Bahan Sejarah 10A : Perkembangan Bangsa Indonesia Pada Era Awal Kemerdekaan Sampai Kurun Demokrasi Terpimpin

Materi 10
Perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada abad permulaan kemerdekaan sampai dengan abad Demokrasi Terpimpin

A. INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL ( 1950-1959 )

1. PENGERTIAN DEMOKRASI
Kata Demokrasi berasal dari Yunani, ialah demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang mempunyai arti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demokrasi yakni rakyat yang berkuasa.
Setelah Perang Dunia ke-II, secara formal demokrasi merupakan dasar dari pada umumnya negara di dunia. Di antara kian banyak pemikiran pedoman yang menamakan dirinya selaku demokrasi, ada dua aliran penting, yaitu demokrasi konstitusional dan kalangan yang mengatasnamakan dirinya “demokrasi” tetapi pada dasarnya menyandarkan dirinya pada komunisme.
Demokrasi yang dianut di Indonesia, yakni demokrasi menurut Pancasila, masih dalam taraf pertumbuhan. Dan perihal sifat dan cirinya masih terdapat pelbagai tafsiran serta persepsi. Pada perkembangannya, sebelum menurut pada demokrasi pancasila, Indonesia mengalami tiga periodeisasi penerapan demokrasi, adalah:
1. Demokrasi Liberal ( 1950-1959 )
2. Demokrasi Terpimpin ( 1959-1966 )
3. Demokrasi Pancasila ( 1966-sekarang )

2. MASA DEMOKRASI LIBERAL ( 1950-1959 )
Pada tahun 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempergunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) atau juga disebut UUD 1950. Berdasarkan UUD tersebut pemerintahan yang dijalankan oleh kabinet sifatnya parlementer, artinya kabinet bertanggung jawab pada parlemen. Jatuh bangunnya suatu kabinet bergantung pada perlindungan anggota parlemen.
Ciri utama periode Demokrasi Liberal yaitu sering bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan alasannya adalah jumlah partai yang lumayan banyak, tetapi tidak ada partai yang mempunyai mayoritas mutlak. Setiap kabinet terpaksa disokong oleh sejumlah partai menurut hasil usaha pembentukan partai ( kabinet formatur ). Bila dalam perjalanannya lalu salah satu partai pendukung mengundurkan diri dari kabinet, maka kabinet akan mengalami krisis kabinet. Presiden hanya menunjuk seseorang ( lazimnya ketua partai ) untuk membentuk kabinet, kemudian sehabis sukses pembentukannya, maka kabinet dilantik oleh Presiden.
Suatu kabinet mampu berfungsi bila memperoleh kepercayaan dari badan legislatif, dengan kata lain beliau mendapatkan mosi percaya. Sebaliknya, apabila ada sekelompok anggota dewan legislatif kurang setuju dia akan mengajukan mosi tidak percaya yang dapat berakibat krisis kabinet. Selama sepuluh tahun (1950-1959) ada tujuh kabinet, sehingga rata-rata satu kabinet hanya berumur satu setengah tahun. Kabinet-kabinet pada era Demokrasi Parlementer ialah :
a. Kabinet Natsir (7 September 1950-21 Maret 1951)
b. Kabinet Soekiman (27 April 1951-23 Februari 1952)
c. Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953)
d. Kabinet Ali-Wongso ( 1 Agustus 1953-24 Juli 1955 )
e. Kabinet Burhanudin Harahap
f. Kabinet Ali II (24 Maret 1957)
g. Kabinet Djuanda ( 9 April 1957-10 Juli 1959 )

Program kabinet pada umumnya tidak dapat terselesaikan. Mosi yang diajukan untuk menjatuhkan kabinet lebih memprioritaskan merebut kedudukan partai dibandingkan dengan menyelamatkan rakyat.
Sementara para elit politik sibung dengan dingklik kekuasaan, rakyat mengalami kesulitan alasannya adalah adanya aneka macam gangguan keselamatan dan beratnya perekonomian ysng menyebabkan labilnya sosial-ekonomi. Adapun gangguan-gangguan keselamatan tersebut antara lain :

a. Pemberontakan Kahar Muzakar
Kahar Muzakar ialah putra Sulawesi yang pada zaman perang kemerdekaan berjuang di Jawa. Setelah kembali ke Sulawesi bergabung dengan Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) dan pada tahun 1950 menuntut supaya pasukannya masuk APRIS. Tuntutannya ditolak tetapi kepada anggotanya yang memenuhi syarat diperbolehkan masuk, sedangkan sisanya dimasukkan ke dalam Corps Cadangan Nasional. Kahar akan diberikan pangkat letkol, tetapi dikala peresmian, tanggal 17 Agustus 1951, beliau bareng anak buahnya melarikan diri ke hutan dan mengacau. Januari 1952 menyatakan diri ikut sebagai bab anggota Kartosuwiryo. Selama empat belas tahun memberontak, namun akhirnya berhasi dilumpuhkan setelah salah seorang anak buahnya, yaitu Bahar Matiliu menyerahkan diri. Ia sukses ditembak oleh pasukan Divisi Siliwangi pada bulan Februari 1965.

b. Pemberontakan di Jawa Tengah
Pengaruh DI meluas di Jawa Tengah, ialah di daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan yang dihadapi pemerintah dengan operasi-operasi militer. Di Kebumen pemberontakan dijalankan oleh Angkatan Umat Islam (AUI) di bawah pimpinan Kyai Somalangu, yang setelah intinya dapat ditumpas, sisanya bergabung dengan DI/TII. Di lingkunganAngkatan Darat juga terjadi absorpsi pemberontakan ini, sehingga Batalyon 426 di Kudus dan Magelang juga memberontak dan bergabung dengan DI/TII (Desember 1951). Sebagian dari mereka menyelenggarakan gerilya di Merbabu-Merapi Complex (MMC). Untuk menghadapi mereka, pemerintah membentuk pasukan khusus yang diberi namaBanteng Raiders. Juni 1954 kekuatan mereka mampu dipatahkan.

c. Pemberontakan di Aceh
Pengikut DI di Aceh memproklamirkan wilayahnya sebagai bagian dari NII pada tanggal 20 September 1953. Pemimpinnya ialah Daud Beureueh, seorang ulama dan pejuang kemerdekaan yang pernah menjabat gubernur Militer Daerah Aceh tahun 1947. Pada awalnya mereka mampu menguasai sebagian besar daerah Aceh tergolong kota-kotanya. Setelah pemerintah mengadakan operasi, mereka menyingkir ke hutan. Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kol. M. Jasin mengambil prakarsa mengadakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang sukses mengembalikan Daud Beureueh ke masyarakat (Desember 1962).

d. Peristiwa 17 Oktober 1952
Peristiwa ini bersumber pada keributan yang terjadi di lingkungan Angkatan Darat. Kol. Bambang Supeno tidak menyepakati kebijaksanaan Kol. A.H. Nasution sebagaiKSAD. Ia mengajukan surat terhadap Mentri Pertahanan dan Presiden dengan tembusan terhadap badan legislatif berisi soal tersebut dan meminta supaya Kol. A.H. Nasution diganti. Manai Sophian selaku anggota dewan perwakilan rakyat mengajukan mosi semoga pemerintah segera membentuk panitia untuk mempelajari masalahnya dan mengajukan pemecahannya. Hal ini dianggap usaha campur tangan parlemen kepada tubuh Angkatan Darat. Pimpinan AD mendesak kepada Presiden untuk membubarkan Parlemen. Desakan ini jugas dijalankan oleh rakyat dengan mengadakan demonstrasi ke gedung dewan perwakilan rakyat dan Istana Merdeka. Presiden menolak permintaan ini dewngan alasan tidak ingin menjadi seorang diktator, namun akan berupaya secepatnya mempercepat pemilu. Kol. A.H. Nasution jadinya mengundurkan diri, dibarengi oleh Mayjen T.B. Simatupang. Jabatan ini karenanya digantikan oleh Kol. Bambang Sugeng.

e. Peristiwa 27 Juni 1955
Peristiwa ini merupakan lanjutan insiden sebelumnya. Karena dianggap bahwa pemerintah belum mampu menyelesaiakan persolan tersebut. Bambang Sugeng mengundurkan diri dari jabatannya. Sementara belum terpilih KSAD yang baru, pimpinan KSAD dipegang oleh Wakil KSAD yakni Kol. Zulkifli Lubis. Kemudian pemerintah mengangkat Kol. Bambang Utoyo selaku KSAD yang baru, tetapi pada dikala pelantikannya, 27 Juni 1955, tidak ada satupun perwira AD yang datang. Peristiwa ini mengakibatkan kabinet Ali-Wongso jatuh. Kemudian pada kurun Kabinet Burhanudin Harahap, bekas KSAD yang usang, adalah Kol. A.H. Nasution, kembali diangkat menjadi KSAD (7 November 1955). Peristiwa di Angkatan Perang yang bersifat liberal juga terjadi pada tanggal 14 Desember 1955. Yaitu dikala Komodor Udara Hubertus Suyono dilantik menjadi Staf Angkatan Udara di Pangkalan Udara Cililitan (Halim Perdanakusuma), segerombolan tentara pasukan kehormatan maju dan menolak pelantikan tersebut. Kemudian mereka meninggalkan barisdan dibarengi oleh pasukan pembawa panji-panji Angkatan Udara, sehingga upacara batal.

f. Dewan-dewan Daerah
Diawali dengan pembentukan Bewan Banteng oleh Kol (pensiun) Ismail Lengah di Padang (20 November 1956), dengan ketuanya Ahmad Husein, Komandan Resimen IV Tentara Teritorium (TT) I di Padang. Mereka mengajukan tuntutan kepada pemerintah pusat tentang otonomi tempat. Larangan KSAD agar serdadu tidak berpolitik tidak dihiraukan. Mereka malah mengambil alaih pemerintahan kawasan Sumatra Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyodiharjo (20 Desember 1956).
Tindakan tersebut disertai oleh kawasan-daerah lain seperti pembentukan Dewan Gajah di Sumatra Utara (Kol. M. Simbolon), Dewan Garuda di Sumatra Selatan (Kol. Barlian), dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara (Letkol. H.N.V. Samual). Peristiwa-peristiwa ini dilatarbelakangi oleh alasannya adalah pembangunan yang tidak merata, padahal kawasan-kawasan tersebut sudah memberikan devisa bagi negara.
Pemerintah berupaya menanggulangi persoalan tersebut dengan mengadakan perundingan dan janji pemerataan pembangunan. Namun usaha tersebut tidak sukses. Akhirnya operasi militerpun dilancarkan (17 Desember 1957).

g. Usaha Pembunuhan kepada Kepala Negara
Rasa tidak puas kalangan ekstrim kanan memuncak dan dilampiaskan dalam bentuk usaha pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Perguruan Cikini Jakarta (30 November 1957). Usaha tersebut gagal, namun menjadikan banyak korban. Para pelaku dapat ditangkap, dan dijatuhi hukuman mati.
Usaha kedua terjadi pada saat Idhul Adha di halaman Istana Jakarta. Kemudian terjadi lagi. Pelakunya Letnan Udara II D.A. Maukar dengan mempergunakan pesawat Mig 17. Istana Merdeka dan Bogor ditembakinya dari udara (9 Maret 1960). Dilakukan Maukar bareng kelompoknya, Manguni, dengan tujuan agar pemerintah mau berunding dengan PRRI dan Permesta. Usaha tersebut sia-sia.

h. Pemberontakan PRRI dan Permesta
Akhmad Husein, beserta para tokoh Masyumi dan dewan tempat menyelenggarakan rapat di Sungai Dareh, Sumatra Barat (9 Januari 1958). Keesokan harinya pada saat rapat akbar di Padang, Akhmad Husein mengultimatum pemerintah supaya Kabinet Juanda dalam waktu 5×24 jam menyerahkan mandat kepada Drs. Moh. Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX biar membentuk zaken kabinet dan supaya Presiden kembali selaku Presiden Konstitusional. Ultimatum tersebut ditolak oleh Pemerintah. Akhirnya Husein membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) berikut pembentukan kabinetnya dengan Syafrudin Prawiranegara sebaga Perdana Mentri (15 Februari 1958). Hal tersebut disertai oleh Sulawesi Utara di bawah pimpinan Letkol D.J. Somba yang membentuk Gerakan Piagam Perjuangan Semerta (Permesta). Pemberontakan ini ditumpas dengaan operasi militer selama bertahun-tahun.

Selain gangguan keselamatan, kesulitan juga dialami oleh Pemerintah dalam beberapa bidang. Sehingga pada simpulan Demokrasi Liberal terasa terjadi kemunduran. Kesulitan-kesusahan tersebut antara lain dalam bidang:

a. Politik
Politik selaku Panglima ialah semboyan partai-partai kebanyakan, sehingga berlomba-lombalah para partai politik untuk memperebutkan posisi panglima ini. Lembaga mirip dewan perwakilan rakyat dan Konstituante hasil PEMILU merupakan forum utama politik, sehingga persoalan ekonomi kurang menerima perhatian.
Pemilihan biasa ialah salah satu acara beberapa kabinet, namun alasannya umur kabinet pada umumnya singkat program itu sulit dilakukan. Setelah Peristiwa 17 Oktober 1952, pemerintah berusaha keras untuk melaksanakannya. Dalam suasana liberal, PEMILU disertai oleh puluha partai, organisasi maupun individual. Anggota ABRI pun berpartisipasi sebagai pemilih.
Pada tanggal 15 Desember 1955 pemilihan dijalankan dengan tenang dan tertib. Ada empat partai yang memenangkan Pemilu, adalah Masyumi, PNI, Nahdatul Ulama, dan PKI.
Namun pada prakteknya, kedua lembaga (DPR dan Konstituante) tidak menawarkan hasil seperti yang diperlukan. DPR tetap selaku tempat perebutan pengaruh dan kursi pemerintahan, sedangkan konstituante sesudah lebih dari dua tahun belum juga mampu menciptakan UUD baru untuk menggantikan UUDS.
Politik Luar Negeri Indonesia makin mantap setelah diterima selaku anggota PBB ke-60 (27 Desember 1950). Cara-cara damai yang dijalankan pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Belanda wacana Irian Jaya ( Papua ) tidak menemukan penyelesaian yang membuat puas, seperti telah tercantum dalam kesepakatan KMB, sehingga secara sepihak Pemerintah Indonesia membatalkan kontraktersebut dengan UU No. 13 Tahun 1956. Sumbangan konkret Indonesia dalam dunia Internasional yaitu dikirimkannya prajurit Indonesia dalam United Nations Amergency Forces (UNEF) untuk mempertahankan perdamaian di Timur Tengah. Pasukan ini diberi nama Garuda I dan diberangkatkan Januari 1957.

b. Ekonomi
Untuk menyehatkan perekonomian, dijalankan penyehatan keuangan dengan mengadakan sanering yang dikenal dengan Gunting Syafrudin (19 Maret 1950). Uang Rp. 5,00 ke atas dinyatakan cuma bernilai setengahnya, sedangkan setengahnya lagi ialah obligasi. Bari langkah-langkah tersebut Pemerintah mampu mempesona peredaran uang sebanyak Rp. 1,5 milyar untuk menekan inflasi.
Pemerintah juga mengeluarkan peraturan wacana Bukti Eksport (BE) untuk mengimbangi import. Eksportir yang telah mengeksport lalu menemukan BE yang dapat diperjualbelikan. Harga BE meningkat, sehingga pemerintah membatasinya hingga 32,5%. Karena ternyats BE tidak sukses memajukan perekonomian, akhirnya peraturan tersebut dihapuskan (1959).
Pemerintah kemudian membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang bertugas menyusun rencana pembangunan Nasional untuk mencapai penduduk yang adil dan makmur (1959). Tetapi peningkatan belum juga terjadi, karena labilnya politik dan inflasi yang mengganas. Pemerintah juga cenderung bersikap konsumtif. Jaminan emas menurun , sehingga rupiah merosot.

c. Sosial
Partai Politik menggalakkan masyarakat dengan membentuk organisasi massa (ormas), utamanya dalam menghadapi Pemilu tahun 1955. Keadaan sosial-ekonomi yang semakin merosot menguntungkan partai-partai kiri yang tidak duduk dalam pemerintahan alasannya adalah dapat menguasai massa. PKI makin meningkat , dalam Pemilu tahun 1955 mampu merupakan salah satu dari empat besar dan kegiatannya ditingkatkan yang mengarah pada kudeta (1965).

d. Budaya
Meskipun banyak kesulitan yang dihadapi, Pemerintah dianggap sukses dalam bidang budaya ini. Untuk mencukupi tenaga terdidik dari perguruan tinggi tinggi, Pemerintah membuka banyak universitas yang disebarkan di daerah.
Prestasi lain yakni dalam bidang olah raga. Dalam perebutan Piala Thomas (Thomas Cup) Indonesia yang baru pertama kali mengikuti kejuaraan ini berhasilmemperoleh piala tersebut (Juni 1958). Selain itu juga Indonesia berhasil mengadakan Konfrensi Asia-Afrika dengan sukses.
Karena kawasan Indonesia berupa kepualauan, maka Pemerintah mengubah peraturan dari pemerintah kolonial Belanda, ialah Peraturan Wilayah Laut dan Lingkungan Maritim Tahun 1939, yang menyebutkan daerah teritorial Hindia-Belanda dijumlah tiga mil bahari diukur dari garis rendah pulau-pulau dan bab pulau yang merupakan wilayah daratannya. Peraturan ini dinilai sangat merugikan bangsa Indonesia. Karena itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi 13 Desember 1957 yang juga disebut sebagai Deklarasi Juanda perihal Wilayah Perairan Indonesia.
Indonesia juga membuat peraturan ihwal landas kontinen, ialah peraturan wacana batas kawasan perairan yang boleh diambil kekayaannya. Peraturan ini tertuang dalam Pengumuman Pemerintah perihal Landas Kontinen tanggal 17 Februari 1969. Pemerintah Indonesia mengadakan kontrakdengan negara-negara tetangga wacana batas-batas Landas Kontinen supaya kelak tidak terjadi kesalahpahaman.

SUMBER PUSTAKA

1. Dasar Ilmu Politik
2. Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah Dunia. Kelas 3 Sekolah Menengan Atas. 1992


Posted

in

by