Materi Ppkn 4B : Warga Negara Indonesia

Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia

Status Warga Negara Indonesia
Penduduk dan bukan penduduk. Penduduk yakni orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedang yang bukan penduduk ialah orang yang berada di suatu daerah sebuah negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut.
Warga negara dan bukan warga negara. Warga negara yaitu orang yang secara hukum ialah anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang ajaib atau warga negara abnormal.
Keberadaan rakyat yang menjadi masyarakatmaupun warga negara, secara konstitusional tercantum dalam Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
(1) Yang menjadi warga negara yaitu orang-orang bangsa Indonesia orisinil dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang selaku warga negara.
(2) Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang gila yang berdomisili di Indonesia.
(3) Hal-hal tentang warga negara dan penduduk dikontrol dengan undang-undang.
Undang-Undang Kewarganegaraan yang pernah berlaku di Indonesia diantaranya:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia.
Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1958 tentang Penyelesaian Dwi Kewarganegaraan Antara Indonesia dan RRC.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1968 wacana Kewarganegaraan Indonesia sebagai penyempurnaan UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 perihal Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Asas-asas Kewarganegaraan Indonesia
Asas ius sanguinis (asas keturunan), yaitu kewarganegaraan seseorang diputuskan menurut pada keturunan orang yang bersangkutan.
Asas ius soli (asas kedaerahan), adalah kewarganegaraan seseorang diputuskan berdasarkan kawasan kelahirannya.
Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaran di beberapa negara dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk yaitu:
Apatride, ialah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Maka orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Dengan demikian orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan.
Bipatride, adalah adanya seorang penduduk yang memiliki dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya, seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negra A yang menganut asas ius soli. Oleh sebab beliau keturunan bangsa B, maka beliau dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga mengganggap ia warga negaranya karena menurut kawasan lahirnya.
Dalam menetukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah sebuah negara umum menggunakan dua stelsel, ialah:
Stelsel aktif, ialah seseorang mesti melaksanakan langkah-langkah hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa)
Stelsel pasif, adalah seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melaksanakan sutu langkah-langkah aturan tertentu (naturalisasi spesial)
Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara intinya mempunyai:
Hak opsi, yakni hak untuk memilih sebuah kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)
Hak repudiasi, adalah hak untuk menolak sebuah kewarganegaraan (stelsel pasif)
Menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut:
Asas ius sanguinis, ialah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan,bukan bersasarkan negara kawasan dilahirkan.
Asas ius soli secara terbatas, adalah asas yang memilih kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara daerah kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi bawah umur seseuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang.
Asas kewarganegraan tunggal, yakni asas yang memilih satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
Asas kewarganegaraan ganda terbatas, ialah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
Syarat-Syarat menjadi Warga Negara Indonesia
Naturalisasi biasa
Orang dari bangsa gila yang yang hendak mengajukan permintaan pewarganegaraan dengan cara naturalisasi mampu, harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2006, sebagai berikut:
1) telah berusia 18 tahun atau sudah kawin;
2) pada waktu mengajukan permintaan sudah berdomisili di daerah negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut;
3) sehat jasmani dan rohani;
4) dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun lebih;
6) jika dengan mendapatkan Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
7) mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
8) membayar duit pewarganegaraan ke kas negara.
Naturalisasi spesial
Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi spesial diberikan terhadap orang aneh yang telah berjasa terhadap negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara, sesudah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan kalau menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda.
Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, seorang Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya bila yang bersangkutan:
·    menemukan kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
·    tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain;
·    dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri, dengan ketentuan:
·    telah berusia 18 tahun ;
·    berdomisili di mancanegara;
·    masuk ke dalam dinas tentara aneh tanpa disertai izin dari Presiden;
·    masuk dalam dinas negara abnormal atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
·    mengangkat sumpah atau menyatakan akad setia terhadap negara gila atau bab dari negara ajaib tersebut atas dasar kemauan sendiri;
·    turut serta dalam pemilihan seseuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara gila, walaupun tidak diwajibkan keikutsertaannya;
·    memiliki paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara gila atau surat yang mampu diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya;
·    bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun tersebut selsai.

teruskan ke bahan 4c


Posted

in

by