Materi Sejarah 11A : Perkembangan Kehidupan Politik Dan Ekonomi Indonesia Pada Era Orde Baru

MATERI 11a Perkembangan Kehidupan Politik Dan Ekonomi Indonesia Pada Masa Orde Baru (bag-1) (1966-1998)


Sistem dan Struktur Politik – Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru (1966-1998). Orde Baru ialah suatu tata cara pemerintahan yang mau menerapkan tatanan kehidupan bernegara menurut Pancasila dan UUD 1945. Orde ini lahir sehabis terjadinya peristiwa nasional pada tahun 1965.
– Orde gres mampu bertahan selama 32 th Karena Orde Baru bisa membuat dan memelihara stabilitas sosial politik dengan mewujudkan pembangunan nasional yang dirancang secara bertahap dan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
A. Masa Transisi 1966-1967
1. Aksi Tritura
        Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke dingklik kepresidenan tidak mampu dilepaskan dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30 S PKI. Ini ialah peristiwa yang menjadi titik permulaan berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari percaturan politik Indonesia.
        Peristiwa trsebut sudah mengakibatkan banyak sekali aksi . Diantaranya aksi TRI TURA.
Isi Tritura :
• Pada 12 Januari 1966 dipelopori oleh KAMI dan KAPPI, kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR-GR mengajukan tiga buah permintaan ialah: (1) Pembubaran PKI, (2) Pembersihan kabinet dari bagian-bagian G30S PKI, dan (3) Penurunan harga/perbaikan ekonomi.
2. Surat Perintah Sebelas Maret
   Kekacauan politik yang terjadi membuat presiden sukarno memerintahkan komandan resimen cakrabirawa , brigjen subur untuk menciptakan desain surat perintah terhadap Letjen Soeharto untuk memulihkan kondisi dan kewibawaan pemerintah. Setelah dibahas bersama, kesudahannya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang kemudian terkenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret, atau SP 11 Maret, atau Supersemar.
        Supersemar berisi sumbangan mandat kepada Letjen. Soeharto sebagaiPanglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan kondisi dan kewibawaan pemerintah.
        Mandat itu lalu diketahui sebagai Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Keluarnya Supersemar dianggap selaku tonggak lahirnya Orde Baru.
– faktor yang melatar belakangi lahirnya Supersemar, diantaranya:
1. Situasi negara secara biasa dalam keadaan semrawut dan genting.
2. Untuk menanggulangi suasana yang tak menentu akhir pemberontakan G 30 S/PKI.
3. Menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Untuk memulihkan kondisi dan wibawa pemerintah.
3. Dualisame kepemimpinan Nasional
        Memasuki tahun 1966 terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Disatu pihak Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya telah makin merosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak supaya PKI dibubarkan. (2 kali pertanggungjawabannya ditolak oleh MPRS).
        Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto selaku pengemban Supersemar, diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet, yang diberi nama Kabinet Ampera.
        Sebuah kabinet baru telah terbentuk dan diberi nama Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat). Kabinet tersebut didirikan pada 28 Juli 1966.
        Kabinet ini memiliki peran pokok untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Program kabinet tersebut antara lain yaitu memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan, dan melakukan pemilihan umum sesuai denganKetetapan MPR RI No. XI/MPRS/1966.
        Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soekarno adalah pemimpin Kabinet. Akan tetapi pelaksanaan pimpinan pemerintahan dan peran harian dijalankan oleh Presidium Kabinet yang diketuai oleh Letnan Jenderal Soeharto.


B. STABILITAS POLITIK DAN EKONOMI ORDE BARU

1. Stabilitas Politik Orde Baru
Langkah yang diambil pemerintah untuk penataan kehidupan Politik yakni:
1) Penataan politik dalam negeri
a. Pembentukan Kabinet Pembangunan
Kabinet permulaan pada era peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) yaitu Kabinet AMPERA dengan peran yang diketahui dengan nama Dwi Darma Kabinet Ampera yaitu untuk membuat stabilitas politik dan ekonomi selaku kriteria untuk melaksanakan pembangunan nasional.
Selanjutnya setelah sidang MPRS tahun 1968 memutuskan Soeharto selaku presiden untuk periode jabatan 5 tahun maka dibentuklah kabinet yang gres dengan nama Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut dengan Pancakrida, yang mencakup :
        Penciptaan stabilitas politik dan ekonomi
        Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahap pertama
        Pelaksanaan Pemilihan Umum
        Pengikisan habis sisa-sisa Gerakan 30 September
        Pembersihan aparatur negara di sentra pemerintahan dan kawasan dari dampak PKI.
b. Pembubaran PKI dan Organisasi massanya
Soeharto sebagai pengemban Supersemar guna menjamin keselamatan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan maka melaksanakan :
Pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan dikukuhkannya Ketetapan MPRS No. IX Tahun 1966.
Dikeluarkan pula keputusan yang menyatakan bahwa PKI selaku organisasi terlarang di Indonesia.
Pada tanggal 8 Maret 1966 dilaksanakan pengawalan 15 orang menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965. Hal ini disebabkan timbul keraguan bahwa mereka tidak hendak membantu presiden untuk memulihkan keselamatan dan ketertiban.
c. Pemilihan Umum
Selama abad Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan biasa sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, ialah: tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
Penyelenggaraan Pemilu yang terstruktur selama Orde Baru mengakibatkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta. Apalagi pemilu itu berlangsung secara tertib dan dijiwai oleh asas LUBER(Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia).
Kenyataannya pemilu diarahkan pada kemenangan akseptor tertentu yaitu Golongan Karya (Golkar) yang selalu menonjol sejak pemilu 1971-1997. Kemenangan Golkar yang senantiasa mendominasi tersebut sangat menguntungkan pemerintah dimana terjadi perimbangan suara di MPR dan dewan perwakilan rakyat. Perimbangan tersebut memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama enam kurun penyeleksian. Selain itu, setiap Pertanggungjawaban, Rancangan Undang-undang, dan ajuan lainnya dari pemerintah senantiasa menerima persetujuan dari MPR dan DPR tanpa catatan.
C. PENERAPAN DWI FUNGSI ABRI
Secara   konseptual   Dwi   Fungsi   ABRI   hakikat bergotong-royong yakni ialah sebuah aliran yang wajar. Konsep Dwi Fungsi ABRI pada hakikatnya pengabdian terhadap bangsa dan negara secara total, baik di bidang pertahanan dan keselamatan (Hankam) maupun bidang non-Hankam.
Dwifungsi ABRI, mirip yang sudah dijelaskan sebelumnya diartikan bahwa ABRI mempunyai dua fungsi, yakni fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik. Dalam pelaksanaannya pada periode Soeharto, fungsi utama ABRI selaku kekuatan militer Indonesia memang tidak dapat dihindari, tetapi pada kurun ini, peran ABRI dalam bidang politik terlihat lebih signifikan seiring dengan diangkatnya Presiden Soeharto oleh MPRS pada tahun 1968.
Dalam implementasinya, rancangan Dwi Fungsi ABRI terutama pengabdian di bidang Hankam cuma diaktualisasikan pada tataran kebijakan (proses perumusan kebijakan nasional) yang diwujudkan melalui sumbangsih aliran. Pemikiran (pandangan baru, pemikiran , pendapat, dan pandangan) yang diberikan ABRI tersebut utamanya dari sudut pandang Hankam kepada banyak sekali kebijakan nasional, sehingga kebijakan tersebut akan sempurna sebab sudah melalui pertimbangan yang komprehensif.
Namun, dalam praktiknya di lapangan pada periode lalu, ternyata terjadi penyimpangan kepada konsepsi semula. Salah satu di antara peran non- pertahanan yang dimainkan militer yakni peran sosial-politik. Melalui konsep kekaryaan, tugas militer yang menonjol dibuktikan dengan banyaknya perwira militer yang menduduki jabatan-jabatan politik dan pemerintahan.  Perwira- perwira militer, termasuk yang aktif, mulai dari menjadi kepala desa/lurah, camat, bupati/walikota, gubernur, sampai menjadi menteri. Selain itu, militer menduduki jabatan-jabatan lain yang sebaiknya diduduki oleh birokrat sipil mulai dari kepala dinas, kepala kantor departemen, inspektur jenderal, administrator jenderal, sampai sekretaris jenderal.
Secara biasa , intervensi ABRI dalam bidang poilitik pada abad Orde Baru yang mengatasnamakan Dwifungsi ABRI ini salah satunya ialah dengan ditempatkannya militer di DPR, MPR, maupun DPD tingkat provinsi dan kabupaten. Perwira yang aktif, sebanyak seperlima dari jumlahnya menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), dimana mereka bertanggung jawab kepada komandan setempat, sedangkan yang di MPR dan dewan perwakilan rakyat tingkat
nasional bertanggung jawab pribadi terhadap panglima ABRI. Selain itu, para ABRI juga menempati posisi formal dan informal dalam pengendalian Golkar serta mengawasi penduduk lewat gerakan teritorial di seluruh kawasan dari mulai Jakarta sampai ke dareah-kawasan terpencil, salah satunya dengan gerakan AMD (ABRI Masuk Desa). Keikutsertaan militer dalam bidang politik secara biasa bersifat antipartai. Militer percaya bahwa mereka merupakan pihak yang setia kepada modernisasi dan pembangunan. Sedangkan partai politik dipandang memiliki kepentingan-kepentingan kalangan tersendiri.
Keterlibatan ABRI di sektor direktur sungguh aktual utamanya melalui Golkar. Hubungan ABRI dan Golkar disebut sebagai hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Contohnya pada Munas I Golkar di Surabaya (4-9 September 1973), ABRI mampu menempatkan perwira aktif ke dalam Dewan Pengurus Pusat. Selain itu, nyaris di seluruh tempat tingkat I dan tempat tingkat II jabatan ketua Golkar dipegang oleh ABRI aktif. Selain itu, terpilihnya Sudharmono selaku wakil militer pada pucuk pemimpin Golkar (pada Munas III) juga mengambarkan bahwa Golkar masih di bawah kendali militer.
2) Penataan Politik Luar Negeri
a. Kembali menjadi anggota PBB
Indonesia kembali menjadi anggota PBB dikarenakan adanya desakan dari komisi bidang pertahanan keamanan dan luar negeri dewan perwakilan rakyat terhadap pemerintah Indonesia. Pada tanggal 3 Juni 1966 kesannya disepakati bahwa Indonesia mesti kembali menjadi anggota PBB dan tubuh-badan internasional yang lain dalam rangka menjawab kepentingan nasional yang makin mendesak. Keputusan untuk kembali ini dikarenakan Indonesia sadar bahwa ada banyak faedah yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota PBB pada tahun 1950-1964. Indonesia secara resmi hasilnya kembali menjadi anggota PBB semenjak tanggal 28 Desember 1966.
Kembalinya Indonesia menerima sambutan baik dari sejumlah negara Asia bahkan dari pihak PBB sendiri hal ini ditunjukkan dengan ditunjuknya Adam Malik selaku Ketua Majelis Umum PBB untuk kurun sidang tahun 1974. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB dilanjutkan dengan tindakan pemulihan korelasi dengan sejumlah negara mirip India, Filipina, Thailand, Australia, dan sejumlah negara yang lain yang sempat renggang akhir politik konfrontasi Orde Lama.
b. Pendirian ASEAN (Association of South-East Asian Nations)
Indonesia menjadi pemrakarsa didirikannya organisasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Latar belakang didirikan Organisasi ASEAN ialah adanya kebutuhan untuk menjalin korelasi kolaborasi dengan negara-negara secara regional dengan negara-negara yang ada di daerah Asia Tenggara.
Tujuan awal didirikan ASEAN ialah untuk membendung perluasan paham komunisme sehabis negara komunis Vietnam menyerang Kamboja.
Hubungan kerjasama yang terjalin yaitu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun negara yang tergabung dalam ASEAN adalah Indonesia, Thailand, Malysia, Singapura, dan Filipina.
2. Kehidupan Ekonomi Orde Baru
Pada masa Demokrasi Terpimpin, negara bareng pegawapemerintah ekonominya mendominasi seluruh acara ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga, pada awal Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha evakuasi ekonomi nasional utamanya pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, evakuasi keuangan negara dan pengawalan keperluan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dikerjakan sebab adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menawarkan tingkat inflasi kurang lebih 650% setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya acara pembangunan yang sudah direncanakan pemerintah. Oleh alasannya itu pemerintah menempuh cara sebagai berikut.
1. Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi
Keadaan ekonomi yang semrawut selaku peninggalan abad Demokrasi Terpimpin, pemerintah menempuh cara:
Mengeluarkan Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 wacana Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan.
MPRS mengeluarkan garis acara pembangunan, yakni acara penyelamatan, acara stabilitas dan rehabilitasi, serta acara pembangunan.
Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional utamanya stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi memiliki arti mengatur inflasi supaya harga barang-barang tidak melambung terus. Sedangkan rehabilitasi yaitu perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Program Stabilisasi dilaksanakan dengan cara membendung laju inflasi.
Sesudah kabinet Pembangunan dibuat pada bulan Juli 1968 berdasarkan Tap MPRS No.XLI/MPRS/1968, kebijakan ekonomi pemerintah dialihkan pada pengendalian yang ketat kepada gerak harga barang utamanya sandang, pangan, dan kurs valuta asing. Sejak saat itu kestabilan ekonomi nasional relatif tercapai alasannya semenjak 1969 kenaikan harga bahan-materi pokok dan valuta asing dapat diatasi. Program Rehabilitasi dikerjakan dengan berupaya memulihkan kesanggupan berproduksi.
Selama 10 tahun mengalami kelumpuhan dan kerusakan pada prasarana ekonomi dan sosial. Lembaga perkreditan desa, gerakan koperasi, perbankan disalah gunakan dan dijadikan alat kekuasaan oleh kelompok dan kepentingan tertentu. Dampaknya forum tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyusun dan perbaikan tata hidup penduduk .
2. Pembangunan Nasional
Dilakukan pembangunan nasional pada era Orde Baru dengan tujuan terciptanya penduduk yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Arah dan kecerdikan ekonominya yaitu pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya ialah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua ajaran tersebut yakni kemakmuran bagi semua lapisan masyarakat dalam situasi politik dan ekonomi yang stabil. Isi Trilogi Pembagunan yaitu selaku berikut.
Pemerataan pembangunan dan hasil-balasannya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Pelaksanaan pembangunan nasional dikerjakan secara sedikit demi sedikit adalah:
– Jangka panjang meliputi era 25 sampai 30 tahun
– Jangka pendek meliputi masa 5 tahun (Pelita/Pembangunan Lima Tahun)
Selama era Orde Baru terdapat 6 Pelita, ialah :
1. Pelita I
Dilaksanakan pada 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru.
Tujuan Pelita I : Untuk memajukan taraf hidup rakyat dan sekaligus menaruh dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.
Sasaran Pelita I : Pangan, Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat, ekspansi lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.
2. Pelita II
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Sasaran utamanya yakni tersedianya pangan, sandang, perumahan, fasilitas dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada permulaan pemerintahan Orde Baru laju inflasi meraih 60% dan pada simpulan Pelita I laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi turun menjadi 9,5%.
3. Pelita III
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pelita III pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan pementingan lebih menonjol pada segi pemerataan yang diketahui dengan Delapan Jalur Pemerataan, adalah:
– Pemerataan pemenuhan kebutuhan utama rakyat.
– Pemerataan peluang memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
– Pemerataan pembagian pemasukan
– Pemerataan potensi kerja
– Pemerataan kesempatan berupaya
– Pemerataan peluang ikut serta dalam pembangunan
– Pemerataan penyebaran pembagunan di seluruh daerah tanah air
– Pemerataan potensi memperoleh keadilan.
4. Pelita IV
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. sasarannya ialah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mampu menghasilkan mesin industri sendiri.

5. Pelita V
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Sasarannya pada sektor pertanian dan industri.

6. Pelita VI
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999. Sasarannya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berhubungan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia selaku pendukungnya.

D. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ORDE BARU
Pemerintahan Orde Baru senantiasa berpedoman pada tiga desain pembangunan nasional yang populer dengan sebutan Trilogi Pembangunan, ialah:
1. pemerataan pembangunan dan hasil-alhasil yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
2. pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Konsekuensi dari perkembangan ekonomi yang cukup tinggi akibat pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan. Oleh sebab itu, semenjak Pembangunan Lima Tahun Tahap III (1 April 1979-31 Maret 1984) maka pemerintahan Orde Baru menetapkan Delapan Jalur Pemerataan, yakni:
1. pemerataan pemenuhan kebutuhan primer rakyat, khususnya pangan, sandang, dan perumahan;
2. pemerataan peluang mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3. pemerataan pembagian pendapatan;
4. pemerataan kesempatan kerja;
5. pemerataan potensi berusaha;
6. pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan;
7. pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh daerah tanah air; dan
8. pemerataan potensi menemukan keadilan.
a.       Pertanian
Sepanjang 1970-an sampai 1980-an dilakukan investasi besar-besaran untuk infrastruktur Pembangunan Lima Tahun (Repelita), swasembada pangan ialah konsentrasi tersendiri dalam planning pembangunan yang dibuat oleh Soeharto. Pada Pelita I yang dicanangkan landasan permulaan pembangunan Pemerintahan Orde Baru, dititikberatkan pada pembangunan di sektor pertanian yang bermaksud memburu keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan sektor pertanian. Tujuan Pelita I, mengembangkan taraf hidup rakyat lewat sektor pertanian yang ditopang oleh kekuatan koperasi dan sekaligus menaruh dasar-dasar pembangunan dalam tahapan berikutnya.
Soeharto membangun dan menyebarkan organisasi atau institusi yang mau melakukan program-acara tersebut. Pembangunan ditekankan pada penciptaan institusi pedesaan sebagai wahana pembangunan dengan membentuk Bimbingan Massal (Bimas) yang didedikasikan mengembangkan buatan beras dan koperasi sebagai organisasi ekonomi masyarakat pedesaan. Sekaligus menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan fasilitas pembuatan dan pemasaran hasil bikinan. Di segi lain pemerintah juga menciptakan Badan Urusan Logistik (BULOG).
Kemudian pemerintah melibatkan para petani melalui koperasi yang bermaksud memperbaiki bikinan pangan nasional. Untuk itu kemudian pemerintah membuatkan ekonomi pedesaan dengan menunjuk Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada dengan membentuk Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Maka lahirlah Koperasi Unit Desa (KUD) selaku bab dari pembangunan nasional. Badan Usaha Unit Desa (BUUD)/KUD melaksanakan aktivitas pengadaan pangan untuk persediaan nasional yang diperluas dengan peran menyalurkan fasilitas buatan pertanian (pupuk, benih dan obat-obatan).
Soeharto juga berbagi institusi-institusi yang mendukung pertanian lainnya mirip institusi penelitian mirip BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) yang meningkat untuk menghasilkan penemuan untuk pengembangan pertanian yang pada kala Soeharto salah satu produknya yang cukup terkenal ialah Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW).
Pemerintah Orde Baru membangun pabrik-pabrik pupuk untuk penyediaan pupuk bagi petani. Para petani diberi akomodasi memperoleh kredit bank untuk berbelanja pupuk. Pemasaran hasil panen mereka dijamin dengan kebijakan harga dasar dan pengadaan pangan. Diperkenalkan juga manajemen usaha tani, dimulai dari Panca Usaha Tani, Bimas, Operasi
Khusus, dan Intensif Khusus yang telah terbukti mampu meningkatkan produksi pangan, khususnya beras. Saat itu, kecerdikan daya padi di Indonesia
adalah yang terbaik di Asia. Pemerintah memfasilitasi ketersediaan benih unggul, pupuk, pestisida lewat subsidi yang terkontrol dengan baik. Pabrik pupuk yang dibangun antara lain yakni Petro Kimia Gresik di Gresik, Pupuk Sriwijaya di Palembang, dan Asean Aceh Fertilizer di Aceh.
Jaringan irigasi teknis dibangun di banyak sekali tempat dan acara pembibitan ditingkatkan. Di dalam Pelita I Pertanian dan Irigasi dimasukkan sebagai satu bagian tersendiri dalam detail planning bidang-bidang. Di dalam detail klarifikasi diterangkan bahwa tujuannya yakni untuk peningkatan buatan pangan terutama beras.
Koperasi di pedesaan terus dipacu untuk mengembangkan produktivitasnya. Kebijakan terus mengalir guna menopang kegiatan di kawasan pedesaan. BUUD yang semula cuma dilibatkan dalam program Bimbingan Massal (Bimas sektor pertanian pangan), kemudian ditingkatkan menjadi Koperasi Unit Desa (KUD) dengan peran serta peranan yang terus dikembangkan. Instruksi Presiden (Inpres) No.4, Tahun 1973, Tentang Unit Desa dikeluarkan 5 Mei 1973, menjadi tonggak yuridis keberadaan KUD. Kebijakan tersebut dilanjutkan dengan Instruksi Presiden No. 4, Tahun 1973, yang membentuk Wilayah Unit Desa (Wilud), pada akibatnya menjadi Koperasi Unit Desa (KUD). Dari sinilah lahir Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), yang berada di bawah Departemen Pertanian.
Para PPL memperkenalkan dan menyebarluaskan teknologi pertanian kepada para petani melalui kegiatan penyuluhan. Pemerintah menempatkan para penyuluh pertanian di tingkat desa dan kalangan petani. Selain acara penyuluhan, kelompencapir (golongan pendengar, pembaca, pemirsa), juga menjadi salah satu program pembangunan pertanian Orde Baru yang khas. Kelompecapir merupakan wadah temu wicara pribadi antara petani, nelayan, dan peternak dengan sesama petani, penyuluh, menteri atau bahkan dengan Presiden Soeharto. Kelompencapir juga mengadakan persaingan cerdas cermat pertanian yang diikuti oleh para petani berprestasi dari banyak sekali daerah sampai tingkat pusat. Kelompencapir ialah acara Orde Baru di bidang pertanian yang dikerjakan oleh Departemen Penerangan. Kelompencapir didirikan pada 18 Juni 1984, dengan keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No.110/Kep/Menpen/1984.
b. Pendidikan
Pada periode kepemimpinan Soeharto pembangunan pendidikan mengalami pertumbuhan yang sungguh penting. Ada tiga hal yang layak dicatat dalam bidang pendidikan kala Orde Baru yakni pembangunan Sekolah Dasar Inpres (SD Inpres), acara wajib belajar dan pembentukan golongan belajar atau kejar. Semuanya itu bermaksud untuk memperluas peluang berguru, terutama di pedesaan dan bagi daerah perkotaan yang orangnya berpenghasilan rendah.
Pada 1973, Soeharto mengeluarkan Inpres No 10/1973 perihal Program Bantuan Pembangunan Gedung SD. Pelaksanaan tahap pertama program SD Inpres ialah pembangunan 6.000 gedung SD yang masing-masing memiliki tiga ruang kelas. Dana pembangunan SD Inpres tersebut berasal dari hasil pemasaran minyak bumi yang harganya naik sekitar 300 persen dari sebelumnya.
Pada tahun-tahun awal pelaksanaan program pembangunan Sekolah Dasar Inpres, nyaris setiap tahun, ribuan gedung sekolah dibangun. Sebelum program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dijalankan, jumlah gedung Sekolah Dasar yang tercatat pada tahun 1968 sebanyak 60.023 unit dan gedung SMP 5.897 unit. Pada permulaan Pelita VI, jumlah itu telah berkembangmenjadi sekitar 150.000 gedung SD dan 20.000 gedung SMP. Pembangunan paling besar terjadi pada masa 1982/1983 saat 22.600 gedung SD gres dibuat. Hingga era 1993/1994 tercatat nyaris 150.000 unit SD Inpres telah dibangun.
Peningkatan jumlah sekolah dasar dibarengi pula oleh kenaikan jumlah guru. Jumlah guru SD yang sebelumnya berjumlah sekitar ratusan ribu, pada awal tahun 1994 menjadi lebih dari satu juta guru. Satu juta lebih guru ditempatkan di sekolah-sekolah inpres tersebut. Lonjakan jumlah guru dari puluhan ribu menjadi ratusan ribu juga terjadi pada guru SMP. Total dana yang dikeluarkan untuk program ini hingga final Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I mencapai nyaris Rp 6,5 triliun.
Program wajib belajar pada masa Soeharto mulai dilaksanakan pada 2 Mei 1984, di simpulan Pelita (Pembangunan Lima Tahun) III. Dalam sambutannya peresmian wajib berguru saat itu, Soeharto menyatakan bahwa kebijakannya bertujuan untuk memperlihatkan kesempatan yang serupa dan adil kepadamseluruh anak Indonesia berusia 7-12 tahun dalam menikmati pendidikan dasar. Program wajib berguru itu mengharuskan setiap anak usia 7-12 tahun untuk mendapatkan pendidikan dasar 6 tahun (Sekolah Dasar).
Program ini tidak murni seperti kebijakan wajib belajar yang mempunyai komponen paksaan dan sanksi bagi yang tidak melaksankannya. Pemerintah hanya mengimbau orangtua biar memasukkan anaknya yang berusia 7-12 tahun ke sekolah. Negara bertanggung jawab kepada penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan, mirip gedung sekolah, perlengkapan sekolah, di samping tenaga pengajarnya. Meski acara wajib mencar ilmu tidak dibarengi oleh kebijakan pembebasan biaya pendidikan bagi bawah umur dari keluarga kurang mampu, pemerintah waktu itu beruapya mengatasinya melalui program beasiswa. Untuk itu, kemudian muncul acara Gerakan Nasional-Orang Tua Asuh (GN-OTA).
Dalam upaya memperkuat pelaksanaan GN-OTA, diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Agama Nomor 34/HUK/1996, Nomor 88 Tahun 1996, Nomor 0129/U/1996, Nomor 195 Tahun 1996 ihwal Bantuan kepada Anak Kurang Mampu, Anak Cacat, dan Anak yang Bertempat Tinggal di Daerah Terpencil dalam rangka Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
Keberhasilan acara wajib mencar ilmu 6 tahun ditandai dengan kenaikan angka partisipasi sekolah dasar (Sekolah Dasar) sebesar 1,4 persen. Angka partisipasi Sekolah Dasar menjadi 89,91 persen di akhir Pelita IV. Kenaikan angka partisipasi itu memperbesar berpengaruh niat pemerintah untuk memperluas kalangan usia anak yang ikut acara wajib mencar ilmu berikutnya, menjadi 7-15 tahun, atau menyelesaikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (Sekolah Menengah Pertama).
Sepuluh tahun kemudian, program masuk akal sukses ditingkatkan menjadi 9 tahun, yang bermakna anak Indonesia harus mengenyam pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama. Upaya pelaksanaan wajib berguru 9 tahun pada kalangan usia 7-15 tahun mulai diresmikan pada Pencanangan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada 2 Mei 1994. Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1994.
Program wajib belajar telah memajukan taraf pendidikan penduduk Indonesia dikala itu. Fokus utama ketika itu yaitu kenaikan angka-angka indikator kualitas pendidikan dasar. Fokus pembangunan pendidikan ketika itu, adalah kenaikan secara kuantitatif, gres lalu memerhatikan mutu atau kualitas pendidikan.
Setelah ekspansi potensi berguru untuk bawah umur usia sekolah, sasaran perbaikan bidang pendidikan selanjutnya yakni pemberantasan buta abjad. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa masih banyak masyarakatyang buta huruf. Dalam upaya meningkatkan angka melek aksara, pemerintahan Orde Baru mencanangkan penuntasan buta abjad pada 16 Agustus 1978. Cara yang ditempuh yaitu dengan pembentukan kelompok mencar ilmu atau ”kejar”.
Kejar merupakan acara pengenalan abjad dan angka bagi kalangan penduduk buta karakter yang berusia 10-45 tahun. Tutor atau pembimbing setiap kelompok yaitu masyarakat yang telah dapat membaca, menulis dan berhitung dengan pendidikan minimal sekolah dasar. Jumlah akseptor dan waktu pelaksanaan dalam setiap kejar diadaptasi dengan keadaan setiap kawasan.
Keberhasilan program kejar salah satunya tampakdari angka statistik masyarakatbuta aksara yang menurun. Pada sensus tahun 1971, dari total jumlah masyarakat80 juta jiwa, Indonesia masih memiliki 39,1 persen masyarakatusia 10 tahun ke atas yang berstatus buta huruf. Sepuluh tahun kemudian, menurut sensus tahun 1980, persentase itu menurun menjadi cuma 28,8 persen. Hingga sensus selanjutnya tahun 1990, angkanya terus menyusut menjadi 15,9 persen.
c. Keluarga Berencana (KB)
Pada kala Orde Baru dijalankan acara untuk pengendalian perkembangan penduduk yang diketahui dengan Keluarga Berencana (KB). Pada tahun 1967 kemajuan masyarakatIndonesia meraih 2,6% dan pada tahun 1996 sudah menurun drastis menjadi 1,6%.
Pengendalian masyarakatdimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan kenaikan kesejahteraannya. Keberhasilan ini diraih lewat acara KB yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Hampir setiap hari di TVRI. Selain di media massa, di papan iklan di pinggir-pinggir jalan pun banyak dipasang perihal pesan pentingnya KB. Demikian pula dalam mata duit koin seratus rupiah dicantumkan mengenai KB. Hal itu pertanda bahwa Orde Baru sangat serius dalam melakukan acara KB. Slogan yang timbul dalam kampanye-kampanye KB yaitu “dua anak cukup, laki perempuan sama saja”.
Program KB di Indonesia, diawali dengan ditandatanganinya Deklarasi Kependudukan PBB pada tahun 1967 sehingga secara resmi Indonesia mengakui hak-hak untuk memilih jumlah dan jarak kelahiran sebagai hak dasar manusia dan juga pentingnya pembatasan jumlah penduduk selaku unsur perencanaan ekonomi dan sosial.
Keberhasilan Indonesia dalam pengendalian jumlah masyarakatdipuji oleh UNICEF, karena dinilai berhasil menekan tingkat kematian bayi dan sudah melakukan banyak sekali upaya lainnya dalam rangka mensejahterakan kehidupan anak-anak di tanah air. UNICEF bahkan mengemukakan bahwa tindakan yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia itu hendaknya dijadikan teladan bagi negara-negara lain yang tingkat ajal bayinya masih tinggi.
Program KB di Indonesia selaku salah satu yang paling berhasil di dunia, sehingga menarik minatdunia untuk mengikuti kesuksesan Indonesia. Pemerintah pun mengalokasikan sumber daya dan dana yang besar untuk program ini.
d. Kesehatan Masyarakat, Posyandu
Perkembangan puskesmas bermula dari rancangan Bandung Plan diperkenalkan oleh dr. Y. Leimena dan dr. Patah pada tahun 1951, Bandung Plan merupakan sebuah konsep pelayanan yang memadukan antara pelayanan kuratif dan preventif. Tahun 1956 didirikanlah proyek Bekasi oleh dr. Y. Sulianti di Lemah Abang, yakni model pelayanan kesehatan pedesaan dan pusat training tenaga.
Kemudian diresmikan Health Centre (HC) di 8 lokasi, adalah di Indrapura (Sumut), Bojong Loa (Jabar), Salaman (Jateng), Mojosari (Jatim), Kesiman (Bali), Metro (Lampung), DIY dan Kalimantan Selatan. Pada 12 November 1962 Presiden Soekarno mencanangkan acara pemberantasan malaria dan pada tanggal tersebut menjadi Hari Kesehatan Nasional (HKN).
Konsep Bandung Plan terus dikembangkan, tahun 1967 diadakan pelatihan rancangan Puskesmas. Pada tahun 1968 rancangan Puskesmas ditetapkan dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional dengan disepakatinya bentuk Puskesmas adalah Tipe A, B & C. Kegiatan Puskesmas dikala itu dikenal dengan perumpamaan ’Basic’. Ada Basic 7, Basic 13 Health Service adalah : KIA, KB, Gizi Mas, Kesling, P3M, PKM, BP, PHN, UKS, UHG, UKJ, Lab, Pencatatan dan Pelaporan. Pada tahun 1969, Tipe Puskesmas menjadi A & B. Pada tahun 1977 Indonesia ikut menandatangi komitmen Visi : ”Health For All By The Year 2000”, di Alma Ata, negara bekas
Federasi Uni Soviet, pengembangan dari konsep ”Primary Health Care”. Tahun 1979 Puskesmas tidak ada pen’tipe’an, dan dikembangkan piranti manajerial perencanaan dan evaluasi Puskesmas ialah ’ Micro Planning’danStratifikasiPuskesmas.
Pada tahun 1984 dikembangkan Posyandu, adalah pengembangan dari pos penimbangan dan kurang gizi. Posyandu dengan 5 programnya yakni, KIA, KB, Gizi, Penanggulangan Diare dan Imunisasi. Posyandu bukan saja untuk pelayanan balita namun juga untuk pelayanan ibu hamil. Bahkan pada waktu-waktu tertentu untuk promosi dan distribusi Vit.A, Fe, Garam Yodium, dan perhiasan gizi yang lain. Bahkan Posyandu dikala ini juga menjadi andalah acara penggerakan penduduk (mobilisasi sosial) mirip PIN, Campak, dan Vit A.
Perkembangan puskesmas menampakan balasannya pada masa Orde Baru, salah satu indikatornya yakni makin baiknya tingkat kesehatan. Pada sensus 1971 hanya ada satu dokter untuk melayani 20,9 ribu penduduk. Sensus 1980, menunjukkan bahwa satu tenaga dokter untuk 11,4 ribu penduduk.