Tahun: 2015

Penjabaran poin yang ke-2 yang terdapat pada evaluasi perilaku kerja berisikan 6 aspek antara lain : Orientasi Pelayanan Sikap dan perilaku PNS dalam menunjukkan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan kerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain. Integritas Kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi. Komitmen…

Program Indonesia Pintar atau disingkat PIP ialah salah satu acara andalan Presiden Republik Indonesia diperlukan bisa menjamin akseptor didik dapat melanjutkan pendidikan hingga selesai pendidikan menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan biar kembali mendapatkan layanan pendidikan Apa Tujuan dari Program Indonesia Pintar (PIP) ? Tujuan dari PIP untuk meningkatkan saluran bagi…

Sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor SE-19/PB/2015 bahwa terhitung mulai 1 Juli 2015 (besuk), pembayaran gaji menggunakan besaran honor pokok baru. Gaji pokok baru yang dimaksud sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 2015 untuk PNS, PP Nomor 31 Tahun 2015 untuk Tentara Nasional Indonesia, dan PP Nomor 32 Tahun 2015…

Kode etik menurut KBBI yakni norma dan asas yg diterima oleh kalangan tertentu sebagai landasan tingkah laris. Kode etik guru Indonesia yakni norma dan asas yang menjadi landasan tingkah laris bagi guru (pendidik) yang menjadi anutan bagi guru di Indonesia. Kode etik yang menjadi landasan guru Indonesia ialah instruksi etik yang menjadi keputusan kongres XXI…

  Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan langkah-langkah pelaksanaan program sertifikasi guru tahun 2015 di lingkungan Kementerian Agama RI No. Dt.1.1/2/PP.00/116.B/2015 tertanggal 10 Juni 2015. Surat ini ditanda tangani oleh direktur pendidikan madrasah. Kuota akseptor sertifikasi khusus guru madrasah pada tahun 2015 yakni 38.673 dengan perincian 28.673 untuk guru mata pelajaran agama dan 10.000 bagi guru…

Presiden mempublikasikan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2015 perihal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam Perpres tersebut timbul Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Direktorat Jenderal ini bertanggungjawab langsung kepada menteri dan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan memiliki tugas mengadakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pelatihan guru dan pendidik lainnya,…

Setelah sekolah kembali ke kurikulum 2006 bukan berarti kurikulum 2013 tidak berlaku lagi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan mengatakan kurikulum 2013 hanya dilarang sementara, dan akan diterapkan kembali tiga tahun lagi. Saat ini yang terjadi yakni penerapan Kurikulum 2013 secara sedikit demi sedikit. Implementasi Kurikulum 2013 dimulai dari tahun ini dengan jumlah target sebanyak…

Proses verifikasi data penerima sertifikasi guru tahun 2015 telah dijalankan. Calon peserta yang sudah verifikasi dikelompokkan menjadi dua berdasarkan  TMT pendidik, adalah mengikuti PLPG jika TMT Pendidik sebelum tahun 2006, dan mengikuti PPGJ jikalau TMT Pendidik setelah tahun 2005. Pelaksanaan PLPG 2015 akan diselenggaran lebih dulu sebelum pelaksanaan PPGJ. Calon peserta PLPG 2015 ialah golongan PLPG dan status verifikasi A1 Sudah Disetujui.…