Materi Sejarah 5E : Sistem Tanam Paksa Dan Dampaknya

Sistem Tanam Paksa Oleh Pemerintah Hindia Belanda


A.       Latar Belakang Sistem Tanam Paksa
Pemerintah Belanda terus mencari cara bagaimana untuk menanggulangi masalah ekonomi. Berbagai pendapat mulai dilontarkan oleh para para pemimpin dan tokoh penduduk . Salah satunya pada tahun 1829 seorang tokoh berjulukan Johannes Van den Bosch mengajukan kepada raja Belanda ajuan yang berkaitan dengan cara melakukan politik kolonial Belanda di Hindia.
Van den Bosch berpendapat untuk memperbaiki ekonomi, di tanah jajahan harus dijalankan penanaman tanaman yang dapat laris dijual di pasar dunia. Sesuai dengan keadaan di negeri jajahan, maka penanaman dilakukan dengan paksa. Mereka memakai desain kawasan jajahan sebagai tempat mengambil keuntungan bagi negeri induk. Seperti dibilang Baud, Jawa ialah “gabus daerah Nederland mengapung”. Jadi dengan kata lain Jawa dipandang selaku sapi perahan.
Konsep Bosch itulah yang lalu diketahui dengan Cultuurstelsel (Tanam Paksa). Dengan cara ini diperlukan perekonomian Belanda dapat dengan cepat pulih dan semakin meningkat. Bahkan dalam salah satu tulisan Van den Bosch membuat suatu asumsi bahwa dengan Tanam Paksa, hasil tumbuhan ekspor mampu ditingkatkan sebanyak kurang lebih f.15. hingga f.20 juta setiap tahun. Van den Bosch menyatakan bahwa cara paksaan mirip yang pernah dijalankan VOC yaitu cara yang terbaik untuk memperoleh tumbuhan ekspor untuk pasaran Eropa. Dengan membawa dan memperdagangkan hasil flora sebanyak-banyaknya ke Eropa, maka akan menghadirkan laba yang sungguh besar.
B.       Ketentuan Tanam Paksa
Raja Willem terpesona serta oke dengan proposal dan perkiraan Van den Bosch tersebut. Tahun 1830 Van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal baru di Jawa. Setelah hingga di Jawa Van den Bosch segera mencanangkan metode dan acara Tanam Paksa. Secara umum Tanam Paksa mengharuskan para petani untuk menanam tumbuhan-flora yang dapat diekspor di pasaran dunia. Jenis flora itu di samping kopi juga antara lain tembakau, tebu, dan nila. Rakyat kemudian diwajibkan mengeluarkan uang pajak dalam bentuk barang sesuai dengan hasil flora yang ditanam petani.

















Gambar 1.20 Van den Bosch.
Secara rinci beberapa ketentuan Tanam Paksa itu termuat pada Lembaran Negara (Staatsblad)
Tahun 1834 No. 22. Ketentuan-ketentuan itu antara lain sebagai berikut.
1.        Penduduk menawarkan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan Tanam Paksa.
2.    Tanah pertanian yang ditawarkan masyarakatuntuk pelaksanaan Tanam Paksa dilarang melampaui seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki masyarakatdesa.
3.    Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tumbuhan Tanam Paksa dilarang melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.
4.        Tanah yang disediakan untuk tanaman Tanam Paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
5.        Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tumbuhan ditaksir melampaui pajak tanah yang mesti dibayarkan oleh rakyat, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat.
6.        Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani, menjadi tanggungan pemerintah.
7.      Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan Tanam Paksa berada di bawah pengawasan pribadi para penguasa pribumi, sedang pegawai-pegawai Eropa melaksanakan pengawasan secara umum.
8.   Penduduk yang bukan petani, diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam satu tahun.
Menurut apa yang tertulis di dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, tampaknya tidak terlalu memberatkan rakyat. Bahkan pada prinsipnya rakyat boleh mengajukan keberatan-keberatan jika memang tidak mampu melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Ini artinya ketentuan Tanam Paksa itu masih memperhatikan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan.
C.       Pelaksanaan Tanam Paksa
Menurut Van den Bosch, pelaksanaan metode Tanam Paksa harus memakai organisasi desa. Oleh sebab itu, diperlukan faktor pelopor, ialah lembaga organisasi dan tradisi desa yang dipimpin oleh kepala desa. Berkaitan dengan itu pengerahan tenaga kerja lewat aktivitas seperti sambatan, bantu-membantu maupun gugur gunung, ialah perjuangan yang tepat untuk dilaksanakan. Dalam hal ini peran kepala desa sungguh sentral. Kepala desa di samping selaku pelopor para petani, juga selaku penghubung dengan atasan dan pejabat pemerintah. Oleh karena posisi yang begitu penting itu maka kepala desa tetap berada di bawah dampak dan pengawasan para pamong praja.
Yang terang pelaksanaan Tanam Paksa itu tidak sesuai dengan peraturan yang tertulis. Hal ini sudah mendorong terjadinya tindak korupsi dari para pegawai dan pejabat yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa. Tanam Paksa telah menjinjing penderitaan rakyat. Banyak pekerja yang jatuh sakit. Mereka dipaksa konsentrasi bekerja untuk Tanam Paksa, sehingga nasib diri sendiri dan keluarganya tidak terurus. Bahkan lalu timbul ancaman kelaparan dan kematian di berbagai daerah. Misalnya di Cirebon (1843 – 1844), di Demak (tahun 1849) dan Grobogan pada tahun 1850.
Sementara itu dengan pelaksanaan Tanam Paksa ini Belanda sudah mengeruk laba dan kekayaan dari tanah Hindia. Dari tahun 1831 sampai tahun 1877 perbendaharaan kerajaan Belanda telah meraih 832 juta gulden, utang-utang lama VOC mampu dilunasi, kubu-kubu dan benteng pertahanan dibangun. Belanda menikmati laba di atas penderitaan sesame insan. Memang mesti diakui beberapa faedah adanya Tanam Paksa, contohnya, dikenalkannya beberapa macam flora baru yang menjadi tanaman ekspor, dibangunnya berbagai susukan irigasi, dan juga dibangunnya jaringan rel kereta api. Beberapa hal ini sungguh bermakna dalam kehidupan masyarakat kelak.
c. Sistem usaha swasta
Pelaksanaan Tanam Paksa memang sudah berhasil memperbaiki perekonomian Belanda. Kemakmuran juga semakin meningkat. Bahkan laba dari Tanam Paksa telah mendorong Belanda meningkat selaku Negara industri. Sejalan dengan hal ini telah mendorong pula tampilnya kaum liberal yang didukung oleh para pebisnis. Oleh karena itu, mulai muncul perdebatan tentang pelaksanaan Tanam Paksa. Masyarakat Belanda mulai mempertimbangkan baik jelek dan untung ruginya Tanam Paksa. Timbullah pro dan kontra tentang pelaksanaan Tanam Paksa.

Pihak yang pro dan setuju Tanam Paksa tetap dilakukan yakni kelompok konservatif dan para pegawai pemerintah. Mereka setuju sebab Tanam Paksa telah menghadirkan banyak keuntungan. Begitu juga para pemegang saham perusahaan NHM (Nederlansche Handel Matschappij), yang mendukung pelaksanaan Tanam Paksa sebab mendapat hak monopoli untuk memuat hasil-hasil Tanam Paksa dari Hindia Belanda ke Eropa. Sementara, pihak yang menentang pelaksanaan Tanam Paksa yaitu kalangan masyarakat yang merasa kasihan kepada penderitaan rakyat pribumi. Mereka umumnya kalangan-golongan yang dipengaruhi oleh fatwa agama dan penganut asas liberalisme. Kaum liberal menginginkan tidak adanya campur tangan pemerintah dalam masalah ekonomi. Kegiatan ekonomi seharusnya diserahkan terhadap pihak swasta.
Nederlansche Handel Matschappij: perusahaan dagang yang didirikan oleh Raja William I di Den Haag pada 9 Maret 1824 sebagai penawaran spesial antara lain bidang perdagangan dan perusahaan pengantaran, dan memegang tugas penting dalam berbagi jual beli Belanda-Indonesia.
Pandangan dan pemikiran kaum liberal itu semakin berkembang dan pengaruhnya makin berpengaruh. Oleh alasannya itu, tahun 1850 Pemerintah mulai sangsi. Apalagi sehabis kaum liberal menerima kemenangan politik di Parlemen (Staten Generaal). Parlemen mempunyai peranan lebih besar dalam persoalan tanah jajahan. Sesuai dengan asas liberalisme, maka kaum liberal menuntut adanya perubahan dan pembaruan. Peranan pemerintah dalam aktivitas ekonomi mesti dikurangi, sebaliknya perlu diberikan fleksibilitas kepada pihak swasta untuk mengelola kegiatan ekonomi. Pemerintah berperan selaku pelindung warga, mengendalikan tegaknya aturan, dan membangun sarana prasarana semoga semua aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan.
Kaum liberal menuntut pelaksanaan Tanam Paksa di Hindia Belanda diakhiri. Hal tersebut didorong oleh terbitnya dua buah buku pada tahun 1860 yakni buku Max Havelaar goresan pena Edward Douwes Dekker dengan nama samarannya Multatuli, dan buku berjudul Suiker Contractor (Kontrak-perjanjian Gula) tulisan Frans van de Pute. Kedua buku ini memperlihatkan kritik keras kepada pelaksanaan Tanam Paksa. Penolakan terhadap Tanam Paksa sudah menjadi pendapat biasa . Oleh karena itu, secara berangsurangsur Tanam Paksa mulai dihapus dan mulai diterapkan sistem politik ekonomi liberal. Hal ini juga didorong oleh isi janji di dalam Traktat Sumatera yang ditandatangani tahun 1871. Di dalam Traktat Sumatera itu antara lain diterangkan bahwa Belanda diberi keleluasaan untuk meluaskan daerahnya hingga ke Aceh. Tetapi selaku imbangannya Inggris meminta kepada Belanda supaya menerapkan ekonomi liberal biar pihak swasta tergolong Inggris dapat menanamkan modalnya di tanah jajahan Belanda di Hindia.
Edward Douwes Dekker

Penetapan pelaksanan metode politik ekonomi liberal menawarkan potensi pihak swasta untuk ikut mengembangkan perekonomian di tanah jajahan. Seiring dengan upaya pembaruan dalam menangani perekonomian di negeri jajahan, Belanda sudah mengeluarkan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
1.   Tahun 1864 dikeluarkan Undang-undang Perbendaharaan Negara (Comptabiliet Wet). Berdasarkan Undang-undang ini setiap anggaran belanja Hindia Belanda mesti dimengerti dan disahkan oleh Parlemen.
2.     Undang-undang Gula (Suiker Wet). Undang-undang ini antara lain mengontrol perihal monopoli flora tebu oleh pemerintah yang lalu secara sedikit demi sedikit akan diserahkan kepada pihak swasta.
3.     Undang-undang Agraria (Agrarische Wet) pada tahun 1870. Undang-Undang ini menertibkan tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan.
Di dalam undang-undang itu ditegaskan, antara lain :
a.  Tanah di negeri jajahan di Hindia Belanda dibagi menjadi dua bagian. Pertama, tanah milik penduduk pribumi berbentukpersawahan, kebun, ladang dan sebagainya. Kedua, tanah-tanah hutan, pegunungan dan yang lain yang tidak tergolong tanah masyarakatpribumi dinyatakan sebagai tanah pemerintah.
b.    Pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah.
c. Pihak swasta mampu menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Tanah-tanah pemerintah dapat disewa pengusaha swasta sampai 75 tahun. Tanah penduduk dapat disewa selama lima tahun, ada juga yang disewa hingga 30 tahun. Sewa-menyewa tanah ini harus didaftarkan kepada pemerintah.
Sejak dikeluarkan UU Agraria itu, pihak swasta bertambah banyak memasuki tanah jajahan di Hindia Belanda. Mereka memainkan peranan penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Oleh alasannya adalah itu, mulailah kurun imperialism terbaru. Berkembanglah kapitalisme di Hindia Belanda. Tanah jajahan berfungsi sebagai:
1)   daerah untuk mendapatkan materi mentah untuk kepentingan industri di Eropa, dan daerah penanaman modal asing,
2)      tempat penjualan barang-barang hasil industri dari Eropa,
3)      penyuplaitenaga kerja yang murah.
Usaha perkebunan di Hindia Belanda kian berkembang. Beberapa jenis tumbuhan perkebunan yang dikembangkan contohnya tebu, tembakau, kopi, teh, kina, kelapa sawit, dan karet. Hasil barang tambang juga meningkat. Industri ekspor terus berkembang pesat seiring dengan permintaan dari pasaran dunia yang semakin meningkat.
Untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi, dibutuhkan sarana dan prasarana, contohnya irigasi, jalan raya, jembatan-jembatan, dan jalan kereta api. Hal ini semua dimaksudkan untuk menolong kelangsungan pengangkutan hasil-hasil perusahaan perkebunan dari kawasan pedalaman ke daerah pantai atau pelabuhan yang hendak diteruskan ke dunia luar.
Pada tahun 1873 dibangun serangkaian jalan kereta api. Jalan-jalan kereta api yang pertama dibangun yaitu antara Semarang dan Yogyakarta, lalu antara Batavia dan Bogor, dan antara Surabaya dan Malang. Pembangunan jalan kereta api juga dikerjakan di Sumatera pada akhir periode ke-19. Tahun 1883 Maskapai Tembakau Deli sudah memprakarsai pembangunan jalan kereta api. Pembangunan jalan kereta api ini direncanakan untuk tempat-daerah yang telah dikuasai dan yang akan dikuasai, misalnya Aceh. Oleh alasannya itu, pembangunan jalan kereta api di Sumatra ini, juga berdasarkan pertimbangan politik dan militer. Jalur kereta api juga dibangun untuk kepentingan pertambangan, seperti di kawasan pertambangan watu bara di Sumatra Barat.

 



Di samping angkutan darat, transportasi maritim juga mengalami kenaikan. Tahun 1872 dibangun Pelabuhan Tanjung Priok di Batavia, Pelabuhan Belawan di Sumatra Timur, dan Pelabuhan Emmahaven (Teluk Bayur) di Padang. Jalur bahari ini semakin ramai dan efisien khususnya setelah adanya pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869.

Bagi rakyat Bumiputera pelaksanaan perjuangan swasta tetap membawa penderitaan. Pertanian rakyat kian merosot. Pelaksanaan kerja paksa masih terus dilaksanakan seperti pembangunan jalan raya, jembatan, jalan kereta api, terusan irigasi, benteng-benteng dan sebagainya. Di samping melaksanakan kerja paksa, rakyat masih harus membayar pajak, sementara hasil-hasil pertanian rakyat banyak yang menurun. Kerajinan-kerajinan rakyat mengalami kemunduran alasannya adalah terdesak oleh alat-alat yang lebih maju. Alat transportasi tradisional, mirip dokar, gerobak juga makin terpinggirkan. Dengan demikian rakyat tetap hidup menderita.
d. Perkembangan agama Katolik
Perkembangan agama Kristen di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, adalah Nasrani Nasrani dan Katolik Protestan. Seperti halnya agama Hindu, Buddha dan Islam, penyebaran agama Nasrani juga lewat kegiatan pelayaran dan jual beli. Aktivitas pelayaran dan jual beli waktu itu telah menjangkau ke seluruh daerah Kepulauan Indonesia. Dalam kenyataannya agama Nasrani Katolik dan Nasrani Protestan meningkat di berbagai kawasan. Bahkan di kawasan Indonesia bagian Timur seperti di Papua, tempat Minahasa, Timor, Nusa Tenggara Timur, juga kawasan Tapanuli di Sumatera, agama Nasrani menjadi mayoritas.
Kemudian bagaimana proses masuknya agama Nasrani itu ke Indonesia?.
Mengenai proses masuknya agama Nasrani ke Indonesia ini dapat dikatakan dalam dua gelombang atau dua kala waktu. Pertama dibilang bahwa agama Katolik masuk di Indonesia telah sejak zaman kuno. Menurut Cosmas Indicopleustes dalam bukunya Topographica Christiana, diceritakan bahwa pada kala ke-6 sudah ada komunitas Kristiani di India Selatan, di pantai Malabar, dan Sri Lanka. Dari Malabar itu agama Nasrani menyebar ke aneka macam daerah. Pada tahun 650 agama Kristen sudah mulai berkembang di Kedah (Semenanjung Malaya) dan sekitarnya. Pada abad ke-9 Kedah berubah menjadi pelabuhan dagang yang sangat ramai di jalur pelayaran yang menghubungkan India-Aceh-Barus- Nias-lewat Selat Sunda-Laut Jawa dan terus ke Cina. Jalur inilah yang disebut selaku jalur penyebaran agama Nasrani dari India ke Nusantara. Diberitakan bahwa agama Nasrani lalu mulai berkembang di Barus (Fansur). Di tempat ini terdapat gereja yang dikenal dengan Gereja Bunda Perawan Murni Maria. Disebutkan juga bahwa di Lobu Tua bersahabat Kota Barus terdapat desa renta yang dinamakan “Desa Janji Mariah”.

Dari uraian tersebut mampu diterangkan bahwa agama Nasrani (Nasrani dan Protestan) masuk dengan cara tenang melalui aktivitas pelayaran dan perdagangan. Agama ini tumbuh di tempat-daerah pantai di Semenanjung Malaya dan juga pantai barat di Sumatera. Penganut agama Nasrani hidup di kota-kota pelabuhan sambil beraktivitas selaku pedagang. Mereka lalu juga membangun pemukiman di daerah itu.
Periode berikutnya, penyebaran agama Kristen menjadi lebih intensif seiring dengan datangnya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia pada kala ke-16. Kedatangan bangsa-bangsa Barat itu kian memantapkan dan mempercepat penyebaran agama Katolik di Indonesia. Orang-orang Portugis berbagi agama Katolik Kristen (selanjutnya disebut Kristen). Orang-orang Belanda menjinjing agama Nasrani Protestan (selanjutnya disebut Katolik). Telah diterangkan dalam uraian sebelumnya bahwa pada era ke-16 sudah terjadi penjelajahan samudra untuk mendapatkan dunia gres. Oleh alasannya itu, abad ini sering disebut The Age of Discovery.
Kegiatan penjelajahan samudra untuk memperoleh dunia gres itu dipelopori oleh orang-orang Portugis dan Spanyol dengan semboyannya; gold, glory, dan gospel. Dengan motivasi dan semboyan itu maka penyebaran agama Nasrani yang dibawa oleh Portugis tidak mampu terlepas dari kepentingan ekonomi dan politik. Setelah menguasai Malaka tahun 1511 Portugis kemudian meluaskan eksploitasi ke Kepulauan Maluku dengan maksud mengejar rempah-rempah.
Pada tahun 1512 pertama kali kapal Portugis mendarat di Hitu (di Pulau Ambon) Kepulauan Maluku. Pada waktu itu jual beli di Kepulauan Igis ramai. Melalui kegiatan peradagangan ini pula Islam telah berkembang di Maluku. Kemudian datang Portugis untuk menyebarkan agama Katholik.
Berkembanglah agama Nasrani di beberapa daerah di Kepulauan Maluku.
Para penyiar agama Kristen diawali oleh para pastor (dalam bahasa Portugis, padre yang berarti imam). Pastor yang terkenal waktu itu yakni Pastor Fransiscus Xaverius SJ dari ordo Yesuit. Ia aktif mendatangi desa-desa di sepanjang Pantai Leitimor, Kepulauan Lease, Pulau Ternate, Halmahera Utara dan Kepulauan Morotai. Usaha penyebaran agama Nasrani ini lalu dilanjutkan oleh pastor-pastor yang lain. Kemudian di Nusa Tenggara Timur seperti Flores, Solor, dan Timor agama Katolik berkembang tidak terputus sampai kini.
Berikutnya juga berkembang agama Katolik di Kepulauan Maluku khususnya sesudah VOC menguasai Ambon. Pada waktu itu para zendeling aktif membuatkan agama baru ini dengan semangat piesme, ialah menekankan pertobatan orang-orang Nasrani. Penyebaran agama Kristen ini juga makin intensif ketika Raffles berkuasa. Agama Katolik dan Kristen berkembang pesat di Indonesia bagian timur.
Agama Katholik juga meningkat di Minahasa sesudah Portugis singgah di daerah itu pada kala ke-16. Penyebaran agama Katholik di tempat Minahasa dipimpin oleh pastor Diogo de Magelhaens dan Pedro de Mascarenhas. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1563, yang mampu dibilang sebagai tahun masuknya agama Katolik di Sulawesi Utara. Tercatat pada ekspedisi itu sejumlah rakyat dan raja menyatakan masuk agama Kristen dan dibaptis. Misalnya Raja Babontehu bareng 1.500 rakyatnya telah dibaptis oleh Magelhaens. Agama Nasrani juga masuk dan meningkat di tanah Minahasa.
Agama Kristen dan Kristen meningkat di daerah-tempat Papua, kawasan, Timur Kepulauan Indonesia pada umumnya, Sulawesi Utara dan tanah Batak di Sumatera. Singkatnya agama Katholik dan Katolik dapat meningkat di aneka macam daerah di Indonesia, tergolong di Batavia dan Jawa pada umumnya. Bahkan di Jawa ada istilah Katolik Jawa.
DAMPAK SISTEM TANAM PAKSA TERHADAP 
KEHIDUPAN SOSIAL DAN EKONOMI RAKYAT INDONESIA
a. Tokoh-tokoh Belanda Penentang Sistem Tanam Paksa
1. Eduard Douwes Dekker (1820–1887)

Eduard Douwes Dekker atau Multatuli sebelumnya yaitu seorang residen di Lebak, (Serang, Jawa Barat). Ia sangat duka menyaksikan betapa buruknya nasib bangsa Indonesia akibat sistem tanam paksa dan berupaya membelanya. Ia mengarang sebuah buku yang berjudul Max Havelaar (lelang kopi jual beli Belanda) dan terbit pada tahun 1860. Dalam buku tersebut, ia melukiskan penderitaan rakyat di Indonesia akibat pelaksanaan tata cara tanam paksa. Selain itu, ia juga mencela pemerintah Hindia-Belanda atas segala kebijakannya di Indonesia. Eduard Douwes Dekker menerima santunan dari kaum liberal yang menghendaki keleluasaan. Akibatnya, banyak orang Belanda yang mendukung peniadaan Sistem Tanam Paksa.
2. Baron van Hoevell (1812–1870)
Selama tinggal di Indonesia, Baron van Hoevell menyaksikan penderitaan bangsa Indonesia akibat sistem tanam paksa. Baron van Hoevell bareng Fransen van de Putte menentang metode tanam paksa. Kedua tokoh itu juga berjuang keras menghapuskan sistem tanam paksa lewat dewan perwakilan rakyat Belanda.








3. Fransen van der Putte (1822-1902)
Fransen van der putte yang menulis ‘Suiker Contracten’ selaku bentuk protes terhadap acara tanam paksa.










B. Golongan Pengusaha
Golongan pengusaha menghendaki kebebasan berusaha, dengan alasan bahwa tata cara tanam paksa tidak cocok dengan ekonomi liberal. Akibat reaksi dari orang-orang Belanda yang disokong oleh kaum liberal mulai tahun 1865 sistem tanam paksa dihapuskan. Penghapusan metode tanam paksa diawali dengan penghapusan kewajiban penanaman nila, teh, kayu anggun (1965), tembakau (1866), tanaman tebu (1884) dan flora kopi (1916).
Hasil dari perdebatan di badan legislatif Belanda adalah dihapuskannya cultuur stelsel secara sedikit demi sedikit mulai tanaman yang paling tidak laris hingga dengan flora yang laris keras di pasaran Eropa. Secara berangsur-angsur peniadaan cultuurstelsel yakni sebagai berikut.
·        Pada tahun 1860, abolisi tanam paksa lada.
·        Pada tahun 1865, peniadaan tanam paksa untuk the dan nila.
·        Pada tahun 1870, hampir semua jenis tanam paksa sudah dihapuskan.
Karena banyaknya protes dan reaksi atas pelaksanaan tata cara tanam paksa yang tidak berperikemanusiaan tidak hanya di negara Indonesia namun di negeri Belanda, maka metode tanam paksa dihapuskan dan digantikan oleh politik liberal kolonial.
C. Dampak Tanam Paksa
1) Bagi Belanda
1.      Meningkatnya hasil tumbuhan ekspor dari negeri jajahan dan dijual Belanda di pasaran Eropa.
2.      Perusahaan pelayaran Belanda yang semula nyaris mengalami kerugian, tetapi pada era tanam paksa mendapatkan keuntungan.
3.      Belanda mendapatan laba yang besar, keuntungantanam paksa pertama kali pada tahun 1834 sebesar 3 juta gulden, pada tahun berikutnya rata-rata sekitar 12 sampai 18 juta gulden.
4.      Kas belanda yang semula kosong dapat dipenuhi.
5.      Penerimaan pemasukan melebihi budget belanja.
6.      Belanda tidak mengalami kesusahan keuangan lagi dan bisa melunasi utang-utang Indonesia.
7.      Menjadikan Amsterdam selaku pusat perdagangan hasil flora tropis.
2) Bagi Indonesia
1.      Kemiskinan dan penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan.
2.      Beban pajak yang berat.
3.      Pertanian, khusunya padi banyak mengalami kegagalan panen.
4.      Kelaparan dan akhir hayat terjadi di mana-mana.
5.      Pemaksaan melakukan pekerjaan sewenang-wenang kepada masyarakatpribumi.
6.      Jumlah penduduk Indonesia menurun.
7.      Segi positifnya, rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman gres.
8.      Rakyat Indonesia mulai mengenal tumbuhan jualan yang laris dipasaran ekspor Eropa.
9.      Memperkenalkan teknoligo multicrops dalam pertanian.
D. Pengaruh Sistem Tanam Paksa Di Masyarakat
1) Bidang Sosial
1.      Dalam bidang pertanian, khususnya dalam struktur agraris tidak menimbulkan adanya perbedaan antara majikan dan petani kecil penggarap selaku budak, melainkan terjadinya homogenitas sosial dan ekonomi yang berprinsip pada pemerataan dalam pembagian tanah. (Sartono, 1987: 321).
2.      Ikatan antara penduduk dan desanya semakin besar lengan berkuasa hal ini malahan menghambat pertumbuhan desa itu sendiri.Penduduk lebih bahagia tinggal di desanya, menimbulkan terjadinya keterbelakangan dan kurangnya pengetahuan untuk perkembangan kehidupan orangnya.
3.      Tanam paksa secara tidak sengaja juga menolong perkembangan bagi bangsa Indonesia, dalam hal menyiapkan modernisasi dan membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan partikelir bagi bangsa Indonesia sendiri.
4.      Peranan bahasa melayu dan bahasa daerah dikalangan penguasa.
2) Bidang Ekonomi
1.    Dengan adanya tanam paksa tersebut mengakibatkan pekerja mengenal sistem upah yang sebelumnya tidak diketahui oleh penduduk, mereka lebih memprioritaskan metode koordinasi dan gotongroyong khususnya terlihat di kota-kota pelabuhan maupun di pabrik-pabrik gula.
2.    Dalam pelaksanaan tanam paksa, penduduk desa diharuskan menyerahkan sebagian tanah pertaniannya untuk ditanami tanaman eksport, sehingga banyak terjadi sewa menyewa tanah milik penduduk dengan pemerintah kolonial secara paksa. Dengan demikian hasil bikinan flora eksport bertambah,menjadikan perkebunan-perkebunan swasta tergiur untuk ikut menguasai pertanian di Indonesia di kemudian hari.(Burger, 1977: 18).
Akibat lain dari adanya tanam paksa ini yaitu timbulnya “kerja rodi” yakni sebuah kerja paksa bagi penduduk tanpa diberi upah yang layak, menjadikan bertambahnya kesengsaraan bagi pekerja. Kerja rodi oleh pemerintah kolonial berupa pembangunan-pembangunan seperti; jalan-jalan raya, jembatan, waduk, rumah-rumah pesanggrahan untuk pegawai pemerintah kolonial, dan benteng-benteng untuk serdadu kolonial.


Posted

in

by