Materi Sejarah 10B : Pertumbuhan Bangsa Indonesia Pada Periode Awal Kemerdekaan Sampai Abad Demokrasi Terpimpin

Materi 10
Perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa permulaan kemerdekaan hingga dengan kala Demokrasi Terpimpin

B. INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1966)

Pengertian Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin adalah reaksi kepada demokrasi liberal/parlementer sebab pada periode Demokrasi Parlementer kekuasaan presiden cuma terbatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai.
Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
Masa Demokrasi Terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno tahun 1966. Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden ini selaku upaya untuk menyelesaikan problem negara yang kian mengkhawatirkan. Berlakunya dekrit presoden ini memiliki sisi faktual dan segi negatis.
Berikut sisi aktual berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
  • Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan,
  • Memberikan pedoman yang terang, yakni Undang-Undang Dasar 1945 dari kelancaran hidup negara.
  • Merintis pembentukan lembaga tinggi negara, yakni MPRS dan forum tinggi negara berupa DPAS yang selama abad Demokrasi Liberal tertunda pembentukannya.

Adapun segi negatif berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yakni sebagai berikut.
  • Memberi kekuasaan besar kepada presiden, MPR, dan forum tinggi negara.
  • Memberi peluang bagi militer untuk menggeluti dalam bidang politik.
  • Disebut demokrasi terpimpin sebab demokrasi di Indonesia pada ketika itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada abad demokrasi terpimpin kekuasaan presiden sungguh besar dan mutlak, sedangkan kegiatan partai dibatasi.  Karena kekuasaan presiden yang mutlak tersebut mengakibatkan penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan permulaan, yakni demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan ditangan presiden).

Pelaksanaan demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

1. DEKRIT PRESIDEN

Latar Belakang dikeluarkan dekrit Presiden :

  • Undang-undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum sukses dibuat sedangkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak cocok dengan keadaan kehidupan masyarakat Indonesia.
  • Kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang dasar sehingga menjinjing Indonesia ke jurang kehancuran sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap.
  • Situasi politik yang berantakan dan semakin jelek.
  • Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang makin bertambah gawat bahkan mempunyai kecenderungan menuju gerakan sparatisme.
  • Konflik antar partai politik yang mengusik stabilitas nasional
  • Banyaknya partai dalam dewan legislatif yang saling berlawanan pendapat sementara sulit sekali untuk mempertemukannya.
  • Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara semoga tujuan partainya tercapai.

Demi menyelamatkan negara maka presiden melaksanakan langkah-langkah mengeluarkan keputusan Presiden RI No. 75/1959 suatu dekrit yang selanjutnya dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Tujuan dikeluarkan dekrit adalah untuk menuntaskan persoalan negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara.
Isi Dekrit Presiden yakni sebagai berikut.
a.      Pembubaran konstituante
b.      Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
c.       Pembentukan MPRS dan DPAS
Reaksi dengan adanya Dekrit Presiden:
  • Rakyat menyambut baik sebab mereka sudah mendambakan adanya stabilitas politik yang sudah goyah selama periode Liberal.
  • Mahkamah Agung membenarkan dan mendukung pelaksanaan Dekrit Presiden.
  • KSAD meminta terhadap seluruh anggota TNI-AD untuk melaksanakan pengamanan Dekrit Presiden.
  • dewan perwakilan rakyat pada tanggal 22 Juli 1945 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk melakukan UUD 1945.

Dampak faktual diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut.
  • Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan.
  • Memberikan pemikiran yang terperinci, yakni Undang-Undang Dasar 1945 bagi kelangsungan negara.
  • Merintis pembentukan forum tertinggi negara, ialah MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama abad Demokrasi Parlemen tertertunda pembentukannya.

Dampak negatif diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ialah sebagai berikut.
  • Ternyata Undang-Undang Dasar 1945 tidak dikerjakan secara murni dan konsekuen. Undang-Undang Dasar 45 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka.
  • Memberi kekeuasaan yang besar pada presiden, MPR,dan forum tinggi negara. Hal itu terlihat pada periode Demokrasi terpimpin dan berlanjut hingga Orde Baru.
  • Memberi kesempatan bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak Dekrit, militer khususnya Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin tampakpada kurun Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang.


2. PELAKSANAAN DEMOKRASI TERPIMPIN
Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, ialah dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno.
Disebut Demokrasi terpimpin alasannya adalah demokrasi di Indonesia ketika itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Sukarno.
Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja ialah presiden.
Tugas Demokrasi terpimpin :
Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak setabil selaku warisan kala Demokrasi Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap/stabil.
Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi kepada Demokrasi Parlementer/Liberal. Hal ini disebabkan sebab :
Pada masa Demokrasi parlementer, kekuasaan presiden cuma terbatas sebagai kepala negara.
Sedangkan kekuasaan Pemerintah dijalankan oleh partai.
Dampaknya: Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan permulaan, yaitu demokratisasi (membuat stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden).
Pelaksanaan era Demokrasi Terpimpin :
  • Kebebasan partai dibatasi
  • Presiden condong berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
  • Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 1945.
  • Dibentuk lembaga-forum negara antara lain MPRS,DPAS, DPRGR dan Front Nasional.

Penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan Demokrasi terpimpin dari UUD 1945 yaitu selaku berikut.
1. Kedudukan Presiden
Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Akan namun, kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945, sebab MPRS  tunduk terhadap Presiden. Presiden menentukan apa yang harus ditentukan oleh MPRS. Hal tersebut tampak dengan adanya tindakan presiden untuk mengangkat Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta pengagkatan wakil ketua MPRS yang diseleksi dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.
2. Pembentukan MPRS
Presiden juga membentuk MPRS menurut Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus lewat penyeleksian lazim sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR.
Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan syarat  :
  • Setuju kembali kepada UUD 1945, Setia kepada usaha Republik Indonesia, dan Setuju pada manifesto Politik.
  • Keanggotaan MPRS berisikan 61 orang anggota dewan perwakilan rakyat, 94 orang delegasi daerah, dan 200 orang wakil kalangan.
  • Tugas MPRS terbatas pada memutuskan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

3. Pembubaran dewan perwakilan rakyat dan Pembentukan dewan perwakilan rakyat-GR
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan alasannya adalah DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran dewan perwakilan rakyat dan selaku gantinya presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (dewan perwakilan rakyat-GR). Dimana semua anggotanya ditunjuk oleh presiden. Peraturan DPRGR juga diputuskan oleh presiden. Sehingga DPRGR harus mengikuti keinginanserta kebijakan pemerintah. Tindakan presiden tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebab menurut Undang-Undang Dasar 1945 presiden tidak mampu membubarkan DPR.
Tugas dewan perwakilan rakyat GR yaitu selaku berikut.
  • Melaksanakan manifesto politik
  • Mewujudkan amanat penderitaan rakyat
  • Melaksanakan Demokrasi Terpimpin

4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara
Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibuat berdasarkan Penetapan Presiden No.3 tahun 1959. Lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri atas satu orang wakil ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang delegasi tempat, dan 24 orang wakil kelompok. Tugas DPAS ialah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan ajakan terhadap pemerintah.
Pelaksanaannya kedudukan DPAS juga berada dibawah pemerintah/presiden karena presiden adalah ketuanya. Hal ini disebabkan alasannya adalah DPAS yang menganjurkan dengan bunyi bulat agar pidato presiden pada hari kemerdekaan RI 17 AGUSTUS 1959 yang berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN berdasarkan Penpres No.1 tahun 1960. Inti Manipol ialah USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Sehingga lebih dikenal dengan MANIPOL USDEK.
5. Pembentukan Front Nasional
Front Nasional dibuat berdasarkan Penetapan Presiden No.13 Tahun 1959. Front Nasional merupakan suatu organisasi massa yang memperjuangkan impian proklamasi dan harapan yang terkandung dalam UUD 1945. Tujuannya ialah menyatukan segala bentuk kesempatannasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Sukarno sendiri. 
Tugas front nasional yakni selaku berikut.
  • Menyelesaikan Revolusi Nasional
  • Melaksanakan Pembangunan
  • Mengembalikan Irian Barat

6. Pembentukan Kabinet Kerja
Tanggal 9 Juli 1959, presiden membentuk kabinet Kerja. Sebagai wakil presiden diangkatlah Ir. Juanda. Hingga tahun 1964 Kabinet Kerja mengalami tiga kali perombakan (reshuffle). Program kabinet ini ialah selaku berikut.
  • Mencukupi kebutuhan sandang pangan
  • Menciptakan keselamatan negara
  • Mengembalikan Irian Barat.

7. Keterlibatan PKI dalam Ajaran Nasakom
Perbedaan ideologi dari partai-partai yang berkembang abad demokrasi parlementer mengakibatkan perbedaan pengertian mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berefek pada terancamnya persatuan di Indonesia. Pada era demokrasi terpimpin pemerintah mengambil langkah untuk menyamakan pengertian perihal kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memberikan aliran NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Tujuannya untuk menggalang persatuan bangsa.
Bagi presiden NASAKOM ialah cerminan paham aneka macam golongan dalam penduduk . Presiden yakin bahwa dengan menerima dan melakukan Nasakom maka persatuan Indonesia akan terwujud. Ajaran Nasakom mulai disebarkan pada penduduk . Dikeluarkan ajaran Nasakom sama saja dengan upaya untuk memperkuat kedudukan Presiden sebab jikalau menolak Nasakom sama saja dengan menolak presiden.
Kelompok yang kritis terhadap ajaran Nasakom yaitu kelompok cendekiawan dan ABRI. Upaya penyebarluasan pedoman Nasakom dimanfaatkan oleh PKI dengan mengemukakan bahwa PKI ialah barisan terdepan pembela NASAKOM. Keterlibatan PKI tersebut menimbulkan aliran Nasakom menyimpang dari aliran kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengeser kedudukan Pancasila dan UUD 1945 menjadi komunis. Selain itu PKI mengambil alih kedudukan dan kekuasaan pemerintahan yang sah. PKI sukses meyakinkan presiden bahwa Presiden Sukarno tanpa PKI akan menjadi lemah terhadap TNI.
8. Adanya anutan RESOPIM
Tujuan adanya ajaran RESOPIM (Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional) ialah untuk memperkuat kedudukan Presiden Sukarno. Ajaran Resopim diumumkan pada perayaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-16.
Inti dari anutan ini adalah bahwa seluruh bagian kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai lewat revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi (PBR), adalah Presiden Sukarno.
Dampak dari sosialisasi Resopim ini maka kedudukan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara ditetapkan dibawah presiden. Hal ini terlihat dengan adanya perlindungan pangkat menteri kepada pimpinan lembaga tersebut, padahal kedudukan menteri semestinya selaku pembantu presiden.
9. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Tentara Nasional Indonesia dan Polri disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas 4 angkatan yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Masing-masing angkatan dipimpin oleh Menteri Panglima Angkatanyang kedudukannya pribadi berada di bawah presiden. ABRI menjadi salah satu kelompok fungsional dan kekuatan sosial politik Indonesia.
10. Pentaan Kehidupan Partai Politik
Pada era demokrasi Parlementer, partai dapat melaksanakan kegiatan politik secara leluasa. Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin, kedudukan partai dibatasi oleh penetapan presiden No. 7 tahun 1959. Partai yang tidak memenuhi syarat, misalnya jumlah anggota yang terlalu sedikit akan dibubarkan sehingga dari 28 partai yang ada cuma tinggal 11 partai.
  • Tindakan pemerintah ini dikenal dengan penyederhanaan kepartaian.
  • Pembatasan gerak-gerik partai makin memperkuat kedudukan pemerintah utamanya presiden. Kedudukan presiden yang kuat tersebut tampak dengan tindakannya untuk membubarkan 2 partai politik yang pernah berjaya kala demokrasi Parlementer ialah Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Alasan pembubaran partai tersebuat yakni sebab sejumlah anggota dari kedua partai tersebut terlibat dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. Kedua Partai tersebut resmi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1960.

11. Arah Politik Luar Negeri
a. Politik Konfrontasi Nefo dan Oldefo
Terjadi penyimpangan dari politik luar negeri bebas aktif yang menjadi cenderung condong pada salah satu poros. Saat itu Indonesia memberlakukan politik konfrontasi yang lebih mengarah pada negara-negara kapitalis mirip negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Politik Konfrontasi tersebut dilandasi oleh persepsi tentang Nefo (New Emerging Forces) dan Oldefo (Old Established Forces)
Nefo ialah kekuatan baru yang sedang muncul yaitu negara-negara progresif revolusioner (tergolong Indonesia dan negara-negara komunis biasanya) yang anti imperialisme dan kolonialisme.
Oldefo merupakan kekuatan lama yang sudah mapan yaitu negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis (Nekolim).
Untuk merealisasikan Nefo maka dibuat poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyong Yang. Dampaknya ruang gerak Indonesia di forum internasional menjadi sempit sebab cuma berpedoman ke negara-negara komunis.
b. Politik Konfrontasi Malaysia
Indonesia juga menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak baiklah dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok Nefo.
Dalam rangka konfrontasi tersebut Presiden mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964, yang isinya sebagai berikut.
  • Perhebat Ketahanan Revolusi Indonesia.
  • Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Inggris.
  • Pelaksanaan Dwikora dengan mengantarkan sukarelawan ke Malaysia Timur dan Barat memperlihatkan adanya campur tanggan Indonesia pada duduk perkara dalam negeri Malaysia.

c. Politik Mercusuar
Politik Mercusuar dilaksanakan oleh presiden sebab ia menganggap bahwa Indonesia ialah mercusuar yang mampu menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia.
Untuk mewujudkannya maka diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang dibutuhkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan yang terkemuka di golongan Nefo. Proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya yang sungguh besar meraih milyaran rupiah diantaranya diselenggarakannya GANEFO (Games of the New Emerging Forces ) yang membutuhkan pembangunan kompleks Olahraga Senayan serta ongkos perjalanan bagi utusan abnormal.
Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB sebab Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
d. Politik Gerakan Non-Blok
Gerakan Non-Blok ialah gerakan persaudaraan negara-negara Asia-Afrika yang kehidupan politiknya tidak terpengaruh oleh Blok Barat maupun Blok Timur.
Selanjutnya gerakan ini memusatkan perjuangannya pada gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika dan menangkal ekspansi Perang Dingin.
Keterlibatan Indonesia dalam GNB menunjukkan bahwa kehidupan politik Indonesia di dunia telah cukup maju.
GNB merupakan gerakan yang bebas mendukung perdamaian dunia dan kemanusiaan. Bagi RI, GNB merupakan pancaran dan revitalisasi dari UUD1945 baik dalam skala nasional dan internasional.
Besarnya kekuasaan Presiden dalam Pelaksanaan demokrasi terpimpin terlihat dengan:
  1. Pengangkatan Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta pengagkatan wakil ketua MPRS yang diseleksi dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan selaku menteri yang tidak memimpin departemen.
  2. Pidato presiden yang berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi Kita” pada tanggal 17 Agustus 1959 yang diketahui dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) ditetapkan selaku GBHN atas seruan DPA yang bersidang tanggal 23-25 September 1959.
  3. Inti Manipol ialah USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Sehingga lebih dikenal dengan MANIPOL USDEK.
  4. Pengangkatan Ir. Soekarno selaku Pemimpin Besar Revolusi yang memiliki arti selaku presiden seumur hidup.
  5. Pidato presiden yang berjudul ”Berdiri di atas Kaki Sendiri” selaku aliran revolusi dan politik mancanegara.
  6. Presiden berupaya membuat kondisi kompetisi di antara angkatan, persaingan di antara TNI dengan Parpol.
  7. Presiden mengambil alih pemimpin tertinggi Angkatan Bersenjata dengan di bentuk Komandan Operasi Tertinggi (KOTI).

3. SISTEM EKONOMI DEMOKRASI TERPIMPIN
Seiring dengan pergantian politik menuju demokrasi terpimpin maka ekonomipun mengikuti ekonomi terpimpin. Sehingga ekonomi terpimpin merupakan bagian dari demokrasi terpimpin. Dimana semua acara ekonomi disentralisasikan di sentra pemerintahan sementara daerah merupakan kepanjangan dari pusat. Langkah yang ditempuh pemerintah untuk menunjang pembangunan ekonomi yaitu sebagai berikut.
1. Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas)
Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada tanggal 15 Agustus 1959 dipimpin oleh Moh. Yamin dengan anggota berjumlah 50 orang.
Tugas Depernas :
  • Mempersiapkan desain Undang-undang Pembangunan Nasional yang bermaksud
  • Menilai Penyelenggaraan Pembangunan
  • Hasil yang dicapai, dalam waktu 1 tahun Depenas sukses menyusun Rancangan Dasar Undang-undang Pembangunan Nasional Sementara Berencana tahapan tahun 1961-1969 yang disetujui oleh MPRS.

Mengenai problem pembangunan khususnya mengenai penyusunan rencana dan pembangunan proyek besar dalam bidang industri dan prasarana tidak dapat berlangsung dengan tanpa kendala sesuai keinginan.
1963 Dewan Perancang Nasional (Depernas) diganti dengan nama Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin oleh Presiden Sukarno.
Tugas Bappenas yaitu
  • Menyusun planning jangka panjang dan rencana tahuanan, baik nasional maupun kawasan.
  • Mengawasi dan menganggap pelaksanaan pembangunan.
  • Menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS.

2. Penurunan Nilai Uang (Devaluasi)
Tujuan dijalankan Devaluasi :
  • Guna membendung inflasi yang tetap tinggi
  • Untuk menghemat jumlah duit yang beredar di penduduk
  • Meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan.

Maka pada tanggal 25 Agustus 1959 pemerintah memberitahukan keputusannya tentang penuruan nilai duit (devaluasi), ialah selaku berikut.
a.      Uang kertas penggalan bernilai Rp. 500 menjadi Rp. 50
b.      Uang kertas serpihan bernilai Rp. 1.000 menjadi Rp. 100
c.       Pembekuan semua tabungan di bank yang melebihi Rp. 25.000
Tetapi perjuangan pemerintah tersebut tetap tidak bisa mengatasi kemerosotan ekonomi yang semakin jauh, khususnya perbaikan dalam bidang moneter. Para pebisnis tempat di seluruh Indonesia tidak mematuhi sepenuhnya ketentuan keuangan tersebut.
Pada periode pemotongan nilai duit memang mempunyai dampak pada harga barang menjadi murah namun tetap saja tidak dapat dibeli oleh rakyat karena mereka tidak mempunyai uang. Hal ini disebabkan alasannya :
Penghasilan negara menyusut karena adanya gangguan keselamatan akibat pergolakan kawasan yang menyebabkan ekspor menurun.
Pengambilalihan perusahaan  Belanda pada tahun 1958 yang tidak diimbangi oleh tenaga kerja administrasi yang cakap dan terlatih.
Pengeluaran ongkos untuk penyelenggaraan Asian Games IV tahun 1962, RI sedang mengeluarkan kekuatan untuk membebaskan Irian Barat.
3. Kenaikan laju inflasi
Latar Belakang meningkatnya laju inflasi :
  • Penghasilan negara berbentukdevisa dan penghasilan yang lain mengalami kemerosotan.
  • Nilai mata uang rupiah mengalami kemerosotan.
  • Anggaran belanja mengalami defisit yang makin besar.
  • Pinjaman luar negeri tidak bisa mengatasi masalah yang ada.
  • Upaya likuidasi semua sektor pemerintah maupun swasta guna pengurangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran belanja tidak berhasil.
  • Penertiban manajemen dan manajemen perusahaan guna meraih keseimbangan keuangan tak memperlihatkan banyak dampak.
  • Penyaluran kredit baru pada perjuangan-perjuangan yang dianggap penting bagi kemakmuran rakyat dan pembangunan mengalami kegagalan.

Kegagalan-kegagalan tersebut disebabkan karena:
Pemerintah tidak mempunyai kemauan politik untuk menahan diri dalam melakukan pengeluaran.
Pemerintah mengadakan proyek-proyek mercusuar seperti GANEFO (Games of the New Emerging Forces ) dan CONEFO (Conference of the New Emerging Forces) yang memaksa pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya pada setiap tahunnya.
Dampaknya :
  • Inflasi makin bertambah tinggi
  • Harga-harga semakin bertambah tinggi
  • Kehidupan masyarakat makin terjerpit
  • Indonesia pada tahun 1961 secara terus menerus harus membiayai kekeurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan devisa.
  • Ekspor kian jelek dan pembatasan Impor karena lemahnya devisa.
  • 1965, cadangan emas dan devisa telah habis bahkan menunjukkan saldo negatif sebesar US$ 3 juta selaku imbas politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat.
Kebijakan pemerintah :
Keadaan defisit negara yang kian meningkat ini diakhiri pemerintah dengan pencetakan uang gres tanpa perhitungan matang. Sehingga menambah berat angka inflasi.
13 Desember 1965 pemerintah mengambil langkah devaluasi dengan menjadikan uang senilai Rp. 1000 menjadi Rp. 1.
Dampaknya dari kebijakan pemerintah tersebut :
Uang rupiah gres yang seharusnya bernilai 1000 kali lipat uang rupiah usang akan tetapi di masyarakat uang rupiah gres cuma dihargai sekitar 10 kali lipat lebih tinggi dari uang rupiah gres.
Tindakan moneter pemerintah untuk menekan angka inflasi malahan menimbulkan meningkatnya angka inflasi.
4. Deklarasi Ekonomi (Dekon)
Latar belakang dikeluarkan Deklarasi Ekonomi yakni karena:
Berbagai peraturan dikeluarkan pemerintah untuk merangsang ekspor (export drive) mengalami kegagalan, misalnya Sistem Bukti Ekspor (BE)
Sulitnya menemukan pertolongan modal dan tenaga dari luar negri sehingga pembangunan yang dijadwalkan guna meningkatkan taraf hidup rakyat tidak dapat terlaksana dengan baik.
Sehingga pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru guna perbaikan ekonomi secara menyeluruh yaitu Deklarasi Ekonomi (DEKON) dengan 14 peraturan pokoknya.
Dekon dinyatakan sebagai seni manajemen dasar ekonomi Terpimpin Indonesia yang menjadi bagian dari strategi lazim revolusi Indonesia.
Strategi Dekon yaitu mensukseskan Pembangunan Sementara Berencana 8 tahun yang polanya telah diserahkan oleh Bappenas tanggal 13 Agustus 1960.
Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa metode ekonomi Indonesia yakni Berdikari yaitu berdiri diatas kaki sendiri.
Tujuan utama dibuat Dekon ialah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.
Pelaksanaannya,
  • Peraturan tersebut tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi
  • Dekon menjadikan stagnasi bagi perekonomian Indonesia
  • Kesulitan-kesusahan ekonomi kian mencolok, terlihat dengan adanya kenaikan harga barang meraih 400 % pada tahun 1961-1962.
  • Beban hidup rakyat makin berat.

Kegagalan Peraturan Pemerintah disebabkan karena:
  • Tidak terwujudnya bantuan dari International Monetary Fund (IMF) sebesar US$ 400 juta.
  • Adanya duduk perkara ekonomi yang muncul alasannya adalah pemutusan hubungan dengan Singapura dan Malaysia dalam rangka kasi Dwikora.
  • Politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara barat kian memperparah kemerosotan ekonomi Indonesia.

5. Meningkatkan Perdagangan dan Perkreditan Luar Negeri
Pemerintah membangkitkan ekonomi agraris atau pertanian, sebab kurang lebih 80% penduduk Indonesia hidup dari bidang pertanian. Hasil pertanian tersebut diekspor untuk menemukan devisa yang selanjutnya dipakai untuk mengimpor banyak sekali materi baku/ barang konsumsi yang belum dihasilkan di Indonesia.
Jika Indonesia tidak mampu memperoleh laba maka akan mencari pinjaman berupa kredit luar negeri guna memenuhi biaya import dan menyanggupi kebutuhan penduduk di dalam negeri. Sehingga Indonesia bisa memeprbesar komoditi ekspor, dari eksport tersebut maka akan digunakan untuk mengeluarkan uang utang luar negeri dan untuk kepentingan dalam negeri. Dengan pemberian kredit tersebut membuka jalan bagi jual beli dari negara yang memeberikan tunjangan terhadap Indonesia.
6. Kebijakan lain pemerintah
a. Pembentukan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE) dan Kesatuan Operasi (KESOP)
Dikeluarkan peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE) dan Kesatuan Operasi (KESOP) dalam perjuangan perdagangan.
b. Peleburan bank-bank negara
Presiden berusaha mempersatukan semua bank negara ke dalam satu bank sentral sehingga diresmikan Bank Tunggal Milik Negara menurut Penpres No. 7 tahun 1965.
Tugas bank tersebut yakni sebagai bank sirkulasi, bank sentral, dan bank biasa .
Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dikerjakan peleburan bank-bank negara seperti Bank Koperasi dan Nelayan (BKTN), Bank Umum Negara, Bank Tabungan Negara, Bank Negara Indonesia ke dalam Bank Indonesia.
Dibentuklah Bank Negara Indonesia yang terbagi dalam beberapa unit dengan peran dan pekerjaan masing-masing.
Tindakan itu mengakibatkan spekulasi dan penyelewengan dalam penggunaan uang negara alasannya adalah tidak ada lembaga pengawas.
Kegagalan pemerintah dalam menanggung masalah ekonomi, disebabkan karena:
  • Semua acara ekonomi terpusat sehingga kegitan ekonomi mengalami penuruan yang disertai dengan infasi.
  • Masalah ekonomi tidak terselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, tetapi tertuntaskan dengan cara-cara politis.
  • Kemenangan politik diutamakan sedangkan kehidupan ekonomi diabaikan (politik dikedepankan tanpa memperhatikan ekonomi).
  • Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sering bertentangana antara satu peraturan dengan peraturan yang yang lain.
  • Tidak ada ukuran yang objektif untuk menilai suatu usaha atau hasil dari sebuah perjuangan.
  • Terjadinya aneka macam bentuk penyelewengan dan salah urus.
  • Kebrangkutan tidak mampu dikendalikan, Masyarakat mengalami kesulitan hidup, kemiskinan, dan kriminalitas.
4. PERJUANGAN MEMBEBASKAN IRIAN BARAT
Ada 3 bentuk perjuangan dalam rangka pembebesan Irian Barat : Diplomasi, Konfrontasi Politik dan Ekonomi serta Konfrontasi Militer.
1. Perjuangan Diplomasi
Ditempuh guna menunjukkan niat baik Indonesia mandahulukan cara tenang dalam menuntaskan persengketaan. Perjuangan tersebut dikerjakan dengan negosiasi. Jalan diplomasi ini sudah dimulai semenjak kabinet Natsir (1950) yang selanjutnya dijadikan acara oleh setiap kabinet. Meskipun senantiasa mengalami kegagalan alasannya adalah Belanda masih menguasai Irian Barat bahkan secara sepihak memasukkan Irian Barat ke dalam kawasan Kerajaan Belanda.
Perjuangan secara diplomasi ditempuh dengan 2 tahap, ialah
a. Secara bilateral, melalui perundingan dengan belanda.
Berdasarkan perjanjian KMB duduk perkara Irian Barat akan teratasi lewat perundingan, setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Pihak Indonesia menganggap bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat pada waktu yang sudah diputuskan. Sementara Belanda mengartikan kesepakatanKMB tersebut bahwa Irian Barat cuma akan dibicarakan sebatas negosiasi saja, bukan diserahkan. Berdasarkan alasan tersebut maka Belanda mempunyai alasan untuk tetap menguasai Indonesia. Akhirnya negosiasi dengan Belanda inipun mengalami kegagalan.
b. Diplomasi dalam lembaga PBB, yakni dengan menjinjing persoalan Indonesia-Belanda ke sidang PBB. Dilakukan sejak Kabinet Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, sampai Ali Sastroamijoyo II.
Dikarenakan penyelesaian secara diplomatik mengalami kegagalan dan sebab adanya pembatalan Uni Indonesia-Belanda secara sepihak maka Indonesia sejak 1954 melibatkan PBB dalam menuntaskan duduk perkara Irian Barat.
Dalam sidang PBB Indonesia berusaha meyakinkan bahwa persoalan Irian Barat perlu menerima perhatian Internasional. Alasan Indonesia yaitu alasannya duduk perkara Irian Barat menunjukkan adanya penindasan sebuah bangsa terhadap hak bangsa lain.
Upaya lewat forum PBB pun tidak sukses alasannya adalah mereka menganggap duduk perkara Irian Barat ialah dilema intern antara Indonesia-Belanda. Negara-negara barat masih tetap mendukung posisi Belanda. Indonesia justru menerima tunjangan dari negara-negara peserta KAA di Bandung yang mengakui bahwa Irian Barat ialah bagian dari Negara Kesatuan republik Indonesia.
2. Perjuangan Konfrontasi Politik, Ekonomi dan Militer
Karena usaha diplomasi baik bilateral maupun dalam lembaga PBB belum menawarkan hasil sehingga Indonesia meningkatkan perjuangannya dalam bentuk konfrontasi. Konfrontasi dilaksanakan namun tetap saja melanjutkan diplomasi dalam sidang-sidang PBB. Konfrontasi yang ditempuh yakni konfrontasi politik dan ekonomi, serta konfrontasi militer.
Konfrontasi militer terpaksa dijalankan setelah Belanda tak inginberkompromi dengan Indonesia.
a. Konfrontasi Politik dan Ekonomi
Konfrontasi ekonomi dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap aset-aset dan kepentingan-kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia. Konfrontasi ekonomi tersebut sebagai berikut.
1) Tahun 1956 secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB, diumumkan penghapusan utang-utang RI terhadap Belanda.
2)  Selama tahun 1957 dilaksanakan :
  • Pemogokan buruh di perusahaan-perusahaan Belanda
  • Melarang terbitan-terbitan dan film berbahasa Belanda
  • Melarang penerbangan kapal-kapal Belanda
  • Memboikot kepentingan-kepentingan Belanda di Indonesia

3)     Selama tahun 1958-1959 dilakukan :
  • Nasionalisasi kepada ± 700 perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia
  • Mengalihkan sentra pemasaran komoditi RI dan Rotterdam (Belanda) ke Bremen, Jerman.

Konfrontasi Politik dilakukan melalui tindakan selaku berikut.
  • Tahun 1951, Kabinet Sukiman menyatakan bahwa kekerabatan Indonesia dengan Belanda merupakan kekerabatan bilateral biasa, bukan kekerabatan Unie-Statuut.
  • Tanggal 3 Mei 1956, pada era Kabinet Ali Sastroamijoyo II, diumumkan abolisi semua hasil KMB.
  • Pada tanggal 17 Agustus 1956 dibentuk provinsi Irian Barat dengan ibukotanya kotanya di Soa Siu (Tidore) dan Zaenal Abidin Syah (Sultan Tidore) sebagai gubernurnya yang dilantik tanggal 23 September 1956. Provinsi Irian Barat mencakup : Irian, Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile.
  • 18 November 1957 terjadi Rapat biasa pembebasan Irian Barat di Jakarta.
  • Tahun 1958, Pemerintah RI menghentikan aktivitas-kegiatan konsuler Belanda di Indonesia. Pemecatan semua pekerja warga Belanda di Indonesia
  • Tanggal 8 Februari 1958, dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat.
  • Tanggal 17 Agustus 1960 diumumkan pemutusan korelasi diplomatik dengan Belanda.
b. Konfrontasi Militer
Dampak dari tindakan konfrontasi politik dan ekonomi tersebut maka tahun 1961 dalam Sidang Majelis Umum PBB terjadi perdebatan perihal duduk perkara Irian Barat.
Diputuskan bahwa Diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker bersedia menjadi penengah dalam pertengkaran antara Indonesia dan Belanda.
Bunker mengajukan ajakan yang diketahui dengan Rencana Bunker, yaitu :
  • Pemerintah Irian Barat harus diserahkan kepada Republik Indonesia.
  • Setelah sekian tahun, rakyat Irian Barat mesti diberi peluang untuk memilih pertimbangan apakah tetap dalam negara Republik Indonesia atau memisahkan diri.
  • Pelaksanaan penyelesaian problem Irian Barat akan tamat dalam rentang waktu dua tahun.
  • Guna menyingkir dari bentrokan fisik antara pihak yang bersengketa, diadakan pemerintah peralihan di bawah pengawasan PBB selama satu tahun.

Indonesia menyepakati permintaan itu dengan catatan rentang waktu diperpendek.
Pihak Belanda tidak mengindahkan ajakan tersebut bahkan mengajukan undangan untuk menyerahkan Irian Barat di bawah pengawasan PBB. Selanjutnya PBB membentuk negara Papua dalam rentang waktu 16 tahun.
Jadi Belanda tetap tidak ingin Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia. Keinginan Belanda tersebut terlihat jelas ketika tanpa persetujuan PBB, Belanda mendirikan negara Papua, lengkap dengan bendera dan lagu kebangsaan.
Tindakan Belanda tersebut tidak melemahkan semangat bangsa Indonesia. Indonesia menilai bahwa telah saatnya menempuh jalan kekuatan fisik (militer).
Perjuangan melalui jalur militer ditempuh dengan tujuan untuk:
  • Menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam memperjuangankan apa pun yang memang menjadi haknya.
  • Menunjukkan kesungguhan dan memperkuat posisi Indonesia.
  • Menunjukkan sikap tidak kenal menyerah dalam merebut Irian Barat.

Persiapan pemerintah untuk menggalang kekuatan militer adalah :
  • Pada Desember 1960, mengantarkan misi ke Uni Soviet untuk membeli senjata dan perlengkapan perang lainnya.
  • KSAD mendatangi beberapa negara, seperti India, Pakistan, tahiland, Filipina, Australia, Selandia Baru, Jerman, Perancis, dan Inggris untuk menjajaki perilaku negara-negara tersebut kalau terjadi perang antara Indonesia dengan Belanda.
  • Tindakan persiapan Indonesia tersebut dianggap oleh Belanda selaku upaya untuk melaklukan Agresi. Sehingga Belanda lalu memperkuat armada dan angkatan perangnya di Irian Barat dengan mendatangkan kapal induk Karel Dorman.
  • Maka Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno menginformasikan Tri Komando Rakyat (Trikora) di Yogyakarta yang telah dirumuskan oleh Dewan Pertahanan Nasional. Peristiwa ini menandai dimulainya secara resmi konfrontasi militer kepada Belanda dalam rangka mengembalikan Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi.

Isi Trikora yaitu sebagai berikut.
1)     Gagalkan Pembentukan Negara boneka papua buuatan Belanda
2)     Kibarkan Sang merah Putih di Irian Barat, Tanah air Indonesia
3)     Bersiaplah untuk mobilisasi biasa guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.
Selanjutnya, diadakan rapat Dewan Pertahanan Nasional dan Gabungan Kepala Staf serta Komamndo Tertinggi Pembebasan Irian Barat. Keputusan dari rapat tersebut ialah selaku berikut.
  • Dibentuk Provinsi Irian Barat gaya baru yang beribu kota di Jayapura(zaman Belanda berjulukan Hollandia) dengan putra Irian selaku gubernurnya.
  • Tanggal 11 Januari 1962 dibuat Komando Tertinggi dan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar yang langsung di bawah ABRI dengan peran merebut Irian Barat. Tugas Komando Mandala yaitu sebagai berikut.
  • Menyelenggarakan operasi Militer untuk membebaskan Irian Barat. Operasi militer tersebut terdiri dari tiga tahap, adalah penyusupan (infiltrasi), serangan besar-besaran (eksploitasi), dan penegakan kekuasaan Republik Indonesia (Konsolidasi).
  • Menggunakan segenap kekuatan dalam lingkungan Republik Indonesia untuk membebaskan Irian Barat. Kekuatan itu terdiri atas prajurit regulerdan suka relawan maupun banyak sekali peluangperlawanan rakyat lainnya

Tanggal 13 Januari 1962, Brigadir Jendral Suharto dilantik sebagai Panglima Mandala dengan pangkat Mayor Jendral, ia juga merangkap selaku Deputi KSAD untuk wilayah Indonesia bab timur.
Sebelum konsolidasi yang dilakukan oleh Komando Mandala akhir, Tanggal 15 Januari 1962 terjadi peperangan di Laut Aru. Dalam peperangan tersebut Deputi KSAL Komodor Yos Sudarso gugur.
c. Konfrontasi Total
Sesuai dengan pertumbuhan suasana Trikora diperjelas dengan Instruksi Panglima Besar Komodor Tertinggi Pembebasan Irian Barat No.1 terhadap Panglima Mandala yang isinya selaku berikut.
  • Merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer dengan tujuan mengembalikan daerah Irian Barat ke dalam kekuasaan Republik Indonesia.
  • Mengembangkan suasana di Provinsi Irian Barat sesuai dengan usaha di bidang diplomasi dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya di Wilayah Irian Barat mampu secara de facto diciptakan kawasan-tempat bebas atau ada bagian kekuasaan/ pemerintah tempat Republik Indonesia.

Strategi yang disusun oleh Panglima Mandala guna melaksanakan instruksi tersebut.
  • Tahap Infiltrasi (penyusupan) (sampai simpulan 1962),yakni dengan memasukkan 10 kompi di sekeliling target-target tertentu untuk menciptakan kawasan bebas de facto yang kuat sehingga sukar dihancurkan oleh musuh dan mengembangkan pengusaan daerah dengan menjinjing serta rakyat Irian Barat.
  • Tahap Eksploitasi (awal 1963),yakni menyelenggarakan serangan terbuka terhadap induk militer musuh dan menduduki semua pos-pos pertahanan lawan yang penting.
  • Tahap Konsolidasi (permulaan 1964),yakni dengan memberikan kekuasaan dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat.Pelaksanaannya Indonesia menjalankan tahap infiltasi, berikutnya melakukan operasi Jayawijaya, tetapi sebelum terlaksana pada 18 Agustus 1962 ada sebuah perintah dari presiden untuk menghentikan tembak-menembak.
  • Akhir Konfrontasi 
  • Surat perintah tersebut dikeluarkan sesudah ditandatangani kesepakatan antara pemerintah RI dengan kerajaan Belanda tentang Irian Barat di Markas Besar PBB di New York pada tanggal 15 Agustus 1962 yang berikutnya dikenal dengan Perjanjian New York. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menlu Subandrio sementara itu Belanda dipimpin oleh Van Royen dan Schuurman. 
Kesepakatan tersebut berisi.
1) Kekuasaan pemerintah di Irian Barat untuk beberapa waktu diserahkan pada UNTEA(United Nations Temporary Executive Authority)
2) Akan diadakan PERPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) di Irian Barat sebelum tahun 1969.
Untuk menjamin Keamanan di Irian Barat dibentuklah pasukan penjaga perdamaian PBB yang disebut UNSF (United Nations Security Force) yang dipimpin oleh Brigadir Jendral Said Udin Khan dari Pakistan.
Berdasarkan Perjanjian New York proses untuk pengembalian Irian Barat ditempuh lewat beberapa tahap, adalah :
  • Antara 1 Oktober -31 Desember 1962 merupakan periode pemerintahan UNTEA bareng Kerajaan Belanda.
  • Antara 1 Januari 1963- 1 Mei 1963 ialah masa pemerintahan UNTEA bareng RI.
  • Sejak 1 Mei 1963, kawasan Irian Barat sepenuhnya berada di bawah kekuasaan RI.
  • Tahun 1969 akan diadakan act of free choice, yakni penentuan usulan rakyat (Perpera).

Penentuan Pendapat rakyat (Perpera) bermakna rakyat diberi potensi untuk menentukan tetap bergabung dengan Republik Indonesia atau Merdeka.
Perpera mulai dilaksankan pada tanggal 14 Juli 1969 di Merauke hingga dengan 4 Agustus 1969 di Jayapura. Hasil Perpera tersebut adalah secara umum dikuasai rakyat Irian Barat menyatakan tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hasil Perpera selanjutnya dibawa oleh Diplomat PBB, Ortis Sanz (yang melihat setiap tahap Perpera) untuk dilaporkan dalam sidang Majelis Umum PBB ke-24.
Tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB mengesahkan hasil Perpera tersebut.
dari aneka macam sumber…


Posted

in

by