Materi 7 Sejarah : 7C Setelah Proklamasi

Hasil Sidang PPKI 1, 2, 3 (Tanggal 18, 19, 22 Agustus 1945) dan Penjelasannya

Hasil sidang PPKI 1, 2, 3 tanggal 18-22 Agustus 1945 – PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu tubuh khusus yang dibentuk untuk merencanakan kemerdekaan Indonesia. Tugas peran PPKI memang untuk melaksanakan persiapan kemerdekaan. Wujudnya bisa dilihat dari hasil sidang PPKI yang menciptakan keputusan mirip mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan membentuk komite nasional.
Awalnya PPKI dibentuk selaku pengganti dari BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dibubarkan sebab dianggap telah menuntaskan tugasnya. Dalam bahasa Jepang, PPKI disebut Dokuritsu Junbi Iinkai.
Umumnya peran PPKI yang paling utama ialah merencanakan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI yakni Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta. Terdapat total 21 anggota PPKI yang lalu bertambah 6 anggota lagi. Di antara anggota PPKI juga mencakup Achmad Soebardjo, Otto Iskandardinata, Dr. Soepomo dan Radjiman Widyodiningrat.
Usai pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang di hari berikutnya. Sidang PPKI dilakukan sebanyak 3 kali yaitu :
·         Sidang pertama PPKI dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945
·         Sidang kedua PPKI dilaksanakan tanggal 19 Agustus 1945
·         Sidang ketiga PPKI dilaksanakan tanggal 22 Agustus 1945
Hasil sidang PPKI selama tiga kali tersebut menciptakan banyak keputusan penting, di antaranya ialah pengesahan undang-undang dasar 1945, pengangkatan presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama, pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi serta pembentukan komite nasional Indonesia pusat.
Hasil Sidang PPKI

Sidang PPKI dijalankan tiga kali, yaitu pada tanggal 18, 19 dan 22 Agustus 1945. Tiap sidang menciptakan ide, pemikiran dan keputusan berlainan yang dibahas, meliputi pembentukan konstitusi, struktur pemerintahan, komite nasional dan pasukan negara.

Hasil Sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945
Berikut ialah beberapa keputusan dan hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 atau hasil sidang PPKI yang pertama.
1. Mengesahkan UUD 1945
Hasil sidang PPKI pertama adalah mengesahkan undang-undang dasar sebagai konstitusi negara. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar (UUD 1945). Adapun desain batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 telah dibuat oleh BPUPKI sebelumnya.
Selain itu juga dijalankan revisi Piagam Jakarta dimana kalimat ‘Ketuhanan dengan keharusan mengerjakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’ diganti menjadi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’.
2. Mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta selaku Wakil Presiden
Hasil sidang pertama PPKI selanjutnya adalah memilih dan mengangkat presiden serta wakil presiden Indonesia. Atas ajuan Otto Iskandardinata secara aklamasi, Ir. Soekarno terpilih selaku presiden Indonesia pertama didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presidennya.
3. Membentuk Komite Nasional
Sidang PPKI juga menetapkan pembentukan sebuah komite nasional. Fungsi komite nasional ini yakni untuk sementara membantu peran peran Presiden sebelum dibentuknya MPR dan DPR.
Hasil Sidang PPKI Tanggal 19 Agustus 1945
Berikut merupakan beberapa keputusan dan hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 atau hasil sidang PPKI yang kedua.
1. Membentuk pemerintah tempat yang terdiri dari 8 provinsi
Hasil sidang PPKI kedua salah satunya adalah pembentukan pemerintah kawasan. Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi, dimana tiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur selaku kepala kawasan.
Adapun 8 provinsi yang dibentuk beserta nama gubernurnya yakni :
No          Provinsi Nama Gubernur
1              Sumatra               Teuku Mohammad Hassan
2              Jawa Barat           Sutarjo Kartohadikusumo
3              Jawa Tengah      R. Panji Suroso
4              Jawa Timur          R. A. Suryo
5              Sunda Kecil         I Gusti Ketut Puja Suroso
6              Kalimantan         Ir. Pangeran Mohammad Nor
7              Sulawesi              Mr. J. Ratulangi
8              Maluku Dr G. S. S. J. Latuharhary
2. Membentuk komite nasional daerah
Setelah membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, selanjutnya juga dibentuk komite nasional di tingkat daerah di tiap-tiap provinsi, mulai dari Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.
3. Membentuk 12 Kementerian dan 4 Menteri Negara
Hasil sidang kedua PPKI selanjutnya yakni pembentukan 12 kementrian kabinet di tiap departemen serta 4 menteri negara non-departemen. Berikut merupakan nama-nama menteri dan departemen yang dipimpin pada kabinet Republik Indonesia yang pertama.
No          Nama Menteri  Departemen
1              R.A.A. Wiranata Kusumah            Departemen Dalam Negeri
2              Mr. Achmad Soebardjo Departemen Luar Negeri
3              Prof. Dr. Mr. Soepomo  Departemen Kehakiman
4              Ki Hajar Dewantara         Departemen Pengajaran
5              Abikusno Tjokrosujoso  Departemen Pekerjaan Umum
6              Abikusno Tjokrosujoso  Departemen Perhubungan
7              A.A. Maramis     Departemen Keuangan
8              Ir. Surachman Tjokroadisurjo      Departemen Kemakmuran
9              Dr. Buntaran Martoatmojo          Departemen Kesehatan
10           Mr. Iwa Kusuma Sumantri            Departemen Sosial
11           Soeprijadi            Departemen Keamanan Rakyat
12           Mr. Amir Syarifudin         Departemen Penerangan
13           Wachid Hasjim  non-departemen
14           Dr. M. Amir         non-departemen
15           Mr. R. M. Sartono            non-departemen
16           R. Otto Iskandardinata   non-departemen
4. Membentuk Tentara Rakyat Indonesia
Usai sidang PPKI kedua dilaksanakan rapat kecil yang menghasilkan keputusan untuk secepatnya membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Atas proposal Adam Malik, pembentukan pasukan tentara nasional ini berasal dari serdadu Heiho dan PETA.
Selain itu anggota kepolisian dimasukkan dalam departemen dalam negeri. Keputusan ini dihasilkan dari buah fikiran Otto Iskandardinata. Kemudian Otto Iskandardinata, Abdul Kadir dan Kasman Singodimerjo ditunjuk untuk menyiapkan pembentukan prajurit kebangsaan dan kepolisian negara.
Hasil Sidang PPKI Tanggal 22 Agustus 1945
Berikut merupakan beberapa keputusan dan hasil sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 atau hasil sidang PPKI yang ketiga.
1. Menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
Di sidang pertama sudah diputuskan untuk membentuk komite nasional, tetapi gres di sidang ketiga Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP resmi terbentuk. Sebanyak 137 anggota KNIP dilantik berisikan kalangan muda dan penduduk .
Pada sidang KNIP, ditunjuk Kasman Singodimerjo sebagai ketua. Sementara terdapat tiga wakil ketua, adalah M. Sutarjo sebagai wakil ketua pertama, Latuharhary sebagai wakil ketua kedua serta Adam Malik selaku wakil ketua ketiga.
2. Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI)
Hasil sidang PPKI ketiga salah satunya ialah membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Pembentukan PNI mulanya ditujukan sebagai satu-satunya partai di Indonesia. Tujuannya untuk merealisasikan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera menurut kedaulatan rakyat.
Rancangan awal PNI selaku partai tunggal di Indonesia kemudian ditolak. Pada selesai Agustus 1945, planning ini pun dibatalkan dan sejak itu ide yang hanya ada satu partai di Indonesia tidak pernah dimunculkan lagi.
3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)
Hasil sidang ketiga PPKI juga menciptakan keputusan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Fungsi BKR ialah untuk menjaga keselamatan umum bagi masing-masing kawasan.
Berkaitan dengan pembentukan BKR, maka PETA, Laskar Rakyat dan Heiho resmi dibubarkan. Pembentukan prajurit kebangsaan Indonesia mesti dikerjakan segera demi kedaulatan negara Republik Indonesia.


Posted

in

by