Materi Sejarah 5C : Kolonialisme Inggris Dan Belanda Di Indonesia

1.   PERKEMBANGAN KOLONIALISME INGGRIS DI INDONESIA (1811-1816)


Tanggal 18 September 1811 yaitu tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Raffles sebagai penguasanya. Pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia. Sebagai penguasa di Hindia, Raffles mulai melaksanakan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan.



Dalam rangka mengerjakan pemerintahannya, Raffles berpegang pada tiga prinsip:
·  Pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat.
·  Kedua, peranan para bupati selaku pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial.
·  Ketiga, atas dasar persepsi bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Berangkat dari tiga prinsip itu Raffles melakukan beberapa langkah, baik yang menyangkut bidang politik pemerintahan maupun bidang sosial ekonomi.
a. Kebijakan dalam bidang pemerintahan
Dalam melakukan peran di Hindia, Raffles didampingi oleh para penasihat yang terdiri atas: Gillespie, Mutinghe, dan Crassen. Secara geopolitik, Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan. Selanjutnya untuk memperkuat kedudukan dan menjaga keberlangsungan kekuasaan Inggris, Raffles mengambil strategi membina korelasi baik dengan para pangeran dan penguasa yang sekiranya tidak senang Belanda. Strategi ini sekaligus sebagai upaya mempercepat penguasaan Pulau Jawa sebagai basis kekuatan untuk menguasai Kepulauan Nusantara. Sebagai realisasinya, Raffles sukses menjalin korelasi dengan raja-raja di Jawa dan Palembang untuk mengusir Belanda dari Hindia. Tetapi tampaknya Raffles tidak tahu balas akal.
Setelah sukses menghalau Belanda dari Hindia, Raffles mulai tidak simpati terhadap tokoh-tokoh yang membantunya. Sebagai acuan dengan apa yang terjadi pada Raja Palembang, Baharuddin. Raja Baharuddin termasuk raja yang banyak jasanya kepada Raffles dalam mengenyahkan Belanda dari Nusantara, tetapi justru Raffles ikut mendukung usaha Najamuddin untuk menggulingkan Raja Baharuddin.
Pada waktu Raffles berkuasa, konflik di lingkungan istana Kasultanan Yogyakarta tampaknya belum surut. Sultan Sepuh yang pernah dipecat oleh Daendels, menyatakan diri kembali selaku Sultan Hamengkubuwana II dan Sultan Raja dikembalikan pada kedudukannya selaku putera mahkota. Tetapi kelihatannya Sultan Raja tidak puas dengan langkah-langkah ayahandanya, Hamengkubuwana II. Melalui seorang mediator berjulukan Babah Jien Sing, Sultan Raja berkirim surat terhadap Raffles. Surat itu isinya melaporkan bahwa di bawah pemerintahan Hamengkubuwana II, Yogyakarta menjadi berantakan.
Dengan membaca isi surat dari Sultan Raja itu, Raffles menyimpulkan bahwa Sultan Hamengkubuwana II seorang yang keras dan tidak mungkin diajak kolaborasi bahkan mampu jadi akan menjadi duri dalam pemerintahan Raffles di tanah Jawa. Oleh karena itu, Raffles secepatnya mengirim pasukan di bawah pimpinan Kolonel Gillespie untuk menyerang Keraton Yogyakarta dan memaksa Sultan Hamengkubuwana II turun dari tahta. Sultan Hamengkubuwana II sukses diturunkan dan Sultan Raja dikembalikan selaku Sultan Hamengkubuwana III. Sebagai imbalannya Hamengkubuwana III mesti menandatangani kesepakatan bersama Inggris.
Isi politik persetujuan itu antara lain sebagai berikut.
1.  Sultan Raja secara resmi ditetapkan sebagai Sultan Hamengkubuwana III, dan Pangeran Natakusuma (kerabat Sultan Sepuh) ditetapkan selaku penguasa tersendiri di daerah bagian dari Kasultanan Yogyakarta dengan gelar Paku Alam I.
2.     Sultan Hamengkubuwana II dengan puteranya Pangeran Mangkudiningrat diasingkan ke Penang.
3.   Semua harta benda milik Sultan Sepuh selama menjabat sebagai sultan dirampas menjadi milik pemerintah Inggris.
b. Tindakan dalam bidang ekonomi
Raffles tidak ubahnya Daendels, mampu dikatakan adalah tokoh pembaru dalam menata tanah jajahan. Pandangannya di bidang ekonomi juga cukup revolusioner.
Yang terang Raffles sudah melakukan beberapa tindakan untuk memajukan perekonomian di Hindia. Tetapi acara itu tujuan utamanya untuk mengembangkan laba pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan yang dilakukan Raffles antara lain selaku berikut.
1.    Pelaksanaan tata cara sewa tanah atau pajak tanah (land rent) yang kemudian menaruh dasar bagi perkembangan metode perekonomian duit.
2.      Penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi.
3.      Penghapusan kerja rodi dan perbudakan.
4.      Penghapusan tata cara monopoli.
5.      Peletakan desa sebagai unit manajemen penjajahan.
Kebijakan dan acara land rent yang dicanangkan Raffles tersebut tidak terlepas dari pandangannya tentang tanah selaku aspek bikinan. Menurut Raffles, pemerintah yaitu satu-satunya pemilik tanah. Dengan demikian sudah sewajarnya apabila masyarakatJawa menjadi penyewa dengan mengeluarkan uang pajak sewa tanah dari tanah yang diolahnya. Pajak dipungut perorangan. Jumlah pungutannya disesuaikan dengan jenis dan bikinan tanah. Tanah yang paling produktif akan mengeluarkan uang pajak sekitar 1/2 dari hasil dan tanah yang paling tidak produktif hanya 1/4 dari hasil. Kalau dirata-rata setiap wajib pajak itu akan menyerahkan sekitar 2/5 dari hasil. Setelah itu petani bebas memakai sisanya.
Pajak yang dibayarkan penduduk diperlukan berupa duit. Tetapi jikalau terpaksa tidak berupa uang dapat juga dibayar dengan barang lain contohnya beras. Kalau dibayar dengan duit, diserahkan terhadap kepala desa untuk lalu disetorkan ke kantor residen. Tetapi kalau dengan beras yang bersangkutan harus mengirimnya ke kantor residen setempat atas ongkos sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ulah pimpinan lokal yang sering memotong/mengurangi penyerahan hasil panen itu. Kita tahu bahwa para pimpinan atau pejabat Pribumi telah dialihfungsikan menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Pelaksanaan metode land rent itu diharapkan mampu lebih membuatkan metode ekonomi uang di Hindia.
Kemudian ditempatkannya desa selaku unit manajemen pelaksanaan pemerintah, dimaksudkan agar desa menjadi lebih terbuka sehingga bisa berkembang. Kalau desa berkembang maka bikinan juga akan meningkat, hidup rakyat bertambah baik, sehingga hasil penarikan pajak tanah juga akan bertambah besar. Raffles juga ingin memperlihatkan kebebasan bagi para petani untuk menanam flora yang sekiranya lebih laris di pasar dunia, seperti kopi, tebu, dan nila.
Raffles memang orang yang berpandangan maju. Ia ingin memperbaiki tanah jajahan, termasuk ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan menghadapi aneka macam kendala. Budaya dan kebiasaan petani sukar diubah, pengawasan pemerintah kurang, dalam mengontrol rakyat tugas kepala desa dan bupati lebih berpengaruh dari pada asisten residen yang berasal dari orang-orang Eropa. Raffles juga susah melepaskan kultur selaku penjajah. Kerja rodi, perbudakan dan juga monopoli masih juga dilakukan. Misalnya kerja rodi untuk pembuatan dan perbaikan jalan ataupun jembatan, dan melakukan monopoli garam. Secara umum Raffles boleh dibilang kurang berhasil untuk menertibkan tanah jajahan sesuai dengan idenya. Pemerintah Inggris tidak menerima laba yang memiliki arti. Sementara rakyat juga tetap menderita.
2.      DOMINASI PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA
Tahun 1816 Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia. Pemerintah Inggris sebenarnya sudah menunjuk John Fendall untuk mengambil alih Raffles. Tetapi pada tahun 1814 sudah diadakan Konvensi London. Salah satu isi Konvensi London yakni Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda. Dengan demikian pada tahun 1816 Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda. Sejak itu dimulailah Pemerintahan Kolonial Belanda.
a. Jalan tengah bersama Komisaris Jenderal
Setelah kembali ke tangan Belanda, tanah Hindia diperintah oleh badan gres yang diberi nama Komisaris Jenderal. Komisaris Jenderal ini dibuat oleh Pangeran Willem VI yang terdiri atas tiga orang, ialah: Cornelis Theodorus Elout (ketua), Arnold Ardiaan Buyskes (anggota), dan Alexander Gerard Philip Baron Van der Capellen (anggota). Sebagai rambu-rambu pelaksanaan pemerintahan di negeri jajahan Pangeran Willem VI mengeluarkan Undang-Undang Pemerintah untuk negeri jajahan (Regerings Reglement) pada tahun 1815. Salah satu pasal dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pertanian dikerjakan secara bebas. Hal ini menunjukkan bahwa ada relevansi dengan cita-cita kaum liberal sebagaimana direkomendasikan oleh Dirk van Hogendorp.
Berbekal ketentuan dalam undang-undang tersebut ketiga anggota Komisaris Jenderal itu berangkat ke Hindia Belanda. Ketiganya sepakat untuk mengadopsi beberapa kebijakan yang pernah dipraktekkan oleh Raffles. Mereka hingga di Batavia pada 27 April 1816. Ketika melihat kenyataan di `lapangan, Ketiga Komisaris Jenderal itu bimbang untuk menerapkan prinsip prinsip liberalisme dalam mengurus tanah jajahan di Nusantara. Hindia dalam keadaan terus merosot dan pemerintah mengalami kerugian. Kas negara di Belanda dalam keadaan menipis. Mereka sadar bahwa peran mereka mesti dijalankan secepatnya untuk mampu mengatasi problem ekonomi baik di Tanah Jajahan maupun di Negeri Induk. Sementara itu perdebatan antar kaum liberal dan kaum konservatif terkait dengan pengelolaan tanah jajahan untuk menghadirkan keuntungan sebesar-besarnya belum mencapai titik temu. Kaum liberal berkeyakinan bahwa pengelolaan negeri jajahan akan menghadirkan keuntungan yang besar bila diserahkan terhadap swasta, dan rakyat diberi kebebasan dalam menanam. Sedang kalangan konservatif beropini pengelolaan tanah jajahan akan menciptakan keuntungan kalau langsung ditangani pemerintah dengan pengawasan yang ketat.
Dengan memikirkan amanat UU Pemerintah dan menyaksikan realita di lapangan serta mengamati kaum liberal dan kaum konservatif, Komisaris Jenderal sepakat untuk menerapkan kebijakan jalan tengah. Maksudnya, eksploitasi kekayaan di tanah jajahan langsung dikerjakan pemerintah Hindia Belanda agar secepatnya menghadirkan keuntungan bagi negeri induk, di samping mengusahakan keleluasaan penduduk dan pihak swasta untuk berupaya di tanah jajahan. Tetapi kebijakan jalan tengah ini tidak mampu merubah keadaan. Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1818 Pemerintah memberlakukan UU yang menegaskan bahwa penguasa tertinggi di tanah jajahan yakni gubernur jenderal.

















Gambar 1.19 Van der Capellen

Van der Capellen lalu ditunjuk selaku Gubernur Jenderal. Ia ingin melanjutkan taktik jalan tengah. Tetapi kebijakan Van der Capellen itu meningkat ke arah sewa tanah dengan penghapus peran penguasa tradisional (bupati dan para penguasa setempat). Kemudian Van der Capellen juga menarik pajak tetap yang sungguh memberatkan rakyat. Timbul banyak protes dan mendorong terjadinya perlawanan. Kemudian ia diundang pulang dan digantikan oleh Du Bus Gisignies. Ia berkeinginan membangun modal dan meningkatkan ekspor. Tetapi program ini tidak sukses alasannya adalah rakyat tetap miskin sehingga tidak mampu menyediakan barang-barang yang diekspor. Yang terjadi justru impor lebih besar dibanding ekspor. Tentu ini sungguh merugikan bagi pemerintah Belanda. Kondisi tanah jajahan dalam keadaan krisis, kas Negara di negeri induk pun kosong. Hal ini disebabkan dana banyak tersedot untuk pembiayaan perang di tanah jajahan. Sebagai contoh Perang Diponegoro yang gres berlangsung satu tahun telah menyedot dana yang hebat, sehingga pemerintahan Hindia Belanda dan pemerintah negeri induk mengalami kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi Belanda ini semakin diperberat dengan adanya pemisahan antara Belanda dan Belgia pada tahun 1830. Dengan pemisahan ini Belanda banyak kehilangan lahan industri sehingga pemasukan negara juga kian berkurang.

Posted

in

by