Materi Ppkn 4C : Kemerdekaan Beragama Dan Pertahanan Keamanan

Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia

Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap insan bebas menentukan, melaksanakan pemikiran agama menurut dogma dan kepercayaannya, dan dalam hal ini dilarang dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang bau tanah sendiri.

Kemerdekaan beragama dan akidah di Indonesia dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 28 E ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, menentukan pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, menentukan kawasan tinggal di kawasan negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas keleluasaan meyakini iktikad, menyatakan anggapan dan perilaku, sesuai dengan hati nuraninya.

Di samping itu, dalam pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2) disebutkan, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh alasannya itu, untuk merealisasikan ketentuan tersebut, diperlukan hal-hal berikut:

  • Adanya legalisasi yang serupa oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara.
  • Tiap pemeluk agama mempunyai keharusan, hak dan kedudukan yang serupa dalam negara dan pemerintahan.
  • Adanya keleluasaan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu, jika terjadi pergantian agama, yang bersangkutan memiliki keleluasaan untuk menetapkan dan menentukan agama yang beliau harapkan.
  • Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap kalangan umat beragama serta bantuan hukum dalam pelaksanaan aktivitas peribadatan dan acara keagamaan lainnya yang bekerjasama dengan keberadaan agama masing-masing.


Membangun Kerukunan Umat Beragama
Di negara kita di kenal desain Tri Kerukunan Umat Beragama, yang terdiri atas kerukunan internal umat seagama, kerukunan antar umat berlawanan agama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.

Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Perubahan UUD 1945 kian memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Hal tersebut di atur dalam Pasal 30 ayat (1) sampai (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam perjuangan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Usaha pertahanan dan keselamatan negara dilakukan lewat tata cara pertahanan dan keselamatan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, selaku kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan penunjang.
(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara selaku alat negara bertugas menjaga, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam melaksanakan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam perjuangan pertahanan dan keselamatan diatur dengan undang-undang.



Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan:
Kerakyatan, adalah orientasi pertahanan dan kemanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
Kesemestaan, ialah seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
Kewilayahan, yakni gelar kekuatan pertahanan dijalankan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan.

Komponen Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta terdiri atas:
Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan utama sistem pertahanan.
POLRI selaku kekuatan utama tata cara kemanan.
Rakyat sebagai kekuatan pendukung.
Kesadaran Bela Negara dalam Konteks Sistem Pertahanan dan Kemanan Negara
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Kesadaran bela negara pada hakikatnya ialah kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara


Posted

in

by