Materi Ppkn 3C : Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Sistem Nilai dalam Pancasila
Sistem secara sederhana mampu diartikan selaku suatu rangkaian yang saling berhubungan antara nilai yang satu dan nilai yang lain. Jika kita mengatakan wacana metode nilai mempunyai arti ada beberapa nilai yang menjadi satu dan tolong-menolong menuju pada sebuah tujuan tertentu. Sistem nilai yaitu rancangan atau ide yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam fikiran seseorang atau sebagian besar anggota penduduk wacana apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan. Kelima nilai tersebut ialah satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan mengacu kepada  tujuan yang satu. Pancasila  selaku sebuah  tata cara  nilai  tergolong ke dalam nilai akhlak (nilai kebaikan) dan ialah nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak
Implementasi Pancasila
Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung tiga tata nilai utama, adalah dimensi  spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan  Kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa selaku landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Hal ini tergolong akreditasi bahwa atas kemahakuasaan dan curahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa usaha Bangsa Indonesia merebut kemerdekaan terwujud. Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila ialah landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan selaku dasar negara. Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini mempunyai arti bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dihentikan meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini menawarkan adanya pengukuhan bahwa insan, khususnya penyelenggara negara mempunyai keterpautan korelasi  dengan  Sang  Penciptanya.  Artinya,  di  dalam  menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara tidak cuma dituntut patuh kepada peraturan  yang  berhubungan  dengan  tugasnya,  namun  juga  mesti  dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak terhadap Tuhan di dalam pelaksanaan tugasnya. Hubungan antara manusia dan Tuhan yang tercermin dalam sila pertama tersebut bekerjsama dapat memperlihatkan rambu-rambu biar tidak melaksanakan pelanggaran-pelanggaran, khususnya saat beliau harus melakukan korupsi, penyelewengan harta negara, dan sikap negatif yang lain. Nilai spiritual inilah yang tidak ada dalam akidah good governance yang selama ini menjadi panduan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia kala kini. Nilai spiritual dalam Pancasila ini sekaligus menjadi nilai lokalitas bagi Bangsa Indonesia yang semestinya dapat teraktualisasi dalam manajemen pemerintahan.
Sila  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  Sila  Persatuan  Indonesia, dan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksaan dalam permusayaratan perwakilan ialah citra bagaimana dimensi kultural dan institusional mesti dilakukan. Dimensi tersebut mengandung nilai akreditasi kepada sisi kemanusian dan keadilan (fairness) yang non- diskriminatif; demokrasi menurut musyawarah dan transparan dalam membuat keputusan; dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa pengecualian pada kelompok tertentu. Nilai-nilai itu bantu-membantu jauh lebih luhur dan sudah menjadi rumusan hakiki dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
Tiga nilai utama yang tertuang dalam  Pembukaan  UUD  NRI Tahun 1945 tersebut di atas mesti senantiasa menjadi pendapatdan     perhatian     dalam     sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa.   Pancasila  selaku falsafah bangsa dalam bernegara ialah  nilai  hakiki  yang mesti   termanisfestasikan   dalam simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan selaku persepsi hidup bangsa. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Nilai Pancasila mesti dipandang selaku satu kesatuan utuh di setiap praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung makna bahwa ada sumber-sumber spiritual yang harus diperhitungkan dalam menawarkan pelayanan terhadap masyarakat supaya tidak terjadi perlakuan yang sewenang dan diskriminatif. Selain itu, nilai spiritualitas hendaknya menjadi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintahan biar tidak melaksanakan aktivitas-kegiatan di luar kewenangan dan ketentuan yang sudah digariskan.
Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Pengkajian Pancasila secara filosofis dimaksudkan untuk meraih hakikat atau makna terdalam dari Pancasila. Berdasarkan analisis makna nilai-nilai Pancasila dibutuhkan akan diperoleh makna yang akurat dan memiliki nilai filosofis. Dengan demikian, penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 selaku berikut.
a. Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
1)   Pengakuan adanya kausa prima (alasannya pertama) adalah Tuhan Yang Maha Esa.
2) Menjamin masyarakatuntuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.
3) Tidak memaksa warga negara untuk beragama, namun diwajibkan memeluk agama sesuai aturan yang berlaku.
4)   Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia.
5)   Menjamin meningkat dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antarumat dan dalam beragama.
6) Negara memfasilitasi bagi berkembang kembangnya agama dan doktrin warga negara dan menjadi perantara saat terjadi konflik antar agama.
b. Nilai Sila Kemanusian yang Adil dan Beradab
1)   Menempatkan  manusia  sesuai  dengan  hakikatnya  sebagai  makluk Tuhan. Karena manusia mempunyai sifat universal.
2)   Menjunjung tinggi kemerdekaan selaku hak segala bangsa, hal ini juga bersifat universal.
3)   Mewujudkan  keadilan  dan  peradaban  yang  tidak  lemah.  Hal  ini mempunyai arti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia ialah keadilan dan peradaban  yang tidak pasif, adalah perlu pelurusan dan penegakan aturan yang besar lengan berkuasa jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena Keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.
c. Nilai Sila Persatuan Indonesia
1)   Nasionalisme
2)   Cinta bangsa dan tanah air
3)   Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa
4)   Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit.
5)   Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan.
d. Nilai Sila Kerakyatan  yang  Dipimpin  oleh  Hikmat  Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
1)   Hakikat Sila ini ialah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yakni pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
2) Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara lingkaran, baru sehabis itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting yakni mengusahakan putusan bareng secara bundar.
3)   Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu dikenang bahwa keputusan bareng dijalankan secara bulat selaku konsekuensi adanya kejujuran bareng .
4)   Perbedaan secara biasa demokrasi di negara barat dan di Negara Indonesia, ialah terletak pada permusyawaratan rakyat.
 e. Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
1)   Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan.
2) Seluruh  kekayaan  alam  dan  sebagainya  dipergunakan  bagi kebahagiaan bareng berdasarkan peluangmasing-masing.
3) Melindungi yang lemah semoga kalangan warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya
dari aneka macam sumber


Posted

in

by