Materi 7 Ppkn : Budaya Politik

BUDAYA POLITIK DI INDONESIA


      A.      Pengertian dan Komponen Budaya Politik
Peran dari budaya politik itu sendiri sebagai suatu bikai dan iman bersama wacana metode politik untuk memengaruhi proses-proses politik serta perspektif masyarakat tentang dunia politik. Nilai tertinggi pada sebagian budaya politik terletak pada kebebasan individu, tetapi terdapat pula budaya politik yang menempatkan nilai tertinggin pada solidaritas masyarakat.
Komponen penting dalam tata cara politik menurut Prof. M. Miriam Budiarj, M.A. yaitu budaya politik yang merefleksikan aspek subjektif. Sementara itu, Gabriel Almond dan Sydney mengatakan bahwa terdapat lima dimensi penting budaya politik, antara lain:
     1.       Identitas nasional seseorang,
     2.       Sikap kepada diri sendiri selaku perserta dalam kehidupan, politik,
     3.       Sikap kepada sesama warga negara,
     4.       Sikap dan harapan tentang kinerja pemerintah, dan
     5.       Sikap dan pengetahuan ihwal proses politik pengambilan keputusan.
Budaya politik yang dianut oleh penduduk Indonesia kebanyakan bersifat  dualitis yang berkaitan dengan tiga hal, adalah:
     1.       Dualisme antara kebudayaan yang berkonsentrasi pada perspektif harmonis.
    2.       Dualisme antara budaya yang mengizinkan keleluasan dengan budaya yang memprioritaskan kekurangan .
     3.       Dualisme selaku konsekuensi dari adanya infiltrasi nilai-nilai budaya Barat ke dalam masyarakat Indonesia.
1.       Pengertian Budaya Politik
Secara harfiah kata budaya berasal dari bahasa Sansekerta adalah budhayah atau bentuk jamak dari budhi yang berarti akal. Cicir dari budaya antara ain dapat dipelajari, diwariskan dan diteruskan, hidup dalam masyarakat, dikembangkan dan berubah, serta terintegrasi. Sementara itu, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis, yang memiliki arti negara atau kota. Keberagaman definisi tersebut dapat dilihat selaku berikut.
     a)       G. A. Almond dan S. Verba (1990) menyatakan bahwa budaya politik ialah orientasi dan sikap individu kepada tata cara politik dan bab-bagiannya, juga sikap individu terhadap peranannya sendiri dalam system politik tersebut.
     b)      N. Marbun (2005) menulis bahwa budaya politik yakni persepsi politik yang memengaruhi sikap, orientasi, dan opsi politik seseorang.
     c)       Larry Diamond (2003) menyebutkan bahwa budaya politik adalah keyakinan, perilaku, nilai, ilham-ilham, sentimen, dan penilaian masyarakat tentang tata cara politik nasionalnya dan peran masing-masing individu dalam metode itu. 
     d)      Prof. Dr. H. Rusadi Kantaprawira, S.H. mendefinisikan budaya politik sebagai acuan tingkah laku individu dan orientasi terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota sebuah sistem politik.
     e)      Austin Ranney mengartikan budaya politik sebagai seperangkat persepsi-persepsi ihwal politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama atau suatu pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.

2.       Komponen Budaya Politik
a.       Orienasi Warga Negara kepada Sistem Politik
Almond dan Verba (1990) mengklasifikasikan bagian budaya politik menjadi tiga bentuk orientasi. Ketiga komponen tersebut antara lain sebagai berikut.
        1)      Orientasi yang bersifat kognitif yakni bagian yang meliputi pegetahuan/pengertian dan doktrin-akidah individu wacana sistem politik dan atributnya.
         2)      Orientasi yang bersifat afektif yakni kompnen yang menyangkut perasaan-perasaan atau ikatan emosional yang dimiliki oleh individu kepada sistem politik.
        3)      Orientasi yang bersifat evaluative yaitu bagian yang menyangkut kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berlangsung dan bagaimana tugas individu di dalamnya.
b.       Objek Politik
Objek politik merupakan sasaran dari orientasi warga maka terdapat tiga jenis objek politik yang meningkat , diantaranya:
         ·         Objek politik lazim
Berkaitan dengan unsur politik secara menyeluruh.
         ·         Objek politik input
Objek politik yang berperan dalam menawarkan masukan kepada proses politik yang tergolong proses input dalam tata cara politik adaah lembaga atau pranata politik.
         ·         Objek politk output
Merupakan hasil proses politik yang termasuk dalam objek politik output adalah output dari tata cara politik.
3.       Tipe-Tipe Budaya Politik
            1)      Tipe Budaya Politik yang Berkembang dalam Masyarakat
Menurut Almond dan Verba, terdapat tiga tipe budaya politik ang meningkat dalam suatu penduduk /bangsa, yakni selaku berikut.
                 a.       Budaya Politik Parokial (Parochial Political Culture)
Budaya politik parochial harid ketika warga tidak tahu mengenai pemerintah dan kebijakan-kebijakan pemerintah, serta tidak melihat diri mereka terlibat dalam proses politik (do not know and do not act). Budaya politi parochial ini merupakan budaya politik saat partisipasi warga masyarakat kepada politik masih sangat minim. Biasanya budaya politik parochial terjadi dalam daerah kecil atau sempit. Ciri budaya politik parochial antara lain:
a)       Rendahnya sumbangan terhadap pemerintah.
b)      Adanya kedekatan warga dengan suku-suku mereka, kawasan, agama, atau golongan etnis.
c)       Memandang keberhasilan dengan pesimitis sehingga bantuan terhadap pemerintah rendah.
                 b .       Budaya Politik Subjek (Subject Political Culture)
Budaya politik subjek yaitu budaya politik yang terjadi dikala warga negara sudah mempunyai wawasan mengenai pemerintah beserta kebijakannya namun belum memiliki orientasi untuk terlibat atau ikut serta secara aktif dalam proses politik. Cirri-ciri yang terdapat dalam budaya politik subjek, antara lain:
a)           Adanya pertolongan yang tinggi terhadap pemerintah.
b)          Terdapat lebih banyak doktrin terhadap grup-grup lain dala penduduk , dibandingkan pada budaya politik parochial.
c)           Para warga, tetap tidak melihat diri mereka sendiri sebagai akseptor aktif yang hendak memengaruhi politik.

                c.       Budaya Politik Partisipan (Participan Political Culture)
Masyarakat sudah menyadari kehadiran pemerintahan, proses input politik, output dari pemerintah, bahkan penduduk telah berperan aktif dalam menunjukkan pandangannya terhadap proses politik lewat organsasi kepentingan atau partai politik. Cirri-ciri politik partisipan antara lain:
a.       Serupa dengan budaya politik subjek dalam hal akreditasi dan penerimaan legitimasi pemerintah.
b.       Kebanyakan orang dalam masyarakat menerima aturan yang serupa untuk mendapatkan dan memindahkan kekuasaan (misalnya lewat pemilu).
c.       Tingkat keyakinan warga bahwa langkah-langkah mereka besar lengan berkuasa dalam kebijakan politik sangat tinggi.
           2)      Model Kebudayaan Politik
Almond dan Verba, Mochtas Masoed dan Colin MacAndrews menyebutkan adanya tiga versi kebudayaan politik sebagai berikut.
a.       Masyarakat Demokratis Industrial
Pada model ini terdiri dari penggerak politik dan kritiku politik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk yang berbudaya politik partisipan meraih 40-60% dari penduduk remaja, berisikan para aktivis dan peminat politik yang kritis mendiskusikan duduk perkara-duduk perkara kemasyarakatan dan pemerintahan. Smentara itu, jumlah yang berbudaya politik subjek kurang lebih 30% sedangkan jumlah yang berbudaya politik parochial sekitar 10%.
b.       Masyarakat dengan Sistem Politik Otoriter
Pada versi ini, seagian masyarakatnya berbudaya politim subjek yang pasif, tunduk terhadap peraturan, tetapi tidak melibatkan diri dalam aneka macam kegiatan politik. Kelompok partisipan berasal dari mahasiswa, kaum intelektual, pebisnis, dan tuan rumah. Kaum parokial berisikan para petani dan buruh tani yang hidup dan bekerja di perkebunan-perkebunan.
c.       Masyaraat Demokratis Praindustrial
Dalam versi ini, sebagian bear warga negaranya menganut budaya politik parokial. Mereka hidup di pedesaan dan tuna karakter. Pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam kehidupan politik sangan kecil. Jumlah kelompok partisipan sungguh sedikit, lazimnya terdiri atas professional arif, pebisnis, dan tuan rumah.
       

       B.      Budaya Politik Indonesia
              1.       Pandangan Mengenai Budaya Politik Indonesia
a.       Menurut Nazarudin Sjamsuddin, budaya politik di Indonesia tercermin dari Bhineka Tunggal Ika. Hal ini karena dalam sbuah budaya politik, ciri utama yang menjadi identitas ialah sesuatu nilai atau orientasi yang menonjol dan diakui oleh penduduk atau bangsa secara keseluruhan.
b.       Menurut Affan Gaffar, sangat susah untuk mengidentifikasi budaya politik Indonesia. Oleh alasannya itu, salah satu hal yang mampu dilaksanakan yaitu menggambarkan teladan budaya politik secara umum dikuasai. Budaya politik dominan ini berasal dari kalangan etnis secara umum dikuasai, adalah etnis Jawa.
c.       Menurut Herbert Feith, terdapat dua budaya politik dominan di Indonesia yaitu aristokrasi-Jawa dan wiraswasta-Islam. Aristokrasi-Jawa ialah budaya politik lebih banyak didominasi masyarakat Jawa. Warga dengan budaya politik wiraswasta-Islam terpencar secara kawasan dan kelas sosial, termasuk para santri di awa Timur dan Tengah dan anggota komunitas Islam.


           2.       Ciri Dominan Budaya Politik Indonesia
Budaya politik Indonesia saat ini yaitu campuran dari parokial, subjek, dan partisipan. Dari segi budaya politik partisipan, semua ciri-cirinya telah terjadi di Indonesia dan ciri-ciri budaya politik parokial juga ada yang menyanggupi ialah mirip berlangsungnya pada masyarakat tradisional dan pada budaya politik subjek ada yang menyanggupi mirip warga ada yang menyadari sepenuhnya otoritas pemerintah.
Affan Gaffar berpendapat bahwa budaya politik Indonesia memiliki tiga ciri mayoritas yaitu selaku berikut.
a.       Adanya Hierarki yang Kuat/Ketat
Penguasa menatap dirinya sendiri serta rakyatnya. Penguasa cenderung menyaksikan dirinya selaku guru/pamong dari rakyat. Sebaliknya, penguasa cenderung merendahkan rakyatnya, memandang selayaknya rakyat patuh dan taat kepada penguasa alasannya adalah penguasa pemurah dan pelindung.
b.       Adanya Kecenderungan Patronase (Perlindungan)
Salah satu budaya politik yang mencolokdi Indonesia yakni hubungan patronase. Sang patron memiliki kekuasaan, kedudukan, jabatan, santunan, perhatan, bahka bahan (harta, uang, dan lainnya). Adapun klien memiliki tenaga, pinjaman, dan kesetiaan.
c.       Adanya Kecenderungan Neo-patrimonialistik
Menurut Max Weber, dalam negara yang petrimonialistik, penyelenggaraan pemerintah berada di bawah control pribadi pemimpin negara.
         C.      Sosialisasi Politik dalam Pengembangan Budaya Politik
               1.       Pengertian Sosialisasi Politik
                    a.       Kenneth P. Langton menyatakan bahwa sosialisasi politik adalah cara masyarakat meneruskan kebudayaan politiknya.
                  b.       Gabriel Almond menyatakan bahwa sosialisasi politik merajuk proses di mana sikap-perilaku politik dan pola-acuan tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, sarana bagi sebuah generasi untuk memberikan tolok ukur-persyaratan politik dan dogma-keyakinan politik kepada generasi selanjutnya.
           c.       Richard E. Dawson menyatakan bahwa sosialisasi politik mampu dipandang selaku sebuah pewarisan wawasan, nilai-nilai, dan persepsi-pandangan politik dari orang renta, guru, dan fasilitas -sarana sosialisasi yang lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak remaja.
             d.       Ramlan Surbakti menyatakan bahwa sosialisasi politik ialah proses pembentukan perilaku dan orientasi politik anggota penduduk .
Berdasarkan banyak sekali pemahaman mengenai sosialisasi politik di atas, kita dapat menyaksikan bahwa hakikatnya, sosialisasi politik adalah sebuah proses untuk memasyrakatkan nilai-nilai atau budaya politik ke dalam sebuah masyarakat.
       2.       Pembagian Sosialisasi Politik
Ramlan Surbakti (2010) membagi sosialisasi politik dalam dua bab menurut tata cara penyampaian pesan adalah selaku berikut.
            a.       Pendidikan Politik
Pendidikan politik merupakan proses dialogis diantara pemberi dan peserta pesan. Melalui proses ini,para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari aneka macam pihak dalam sistem.
          b.       Indoktrinasi Politik
Indoktrinasi politik ialah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga penduduk untuk menerima nilai, norma dan simbol yang dianggap penguasa selaku ideal dan baik.
        3.       Lembaga Sarana atau Agen Sosialisasi Politik
               a.       Keluarga
Pembentukan nilai-nilai politik individu mulai terjadi di dalam keluarga. Di keluarga ditanamkan juga kaidah-kaidah yang harus dipatuhi oleh anak serta nilai-nilai dan doktrin politik dari kedua orang tua. Selain itu, anak juga mencar ilmu bersikap kepada kekuasaan dan membuat keputusan bersama. Apabila diajarkan berbagai kecakapan untuk melaksanakan interaksi politik, kelak anak dapat menggunakan kecakapan tersebut untuk ikut serta aktif dalam tata cara politik. Sebaliknya, bila ditanamkan sikap kepatuhan yang kuat dan ketat, terdapat kemungkinan anak akan takut mengambi inisiatif dalam kehidupan.
             b.       Sekolah
Sekolah member pengetauan terhadap akseptor didiknya mengenai dunia politik dan peran mereka di dalamnya. Sekolah mampu menjadi tempat para peserta asuh berguru perihal pemerintahan. Peserta asuh juga dapat dilatih berorganisasi dan memimpin.
              c.       Kelompok Pergaulan
Dalam golongan pergaulan, setiap anggota mempunyai kedudukan relatif sama dan saling memiliki ikatan erat. Seseorang dapat melalukan langkah-langkah tertentu karena temen-sahabat di dalam kelompoknya melakukan langkah-langkah tersebut.
               d.       Tempat Bekerja
Seseorang mampu mengidentifikasi dirinya dengan golongan tertentu dan menggunakan kalangan contoh (reference) dalam kehidupan politik. Bagi para anggotanya, organisasi juga dapat berfungsi selaku penyuluh di bidang politik. Secara tidak eksklusif, para anggota akan mencar ilmu tentang cara-cara hidup dalam suatu organisasi. Pengetahuan itu akan berguna dan berpengaruh ketika mereka menggeluti ke dunia politik.
               e.       Media Massa
Informasi tentang aneka macam insiden yang terjadi di dunia secepatnya menjadi wawasan umumdalam hitungan jam bahkan menit. Oleh karena itu, media massa baik surat kabar, majalah, radio, televise, dan internet memegang peranan penting. Melalui aneka macam usulan tersebut, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan info perihal politik secara cepat.


Posted

in

by