Materi Sejarah 11C : Peranan Mahasiswa Dan Pemuda Dalam Perubahan Politik Dan Ketatanegaraan Indonesia

MATERI 11c SEJARAH INDONESIA
PERAN PELAJAR, MAHASISWA, DAN PEMUDA
DALAM PERUBAHAN POLITIK DAN KETATANEGARAAN INDONESIA
A.      Pengertian Pemuda dan Pemerintahan Orde Baru

A.1   Pengertian Pemuda
Pemuda merupakan kumpulan orang-orang yang masih muda yang memiliki jiwa, semangat, pandangan baru dan aliran-pemikiran yang segar dan visioner yang bisa dipergunakan untuk meningkatkan bangsa. Jadi, generasi muda sangatlah penting dalam sebuah bangsa, bahkan generasi muda ini bisa dikatakan selaku tonggak utama suatu bangsa yang berpegaruh besar dalam suatu negara dengan aksi-agresi dan anutan kritisnya. Yang dimaksud dengan kumpulan orang muda dalam pemahaman ini bukan muda berdasarkan usia saja, yang dimaksud dengan kumpulan orang-orang muda ialah seseorang yang masih produktif dan masih aktif dalam bidangnya masing-masing. Biasanya orang-orang yang dianggap muda adalah mereka yang berumur kurang dari 40 tahun.
Sedangkan berdasarkan Taufik Abdullah dalam bukunya Pemuda dan Perubahan Sosial, bahwa pemuda atau generasi muda merupakan konsep-konsep yang senantiasa dikaitkan dengan problem nilai. Hal ini ialah pemahaman idiologis dan kultural ketimbang pengertian ini. Di dalam penduduk cowok ialah satu identitas yang potensial sebagai penerus harapan usaha bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya karma cowok selaku harapan bangsa mampu diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan. Ada beberapa kedudukan perjaka dalam pertanggungjawabannya atas tatanan penduduk , antara lain:
a.  Kemurnian idealismenya
b. Keberanian dan Keterbukaanya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang baru
c.  Semangat pengabdiannya
d.  Sepontanitas dan dinamikanya
e.  Inovasi dan kreativitasnya
f.   Keinginan untuk secepatnya merealisasikan pemikiran -pemikiran baru
g.  Keteguhan janjinya dan impian untuk memperlihatkan perilaku dan keperibadiannya yang mandiri
h.  Masih langkanya pengalaman-pengalaman yang mampu merelevansikan pendapat, perilaku dan tindakanya dengan realita yang ada.
A.2   Pengertian Pemerintahan Orde Baru
Orde baru yakni sebutan bagi kala pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru mengambil alih Orde Lama yang mengarah pada abad pemerintahan Soekarno. Orde Baru dieknal dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang dilaksanakan Orde Lama oleh Soekarno. Orde Baru berjalan dari tahun 1968 hingga 1998.
Moh. Mahfud M.D. , seorang Guru Besar Hukum Konstitusi di Harian Seputar Indonesia mendeskripsikan bahwa pada abad pemerintahan Orde Baru dahulu banyak kenali yang dilekatkan pada kepolitikan Indonesia sebagai negara nondemokratis seperti statis organis, state corporatism, technocratic military regime, patrimonialisme Jawa, beambtenstaat, post colonial state, bureaucratic authoritarian regime (BAR) dsb. Semua identifikasi itu menunjuk pada substansi yang sama bahwa pemerintahan Orde Baru yakni absolut dan korup. Bureaucratic authoritarian regime (BAR), contohnya, yakni identifikasi yang menjelaskan bahwa pemerintahan Orde Baru ialah pemerintahan yang absolut dan korup yang selain sentralistis juga ditandai birokrasi yang lamban, bertele-tele, dan ongkos mahal.
B.       Beberapa Pelanggaran Orde Baru
Kekuasaan Orde Baru berjalan selama 1966 sampai 1998. Jika dilihat lebih jauh, bekerjsama pada 13 tahun pertama Orde Baru,  situasi negara tak lebih baik dibandingkan dengan 13 tahun pertama kurun Reformasi saat ini.
Dalam rentang waktu tersebut, ekonomi Indonesia meningkat pesat tetapi di saat bersama-sama praktik korupsi merajalela. Kesenjangan antara rakyat yang kaya dan yang miskin juga kian melebar.
Pada 13 tahun pertama, sejak 1968 sampai 1981, Presiden Soeharto menerapkan kebijakan-kebijakan khusus guna memperkuat fondasi Orde Baru. Berikut ini citra kebijakan Orde Baru pada 13 tahun pertama.
1.     MPR secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, dan 1983 melantik Soeharto sebagai Presiden RI.
2.     Soeharto mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi pada 19 September 1966.
3.  Pengucilan politik dan dukungan eksekusi hukuman kriminal terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia  (PKI). Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat dibuang ke Pulau Buru.
4.    Pemberlakuan Penelitian Khusus (Litsus) dipraktekkan untuk memilih kekuatan usang ikut dalam gerbong Orde Baru. KTP ditandai ET (eks tapol).
5.  Orde Baru membangun ekonomi lewat bisnis militer dan menciptakan struktur administratif yang didominasi militer dengan penasihat dari mahir ekonomi didikan Barat.
6.  DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya diseleksi dari golongan militer, khususnya mereka yang bersahabat dengan Cendana. Hal ini menyebabkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat.
7.    Pembagian PAD tidak adil alasannya adalah 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya mesti disetor terhadap Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara sentra dan tempat.
8.  Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwitujuan namun tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan kemajuan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang kekuatan Golkar, TNI.
9.   Eksploitasi sumber daya alam (SDA) secara besar-besaran. Pengeksploitasian SDA menciptakan perkembangan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia.
10  Warga keturunan Tionghoa dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga Tionghoa dianggap selaku warga negara aneh dan kedudukannya berada di bawah pribumi. Kesenian barongsai secara terbuka, peringatan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dihentikan. Agama tradisional Tionghoa dilarang, Akibatnya agama Konghucu kehilangan pengukuhan pemerintah.
 Selain kesepuluh poin di atas, hal yang paling menonjol adalah tidak adanya keleluasaan pers untuk mengungkapkan usulan atau mempublikasikan berita, kalau hal tersebut kiranya memberi coretan jelek maupun tidak mnguntungkan pemerintahan Orde Baru. Padahal dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Hal itu dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28, bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan asumsi dengan ekspresi dan goresan pena dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Pengertian lebih lanjut ihwal kemerdekaan mengemukakan pertimbangan dinyatakan dalam Pasal 1 (1) UU No. 9 Tahun 1998, bahwa kemerdekaan menyampaikan pertimbangan yaitu hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan ekspresi, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-usul yang berlaku. Undang-undang yang mengendalikan kemerdekaan mengemukakan usulan antara lain dikelola dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 perihal Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pengertian di wajah lazim yakni di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk kawasan yang dapat dihadiri dan/atau dilihat setiap orang. Mengemukakan usulan di tampang lazim bermakna menyampaikan usulan di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk kawasan yang dapat didatangi dan/atau dilihat setiap orang.
Jika dilihat dari hal-hal diatas, bangsa Indonesia tengah mengalami situasi susah dimana kebabasan menjadi barang langka dan kekuasaan diktatorial menjadi “ciri khas” pemerintahan Indonesia selama sekitar 32 tahun. Penyimpangan – penyimpangan yang terjadi ini pun mesti dirasakan  masyarakat dalam hati, maupun dalam keluhan yang tidak menuntaskan persoalan karena tidak adanya pengungkapan secara terbuka.

C.      Situasi Politik Menjelang Berakhirnya Orde Baru
Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, demokrasi pada periode Orde Baru tidak meraih substanstinya. Ini terbukti dengan kualitas pemilu yang dianggap tidak fair dan jauh dari mutu demokrasi yang sebetulnya. Golkar di bawah kepemimpinan Harmoko, mantan Menteri Penerangan (1987-1996) mengungguli lebih dari 70% bunyi pada pemilu 1997 .
Hal ini mengundang aksi – agresi protes terbuka yang mengiringi tahapan-tahapan pemilu. Mulai dari pantarlih hingga dengan pemungutan dan penghitungan suara di berbagai kawasan. Munculnya keinginanuntuk perubahan dalam perpolitikan sudah terasa makin membengkak, bahkan sebelum krisis ekonomi terjadi. Aksi aksi protes pada pemilu 1997 juga ialah pertanda semakin meningkatnya keberanian masyarakat untuk melakukan perlawanan kepada manipulasi politik yang sebelumnya tidak atau jarang terjadi. Kerusuhan sosial yang kian marak sebab kekerasan politik baik sebelum maupun pasca Pemilu 1997. Misalnya, peristiwa penyerangan kantor DPP-PDI di Menteng, Jakarta pada bulan Juli 1996, konflik anatar etnik (1996) Madura dan Dayak di Sanggau Ledo dan antar Madura dan Melayu di Sambas (1998) (Kalimantan Barat), huru-hara di Rengasdengklok (Karawang) dan beberapa kerusuhan dalam skala kecil, terjadi di desa-desa . Dibalik kerusuhan sosial itu yaitu resistensi penduduk mengadapi poltik kendali dan pengendalian pemerintah, alasannya adalah makin kuatnya keterkaitan antara kecenderungan politik nasional dengan politik lokal (Syamsuddin, 1998) yang keras menjelang dan setelah pemilu. Kekecewaan itu terkonsentrasi atas penataan politik yang hegemonik, pengelolaan ekonomi yang berlumur KKN (korupsi, kongkalikong, dan nepotisme) sehingga mendorong praktek dan kemajuan ekonomi makin tidak sehat,serta penegakan hukum yang lemah.
Kemenangan Golkar pada pemilu 1997 tersebut, memposisikan Golkar di puncak kejayaannya. Tetapi, walaupun pemerintah Orde Baru memperkokoh kekuasaannya, loyalitas ABRI, dan Golkar yang tak tergoyahkan, demokrasi yang selama Orde Baru kehilangan substansinya meledak untuk menuntut reformasi di segala bidang.             Menurut para reformis, reformasi politik harus dimulai dengan mengubah lima undang-undang politik yaitu UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, UU Anti Monopoli, dan UU Anti Korupsi. Dr. Anwar Haryono, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia melihat bahwa tuntutan akan reformasi telah tidak dapat dibendung lagi. Ia menemui Soeharto dan menyarankan agar Soeharto memimpin reformasi, jikalau tidak Soeharto boleh menyerahkan reformasi ke DPR.
Soeharto dengan terpelajar merespon ajuan Anwar Haryono. Ia mencoba mengawali reformasi sesuai dengan apa yang dipikirkannya sendiri. Tanggal 30 April Presiden Soeharto mengundang para pimpinan DPR, orsospol dan ABRI ke kantor resminya, Binagraha. Pertemuan yang disebut silaturahmi itu berlangsung selama 90 menit, membicarakan situasi politik terakhir, dan kemungkinan merombak lima undang-undang politik dan reformasi. Hasil dari pertemuan itu yaitu, menurut Soeharto reformasi GBHN itu mesti dengan GBHN yang gres. Kata-kata Soeharto inilah yang lalu ditafsirkan sebagai “reformasi tidak ada hingga tahun 2003”.
 Mahasiswa dan para penggagas reformasi sungguh kecewa atas pendirian Soeharto itu. Aksi-agresi kian marak menuntut biar reformasi dikerjakan saat ini juga, bukan tahun 2003.
Di tengah suasana yang genting, Soeharto berangkat ke Kairo pada tanggal 9 Mei untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi kelompok G15 ke-8, suatu lembaga kerjasama antar negara-negara meningkat . Ketika di Kairo, Soeharto menyatakan kesediaannya untuk lengser keprabon. “Silahkan diganti, asal dengan cara yang konstitusional. Saya tidak akan menjaga dengan kekuatan senjata,” Soeharto.
Masyarakat tidak yakin lagi kepada kata-kata Soeharto alasannya adalah dalam waktu dua ahad saja, ralat pers dan tuduhan salah kutip kepada pers seperti itu terulang dua kali. Ralat Alwi Dahlan disampaikan dengan hati-hati, mengenang pengalaman dua minggu sebelumnya, ralat akan menimbulkan reaksi keras. Perkiraan itu benar. Kali ini tuntutan penduduk lebih keras. Mereka menuntut diadakan Sidang Istimewa MPR, meminta pertanggungjawaban Soeharto, dan mengembalikan mandatnya kepada MPR. Soeharto yang terlanjur menyangkal pernyataan mundurnya, prospektif tiga langkah. Langkah pertama, Soeharto dengan kewenangan yang ada dipakai untuk menyelamatkan bangsa dan negara, melindungi hak hidup warga negara, mengamankan harta dan hak milik rakyat, mengamankan pembangunan dan aset nasional, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, reformasi akan terus dilakukan di segala bidang. Dan ketiga, Soeharto akan meresufle Kabinet Pembangunan VII.
Antara tanggal 18 sampai 20 Mei terjadi beberapa perkembangan sangat memilih kepada kedudukan Soeharto.
Orang-orang yang bersahabat dengan Soeharto berbalik arah untuk mendukung permintaan-permintaan demonstran. Pada tanggal 18 Mei, gedung MPR/dewan perwakilan rakyat mulai dipadati demonstran. Pimpinan MPR/DPR menyelenggarakan rapat untuk merespon permintaan mereka. Rapat itu menciptakan janji yang dituangkan dalam sebuah penyataan pers Harmoko yang mengejutkan semua pihak. Mengejutkan, sebab keluar dari DPR yang didominasi Golkar, kelompok yang akrab dengan Soeharto. Dalam pernyataan tersebut pimpinan dewan menghendaki biar presiden seharusnya mengundurkan diri.
Pada tanggal 20 Mei, 14 menteri di bawah koordinasi Menko Ekuin Ginanjar Kartasasmita mengadakan rapat di kantor Bappenas.Rapat ini menciptakan bahwa mereka tidak bersedia duduk di Kabinet Reformasi. Mereka memberikan hasil rapat ini dalam bentuk surat terhadap Soeharto.                  
Di hari yang serupa, Soeharto juga menerima surat dari pimpinan dewan perwakilan rakyat. Isinya menyatakan biar Presiden Soeharto selambat-lambatnya mengundurkan diri pada hari Jum’at 22 Mei. Kalau hingga hari Jum’at itu Soeharto tidak juga mundur, maka pimpinan DPR/MPR akan mempersiapkan Sidang spesial tanggal 25 Mei. Setelah membaca surat itu, Soeharto memberitahu Sadilah Mursyid ihwal ketetapan hatinya untuk berhenti keesokan harinya. Kabar ini pun bocor sampai ke para demonstran yang menduduki gedung MPR/DPR. Kamis pagi, 21 Mei 1998, Soeharto membacakan surat pengunduran dirinya dan BJ. Habibie secara otomatis menjadi presiden .
D.      Peran Pemuda dalam Penurunan Rezim Orde Baru
Sejarah telah mencatat peran perjaka-perjaka yang tak kenal waktu yang senantiasa berjuang dengan sarat semangat biarpun jiwa raga menjadi taruhannya. Indonesia merdeka berkat pemuda-pemuda Indonesia yang berjuang mirip Ir. Sukarno, Moh. Hatta, Sutan Syahrir, Bung Tomo dan lain-lain dengan penuh mengorbankan dirinya untuk bangsa dan Negara.        
Dalam sebuah pidatonya, Sukarno pernah mengorbakan semangat juang Pemuda, “Beri aku sepuluh pemuda, maka akan ku goncangkan dunia”. Begitu besar peranan pemuda di mata Sukarno, bila ada sembilan pemuda lagi maka Indonesia menjadi negara Super Power.          
Peran pemuda dalam perjalanan bangsa ini sangat sentral. Pemuda selalu menjadi bagian terdepan dalam setiap pergantian sejarah. Dalam catatan sejarah Indonesia, pemuda menjadi bintang film utama pada insiden-insiden bersejarah. Kesadaran nasionalisme Indonesia di permulaan masa 19 dimulai oleh kaum muda. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah inisiatif kaum muda. Revolusi kemerdekaan juga diperjuangkan orang-orang muda, bahkan sebagian dipimpin oleh kaum muda. Demikian pula runtuhnya pemerintahan orde baru.          
Runtuhnya Orde Baru pada awalnya dikarenakan krisis moneter yang bermetamorfosis krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia ada kala waktu 1997-1998 merupakan langkah pembuka terjadinya pergantian tata cara politik besar-besaran di tanah air dengan mahasiswa sebagai agennya. Meskipun pada awalnya tampakselaku krisis moneter, tetapi krisis ini ternyata mepunyai imbas serius dalam banyak sekali faktor yang luas dampaknya di Indonesia. Saat itu, mahasiswa terus meneriakkan tuntutan mereka yang pertama, adalah  “Turunkan Harga!”. Tetapi, makin usang keadaan perekonomian malah makin buruk. Tuntutan mahasiswa pun bermetamorfosis “Turunkan Soeharto!”. Saat itu kaum perjaka mempunyai pedoman, keadaan perekonomian sebuah negara takkan membaik apabila kondisi perpolitikannya buruk, atau bahkan sudah hancur. Ini sesuai dengan teori yang menyampaikan bahwa krisis ekonomi bukanlah krisis yang bangkit sendiri, tapi bekerjasama dengan kondisi politik dan sosial suatu negara.        
Saat itu, bunyi hati rakyat disalurkan oleh Mahasiswa yang berperan sebagai cowok yang mau peduli pada bangsanya. Ada beberapa lagu yang mereka ciptakan selaku pengobar semangat usaha mereka, mirip Buruh Tani dan Totalitas perjuangan. Mereka mulai turun ke jalan untuk agresi, padahal ini tidak sesuai dengan peraturan NKK dan BKK. Melihat keadaan yang demikian, banyak tokoh pemerintahan yang menuduh mahasiswa melaksanakan politik praktis. Padahal mahasiswa melakukan agresi agresi itu dilandaskan pada hal yang mereka anggap benar dan tidak dipengaruhi oleh kekuatan kelompok lain. Ini mengakibatkan gerakan ini berhak disebut selaku gerakan moral.        
Momentum yang memperbesar tegang suasana ini ialah semenjak bencana Trisakti dimana 4 mahasiswa meninggal ditembak oleh pegawanegeri yang berjaga disana. Semenjak itu mahasiswa terus mendesak semoga Soeharto diturunkan. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, berkat usaha keras mahasiswa – dan pihak yang lain- , Soeharto pun mundur dari jabatannya.
 E.       Dampak Partisipasi Pemuda kepada Politik Orde Baru                 
Setelah cowok sukses melengserkan Soeharto dari kursi kepemimpinan selama 32 tahun, Indonesia memasuki kala Reformasi dimana dikala itu dikatakan memasuki dunia gres yang terlepas dari cengkraman penguasa sewenang-wenang. Awal reformasi yang ditandai dengan lengsernya Soeharto sebagai presiden RI pun mulai menunjukkan kebebasan pers untuk memuat informasi dan tidak diharapkan lagi surat izin terbit dan tidak ada lagi pembreidelan. Hal ini diperkuat oleh adanya UU No. 40 Tahun 1999 wacana pers. Sejak itu bangsa Indonesia memasuki periode metode pers liberal barat. Setelah reformasi, meskipun belum ada peristiwa politik radikal yang memerlukan peran penting mahasiswa, tetapi mahasiswa belum berhenti melakukan agresi-agresi pergeseran dalam situasi politik Indonesia. Peran mahasiswa masih dibutuhkan sebagai media kontrol politik Indonesia, sebagai distributor fikiran-asumsi masyarakat. Sifat mahasiswa yang kritis ialah aspek pemicu yang kuat dalam pentingnya peranan mahasiswa dalam peristiwa politik tanah air.