Bahan Sejarah 11B : Perkembangan Kehidupan Politik Dan Ekonomi Indonesia Pada Kala Reformasi

Materi 11b Sejarah : Perkembangan Kehidupan Politik dan Ekonomi Indonesia pada Masa Reformasi (1998 – 2009)

A. Masa Akhir Orde Baru

Proses kejatuhan Orde Baru telah terlihat ketika Indonesia mengalami imbas eksklusif dari krisis ekonomi yang melanda negara-negara di Asia. Ketika krisis ini melanda Indonesia, nilai rupiah jatuh secara drastis, dampaknya terus menggerus di segala bidang kehidupan, mulai dari bidang ekonomi, politik dan sosial. Tidak hingga menempuh waktu yang lama, semenjak pertengahan tahun 1997, saat krisis moneter melanda dunia, bulan Mei 1998, Orde Baru kesannya runtuh. Krisis moneter membuka jalan bagi kita menuju terwujudnya kehidupan berdemokrasi yang sehat, yang selama ini terkukung oleh tata cara kekuasaan Orde Baru yang serba menguasai semua segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Pada saat krisis semakin dalam, muncul ketegangan-ketegangan sosial dalam masyarakat. Pada bulan-bulan awal 1998 di sejumlah kota terjadi kerusuhan anti Cina. Kelompok ini menjadi target kemarahan masyarakat alasannya adalah mereka mendominasi perekonomian di Indonesia.

Gerakan mahasiswa yang mulai mengkristal di kampus-kampus, seperti ITB, UI dan lain-lain makin meningkat intensitasnya semenjak terpilihnya Soeharto.Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa berukuran besar di seluruh Indonesia melibatkan pula para staf akademis maupun pimpinan universitas. Garis besar tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksinya di kampus di banyak sekali kota, yakni permintaan penurunan harga sembako (sembilan materi pokok), abolisi monopoli, kongkalikong, korupsi dan nepotisme (KKN) serta suksesi kepemimpinan nasional.

Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 1998 direncanakan oleh gerakan mahasiswa sebagai momen Hari Reformasi Nasional. Namun ledakan kerusuhan terjadi lebih awal dan di luar dugaan. Pada tanggal 12 Mei 1998 empat mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta tewas tertembak peluru pegawanegeri keamanan dikala demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Mereka adalah Elang Mulya, Hery Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan.

Tuntutan dan Agenda Reformasi

Reformasi yaitu gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan, alasannya adalah tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, baik sebab tidak efisien maupun tidak bersih dan tidak demokratis.

“Reformasi atau mati”. Demikian permintaan yang torehkan oleh para penggerak mahasiswa pada spanduk-spanduk yang terpampang di kampus mereka, atau yang mereka teriakan ketika melakukan aksi protes lewat kegiatan unjuk rasa pada final April 1998. Tuntutan tersebut menggambarkan sebuah titik kulminasi dari gerakan agresi protes yang berkembang di lingkungan kampus secara nasional semenjak awal tahun 1998. Gerakan ini bermaksud untuk melakukan tekanan supaya pemerintah mengadakan perubahan politik yang bermakna, lewat pelaksanaan reformasi secara total.

Kemunculan gerakan reformasi dilatarbelakangi terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan ini pada mulanya cuma berupa demonstrasi di kampus-kampus besar. Namun mahasiswa akibatnya harus turun ke jalan alasannya adalah aspirasi mereka tidak menerima tanggapandari pemerintah. Gerakan Reformasi tahun 1998 memiliki enam jadwal yaitu:
1. Suksesi kepemimpinan nasional
2. Amendemen Undang-Undang Dasar 1945
3. Pemberantasan KKN
4. Penghapusan dwifungsi ABRI
5. Penegakan supremasi hukum,
6. Pelaksanaan otonomi tempat
Ketua MPR/DPR Harmoko kembali meminta Soeharto mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 20 Mei 1998 atau DPR/MPR akan terpaksa menentukan presiden baru. Bersamaan dengan itu, sebelas menteri Kabinet Pembangunan VII mengundurkan diri.  Akhirnya, pada pukul 09.00 WIB Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya. Itulah beberapa kejadian penting menyangkut gerakan reformasi tahun 1998. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden yang telah dipegang selama 32 tahun. Soeharto kemudian digantikan B.J. Habibie. Sejak ketika itu berakhirlah kurun Orde Baru selama 32 tahun, Indonesia memasuki suatu era gres yang lalu diketahui sebagai Masa Reformasi.
B. Perkembangan Politik dan Ekonomi

1. Masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie
Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya selaku Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998, pada hari itu juga Wakil Presiden B.J Habibie dilantik menjadi presiden RI ketiga di bawah pimpinan Mahkamah Agung di Istana Negara. Dasar aturan pengangkatan Habibie ialah menurut TAP MPR No.VII/MPR/1973 yang berisi “jika Presiden berhalangan, maka Wakil Presiden ditetapkan menjadi Presiden”. Ketika Habibie naik sebagai Presiden, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir, disebabkan oleh krisis mata uang yang didorong oleh hutang luar negeri yang luar biasa besar sehingga menurunkan nilai rupiah menjadi seperempat dari nilai tahun 1997.

Ditambah kerusuhan Mei 1998 sudah merusak sentra-sentra bisnis perkotaan, utamanya di kalangan penanam modal keturunan Cina yang memainkan tugas secara umum dikuasai dalam ekonomi Indonesia. Larinya modal, dan hancurnya buatan serta distribusi barang-barang menyebabkan upaya pemulihan menjadi sungguh susah, hal tersebut menimbulkan tingkat inflasi yang tinggi.

Dalam pidato pertamanya pada tanggal 21 Mei 1998, malam harinya sesudah dilantik sebagai Presiden, pukul.19.30 WIB di Istana Merdeka yang disiarkan eksklusif lewat RRI dan TVRI, B.J. Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi. Pidato tersebut bisa dibilang ialah visi kepemimpinan B.J. Habibie guna menjawab permintaan Reformasi secara cepat dan sempurna. Beberapa point penting dari pidatonya tersebut yaitu kabinetnya akan menyiapkan proses reformasi di ketiga bidang ialah :

1)   Di bidang politik antara lain dengan memperbarui aneka macam perundang-undangan dalam rangka lebih mengembangkan mutu kehidupan berpolitik yang bernuansa pada PEMILU sebagaimana yang diamanatkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
2)   Di bidang hukum antara lain meninjau kembali Undang-Undang Subversi.
3) Di bidang ekonomi dengan mempercepat penyelesaian undang-undang yang menetralisir praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.

a. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan

Sehari sesudah dilantik, B.J. Habibie telah sukses membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet Reformasi Pembangunan berisikan 36 Menteri, yakni 4 Menteri Negara dengan peran selaku Menteri Koordinator, 20 Menteri Negara yang memimpin Departemen, dan 12 Menteri Negara yang memimpin peran tertentu.

Pada sidang pertama Kabinet Reformasi Pembangunan, 25 Mei 1998, B.J. Habibie memperlihatkan pengarahan bahwa pemerintah mesti menanggulangi krisis ekonomi dengan dua sasaran pokok, ialah tersedianya materi kuliner pokok masyarakat dan berputarnya kembali roda perekonomian penduduk . Pusat perhatian Kabinet Reformasi Pembangunan yaitu mengembangkan kualitas, produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat, dengan memberi tugas perusahaan kecil, menengah dan koperasi, alasannya adalah terbukti mempunyai ketahanan ekonomi dalam menghadapi krisis.

Dalam sidang pertama kabinet itu juga, Habibie menyuruh bahwa departemen-departemen terkait secepatnya mengambil langkah antisipasi dan pelaksanaan reformasi, utamanya menyangkut reformasi di bidang politik, bidang ekonomi dan bidang hukum. Perangkat perundang-usul yang perlu diperbarui antara lain Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang wacana Partai Politik dan Golkar, UU perihal susunan dan kedudukan MPR, dewan perwakilan rakyat dan DPRD, UU ihwal Pemerintahan Daerah.

b. Sidang spesial MPR 1998
Di tengah maraknya gelombang demonstrasi mahasiswa dan desakan kaum intelektual terhadap legitimasi pemerintahan Habibie, pada 10-13 November 1998, MPR menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk memutuskan langkah pemerintah dalam melakukan reformasi di segala bidang. Beberapa hasil yang dijanjikan pemerintah dalam menghadapi permintaan keras dari mahasiswa dan gerakan reformasi telah terwujud dalam ketetapan-ketetapan yang dihasilkan MPR, antara lain:
    Terbukanya peluang untuk mengamandemen UUD 1945 tanpa melalui referendum.
  Pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib (Tap MPR No.XVIII/MPR/1998).
      Masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya hingga dua kali kala tugas, masing masing lima tahun (Tap MPR No.XIII/MPR/1998).
   Agenda reformasi politik meliputi penyeleksian umum, ketentuan untuk menyelidiki kekuasaan pemerintah, pengawasan yang bagus dan banyak sekali pergantian kepada Dwifungsi ABRI.
  Tap MPR No.XVII/MPR/1998 wacana Hak Azasi Manusia, mendorong keleluasaan mengeluarkan usulan, keleluasaan pers, keleluasaan berserikat, dan pembebasan tahanan politik dan narapidana politik.

c. Reformasi Bidang Politik
Sesuai dengan Tap MPR No. X/MPR/1998, Kabinet Reformasi Pembangunan sudah berupaya melakukan sejumlah agenda politik, yaitu merubah budaya politik yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya, seperti pemusatan kekuasaan, dilanggarnya prinsip-prinsip demokrasi, terbatasnya partisipasi politik rakyat, menonjolnya pendekatan represif yang menekankan keselamatan dan stabilitas, serta terabaikannya nilai-nilai Hak Azasi Manusia dan prinsip supremasi aturan.

Beberapa hal yang sudah dikerjakan B.J Habibie yakni:
     Diberlakukannya Otonomi Daerah yang lebih demokratis dan makin luas. Dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi kawasan serta perimbangan keuangan antara pusat dan tempat, diperlukan akan meminimalisir ancaman disintegrasi bangsa. Otonomi tempat ditetapkan lewat Ketetapan MPR No XV/MPR/1998.
   Kebebasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Sebelumnya. Dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik, pada pertengahan bulan Oktober 1998 telah tercatat sebanyak 80 partai politik dibuat. Menjelang Pemilihan Umum, partai politik yang terdaftar meraih 141 partai. Setelah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum menjadi sebanyak 95 partai, dan yang berhak mengikuti Pemilihan Umum sebanyak 48 partai saja. Dalam hal kebebasan berpolitik, pemerintah juga telah mencabut larangan mengeluarkan pertimbangan , berserikat, dan mengadakan rapat umum.
   Pencabutan ketetapan untuk meminta Surat Izin Terbit (SIT) bagi media massa cetak,sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir dibredel lewat mekanisme pencabutan Surat Izin Terbit. Hal penting yang lain dalam kebebasan mengeluarkan pertimbangan bagi pekerja media massa yakni diberinya keleluasaan untuk mendirikan organisasi-organisasi profesi. Pada era Soeharto, para wartawan diwajibkan menjadi anggota satu-satunya organisasi persatuan wartawan yang dibentuk oleh pemerintah. Sehingga merasa senantiasa diatur dan dikendalikan oleh pemerintah.
   Dalam hal menghindarkan hadirnya penguasa yang absolut dengan masa kekuasaan yang tidak terbatas, diberlakukan pembatasan periode jabatan Presiden. Seorang warga negara Indonesia dibatasi menjadi Presiden sebanyak dua kali kala jabatan saja.
d. Pelaksanaan Pemilu 1999
Pelaksanaan Pemilu 1999, boleh dikatakan sebagai salah satu hasil paling penting lainnya yang diraih Habibie pada masa kepresidenannya. Pemilu 1999 yakni penyelenggaraan pemilu multipartai (yang dibarengi oleh 48 partai politik). Sebelum menyelenggarakan pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang partai politik, wacana pemilu, dan wacana susunan dan kedudukan MPR, dewan perwakilan rakyat, dan DPRD. Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil partai politik dan wakil pemerintah. Hal yang membedakan pemilu 1999 dengan pemilu sebelumnya (kecuali pemilu 1955) yakni dikuti oleh banyak partai politik. Ini dimungkinkan alasannya adalah adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Dengan abad antisipasi yang termasuk singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu 1999 ini dapat dibilang sesuai dengan jadwal, 7 Juni 1999.

Berdasarkan keputusan KPU, Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), pada 1 September 1999,melakukan pembagian dingklik hasil pemilu. Hasil pembagian kursi itu menandakan lima partai besar menduduki 417 bangku di dewan perwakilan rakyat, atau 90,26 % dari 462 bangku yang diperebutkan. PDI-P timbul sebagai pemenang pemilu dengan menjangkau 153 bangku. Golkar mendapatkan 120 bangku, PKB 51 Kursi, PPP 48 kusi, dan PAN 34 bangku.

e. Pelaksanaan Referendum Timor-Timur

Satu kejadian penting yang terjadi pada periode pemerintahan Presiden B.J. Habibie ialah diadakannya Referendum bagi rakyat Timor-Timur untuk menuntaskan problem Timor-Timur yang ialah warisan dari pemerintahan sebelumnya. Harus diakui bahwa integrasi Timor-Timur (Tim-Tim) ke daerah RI tahun 1975 yang dikukuhkan oleh TAP MPR No.VI/M7PR/1978, atas kemauan sebagian warga Timor-Timur tidak pemah mendapat pengesahan internasional.

Sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD ‘45, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka Presiden Habibie mengharapkan MPR berkenan membahas hasil jajak usulan tersebut dan menuangkannya dalam ketetapan yang memperlihatkan akreditasi terhadap keputusan rakyat Timor-Timur. Sesuai dengan persetujuanNew York, ketetapan tersebut mensahkan pemisahan Timor-Timur dan RI secara baik, terhormat dan tenang, untuk memberikan kepada dunia bahwa Indonesia ialah bagian dari masyarakat internasional yang bertanggung jawab, demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi insan.

f. Reformasi Bidang Ekonomi
Kebijakan ekonomi Presiden B.J. Habibie dilaksanakan dengan mengikuti nasehat-anjuran dari Dana Moneter Internasional yang dimodifikasi dengan mempertimbangkan keadaan perekonomian Indonesia yang kian memburuk. Reformasi ekonomi memiliki tiga tujuan utama ialah:
1.     Merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan.
2.     Memperkuat basis sektor riil ekonomi.
3.     Menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita balasan krisis.

Secara perlahan presiden Habibie sukses membawa perekonomian melangkah ke arah yang jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan ekonomi yang sangat buruk, dikala terjadinya pengalihan kepemimpinan nasional dari Soeharto terhadap Habibie. Pemerintahan Habibie berhasil menurunkan laju inflasi dan distribusi kebutuhan primer mulai kembali berlangsung dengan baik. Selain itu, yang paling signifikan yaitu nilai tukar rupiah mengalami penguatan secara simultan sampai menyentuh Rp. 6.700,-/dolar AS pada bulan Juni 1999.

g. Reformasi Bidang Hukum
Sesuai Tap MPR No.X/MPR/1998 reformasi di bidang hukum diarahkan untuk menanggulangi krisis dan melaksanakan jadwal reformasi di bidang hukum yang sekaligus dimaksudkan untuk menunjang upaya reformasi di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya.

Keberhasilan menyelesaikan 68 produk perundang-undangan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu cuma dalam waktu 16 bulan. Setiap bulan rata-rata dapat dihasilkan sebanyak 4,2 undang-undang yang jauh melampaui angka produktivitas legislatif selama masa Orde Baru yang hanya tercatat sebanyak 4,07 undang-undang per tahun (0,34 per bulan).

Untuk memajukan kinerja aparatur penegak aturan, organisasi kepolisian telah dikembangkan keberadaannya sehingga terpisah dari organisasi Tentara Nasional Indonesia. Dengan demikian, fungsi kepolisian negara mampu lebih terkait ke dalam kerangka tata cara penegakan hukum. 

Pada tanggal 1 hingga 21 Oktober 1999, diadakan Sidang Umum MPR hasil pemilu 1999. Tanggal 1 Oktober 1999, 700 anggota dewan perwakilan rakyat/MPR era 1999-2004 dilantik. Lewat prosedur voting, Amin Rais dari Partai Amanat Nasional (PAN) terpilih selaku Ketua MPR dan Akbar Tanjung dari Partai Golkar terpilih selaku Ketua DPR. Pada 14 Oktober 1999, Presiden B.J. Habibie memberikan pidato pertanggungjawabannya di depan Sidang Umum MPR. Dalam panorama umum fraksi-fraksi atas pidato pertanggung tanggapan Presiden Habibie tanggal 15-16 Oktober 1999, dari sebelas fraksi yang menyampaikan panorama biasanya, cuma empat fraksi yang secara tegas menolak, sedangkan enam fraksi lainnya masih belum menentukan putusannya. Kebanyakan fraksi itu menunjukkan catatan serta pertanyaan balik atas pertanggungjawaban Habibie itu. Pada umumnya problem yang dipersoalkan ialah duduk perkara Timor-Timur, pemberantasan KKN, masalah ekonomi dan duduk perkara Hak Azasi Manusia.

Setelah mendengar balasan Presiden Habibie atas panorama lazim fraksi-fraksi, MPR dalam sidangnya tanggal 20 Oktober 1999, dini hari hasilnya menolak pertanggungjawaban Presiden Habibie lewat proses voting. Tepat pukul 00.35 Rabu dini hari, Ketua MPR Amin Rais menutup rapat paripurna dengan menginformasikan hasil rapat bahwa pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak pagi harinya, 20 Oktober 1999, pada pukul 08.30 di rumah kediamannya. Presiden Habibie memberikan perilaku kenegarawanannya dengan menyatakan bahwa ia ikhlas menerima keputusan MPR yang menolak laporan pertanggung jawabannya. Pada peluang itu, Habibie juga menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan presiden masa berikutnya.

Pada 20 Oktober 1999, Rapat Paripurna ke-13 MPR dengan jadwal penyeleksian presiden dikerjakan. Beberapa kandidat diantaranya adalah Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Yusril Ihza Mahendra. Calon yang disebut terakhir menyatakan pengunduran dirinya beberapa dikala menjelang dilaksanakannya voting pemilihan presiden. Lewat santunan poros tengah (koalisi partai-partai Islam) Abdurrahman Wahid memenangkan penyeleksian presiden melalui proses pemungutan suara. Ia mengungguli Megawati yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang nota bene ialah pemenang pemilu 1999. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Presiden Habibie yang hanya berjalan singkat kurang lebih 17 bulan.

2. Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas dari keputusan MPR yang menolak laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Berkat pinjaman partai-partai Islam yang tergabung dalam Poros Tengah, Abdurrahman Wahid memenangkan calon presiden lain adalah Megawati Soekarno Putri dalam pemilihan presiden yang dikerjakan melalui pemungutan bunyi dalam rapat paripurna ke-13 MPR. Megawati Soekarno Putri sendiri terpilih menjadi wakil presiden setelah memenangkan Hamzah Haz dalam penyeleksian wakil presiden melalui pemungutan suara pula. Ia dilantik menjadi wakil presiden pada tanggal 21 Oktober 1999.

Perjalanan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dalam melanjutkan harapan reformasi diawali dengan membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini adalah kabinet koalisi dari partai-partai politik yang sebelumnya mengusung Abdurrahman Wahid menjadi presiden yaitu PKB, Golkar, PPP, PAN, PK dan PDI-P.

Di permulaan pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan dua departemen ialah Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dengan alasan perampingan struktur pemerintahan.

Departemen Eksplorasi Laut melalui Keputusan Presiden No. 355/M tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999. Sedangkan klarifikasi tentang peran dan fungsi termasuk susunan organisasi dan tata kerja departemen ini tertuang dalam Keputusan Presiden No. 136 tahun 1999 tanggal 10 November 1999. Nama departemen ini berkembang menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menurut Keputusan Presiden No. 165 tahun 2000 tanggal 23 November 2000. Pembentukan departemen ini mempunyai nilai strategis mengenang sampai abad pemerintahan Presiden Habibie, sektor kelautan Indonesia yang menyimpan kekayaan sumber daya alam besar justru belum menerima perhatian serius dari pemerintah sebelumnya. Selain explorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan, banyak sekali aktivitas ekonomi yang terkait langsung dengan bahari mencakup pariwisata, pengangkutan laut, pabrik dan perawatan kapal dan pengembangan budi daya bahari lewat pemanfaatan bioteknologi.
a. Reformasi Bidang Hukum dan Pemerintahan
Pada abad pemerintahan Abdurrahman Wahid, MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000. Amandemen tersebut berhubungan dengan susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas pemerintahan sentra, provinsi, kabupaten dan kota. Amandemen ini sekaligus mengubah pelaksanaan proses penyeleksian lazim berikutnya yakni pemilik hak bunyi dapat menentukan langsung wakil-wakil mereka di tiap tingkat Dewan Perwakilan tersebut. Selain amandemen tersebut, upaya reformasi di bidang hukum dan pemerintahan juga menyentuh institusi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas bagian TNI dan Polri. Pemisahan TNI dan Polri juga ialah upaya untuk mengembalikan fungsi masing-masing komponen tersebut. Tentara Nasional Indonesia dapat memfokuskan diri dalam mempertahankan kedaulatan kawasan Republik Indonesia dari ancaman kekuatan gila, sementara Polri dapat lebih berfokus dalam menjaga keselamatan dan ketertiban.

Masalah lain yang menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid adalah upaya untuk menuntaskan berbagai perkara KKN yang dijalankan pada masa pemerintahan Orde Baru. Berbagai kasus KKN tersebut kembali dibuka pada tanggal 6 Desember 1999 dan terfokus pada apa yang sudah dikerjakan oleh mantan Presiden Soeharto dan keluarganya. Namun dengan alasan kesehatan, proses hukum terhadap Soeharto belum mampu dilanjutkan. Kendati proses aturan belum mampu dilanjutkan, Kejaksaan Agung memutuskan mantan Presiden Soeharto menjadi tahanan kota dan tidak boleh bepergian ke mancanegara. Pada tanggal 3 Agustus 2000 Soeharto ditetapkan sebagai terdakwa terkait beberapa yayasan yang dipimpinnya.

Pencapaian lain pemerintahan Abdurrahman Wahid yakni pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk melaksanakan iktikad mereka yang beragama Konghucu lewat Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 perihal pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu. Sikap Presiden Abdurrahman Wahid yang condong mendukung pluralisme dalam penduduk tergolong dalam kehidupan beragama dan hak-hak kelompok minoritas ialah salah satu titik awal munculnya berbagai agresi penolakan kepada kebijakan dan gagasan-gagasannya.  Gagasan tersebut menerima tantangan dari kalangan Islam tergolong Majelis Ulama Indonesia dan tokoh-tokoh organisasi massa dan partai politik Islam.

Kejatuhan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak terlepas dari akumulasi banyak sekali gagasan dan keputusannya yang kontroversial dan mendapat tantangan keras dari banyak sekali organisasi massa dan partai politik Islam yang semula mendukungnya kecuali NU dan PKB. hubungan Presiden Abdurrahman Wahid dengan dewan perwakilan rakyat dan bahkan dengan beberapa menteri dalam kabinet pemerintahannya terbilang tidak harmonis. Penyebab ketidakharmonisan tersebut berawal dari seringnya presiden memberhentikan dan mengangkat menteri tanpa memperlihatkan keterangan yang mampu diterima oleh dewan perwakilan rakyat.

Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Abdurrahman Wahid dan jajaran pemerintahannya kian menipis seiring dengan adanya dugaan bahwa presiden terlibat dalam pencairan dan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (Yanatera) Bulog sebesar 35 miliar rupiah dan dana pinjaman Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dollar AS. DPR balasannya membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melaksanakan penyelidikan keterlibatan Presiden Abdurrahman Wahid dalam masalah tersebut. (Gonggong, Asy’arie ed, 2005: 220)

Dua hari menjelang pelaksanaan Sidang Paipurna DPR, Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa hasil pengusutan perkara skandal keuangan Yayasan Yanatera Bulog dan perlindungan Sultan Brunai yang disangka melibatkan Presiden Abdurrahman Wahid tidak terbukti. Hasil simpulan pemeriksaan ini disampaikan Jaksa Agung Marzuki Darusman kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat tanggal 28 Mei 2001. Ketegangan antara pendukung presiden dan penunjang diselenggarakannya Sidang spesial MPR tidak menyurutkan niat dewan perwakilan rakyat untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR. Presiden sendiri menganggap bahwa landasan hukum memorandum kedua belum jelas. DPR hasilnya mengadakan rapat paripurna untuk meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR.

Pada tanggal 21 Juli 2001 MPR mengadakan Sidang Istimewa yang dipimpin oleh ketua MPR Amien Rais. Di sisi lain Presiden Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa dia tidak akan mundur dari jabatan presiden dan sebaliknya menilai bahwa sidang istimewa tersebut melanggar tata tertib MPR sehingga tidak sah dan illegal.

Menyadari posisinya yang terancam, presiden berikutnya mengeluarkan Maklumat Presiden tertanggal 22 Juli 2001. Maklumat tersebut berikutnya disebut Dekrit Presiden. Secara biasa dekrit tersebut berisi wacana pembekuan MPR dan dewan perwakilan rakyat RI, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan merencanakan pemilu dalam waktu satu tahun dan menyelamatkan gerakan reformasi dari hambatan unsur-bagian Orde Baru sekaligus membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.

Namun isi dekrit tersebut tidak mampu dilaksanakan terutama sebab TNI dan Polisi Republik Indonesia yang diperintahkan untuk mengamankan langkah-langkah penyelamatan tidak melaksanakan tugasnya. Seperti yang dijelaskan oleh Panglima TNI Widodo AS, semenjak Januari 2001, baik Tentara Nasional Indonesia maupun Polri konsisten untuk tidak melibatkan diri dalam politik mudah.

Sikap Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia tersebut turut memuluskan jalan bagi MPR untuk kembali menggelar Sidang Istimewa dengan agenda panorama lazim fraksi-fraksi atas pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid yang dilanjutkan dengan pemungutan suara untuk mendapatkan atau menolak Rancangan Ketetapan MPR No. II/MPR/2001 perihal pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid dan Rancangan Ketetapan MPR No. III/MPR/2001 wacana penetapan Wapres Megawati Soekarno Putri selaku Presiden Republik Indonesia.

Seluruh anggota MPR yang hadir menerima dua ketetapan tersebut. Presiden dianggap telah melanggar haluan negara karena tidak hadir dan menolak untuk menawarkan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR tergolong penerbitan Maklumat Presiden RI. Dengan demikian MPR memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan mengangkat Wapres Megawati Soekarno Putri selaku presiden kelima Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001.

3. Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri
Presiden Megawati Soekarno Putri mengawali tugasnya sebagai presiden kelima Republik Indonesia dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini mempunyai lima jadwal utama adalah menerangkan perilaku tegas pemerintah dalam menghapus KKN, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan, meneruskan pembangunan politik, mempertahankan supremasi aturan dan menciptakan suasana sosial kultural yang kondusif untuk mengembangkan kehidupan masyarakat sipil, menciptakan kemakmuran dan rasa kondusif penduduk dengan mengembangkan keamanan dan hak asasi insan.

Tugas Presiden Megawati di awal pemerintahannya terutama upaya untuk memberantas KKN terbilang berat karena selain banyaknya masalah-perkara KKN abad Orde Baru yang belum tuntas, perkara KKN pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid memperbesar beban pemerintahan gres tersebut. Untuk menuntaskan berbagai kasus KKN, pemerintahan Presiden Megawati membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi setelah keluarnya UU RI No. 28 tahun 1999 ihwal penyelenggaraan negara yang higienis dan bebas KKN.

Pembentukan komisi ini menuai kritik karena pada kurun pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid sudah dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN). Dari segi kemiripan peran, eksistensi dua komisi tersebut tersebut terkesan tumpang tindih. Dalam perjalanan pemerintahan Megawati, kedua komisi tersebut tidak berlangsung optimal alasannya adalah sampai selesai pemerintahan Presiden Megawati, berbagai perkara KKN yang ada belum mampu teratasi.
a. Reformasi Bidang Hukum dan Pemerintahan
Pada era pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melaksanakan amandemen kepada UUD 1945 pada tanggal 10 November 2001. Amandemen tersebut mencakup penegasan Indonesia selaku negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Salah satu pergeseran penting terkait dengan pemilihan lazim yakni perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden yang diseleksi pribadi oleh rakyat dan mulai diterapkan pada pemilu tahun 2004. Dengan demikian rakyat akan berpartisipasi dalam penyeleksian umum untuk menentukan calon anggota legislatif, presiden dan kepala tempat secara terpisah.

Hal lain yang dilakukan terkait dengan reformasi di bidang aturan dan pemerintahan adalah pembatasan wewenang MPR, kesejajaran kedudukan antara presiden dan DPR yang secara eksklusif menguatkan posisi DPR, kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), penetapan APBN yang diajukan oleh presiden dan penegasan wewenang BPK.

Salah satu bab penting amandemen yang dijalankan MPR terkait upaya pemberantasan KKN adalah penegasan kekuasaan kehakiman selaku kekuasaan independen untuk mengadakan peradilan yang adil dan bersih guna menegakkan aturan dan keadilan yang dikerjakan oleh Mahkamah Agung. Amandemen ini menunjukkan kekuatan bagi penegak aturan untuk menembus birokrasi yang selama ini disalahgunakan untuk menghalangi pengusutan kepada tersangka kejahatan apalagi jikalau sebuah masalah menimpa pejabat pemerintah yang tengah berkuasa. Upaya lain untuk melanjutkan cita-cita reformasi di bidang hukum ialah pencanangan pembentukan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003.

Selain beberapa amandemen terkait duduk perkara hukum dan pemerintahan, pemerintahan Presiden Megawati juga berupaya melanjutkan upaya reformasi di bidang pers yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Pers dan Undang-undang Penyiaran. Dilihat dari segi keleluasaan mengeluarkan usulan, keberadaan kedua undang-undang tersebut mempunyai dampak positif namun di segi lain berbagai media yang diterbitkan oleh partai-partai politik dan LSM kadang-kadang melahirkan polemik dan susah diatur oleh pemerintah.
b. Reformasi Bidang Ekonomi
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1998 belum mampu dilalui oleh dua presiden sebelum Megawati sehingga pemerintahannya mewarisi aneka macam persoalan ekonomi yang mesti dituntaskan. Masalah ekonomi yang kompleks dan saling berhubungan menuntut perhatian pemerintah untuk memulihkan suasana ekonomi guna memperbaiki kehidupan rakyat. Wapres Hamzah Haz menerangkan bahwa pemerintah merancang paket kebijakan pemulihan ekonomi menyeluruh yang dapat menggerakkan sektor riil dan keuangan biar dapat menjadi stimulus pemulihan ekonomi. Selain upaya pemerintah untuk memperbaiki sektor ekonomi, MPR sukses mengeluarkan keputusan yang menjadi aliran bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi di periode reformasi adalah Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 ihwal Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004. Sesuai dengan amanat GBHN 1999-2004, arah kebijakan penyelenggaraan negara harus dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) lima tahun yang ditetapkan oleh presiden bareng DPR.

Minimnya kontroversi selama periode pemerintahan Megawati berdampak konkret pada sektor ekonomi. Hal ini menciptakan pemerintahan Megawati mencatat beberapa pencapaian di bidang ekonomi dan dianggap berhasil membangun kembali perekonomian bangsa yang sempat terpuruk sejak beralihnya pemerintahan dari pemerintahan Orde Baru ke pemerintahan pada abad reformasi. Salah satu indikator keberhasilan pemerintahan Presiden Megawati yaitu rendahnya tingkat inflasi dan stabilnya cadangan devisa negara. Nilai tukar rupiah relatif membaik dan berefek pada stabilnya harga-harga barang. Kondisi ini juga memajukan kepercayaan investor kepada perekonomian Indonesia yang dianggap menunjukkan pertumbuhan positif.

Kenaikan inflasi pada bulan Januari 2002 akhir peningkatan harga dan suku bunga serta berbagai tragedi lainnya juga sukses ditekan pada bulan Maret dan April 2002. Namun berbagai pencapaian di bidang ekonomi pemerintahan Presiden Megawati mulai memberikan penurunan pada paruh kedua pemerintahannya. Pada pertengahan tahun 2002-2003 nilai tukar rupiah yang sempat menguat hingga Rp. 8.500,- per dolar kemudian melemah seiring menurunnya kinerja pemerintah. Di segi lain, banyak sekali pencapaian tersebut juga tidak berbanding lurus dengan jumlah masyarakatyang ternyata masih banyak berada di bawah garis kemiskinan.

Popularitas pemerintah juga menurun akhir aneka macam kebijakan yang tidak populis dan mengembangkan inflasi. Meningkatnya inflasi berpengaruh buruk terhadap tingkat inflasi riil. Diantara kebijakan tersebut yaitu kebijakan pemerintah yang mengoptimalkan harga materi bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL) serta pajak pemasukan negara. (Sarwanto, 2004: 50). Selain itu, dilema hutang luar negeri juga menjadi masalah pada kurun pemerintahan Presiden Megawati sebab pembayaran hutang mancanegara mengambil takaran APBN yang terbesar yaitu mencapai 52% dari total penerimaan pajak yang dibayarkan oleh rakyat sebesar 219,4 triliun rupiah. Hal ini mengakibatkan pemerintah mengalami defisit anggaran dan kebutuhan pertolongan gres.
c. Masalah Disintegrasi dan Kedaulatan Wilayah
Pemerataan ekonomi di seluruh kawasan Indonesia merupakan salah satu pekerjaan rumah pemerintahan Presiden Megawati. Tidak meratanya pembangunan dan tidak adilnya pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah sentra dan tempat menjadi masalah yang berujung pada harapan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya beberapa provinsi yang kaya akan sumber daya alam namun cuma mendapatkan sedikit dari hasil sumber daya alam mereka. Dua provinsi yang rentan untuk melepaskan diri adalah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua. Kebijakan represif yang dipraktekkan pada era pemerintahan Orde Baru di kedua provinsi tersebut menjadi alat propaganda efektif bagi kalangan-golongan yang ingin memisahkan diri.

Untuk meredam cita-cita melepaskan diri kedua provinsi tersebut, Presiden Megawati melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan persoalan disintegrasi dan memperbaiki persentase pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah sentra dan tempat di kedua propinsi tersebut. Berdasarkan UU No. 1b/2001 dan UU No. 21/2001 baik propinsi NAD dan Papua akan mendapatkan 70% dari hasil pertambangan minyak bumi dan gas alam. Upaya Presiden Megawati untuk memperbaiki hubungan pemerintah pusat dan rakyat propinsi NAD juga dijalankan dengan melaksanakan kunjungan kerja ke Banda Aceh pada tanggal 8 September 2001. Dalam kunjungan kerja tersebut, presiden melaksanakan obrolan dengan sejumlah tokoh Aceh dan berpidato di halaman Masjid Raya Baiturrahman. Dalam kesempatan tersebut, presiden mensosialisasikan UU No. 18 tahun 2001 ihwal otonomi khusus Provinsi NAD.

Presiden Megawati juga menandatangani prasasti pergeseran status Universitas Malikussaleh Lhokseumawe menjadi universitas negeri.Upaya Presiden Megawati untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI juga diuji ketika pemerintah berusaha untuk menyelesaikan sengketa status Pulau Sipadan dan Ligitan dengan pemerintah Malaysia. Sengketa status kedua pulau tersebut tidak dapat dituntaskan lewat perundingan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Kedua negara sepakat untuk membawa perkara ini ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Pemerintah Indonesia semenjak tahun 1997 telah memperjuangkan legalisasi internasional bahwa kedua pulau tersebut ialah bagian dari wilayah Republik Indonesia. Namun Mahkamah Internasional pada kesudahannya memutuskan bahwa kedua pulau tersebut ialah bagian dari Malaysia. Dari 17 hakim yang terlibat dalam proses keputusan Mahkamah Internasional, satu-satunya hakim yang menawarkan keputusan bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari kawasan Indonesia yaitu Hakim Ad Hoc Thomas Franck yang ditunjuk oleh Indonesia.Terlepasnya Pulau Sipadan yang memiliki luas 10,4 hektar dan Pulau Ligitan yang mempunyai luas 7,9 hektar merupakan pukulan bagi diplomasi luar negeri Indonesia sehabis terlepasnya Timor Timur. Kasus ini juga memperlihatkan lemahnya diplomasi mancanegara Indonesia dikala berhadapan dengan negara lain utamanya dalam sengketa perbatasan dengan negara-negara tetangga.
d. Desentralisasi Politik dan Keuangan
Terkait kekerabatan pemerintah pusat dan tempat, pemerintahan Presiden Megawati berupaya untuk melanjutkan kebijakan otonomi tempat yang telah dirintis semenjak tahun 1999 seiring dengan dikeluarkannya UU No. 2 tahun 1999 perihal perimbangan keuangan pusat-kawasan. Upaya ini merupakan proses reformasi tingkat setempat utamanya pada bidang politik, pengelolaan keuangan kawasan dan pemanfaatan sumber-sumber daya alam tempat untuk kepentingan penduduk lokal. Upaya desentralisasi politik dan keuangan ini sejalan dengan struktur pemerintahan di abad mendatang dimana masing-masing tempat akan diberi wewenang lebih besar untuk mengurus hasil-hasil sumber daya alam dan potensi ekonomi yang mereka miliki.Otonomi tempat merupakan isu penting semenjak bergulirnya reformasi pada tahun 1998. Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, rakyat di beberapa tempat mulai menyuarakan kekecewaan mereka kepada tata cara sentralisasi kekuasaan dan wewenang pemerintah sentra yang sungguh besar lengan berkuasa. Kepala kawasan yang bertugas di beberapa tempat mulai dari posisi gubernur hingga bupati seringkali bukan ialah pilihan masyarakat lokal.

Proses pelaksanaan otonomi daerah berikut pengadaan perangkat hukumnya berhubungan akrab dengan metode penyeleksian biasa selanjutnya yang hendak diselenggarakan pada tahun 2004. Sejalan dengan rencana pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah secara aktif mengeluarkan beberapa undang-undang yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah sekaligus menunjukkan fatwa dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan dikala undang-undang tersebut diberlakukan. Terkait dengan itu, pemerintah mengeluarkan UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, DPD dan DPRD. Penerbitan undang-undang ini diikuti dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 2003 perihal susunan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD serta UU No. 23 tahun 2003 perihal pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk melengkapi banyak sekali perangkat aturan perihal otonomi daerah yang telah ada, pemerintahan Presiden Megawati di tahun terakhir masa pemerintahnnya mengeluarkan UU No. 32 tahun 2004 perihal pemerintahan kawasan yang memuat antara lain kebijakan desentralisasi dan otonomi kawasan, desain otonomi dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan.

Sistem penyeleksian eksklusif kepada wakil-wakil rakyat di tempat dan kepala tempat menyebabkan pelaksanaan otonomi kawasan semakin menunjukkan kesempatan bagi rakyat di daerah untuk berperan lebih besar dalam memajukan kawasan mereka. Terpilihnya wakil rakyat dan kepala tempat yang dipilih langsung oleh penduduk lokal dibutuhkan lebih dapat mengakomodasi keinginan penduduk sebab mengerti seluk beluk masalah dan peluangpenduduk dan sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah bersangkutan disamping lebih mengetahui aksara dan budbahasa istiadat yang berlaku di wilayah tersebut.
e. Upaya Pemberantasan KKN
Kendati sukses melakukan berbagai pencapaian di bidang ekonomi dan politik terutama dalam menghasilkan produk undang-undang perihal pelaksanaan otonomi kawasan, pemerintahan Presiden Megawati belum berhasil melakukan penegakkan hukum (law enforcement). Berbagai masalah KKN yang diperlukan mampu teratasi pada periode pemerintahannya menunjukkan masih belum maksimalnya upaya Presiden Megawati dalam penegakkan aturan terutama perkara-perkara KKN besar yang melibatkan pejabat negara. Belum maksimalnya penanganan kasus-kasus tersebut juga disebabkan karena kurangnya jumlah dan mutu pegawapemerintah penegak aturan sehingga proses aturan terhadap beberapa kasus berlangsung sungguh lambat dan berimbas pada belum adanya pembuktian dari masalah-masalah yang dikerjakan.

Namun keseriusan pemerintah untuk memerangi tindak pidana korupsi tercermin dari dikeluarkannya UU No. 20 tahun 2001 wacana pergantian atas UU No. 31 tahun 1999 wacana Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Produk hukum tersebut ialah produk hukum yang dikeluarkan khusus untuk memerangi korupsi.

Pengeluaran produk aturan perihal Tipikor diikuti dengan dikeluarkannya berbagai produk aturan lain mirip UU No. 2 Tahun 2002 wacana Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, UU No. 30 Tahun 2002 wacana Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PP No, 41 Tahun 2002 perihal Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim, Inpres No. 2 Tahun 2002 wacana Penambang Pasir Laut dan Inpres No. 8 Tahun 2002 wacana Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.
f. Pelaksanaan Pemilu 2004
Pemilu tahun 2004 ialah pemilu pertama dimana untuk pertama kalinya penduduk pemilik hak suara dapat memilih wakil rakyat mereka di tingkat pusat dan daerah secara langsung. Pemilu untuk menentukan anggota legislatif tersebut selanjutnya diikuti dengan pemihan lazim untuk menentukan presiden dan wakil presiden yang juga diseleksi langsung oleh rakyat. Pemilihan anggota legislatif dan pemilu untuk menentukan presiden dan wakil presiden memiliki keterkaitan dekat karena sehabis pemilu legislatif tamat, maka partai yang memiliki bunyi lebih besar atau sama dengan tiga persen mampu mencalonkan pasangan kandidat presiden dan wakil presidennya untuk maju ke pemilu presiden. Jika dalam pemilu presiden dan wakil presiden terdapat satu pasangan yang memperoleh bunyi lebih dari 50%, maka pasangan tersebut dinyatakan sebagai pasangan pemenang pemilu presiden.

Jika pada pemilu presiden tidak terdapat pasangan yang mendapatkan suara lebih dari 50%, maka pasangan yang menerima suara tertinggi pertama dan kedua berhak mengikuti pemilu presiden putaran kedua.Pemilu legislatif 2004 yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004 diikuti oleh 24 partai politik. Lima partai politik yang sukses menerima suara terbanyak adalah Partai Golkar (24.480.757 atau 21,58% suara), PDI-P (21.026.629 atau 18,53% suara), PKB (11.989.564 atau 10,57% bunyi), PPP (9.248.764 atau 8,15% bunyi) dan PAN (7.303.324 atau 6,44% bunyi).

Pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 belum menciptakan satu pasangan kandidat presiden dan calon wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% sehingga pemilu presiden diselenggarakan dalam dua putaran. Dalam pemilu presiden putaran kedua yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004, pasangan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. Muhammad Jusuf Kalla mengungguli pasangan Hj. Megawati Soekarnoputri dan K.H. Ahmad Hasyim Muzadi. Pada pemilu putaran kedua tersebut, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memperoleh 62.266.350 suara atau 60,62% sementara pasangan Hj. Megawati Soekarnoputri dan K.H. Ahmad Hasyim Muzadi memperoleh 44.990.704 bunyi atau 39,38% . (Gonggong & Asy’arie, 2005: 239).

4. Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Susilo Bambang Yudhoyono yakni presiden pertama RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono yang sering disapa SBY dan Jusuf Kalla dilantik oleh MPR selaku presiden dan wakil presiden RI ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004.Terpilihnya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menjadi presiden dan wakil presiden diikuti dengan aneka macam agresi protes mahasiswa, diantaranya agresi yang dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Udayana, Denpasar, Bali, yang meminta biar presiden terpilih secepatnya merealisasikan komitmen-komitmen mereka selama kampanye presiden. Tidak usang setelah terpilih, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri segera membentuk susunan kabinet pemerintahannya yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu.

Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yakni dukungan pribadi tunai (BLT). Pada tahun 2006, BLT dianggarkan sebesar Rp. 18,8 triliun untuk 19,1 juta keluarga. Tahun 2007 dilakukan BLT bersyarat bagi 500 ribu rumah tangga miskin di 7 propinsi, 51 kabupaten, 348 kecamatan. Bantuan tersebut mencakup pemberian tetap, pendidikan, kesehatan dengan rata-rata pemberian per rumah tangga sebesar Rp. 1.390.000 (Suasta, 2013: 31-33).Selain memfokuskan pada insan dan rumah tangganya, program pengentasan kemiskinan juga berupaya untuk memperbaiki fisik lingkungan dan prasarananya seperti gedung sekolah, akomodasi kesehatan, jalan, air bersih, dll.

a. Upaya untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat
Sejak krisis yang dialami bangsa pada tahun 1998, keadaan perekonomian penduduk Indonesia belum pulih. Upaya pengentasan kemiskinan yang juga pernah dicanangkan oleh presiden sebelumnya masih belum terealisasi sepenuhnya. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya sejumlah musibah terutama peristiwa tsunami di Aceh yang merenggut banyak korban dengan kerugian material yang sangat besar. Presiden SBY bareng Kabinet Indonesia Bersatu segera mengambil tindakan penanggulangan pasca tragedi. Salah satunya yaitu dengan menetapkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 perihal Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara. Selain itu dibuat pula Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Aceh dan Nias (Yudhoyono, 2013).

Pada kala pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, upaya untuk pengentasan kemiskinan direalisasikan lewat kenaikan budget di sektor pertanian tergolong upaya untuk swasembada pangan. Anggaran untuk sektor ini yang semula cuma sebesar 3,6 triliun rupiah ditingkatkan menjadi 10,1 triliun rupiah. Untuk mendukung perbaikan di sektor pertanian, pemerintah menawarkan pupuk murah bagi petani. Selain berusaha memperkuat ketahanan pangan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga berusaha memperbaiki sektor pendidikan dengan cara mengembangkan anggaran pendidikan yang semula berjumlah 21,49 triliun pada tahun 2004 menjadi 50 triliun pada tahun 2007. Seiring dengan itu, program dukungan operasional sekolah atau BOS juga ditingkatkan. Perbaikan di sektor pendidikan ini berhasil menurunkan persentase tingkat putus sekolahdari 4,25% pada tahun 2005 menjadi 1,5% pada tahun 2006. Selain upaya untuk memperbaiki kelancaran pendidikan para akseptor asuh, pemerintah juga meningkatkan pemberian kemakmuran tenaga pendidik.

Di bidang kesehatan, pemerintah memperlihatkan tunjangan kesehatan gratis untuk berobat ke puskesmas dan rumah sakit lewat pertolongan Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin dan berulang kali menurunkan harga obat generik. (Suasta, 2013: 33-36). Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menawarkan perhatian besar pada permasalahan kesejahteraan rakyat lainnya seperti sektor perumahan, pengembangan usaha kecil, kenaikan kemakmuran PNS termasuk tentara TNI dan Polri dan juga kesejahteraan buruh. Pelayanan dan fasilitas publik juga ditingkatan. Di bidang hukum, upaya pemerintah untuk melanjutkan program pemberantasan korupsi dan penegakkan supremasi hukum jugamendapat perhatian pemerintah.
b. Reformasi di Bidang Politik dan Upaya Menjaga Kesolidan Pemerintahan
Setgab merupakan format koalisi yang dianggap SBY sesuai dengan budpekerti demokrasi dan dibentuk selaku fasilitas komunikasi politik pada periode pemerintahan SBY (Suasta, 2013: 25).Sejalan dengan upaya mempertahankan kesolidan pemerintahan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melanjutkan reformasi politik mirip yang telah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya pada periode reformasi. Upaya untuk penerapan otonomi tempat dengan cara meminimalisir wewenang pemerintah pusat dan memperluas wewenang pemerintah daerah dikerjakan secara proporsional dan sepadan. (Suasta, 2013: 259). Selain itu, pemerintah juga mengupayakan reformasi birokrasi yang mengedepankan aspek transparansi, partisipasi dan akuntabilitas demi membuat good governance. Reformasi birokrasi tersebut dibutuhkan dapat memajukan doktrin rakyat terhadap pemerintah alasannya adalah proses pengambilan keputusan dijalankan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat khususnya dalam pengambilan keputusan yang terkait pribadi dengan hajat hidup orang banyak mirip persoalan peningkatan BBM dan pengadilan terhadap para koruptor.
Untuk membangun komunikasi yang efektif dengan penduduk , pemerintah memaksimalkan penggunaan media umum seperti SMS online dan twitter, Melalui media tersebut, partisipasi masyarakat dalam perjalanan pemerintahan diperlukan meningkat. Di segi lain pemerintah mampu dengan cepat mengetahui pertimbangan penduduk terkait persoalan-masalah tertentu termasuk opini masyarakat kepada banyak sekali kebijakan pemerintah dalam kasus-perkara yang dianggap krusial.

c. Upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri
Selain berupaya untuk menjaga kedaulatan kawasan dari bahaya luar, upaya internal yang dilaksanakan pemerintah untuk menjaga kedaulatan daerah yakni mencegah terjadinya disintegrasi di wilayah pertentangan.

Konflik berkepanjangan di wilayah Aceh dan Papua yang belum juga sukses teratasi pada era pemerintahan presiden sebelumnya, menerima perhatian serius dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kendati sudah dilakukan pendekatan baru melalui obrolan pada kala pemerintahan Presiden B.J. Habibie termasuk dengan mencabut status DOM yang dipraktekkan oleh pemerintah Orde Baru, tetapi pertentangan di Aceh tidak kunjung selesai.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah berupaya untuk lebih mengefektifkan lembaga-lembaga dialog mulai dari tingkat lokal Aceh hingga tingkat internasional. Di tingkat internasional, upaya tersebut menghasilkan Geneva Agreement(Kesepakatan Penghentian Permusuhan/Cessation of Hostilities Agreement(CoHA). Tujuan dari kesepakatan tersebut adalah menghentikan segala bentuk pertempuran sekaligus menjadi kerangka dasar dalam upaya negosiasi damai diantara semua pihak yang berseteru di Aceh. Namun pada kenyataannya, CoHA dan pembentukkan komite keselamatan bareng belum bisa membuat perdamaian yang sesungguhnya. Belum mampu dilaksanakannya janji tersebut dikarenakan minimnya bantuan di tingkat domestik, baik dari golongan dewan perwakilan rakyat maupun militer selain tidak adanya pula sumbangan dari pihak GAM (Gerakan Aceh Merdeka). (Yudhoyono, 2013).Selain berupaya menyelesaikan konflik Aceh melalui negosiasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat Aceh lewat kunjungan yang dikerjakan ke Aceh pada tanggal 26 November 2004. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan pentingnya penerapan otonomi khusus di Aceh sebagai suatu otonomi yang luas. Presiden juga berusaha untuk membahas amnesti dengan DPR bagi anggota GAM seraya menekankan bahwa penyelesaian militer tidak akan menyelesaikan dilema Aceh secara permanen.

Selain pertentangan di Aceh, konflik lain yang memiliki potensi menjadi pertentangan berskala luas yakni pertentangan bertemaagama di Poso. Konflik yang dimulai pada tahun 1998 tersebut terus berlanjut hingga era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu kebijakan presiden untuk menyelesaikan konflik Poso yaitu dengan mengeluarkan Intruksi Presiden No 14 Tahun 2005 ihwal tindakan komprehensif penanganan problem Poso.

Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan untuk:
1. Melaksanakan percepatan penanganan dilema Poso melalui langkah- langkah komprehensif, terpadu dan terkoordinasi.
2. Menindak secara tegas setiap perkara kriminal, korupsi dan teror serta mengungkap jaringannya.
3. Upaya penanganan duduk perkara Poso dikerjakan dengan tetap memperhatikan Deklarasi Malino 20 Desember 2001.

Selain pertentangan Aceh dan Poso, konflik lain yang mendapat perhatian serius pemerintah adalah konflik di Papua. Seperti halnya pertentangan di Aceh, upaya untuk menuntaskan konflik di Papua juga mengedepankan aspek obrolan dan upaya untuk mengembangkan kesejahteraan penduduk . Kurangnya keadilan bagi penduduk Papua mengakibatkan adanya perlawanan dan keinginan sebagian penduduk untuk memisahkan diri dari NKRI. Perhatian pemerintah telah sewajarnya lebih diberikan untuk mengembangkan segi ekonomi dan pemberdayaan sumber daya manusia masyarakat yang tinggal di wilayah ini melalui pertolongan pelatihan untuk memajukan kemampuan mereka di bidang pertanian dan pengertian birokrasi, terlebih propinsi Papua mempunyai sumber daya alam besar terutama di sektor pertambangan. Terkait dengan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengeluarkan kebijakan otonomi khusus bagi Papua. Otonomi khusus tersebut dibutuhkan dapat menunjukkan porsi keberpihakan, tunjangan dan pemberdayaan terhadap orang asli Papua.

Kebijakan tersebut didukung oleh pemerintah lewat fatwa dana yang cukup besar agar rakyat Papua mampu menikmati rasa aman dan tentram di tengah derap pembangunan (Suasta, 2013: 294).

d. Pelaksanaan Pemilu 2009
Berbagai pencapaian pada kurun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memajukan popularitas dan iman penduduk kepadanya. Hal ini juga tidak terlepas dari gaya kepemimpinan yang berkorelasi dengan penerapan aneka macam kebijakan pemerintah yang efektif di lapangan. Transparansi dan partisipasi penduduk juga menjadi aspek penting yang berperan selaku modal sosial dalam pembangunan tergolong adanya sinergi antara pemerintah dengan dunia perjuangan dan akademi tinggi. Selain itu, suasana dalam negeri yang kian aman tergolong meredanya beberapa pertentangan dalam negeri meningkatkan investor aneh untuk menanamkan modal mereka di Indonesia sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk Indonesia. Kondisi ini ikut mengurangi angka pengangguran yang di awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih sangat tinggi. keberhasilan beberapa acara pembangunan juga tidak terlepas dari adanya stabilitas politik, keselamatan, dan ketertiban serta harmoni sosial.

Berbagai pencapaian pada periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dirasakan langsung oleh masyarakat menjadi modal bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali maju selaku calon presiden pada pemilu presiden tahun 2009. Berpasangan dengan seorang ahli ekonomi yaitu Boediono, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sukses menerima kembali mandat dari rakyat untuk memimpin Indonesia untuk kala pemerintahan berikutnya. Pada pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 pasangan Susilo Bambang Yudhoyono berhasil memenangkan pemilu cuma melalui satu putaran.