Bahan Ppkn 8 : Korelasi Pemerintah Sentra Dan Daerah Berdasarkan Uud 1945

Materi 8 PPKn : Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Dasar 1945

    A.    Desentralisasi atau Otonomi kawasan dalam konteks Negara Republik Indonesia
1.       Latar Belakang Pelaksanaan Otonomi Daerah
Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, negara Indonesia memiliki konstitusi atau UUD, ialah UUD NRI Tahun 1945.
      Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 terdapat tujuan utama pemerintah yakni :
a.       Melindungi segenap bangsa Indonesia dans eluruh tumpah darah Indonesia
b.       Memajukan kesejahteraan biasa
c.       Mencerdaskan kehidupan bangsa dan
d.       Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamainan kekal, dan keadilan sosial
Otonomi yang diselenggarakan dalam negara republik Indonesia setidaknya dilatarbelakangi faktor-faktor dsb :
a.       Kergaman bangsa Indonesia dengan karakteristik masing-masing masyarakat membutuhkan penangan yang berlawanan
b.       Wilayah indonesia yang berbentukkepulauan luas dengan segala keadaan yang berlainan membutuhkan cara penyelenggaraan yang cocok dengan keadaan dan sifat dari berbagai kawasan
c.       Pancasila dan UU NRI Tahun 1945 mengharapkan suastu susunan pemerintah yang demoktratis
d.       Efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah Indonesia, yaitu negara yang luas dengan masyarakatyang banyak serta bergaram
2.       Desentralisasi
Desentralisasi berasal dari bahasa latin de yang bermakna lepas dan centrum yang mempunyai arti pusat. Desentralisasi selaku penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintahan pusat terhadap kawasan otonom menurut asas otonomi.
3.       Hubungan Desentralisasi dengan Otonomi Daerah
Otonomi kawasan merupakan akibat dari adanya desentralisasi dengan penyerahan atau pelimpahan masalah pemerintahan terhadap tempat tertentu
4.       Pengertian Otonomi Daerah
Otonomi daerah diartikan pelimpahan sebagian peran, kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggraan negara dari pemerintah sentra terhadap pemerintah daerah
5.       Landasan hukum Otonomi Daerah
a.       UU No. 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah
b.       UU No, 22 Tahun 1948 ihwal penetapan aturan-hukum pokok perihal pemerintah sendiri di daerah-kawasan yang berhak mengontrol dan mengorganisir rumah tangga nya sendiri
c.       UU No. 18 Tahun 1965 wacana pokok-pokok Pemerintahan Daerah
 B.      Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat
1.       Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan tempat penyelenggaraan permasalahan pemerintah yang dijalankan berdasarkan asas desentralisasi, asan dekonsentrasi, dan asas peran pembantuan.
a.       Desentralisasi adalah penyerahan masalah pemerintah oleh pemerintah sentra kepada tempat
b.       Dekonsentrasi yaitu pelimpahan sebagian permasalahan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur
c.       Tugas Pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melakukan sebagian masalah pemerintah yang menjadi kewenangan perintah pusat
2.       Fungsi Pemerintah
a.       Fungsi Pelayanan, berhubungan dengan unit organisasi pemerintah yang bekerjasama pribadi dengan masyarakat
b.       Fungsi Pembangunan, bekerjasama dengan unit organisasi pemerintah yang mengerjakan salah satu bidang tugas tertentu di sektor pembangunan
c.       Fungsi Pemerintahan umum berhubungan dengan rangkaian aktivitas organiasi pemerintah yang mengerjakan tugas-tugas pemerintah lazim (regulasi).
3.       Urusan Pemerintah
a.       Urusan pemerintah sewenang-wenang
b.       Urusan pemerin Konkuren
c.       Urusan pemerintah Konkuren yang diserahkan ke daerah
Adapun urusan pemerintah otoriter mencakup, Politik luar negri, pertahanan, keselamatan, Yustisi, Moneter, dan Agama
4.       Prinsip pembagian permasalahan pemerintah
Pembagian persoalan pemerintah konkuren antara pemerintah sentra dan daerah provinsi serta tempat kabupaten (kota) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional
      C.      Kedudukan dan peran Pemerintah Daerah
1.       Kewenangan Pemerintah Daerah
Pemerintahan kawasan yaitu penyelenggraan permasalahan pemerintah oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam tata cara dan prinsip negara republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU NRI Tahun 1945.
Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan tempat terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan problem pemerintahan opsi.
a.       Urusan Wajib : – Pendidikan
          Kesehatan
          Pekerjaan biasa
b.       Urusan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar :
             – Tenaga kerja
          Pemberdayaan Perempuan dan sumbangan anak
          Pangan
c.       Urusan Pilihan : – Kelautan dan Perikanan
          Pariwisata
          Pertanian
2.       Daerah Khusus atau Daerah Istimewa
Bersifat khusus atau istimewa ialah daerah yang di beri otonomi khusus adalah provinsi daerah khusus ibukota jakarta provinsi kawasan istimewa yogyakarta (DIY), provinsi aceh, provinsi papua dan provinsi papua barat.
a.       Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
Memiliki hal khusus yakni
1.       Provinsi DKI Jakarta berkedudukan selaku Ibu Kota NKRI
2.       Walikota/Bupati diangkat oleh Gubernur atas pendapatDPRD dan PNS yang menyanggupi patokan
b.       Daerah spesial Yogyakarta
Memiliki hal istimewa yaitu :
1.       Syarat calon gubernur DIY yakni Sultan Hamengku Buwono yang bertahta dan syarat kandidat wakil gubernur DIY ialah Adipati Pakualam yang bertahta
2.       Dalam masalah pertahanan, Kesultanan dan Kadipaten dinyatakan sebagai badan aturan
3.       Yogyakarta pernah menjadi Ibu Kota di Indonesia pada jaman kemerdekaan
c.       Provinsi Aceh
Memiliki hal khusus yakni :
1.       Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA) selaku badan legis latif di tempat lain disebut sebagai DPRD saja
2.       Syariat Islam, mencakup ibadah, muamalah (aturan perdata), jinayah (hukum pidana.
d.       Pronvi Papua dan Provinsi papua barat
Memiliki hal khusus :
1.       Peristilahan : Dewan Pemerintahan Rakyat Papua (DPRP)
2.       Distrik, yaitu daerah daerah kabupaten
3.       Kampung ialah Desa atau kelurahan
D.     Hubungan Strukturan dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah
1.       Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan antara pemerintahan Pusat dan Pemerintah daerah timbul sebagai konsekuansi di anutnya asas desentralisasi, dalam pemerintahan negara.
a.       Pemerintah Pusat berperan sebagai pihak yang mengendalikan hubungan antara pusat dan tempat
b.       Pemerintah Daerah bertanggung jawab kepada penyelenggaraan masalah-permasalahan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap pengaruh simpulan dari penyelenggaraan problem tersebut
c.       Dalam kerangka otonomi kawasan pemerintah sentra memilih kebijakan makro, melaksanakan pengawasan, penilaian, kontrol dan pemberdayaan
Ada dua cara dalam menghubungkan pemerintahan sentra dan pemerintahan daerah yakni Sentralisasi dan Desentralisasi.
Hubungan Struktural juga dapat dilihat dari pemegang kekuasaan tertinggi masing-masing tingkatan pada pemerintaha tingkat Nasional pemegang kekuasaan tertinggi dalam persoalan pemerintahan ialah Presiden.
2.       Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat Daerah
Hubungan fungsional berkaitan bersahabat dengan pembagian peran dan wewenang yang mesti dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk membuat pemerintahan yang bagus.
Adapun biar terwujud distribusi kewenangan dalam mengurus problem pemerintahan yang efesien dan efektif mengacu pada tolok ukur berikut :
a.       Eksternalitas artinya unit pemerintahan yang terkena imbas pribadi dari pelaksanaan suatu persoalan pemerintahan mengurus masalah pemerintahan tersebut
b.       Akuntabilitas artinya unit pemerintah yang berwenang mengelola sebuah permasalahan pemerintahan unit pemerintahan yang paling bersahabat dengan pemerintahan
c.       Efisiensi artinya pendistribusian wewenang atau urusan semata-mata untuk mendekatkan pelayanan kepada penduduk sehingga hasilnya tercapai kemakmuran rakyat.


Posted

in

by