Bahan 6 Ppkn 6A. Tata Cara Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia

Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia
1.       Macam-macam Kekuasaan Negara
Dalam obrolan umum, kekuasaan mampu berarti kekuasaan kalangan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah jikalau dibilang kekuasaan yakni kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain berdasarkan hasratyang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Robert Mac Iver mengatakan bahwa Kekuasaan adalah kemampuan untuk menertibkan tingkah laris orang lain baik secara langsung dengan jalan memberi perintah / dengan tidak pribadi dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yg tersedia. Kekuasaan lazimnya berupa relasi, ada yg memerintah dan ada yg diperintah. Manusia berlaku sebagai subjek sekaligus objek dari kekuasaan. Contohnya Presiden, ia membuat UU (subyek dari kekuasaan) tetapi juga harus tunduk pada Undang-Undang (objek dari kekuasaan).
Di negara demokrasi, dimana kekuasaan adalah ditangan rakyat, maka jalan menuju kekuasaan selain lewat jalur birokrasi biasanya ditempuh lewat jalur partai politik. Partai partai politik berupaya untuk merebut konstituen dalam era pemilu. Partai politik selanjutnya mengirimkan calon anggota untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif. Dalam pemilihan umum legislatif secara eksklusif mirip yang terjadi di Indonesia dalam Pemilu 2004 maka calon anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat.
Definisi Kekuasaan Menurut Para Ahli
Miriam Budiardjo, Kekuasaan yakni kesanggupan seseorang atau sekelompok manusia untuk menghipnotis tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.
Ramlan Surbakti, Kekuasaan merupakan kemampuan menghipnotis pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan keinginanyang mensugesti.
Max Weber dalam Buku Wirtschaft und Gessellshaft pada tahun 1992, bahwa pemahaman kekuasaan adalah kesanggupan untuk, dalam suatu kekerabatan sosial melakukan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan ini (Macht beduetet jede chance innerhalb einer soziale Beziehung den eigenen Willen durchzusetchen auch gegen Widerstreben durchzustzen, gleichviel worauf diese chance beruht). Yaitu keegoisan dalam sebuah golongan, akan tetapi walaupun keegoisan tersebut memiliki kontradiksi, tetap tidak mampu melawan dikarenakan adanya kekuasaan tersebut.
Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, Kekuasaan yakni suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat memilih tindakan seseorang atau kalangan lain ke arah tujuan dari pihak pertama.
Barbara Goodwin (2003), Pengertian kekuasaan yakni kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh yang bersangkutan, dan tidak akan dipilih seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain memaksa seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya.
Berdasarkan pemahaman kekuasaan diatas, terdapat beberapa poin yakni :
§  Bahwa kekuasaan umumnya diselenggarakan melalui kode jelas. Hal ini disebut dengan kekuasaan Manifes atau manifest power.
§  Kekuasaan yang lain, tetapi hanya kadang terjadi yakni kekuasaan implisit yang terjadi tanpa adanya isyarat yang terang.
§  Hal yang perlu ditekankan karena adanya kekuasaan yaitu adanya hak untuk mengadakan hukuman. Dalam mengadakan kekuasaan, banyak upaya yang dikerjakan dalam bentuk sanksi untuk menegakkan kekuasaan seperti koersi, persuasi dan cara yang lain.
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau organisasi untuk mempengaruhi orang lain secara indvidu atau secara golongan untuk mengikuti apa yang dikehendaki atau ditugaskan. Karena negara ialah organisasi maka negara mempunyai kekuasaan atau kekuasaan negara. Kekuasaan negara identik dengan pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di dalamnya. Kekuasaan negara identik dengan para pemangku jabatan yang berada di lembaga negara.
Macam-macam kekuasaan negara di setiap bangsa yang merdeka berlawanan-beda. Mereka memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan yang dianutnya. Namun, secara umum kekuasaan negara tersebut ada tiga macam, mirip yang pernah disampaikan oleh John Locke dan Montesque. Sesuai dengan kutipan Astim Riyanto dalam bukunya yang berjudul Negara Kesatuan : Konsep, Asas, dan Aplikasinya (2006).
John Locke dan Montesque sama-sama membagi macam-macam kekuasaan negara menjadi tiga. Namun, kedua tokoh mengelompokkannya secara berbeda.
Menurut John Locke kekuasaan negara dibagi menjadi tiga, yaitu :
a). Kekuasaan Legislatif
Kekuasaan legislative ialah kekuasaan yang menciptakan undang-undang dalam satu negara. Biasanya kekuasaan ini terletak pada dewan perwakilan rakyat dalam negara atau lembaga lain yang menyerap aspirasi masyarakatnya dalam negara demokrasi.
b). Kekuasaan Eksekutif
Kekuasaan direktur ialah kekuasaan yang bertugas melaksanakan undang-undang, memantau, dan mengadilinya jikalau terjadi pelanggaran. Kekuasaan ini dalam sebuah negara terletak pada kepala pemerintahan, kepala negara, dan lembaga peradilan negara. Beberapa negara menyatukan ketiganya menjadi satu, sebagai kepala pemerintahan.
c). Kekuasaan Federatif
Kekuasaan federative yakni kekuaasaan negara yang melaksanakan atau berhubungan dengan luar negeri. Jika disebutkan sebagai forum pemerintahan, tergolong dalam hal ini ialah kedutaan dan atase negara. Termasuk di dalamnya kementerian luar negeri sebuah negara. Namun, pelaksanaannya menjadi rancu alasannya adalah ketiganya berada di bawah kepala negara dan atau kepala pemerintahan.
Montesquieu membagi macam-macam kekuasaan negara menjadi lebih tepat atau menyempurnakan yang dikemukakan John Locke. Macam-macam kekuasaan negara menurut Montesquieu ialah :
a). Kekuasaan Legislatif
Kekuasaan yang menciptakan dan membentuk undang-undang, baik dilaksanakan lembaga tersendiri maupun bersama forum kekuasaan dalam pemerintahan.
b). Kekuasaan Eksekutif
Kekuasaan untuk melakukan dan melaksanakan undang-undang dan lazimnya kekuasaan ini yang memegang sarat kekuasaan pemerintahan di dalam dan relevansinya dengan mancanegara.
c). Kekuasaan Yudikatif
Kekuasaan untuk memantau dan menjaga undang-undang. Kekuasaan ini tergolong di dalamnya ialah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang. Pada pelaksanaannya forum peradilan yang independen disebut selaku forum yudikatif.
Perbedaan fundamental dari dua usulan tersebut bukan cuma terletak pada kekuasaan yudikatif dan kekuasaan federatif. Montesqueieu meletakkan dasar pemisahan antara macam-macam kekuasaan, sedangkan John Locke tidak. Sehingga pada macam-macam kekuasaan menurut Montesqueieu tidak ada lembaga negara yang merangkap dua fungsi atau berada di bawah yang lain. Ketiga macam kekuasaan negara bangkit terpisah dengan tujuan yang serupa.  Montesqueieu menyebutnya selaku pembagian kekuasaan, yang lalu dikenal dengan sebutan Trias Politica. Model kekuasaan negara yang banyak digunakan di negara-negara dunia. Trias politica ini dibutuhkan dapat memperkecil kesempatan kekuasaan negara tidak terbatas dan kesewenangan atau penyalahgunaan kekuasaan.
2.       Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia
Dalam suatu praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja, terjadi pengelolaan sistem pemerintahan dijalankan secara absolut atau diktatorial. Untuk menyingkir dari hal tersebut perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan, agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara forum pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, administrator maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja.
Menurut Kusnardi dan Ibrahim (1983:140) menyatakan bahwa ungkapan pemisahan kekuasaan (separation of powers) dan pembagian kekuasaan (divisions of power) ialah dua ungkapan yang memiliki pemahaman berlainan satu sama lainnya. Pemisahan kekuasaan mempunyai arti kekuasaan negara itu terpisah-pisah alam beberapa bagian, baik tentang organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, forum pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, direktur, dan yudikatif ialah forum yang terpisah satu sama yang lain, bangun sendiri tanpa memerlukan kerjasama dan kerja sama. Setiap forum mengerjakan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut prosedur pemisahan kekuasaan yaitu Amerika Serikat.
Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, di dalam prosedur pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bab (legislatif, eksekutif, dan yudikatif ), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini menjinjing konsekuensi bahwa di antara bab-bagian itu dimungkinkan ada kerjasama atau kolaborasi. Mekanisme pembagian ini aneka macam dijalankan oleh banyak negara di dunia, tergolong Indonesia.
Indonesia tergolong negara yang ciri-cirinya termasuk dalam pemahaman demokrasi. Dapat disebutkan pula bahwa negara Indonesia menganut tata cara pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesqueiu atau Trias Politica. Namun pelaksanannya tidak persis sama. Karena ini prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia juga berbeda degan negara lain, adalah Demokrasi Pancasila. Macam-macam kekuasaan negara di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber aturan. Dan sehabis konstitusi sendiri pelaksanaannya mengalami beberapa pergeseran, termasuk dalam pemerintahan orde lama dan orde baru, maka kini dikontrol dalam UUD 1945 hasil amandemen yang dilakukan terakhir tahun 2004. Kekuasaan negara di Indonesia dibagi menjadi dua bagian, ialah kekuasaan horizontal dan kekuasaan vertikal.
Kekuasaan Horizontal
Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan yang tepat dengan hukum Trias Politica, ialah pembagian kekuasaan secara terpisah dan mandiri.  Pembagian kekuasaan horizontal ini berupa lembaga-lembaga negara. Di mana tiap lembaga negara memiliki hubungan kerja sama dengan lembaga lain, namun kedudukannya sama. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan Indonesia dibagi menjadi 3 forum yaitu administrator, legislatif, dan yudikatif. Dan hingga era pemerintahan landasan orde baru masih berlaku demikian.  Walaupun tidak sama persis dengan apa yang disebutkan oleh Montequeieu. Karena pada masa itu, kedudukan MPR dibandingkan forum lain lebih tinggi dan berkuasa penuh atas nama rakyat.
Selanjutnya sejak diberlakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2004, pembagian kekuasaan di Indonesia sedikit berubah. Secara  rinci dapat dikatakan menjadi 6 kekuasaan horizontal yang berbeda.  Keenam forum atau kekuasaan mampu dibilang mempunyai kedudukan yang hampir sama atau sejajar.
a). Kekuasaan Legislatif
Seperti yang telah dituliskan sebelumnya, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat dan menyusun undang-undang. Di mana undang-undang ini berfungsi melakukan secara jelas perihal semua hukum dasar yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.  Kekuasaan legislatif di Indonesia dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau dewan perwakilan rakyat, yang keanggotaannya dipilih eksklusif oleh rakyat melalui pemilihan biasa sesudah diajukan oleh partai akseptor pemilu. Tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat disebutkan dengan terang dalam pasal 20 ayat 1 UUD 1945.  Tugas dan wewenangnya, antara lain :
§  Membentuk dan memutuskan atau mensahkan  UU yang sudah dibahas bersama dengan eksekutif / Presiden untuk disetujui bersama
§  Menerima dan membicarakan proposal Rancangan undang-Undang uang diajuakan oleh DPD atau forum dan organsasi lain
§  Menetapkan APBN bareng Presiden dengan mempertimbangkan  dan mengamati ajuan dari DPD sebagai perwakilan daerah.
§  Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah lain agar mampu ditindaklanjuti jikalau terjadi pelanggaran.
§  Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang anggotanya juga sudah disetujui DPR, atas pertanggungjawaban keuangan lembaga negara
§  Memberikan persetujuan terhadap Presiden atas pengangkatan anggota Komisi Yudisial, begitu pula dengan pemberhentiannya dan Hakim Agung selaku Ketua Komisi Yudisial. Hakim Agung lalu diangkat oleh Presiden.
§  Memberikan pertimbangan kepada Pesiden untuk mengangkat duta dan konsul dari negara lain dan mendapatkan duta dan konsul dari negara lain.
§  Memberi persetujuan terhadap presiden untuk menyatakan perang, menciptakan perdamaian, dan menciptakan kontrakdegan negara lain.
§  Memberi pertimbangan terhadap Presiden ihwal amnesti dan pembatalan.
§  Sebagai wakil rakyat di lembaga negara yang menyerap aspirasi Di tingkat provinsi dan kabupaten, terdapat DPRD I dan DPRD II yang peran dan wewenangnya nyaris sama dengan dewan perwakilan rakyat tingkat Pusat.
b). Kekuasaaan Konstitutif
Kekuasaan konstitutif yakni kekuasaan yang memegang fungsi ,mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.  Majelis Permusyawaratan Rakyat di Indonesia memegang kekuasaan tersebut menurut pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.  Anggota MPR ini berisikan seluruh anggota DPR dan DPD.  MPR hanya ada di tingkat sentra.  Contoh kekuasaan konstitutif MPR berhubungan dengan peran dan fungsi MPR, antara lain :
§  Mengubah dan menetapkan UUD
§  Melantik Presiden dan Wapres yang terpilih dari hari pemilihan umum secara eksklusif
§  Melantik Wapres menjadi Presiden jika Presiden berhenti dari jabatannya alasannya wafat atau hal lain.
§  Memilih presiden dan Wapres gres sekaligus melantiknya jika Presiden dan Wakil Presiden secara serempak berhenti sebelum selesai masa tugasnya alasannya beberapa alasannya adalah.
c). Kekuasaan Eksekutif
Kekuasaan administrator yaitu kekuasaan yang memegang peranan melakukan pemerintahan.  Kekuasaan ini menjalankan dan melaksanakan Undang-Undang.  Kekuasaan direktur di Indonesia dipegang oleh Presiden sesuai yang tertera pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.  Contoh kekuasaan eksekutif presiden berdasarkan tugas dan wewenang Presiden, antara lain :
§  Memegang kekuasaan tertinggi pemerintahan, Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan udara.
§  Mengajukan Rancangan Undang-Undang dan bareng DPR menyetujui RUU menjadi UU dan mengesahkannya.
§  Menetapkan Peraturan Pemerintah
§  Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri selaku bab dari orang atau lembaga yang membantu peran Presiden dan Wakil Presiden sehari-hari.
§  Menyatakan perang dan perdamaian dengan negara lain, di mana tergolong di dalamnya adalah membuat persetujuaninternasional dengan negara lain.
§  Mengangkat dan menerima duta dan konsul  untuk dan dari negara lain dengan mempertimbangkan segala ajuan DPR.
§  Menyatakan keadaan darurat ancaman terjadi di negara Indonesia
§  Memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan mahkamah Agung dan menunjukkan amnesti dan abolisi degan usulandari dewan perwakilan rakyat.
§  Memberikan gelar, tanda jasa, atau tanda kehormatan terhadap siapa saja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
§  Meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh dewan perwakilan rakyat, menetapkan Hakim Agung  dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui dewan perwakilan rakyat, dan memutuskan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, dewan perwakilan rakyat, dan Mahkamah Agung.
§  Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujaun DPR
§  Selain yang ditetapkan di atas, Presiden bagi Bangsa Indonesia yakni simbol resmi negara di dunia yang berfungsi selaku kepala negara dan kepala pemerintahan.
d). Kekuasaan Yudikatif
Kekuasaan Yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yakni kekuasaan untuk mengadakan peradilan guna menegakkan aturan dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan biasa , lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata perjuangan negara, dan oleh suatu Mahkamah Konstitusi.”
Tugas forum yudikatif mahkamah Agung, antara lain :
§  Mengadili tingkat kasasi dan menguji perundang-usul di bawah Undang-Undang .
§  Mengajukan 3 orang sebagai anggota Hakim Konstitusi
§  Memberikan pertimbangan kepada Presiden saat akan mengajukan grasi dan rehabilitasi
Fungsi Mahkamah Konstitusi  dalam forum pemerintahan Indonesia terkait perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, antara lain :
§  Mengadili tingkat pertama dan kasasi di mana putusannya bersifat tamat dan simpulan untuk menguji Undang-Undang kepada UUD.
§  Memutuskan sengketa kewenangan antar forum negara yang kewenangannya ada dalam konstitusi Undang-Undang Dasar  1945.
§  Memutuskan tentang pembubaran partai politik bila sudah tidak cocok dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945
§  Memutuskan sengketa atau perselisihan ihwal  hasil Pemilihan Umum
§  Memberi keputusan ihwal usulan dewan perwakilan rakyat mengenai pelanggaran Presiden dan Wapres terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Sementara tugas Komisi Yudisial yang juga merupakan bab dari kekuasaan yudikatif yaitu selaku berikut :
§  Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung menjadi anggota Mahkamah Agung
§  Menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat dan sikap hakim, yang memiliki arti kekuasaan ini memantau perilaku hakim supaya tetap jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya.
e). Kekuasaan Eksaminatif / Inspektif
kekuasaan yang berafiliasi dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk menyelidiki pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan berdikari.”
Tugas wewenang lembaga eksaminatif BPK, antara lain :
§  Meminta dan meneliti pertanggungjawaban keuangan negara dari lembaga-forum negara dan orang-orang yang terkait di dalamnya
§  Mengusahakan keseragaman dalam tata cara pemeriksaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan negara.
§  Mengandalkan dan memutuskan tuntunan perihal kebendahaaraan forum negara dan tuntunan ganti rugi di dalamnya.
§  Melakukan observasi dan investigasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang keuangan.
f). Kekuasaan Moneter
Sepintas kekuasaan moneter sama dengan kekuasaan yang dipegang oleh BPK.   Namun kekuasaan moneter ini sangat jauh berlainan dengan peran dan wewenang BPK.  Kekuasaan moneter ialah kekuasaan yang mengontrol dan mempertahankan kelancaran perputaran duit di Indonesia.  Dan yang terpenting dari kekuasaan ini yaitu kekuasaan untuk mempertahankan kestabilan nilai rupiah di pasar nasional dan internasional.  Kekuasaan ini dipegang oleh Bank Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pasal 23 UUD 1945 hasil amandemen.
Peran dan fungsi Bank Indonesia atau BI dalam kekuasaan moneter yang dikontrol dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain :
§  Menetapkan dan melakukan semua kebijakan moneter di Indonesia dengan cara memutuskan target moneter, melaksanakan aktivitas pengendalian moneter, dan memakai instrument kebijakan moneter.
§  Melancarkan metode pembayaran dan transaksi secara nasional dan internasional dengan memutuskan penggunaan alat pembayaran dan mengatur dan menetapkan metode pembayaran yang dipakai.
§  Mengawasi bank secara nasional, sehingga BI mampu bertindak menawarkan dan mencabut ijin operasional forum keuangan seperti bank, menetapkan peraturan di bidang perbankan, dan menunjukkan eksekusi kepada pelanggaran perundangan, dan memberi jaminan pelanggan di bank dengan adanya dana likuidasi.
Macam-macam kekuasaan negara secara horizontal di atas dalam peran dan wewenangnya saling terpisah dan madiri.  Artinya, tidak saling mencampradukkan dalam keputusannya.  Jika pelaksanan yang demikian tercapai, maka pembangunan secara ideal mampu lebih cepat tercapai.
Kekuasaan Vertikal
Kekuasaan negara secara vertikal mempunyai arti kekuasaan yang berjenjang dari atas ke bawah, di mana di tingkat atas memiliki kekuasaan lebih tinggi daripada di bawahnya.  Dalam pemerintahan di Indonesia, hal tersebut dilaksanakan antara relasi pemerintahan pusat dan pemerintah daerah.  Pelaksanaannya, sesuai dengan yang tertulis di UUD 1945 bahwa Indonesia ialah negara kesatuan, maka menggunakan prinsip-prinsip otonomi daerah.  Otonomi tempat yang memadukan beberapa asas otonomi daerah sekaligus, yaitu sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi.  Pengertian daerah otonom yang menjadi bab dari pelaksanaan otonomi daerah ialah penerima pelimpahan wewenang yang diberikan dari pengertian pemerintah pusat dan pemerintah kawasan.  Artinya pemerintah sentra dan pemerintah tempat mempunyai peran dan wewenang masing-masing.
a). Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat, identik dengan pemerintahan yang terletak di ibu kota.  Yang tergolong pemerintah sentra ialah semua lembaga negara.  Macam-macam kekuasaan negara yang telah disebutkan  dalam kekuasaan horizontal yakni pemerintah pusat.  Namun, secara biasa yang dikenal dengan sebutan pemerintah pusat ialah kekuasaan legislatif dan kekuasaan direktur.
Tugas dan wewenang pemerintah sentra ini juga dikelola dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004.  Tugas tersebut, antara lain :
§  Melakukan dan Mengatur Politik Luar Negeri Indonesia. Sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan nasional yaitu berpartisipasi melakukan ketertiban dunia pada pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 194, telah banyak peran Indonesia di mancanegara.  Hal ini terkait dengan politik bebas aktif yang dipraktekkan. Pengaturan dan penetapan seluruh kebijakan politik luar negeri dijalankan oleh pemerintah sentra.
§  Mengatur Bidang Pertahanan dan Kemanan Nasional. Indonesia adalah negara dengan keberagaman paling besar di dunia.  Ditambah dengan wilayahnya yang sangat membentang luas dan kalau diukur ialah slah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia.  Oleh alasannya adalah itu, tugas pemerintah pusat mengontrol dan menjaga pertahanan dan keselamatan nasional.  Pengaturan menjadi upaya mempertahankan keutuhan negara NKRI.
§  Mengatur Jalannya Proses Kehakiman. Proses kehakiman oleh lembaga-forum peradilan terletak pada pemerintah pusat.  terkait dengan kekuasaan negara yudikatif juga  ada pada pemerintah pusat.  Dengan pengaturan, proses kehakiman di semua wilayah Indonesia adalah sama.  Semua warga negara dan rakyat Indonesia mempunyai posisi yang serupa di mata hukum.
§  Mengatur Kebijakan Moneter. Kebijakan moneter atau keuangan dan fiskal juga dikontrol oleh pemerintah pusat.  Berkaitan erat dengan metode pembayaran, pengaturan bank, dan lain-lain yang seragam di semua wilayah Indonesia tanpa terkecuali.
§  Mengatur Agama di Indonesia, Indonesia mengakui 5 agama resmi dan satu iman Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.  Di tengah keberagaman yang ada, agama mesti dikontrol oleh pemerintah biar tidak mengakibatkan konflik.  Contoh pengaturan misalnya dengan keleluasaan memilih agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing.
b). Pemda
Pemerintah daerah di Indonesia memiliki hak otonomi daerah.  Hak yang memiliki arti kewenangan mengontrol wilayahnya sendiri.  Namun, kekuasaan pemerintah tempat adalah vertikal.  Artinya berada di bawah pemerintah sentra.  Kewenangannya juga tidak dapat menciptakan kebijakan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.  Kewenangan pemerintah tempat, antara lain :
§  Merencanakan dan Mengendalikan Pembangunan, Kewenangan ini diberikan biar pembangunan di aneka macam wilayah Indoensia sesuai dengan sumber daya dan potensi tempat masing-masing.  Dengan demikian, kemakmuran akan lebih singkat tercapai.
§  Merencanakan, Memanfaatkan, dan Mengawasi Infrastruktur Daerah dan Ruangnya, Ini juga diberikan kewenangannya terhadap daerah alasannya adalah pemerintah daerah adalah pemerintah yang terdekat.  Pemerintah akan lebih tahu apa kebutuhannya.  Pemerintah kawasan lebih mengenali misalnya, seberapa mendesak jalan antar kota dilaksanakan.  Termasuk dalam wewenang ini yaitu kewenangan dalam mempertahankan hutannya, dan menyediakan sarana dan pra sarana lazim.
§  Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penyelenggaraan ini mampu diraih dengan adanya struktur organisasi desa sampai hingga ke rukun tetangga.  Penyelenggaraannya dapat berupa swadaya penduduk bareng pemerintah dan polisi.  Contohnya pelakasanaan siskamling.
§  Menyelenggarakan dan memajukan Kesehatan dan Pendidikan, Wewenang di bidang kesehatan dan pendidikan juga menjadi milik pemerintah daerah.  Pemerintah pusat hanya menunjukkan kebijakan secara global.  Misalnya, pelaksanaan Ujian Nasional, penyelenggarannya diberikan kepada dinas pendidikan masing-masing kawasan.  Ini juga terkait dengan penyediaan sarana dan pra fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah.
§  Menyelenggarakan Kegiatan Ekonomi, Pemerintah tempat memiliki wewenang menyebarkan sumberdaya.  Ini juga mempunyai arti wewenang dalam pengembangan hemat sesuai potensi daerah dan mengadakan koperasi untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam pelaksanaannya tentu saja pemerintah berpedoman pada pemerintah sentra dan berpegang teguh pada Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia.

dari aneka macam sumber


Posted

in

by