan menjadi warga Negara dan bukan warga Negara.  Warga Negara adalah orang yang secara syah menurut hukum menjadi warga Negara, ialah penduduk orisinil dan WNI keturunan gila. Bukan warga Negara ialah orang yang menurut aturan tidak menjadi warga sebuah Negara atau WNA.

Bukan penduduk ialah mereka yang berada di wilayah sebuah Negara tidak secara menetap atau tionggal untuk sementara waktu. Contoh: pelancong aneh yang sedang berlibur.

4. Unsur Wilayah
Wilayah yaitu unsurr mutlak sebuah Negara yang berisikan daratan, lautan, dan udara dan kerap kali sebuah Negara hanya mempunyai daratan dan udara saja alasannya Negara tersebtu terletak di tengah benua jadi tidak memiliki lautan atau pantai.  Indonesia mempunyai ketiga kawasan tersebut.

Wilayah Daratan
Batas kawasan daratan  sebuah Negara dengan Negara lain dapat berupa:
Batas alamiah (gunung, sungai, hutan)
Batas bikinan (pagar tembok, kawat berduri, patok, pos pengawalan.
Batas secara geografis yaitu batas menurut garis lontang dan garis bujur.  Misalnya Indonesia terletak antara 6o LU – 11o LS, 95o BT– 141o BT.
Ada dua desain dasar perihal batas kawasan lautan, yakni :
Res nullius, ialah bahari mampu diambil dan dimiliki oleh setiap Negara.
Res communis ialah maritim yaitu milik penduduk dunia, sehingga tidak dapat diambil atau dimilliki oleh sebuah Negara.

Pada tanggal 10 Desember 1982, PBB menyeenggarakan konferensi Hukum Laut Internasional III di Montigo Bay (Jamaika) yang bernama UNCLOS (United Nations Conference on The Law of The Sea) ditandatangani 119 negara penerima, menetapkan wacana batas lautan suatu Negara, yang berisikan :
Laut teritorial, yakni lebarnya 12 mil yang diukur dari pulau terluar suatu Negara disaat air laut surut.

Zona bersebelahan, ialah daerah laut yang lebarnya 12 mil dari laut teritorial suatu Negara bermakna lebarnya 24 mil bahari dari pantai.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), ialah daerah bahari suatu Negara yang lebarnya 200 mil ke bahari bebas, di zona ini negar tersebut berhak mengurus, dan menggali segala kekayaan alam untuk kegiatan ekonomi Negara tersebut.  Di wilayah ini Negara tersebut berhak menangkap nelayan gila yang menangkap ikan.

Landas kontinen, adalah daratan di bawah permukaan maritim di luar bahari teritorial dengan kedalaman 200 m atau lebih.

Landas benua, ialah daerah bahari suatu Negara yang lebarnya lebih 200 mil.  Di zona ini Negara boleh mengorganisir kekayaan dengan syarat membagi keuntungan dengan masyarakat internasional
Wilayah Udara
Menurut UU No. 20 tahun 1982, dinyatakan bahwa batas wilayah kedaulatan dirgantara suatu Negara yang termasuk orbit geostasioner adalah 35.761 km.  Menurut konvensi paris tahun 1919 Negara merdeka dan berdaulat berhak mengadakan eksplorasi di daerah udaranya untuk kepentingan radio, satelit, dan penerbangan.

Ada dua teori tentang desain kawasan udara :
Teori udara bebas ada dua yakni ajaran keleluasaan ruang udara tanpa batas dan pemikiran kebebasan udara terbatas.

Teori Negara berdaulat di udara, yaitu teori keselamatan untuk menjaga keselamatan sebuah Negara.
Wilayah Ekstrateritorial
Wilayah ekstrateritorial yakni kawasan suatu Negara yang berada di luar kawasan Negara itu atau wilayah Negara tersebut berada di kawasan Negara lain, seperti tempat perwakilan diplomatik di suatu Negara dan kapal aneh yang berlayar di bahari bebas dengan berbendera sebuah Negara.
5. Pemerintahan yang berdaulat
Menurut Jean Bodin sifat kedaulatan ada empat :
  1.  Asli artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
  2.  Permanen artinya kekuasaan itu tetap ada selama Negara  tetap berdiri.
  3. Tunggal atau lingkaran artinya kekuasaan itu ialah satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam Negara yang tidak dibagi-bagi kelembaga Negara lainnya.
  4. Tidak terbatas artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain.  Bila ada yang menghalangi maka kekuasaan itu akan lenyap.

Pemerintah sebuah Negara berdaulat keluar dan kedalam :

Berdaulat keluar artinya memiliki kedudukan sederajat dengan Negara-negara lain, sehingga bebas dari campur tangan Negara-lain.
Berdaulat ke dalam artinya berwibawa, berwenang menentukan dan menegakkan hokum atas warga dan kawasan negaranya.
UNSUR DEKLARATIF

Pengakuan dari Negara lain

Pengakuan dari negara lain ada dua jenis yakni secara de facto dan de jure.

De facto ialah pengakuan atas fakta adanya sebuah Negara sudah terbentuk menurut adanya rakyat, daerah, dan pemerintahan yang berdaulat.

Contoh pertama Belanda tidak mengakui Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, semestinya Indonesia diserahkan terhadap Belanda alasannya kemerdekaan Indonesia berlawanan dengan hokum Internasional berdasarkan Belanda, namun dalam usaha ini Belanda menyelenggarakan negosiasi dengan pihak Indonesia, itu artinya Belanda telah mengakui keberadaan Negara Indonesia secara de facto.

Contoh kedua disaat Inggris mau melucuti sisa serdadu Jepang yang ada di Indonesia pada akhir perang Dunia ke II pemerintah Inggris mengadakan perundingan dan kerjasama dengan Republik Indonesia.

Pengakuan de facto ada dua macam :
De facto bersifat tetap adalah pengesahan dari Negara lain kepada sebuah Negara yang hanya menimbulkan relasi di bidang jual beli dan ekonomi.

De facto bersifat sementara ialah pengesahan dari Negara lain tanpa menyaksikan pertumbuhan Negara tersebut.  Bila Negara tersebut bubar maka Negara lain akan menarik pengakuannya.
De jure adalah pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional, sehingga sebuah Negara mendapatkan hak-hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga nagsa-bangsa di dunia.

Contoh Belanda mengakui Republik Indonesia secara de jure pada tanggal 27 Desember 1947, Mesir mengakui Indonesia secara de jure tanggal 10 Juni 1947.

Pengakuan de jure ada dua macam :
De jure bersifat tetap yaitu legalisasi dari Negara lain yang berlaku selamanya sebab realita menunjukkan pemerintahan yang stabil.

De jure bersifat penuh adalah taerjadinya kekerabatan antar Negara yang mengakui dan diakui dalam hubungan jualan , ekonomi, dan diplomatik. Negara yang mengakui berhak membuka konsulat, kedutaan di Negara yang diakui.

Fungsi dan Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionlisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tampah darah Indonesia, mengembangkan kesejahteraan biasa , mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melakukan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian kekal dan keadilan sosial.

Fungsi Negara
Secara umum terlepas dari ideologi yang dianutnya, setiap negara mengadakan beberapa fungsi minimum yang mutlak mesti ada. Fungsi tersebut adalah selaku berikut :
a. Melaksanakan penertiban (Law and order) : untuk meraih tujuan bareng dan menangkal bentrokan–bentrokan dalam masyarakat, maka negara mesti melakukan penertiban. Dalam fungsi ini negara mampu dibilang sebagai stabilisator.
b. Mengusahakan kesejahteraan dan kesejahteraan rakyatnya.
c. Pertahanan : fungsi ini sangat dibutuhkan untuk menjamin tegaknya kedaulatan negara dan mengantisipasi kemungkinan adanya serangan yang dapat mengancam kelancaran hidup bangsa (negara). Untuk itu negara dilengkapi dengan alat pertahanan.
d. Menegakkan keadilan : fungsi ini dilakukan melalui forum peradilan.
Teori-teori fungsi negara
a. Individualisme/ Liberalisme : menjaga keselamatan dan ketertiban biar hak dan keleluasaan individu terjamin.
b. Negara aturan murni : menjaga dan membuat keamanan dan ketertiban.
c. Welfare state : tidak hanya menciptakan ketertiban saja tetapi secara aktif merealisasikan kesejahteraan rakyatnya.
d. Komunisme : mebagai alat penindas/pemaksa dari kelas ekonomi yang berpengaruh terhadap kelas lainnya yang lebih lemah.
e. Anarkhisme : mewujudkan masyarakat yang bebas tanpa organisasi paksaan. Kaum anarkhis tidak memerlukan negara dan pemerintah, sehingga fungsi negara dan pemerintah dikerjakan oleh golongan yang dibuat secara sukarela tanpa alat paksaan, polisi, aturan serta pengadilan.
Beberapa usulan para mahir tentang tujuan negara :
1. Plato : tujuan negara adalah mengembangkan kesusilaan insan.
2. Roger H Soltau : tujuan negara yakni mengusahakan biar rakyat berkembang serta mengembangkan daya cipta sebebas mungkin.
3. John Locke : tujuan negara adalah menjamin situasi aturan individu secara alamiah atau menjamin hak–hak dasar setiap individu.
4. Harold J Laski : tujuan negara adalah membuat kondisi agar rakyat mampu menyanggupi keinginannya secara maximal.
5. Montesquieu : tujuan negara adalah melindungi diri manusia sehingga mampu tercipta kehidupan yang aman, tentram dan bahagia.
6. Aristoteles : tujuan negara yaitu menjamin kebaikan hidup warga negaranya.


Posted

in

by